Monthly Archives: July 2014

Pedagang Jatinegara Menyesal Memilih Jokowi


Para pedagang di Pasar Kemuning/Mede Jatinegara, Jakarta Timur, banyak yang ngedumel kesal akibat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Awalnya, sejumlah pedagang sambil bersungut-sungut memindahkan barang dagangan mereka yang digelar di pinggir jalan dan trotoar. Suasana masih berlangsung kondusif. Namun, setelah seorang pedagang pakan ikan diangkut perlengkapan dagangnya, sejumlah pedagang lain ikut membela.

Beberapa pria menggerutu sambil menyalahkan Jokowi dan Ahok. Sorakan kecewa terhadap dua tokoh itu juga terdengar. Ada juga yang mengaitkannya dengan masalah Pemilu Presiden 2014 lalu. “Nyesel pilih Jokowi, bilangin ke Jokowi ya, intinya pedagang sini nyesel pilih dia,” ujar seorang pria kepada wartawan. “Ini karena Ahok nih. Yang dibela paling yang itu aja,” ujar pedagang lainnya.

“Emang dia mau kasih makan anak bini gue apa? Nyesel gue pilih Jokowi, mending Prabowo,” kata pedagang lain. Tak hanya Jokowi dan Ahok, pedagang juga sempat memprotes media. “Ngapain liput-liput? Jangan ngomong sama wartawan. Paling enggak dibelain,” seru yang lain. Muhammad Sani (38), seorang pedagang ikan, mengatakan kecewa dengan penertiban tersebut. Sani menilai, pemerintah dan seluruh jajarannya tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita nyari duit halal. Daripada suruh kita jadi pencuri. Ini masih hari raya Idul Fitri, lho. Harusnya disediain tempat dulu baru digusur,” ujar Sani. Sani mengaku, dia tidak menyalahkan pemimpin DKI atas masalah ini. “Saya netral, enggak peduli ini dari pemda atau apa, yang penting saya bisa usaha. Kalau begini yang ada nambah pengangguran. Emang mereka ngasih kita makan apa?” katanya kesal.

Sebelumnya, puluhan petugas Satpol PP menggusur PKL dan parkir liar di Jatinegara. Petugas memindahkan dan mengangkut lapak PKL yang dibiarkan teronggok oleh pedagang. Sementara itu, yang diselamatkan pedagang tidak diambil petugas. Puluhan petugas terlibat dalam penertiban tersebut.

Advertisements

Wikileaks Sebut BIN Terlibat Dalam Pembunuhan Aktivis Hak Asasi Manusia Munir


Kejaksaan Agung berjanji akan mengkaji dokumen rahasia yang dilansir situs WikiLeaks yang mengungkap dugaan keterkaitan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Kejaksaan akan menggunakan dokumen itu sebagai langkah awal untuk menyusun upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis bebas mantan Wakil Direktur BIN, Muchdi Purwoprandjono, terdakwa dalam kasus pembunuhan Munir.

“Segala informasi yang bisa membuat kami mengambil tindakan akan dikaji,” kata juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 10 September 2011. Sebelumnya, Mahkamah Agung sudah menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan perihal vonis bebas yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Muchdi Purwoprandjono.

Noor menjelaskan pengkajian akan dimulai dengan menggali alat-alat bukti keterkaitan antara BIN dan pembunuhan Munir. Sebab, salah satu syarat untuk mengajukan PK adalah adanya bukti-bukti baru atau novum. “Tapi untuk menggali alat bukti akan kami lihat perkembangannya ke depan,” ucap dia. Situs WikiLeaks baru-baru ini merilis dokumen rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat berkode 06JAKARTA9575 tanggal 28 Juli 2006. Salah satu dokumennya mengungkapkan pertemuan Duta Besar Lynn B. Pascoe dengan Sutanto saat masih menjabat Kepala Polri.

Pertemuan berupa jamuan makan siang itu juga dihadiri Wakil Kepala Kepolisian RI saat itu, yaitu Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Gories Mere, dan Komandan Densus 88 Bekto Suprapto. Dalam pertemuan itu, menurut kawat tersebut, Sutanto mengungkapkan dugaan kuat BIN terlibat dalam pembunuhan Munir, tapi belum menemukan bukti yang kuat.

Atas dasar informasi itu, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) meminta Kejaksaan Agung memanggil Sutanto, yang kini Kepala BIN, dalam kasus kematian Munir. Menurut mereka, ada indikasi Sutanto mengetahui keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir berdasarkan bocoran di situs WikiLeaks tersebut.

Sekretaris Eksekutif KASUM Choirul Anam mengatakan kawat yang dirilis situs WikiLeaks bisa dipakai sebagai informasi awal. Choirul yakin informasi di kawat itu akurat. “Kejaksaan bisa memeriksa dan meminta kesaksian Sutanto, lalu menggunakannya sebagai novum agar bisa mengajukan Peninjauan Kembali,” katanya kemarin.

Menanggapi hal itu, Noor menyatakan Kejaksaan harus teliti dalam mengembangkan semua informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebab, dasar hukum untuk menyusun Peninjauan Kembali harus betul-betul kuat. Seperti halnya dalam mengkaji bocoran WikiLeaks itu. “Apakah bisa menjadi bahan dasar untuk mencari novum?” ucap dia. “Makanya kami kaji dulu.”

Noor menambahkan, langkah hukum PK yang akan dilakukan Kejaksaan masih mengandung pertentangan dari para penegak hukum. Sebab, Peninjauan Kembali hanya dilakukan oleh terpidana maupun ahli waris. “Bila kami melakukan PK, ini sebuah terobosan,” ucapnya. Aktivis hak asasi manusia, Munir, ditemukan tewas dalam penerbangan dengan maskapai Garuda dari Jakarta ke Belanda pada 7 September 2004 silam. Otopsi yang dilakukan otoritas Belanda menyatakan Munir meninggal akibat keracunan arsenik.

Megawati Soekarnoputri Dituding Wikileaks Terlibat Korupsi Percetakan Uang RI Di Australia Senilai Jutaan Dollar


PDIP memberikan pernyataan tentang informasi Wikileaks yang memunculkan nama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan bahwa pemberitaan Wikileaks tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2014), Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut pernyataan Wikileaks tersebut hanya mencari sensasi tanpa bisa dipastikan kebenarannya. Megawati disebut tidak mengetahui hal-hal terkait pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia seperti disebut dalam dokumen Wikileaks.

“PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar,” kata Tjahjo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia, Note Printing Australia. SBY mengkritik portal berita Sindonews yang menulis sepihak perihal dokumen yang dilansir Wikileaks pada 29 Juli 2014. “Harusnya ada klarifikasi atau penjelasan dari saya,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014. SBY menyatakan dalam dokumen tersebut tercatat adanya upaya pemerintah Australia menutupi kasus senilai jutaan dolar, yaitu pencetakan mata uang Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Selain pejabat keuangan dan Bank Indonesia, salah satu alasan Australia menutupi kasus tersebut karena turut menyeret nama SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut SBY, dokumen Wikileaks mencatat alasan pemerintah Australia adalah mencegah rusaknya hubungan dengan tiga negara yang terlibat. “Berita seperti ini sangat cepat beredar,” katanya. SBY membantah semua berita yang dilansir Wikileaks dan Sindonews. Menurut dia, berita tersebut telah mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Megawati. Berita itu juga menimbulkan spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu klarifikasi.

SBY mengklaim telah mengumpulkan informasi dan data untuk membantah tuduhan tersebut. Melalui sambungan telepon, SBY berkomunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman sejak tadi pagi. SBY sendiri membenarkan Indonesia pernah mencetak 550 juta lembar pecahan mata uang kertas Rp 100 ribu di NPA, organisasi di bawah naungan Bank Central Australia. “Keputusan, kebijakan pengawasan, dan kewenangan mencetak uang termasuk di Australia itu ada di Bank Indonesia, bukan pada presiden dan pemerintah,” kata SBY.

Menurut SBY, dirinya dan Megawati saat proses proyek tersebut belum menjabat sebagai presiden. Meski demikian, SBY memastikan presiden saat itu tak akan terlibat karena tak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memerintahkan terkait dengan pencetakan uang. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan keterangan terkait pernyataan Wikileaks itu. SBY menilai pemberitaan itu mencemarkan nama baik SBY dan juga Mega. Berikut adalah pernyataan lengkap dari PDIP melalui keterangan tertulis yang dikirimkan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo:

1. PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar. Harus dipahami bahwa pada tahun 1999 Ibu Megawati belum menjadi presiden sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut.

2. Adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang meminta keamanan nasional agar melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan, mengingat apa yang dituduhkan pun sama sekali tidak benar. Selain itu memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan.

3. PDIP menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website yang kesemuanya itu sebagai sesuatu hal yang mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Pak Jokowi. “Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam issue yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”.

4. Atas berbagai hal yang terjadi untuk menurunkan kredibilitas Ibu Megawati dan Bapak Jokowi, maka PDI Perjuangan memastikan bahwa berbagai issue yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini.

PDI Perjuangan menganggap pemberitaan WikiLeaks terkait pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999 hanya ingin mengurangi dukungan rakyat Indonesia terhadap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. “PDI Perjuangan menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website,” kata Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (31/7/2014). Mungkin juga untuk membuat daya tawar para penyandang dana untuk Jokowi makin tinggi dalam menentukan menteri yang duduk dikabinet karenanya dokumen tersebut dirilis setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih dan bukan sebelumnya yang pasti akan membuat Prabowo yang menang.

Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi pemberitaan WikiLeaks. Dalam informasi yang dilansir Wikileaks itu, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999. Menurut Tjahjo, kesemuanya itu mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Joko Widodo. “Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Untuk itu, kata Tjahjo, pihaknya memastikan bahwa berbagai isu yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan Wikileaks dan dikutip oleh salah satu situs berita online. SBY membantah pemberitaan tersebut.

Lalu Lintas Puncak Macet Total Dua Arah Pada Liburan Lebaran


Jajaran Kepolisian Resor Bogor sempat kewalahan saat mengatur lalu lintas di jalur Puncak pada Rabu 30 Juli 2014 siang tadi. Kemacetan parah yang terjadi dari dua arah baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya sempat membuat Polisi menyebut jalur tersebut lalu lintasnya sudah “koma”. Akibatnya petugas satuan lalu lintas yang bertugas di Pos Polisi Gadog menganjurkan kepada pengendara yang masih terjebak macet selepas gerbang tol Ciawi hingga Gadog untuk berputar arah. “Kami beritahukan kepada pengemudi, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak dalam kondisi koma atau macet total dari dua arah, ” kata Kapospol Gadog Aiptu Subandi.

Dia mengatakan, kondisi arus antrean kendaraan dari arah puncak ekornya mencapai Cianjur, sementara untuk antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak ekornya terpantau sebelum pintu gerbang tol Ciawi. “Kami mengimbau agar para pengemudi yang masih terjebak macet untuk memutar arah dan kembali ke Jakarta,” kata dia. Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Bogor Ajun Komisaris Muhammad Chaniago mengatakan, kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak macet total dari dua arah, “Volume kendaraan di jalur Puncak bertambah dua kali lipat dibanding hari sebelumnya, “kata dia.

Dia mengatakan, pada Selasa 29 Juli2014 jumlah kendaraan yang menuju Puncak dari gerbang tol mencapai 40 ribu. “Sedangkan untuk hari ini kondisi kendaraan hingga pukul 15.00 sudah mencapai 80 ribu kendaraan,” kata dia.Kemacetan parah terjadi di dua jalur Puncak. Puluhan ribu kendaraan roda dua dan roda empat masyarakat yang akan berlibur di sejumlah lokasi wisata di Puncak terjebak macet hingga lebih dari tujuh jam. Petugas Kepolisian Resor Bogor memerintahkan ratusan kendaraan yang masih terjebak macet di pintu tol tujuan Puncak memutar balik ke arah Jakarta.

“Kami sudah berkoordonasi dengan pihak Jasa Marga dan petugas PJR Tol Jagorawi untuk memerintahkan sebagian besar kendaraan yang terjebak macet di jalan tol untuk berputar arah pulang ke Jakarta,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Muhammad Chaniago. Menurut Chaniago, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Resor Cianjur, mengingat arus kendaraan yang menuju Puncak mengalami kemacetan hingga Istana Cipanas. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Cianjur untuk mengimbau pengemudi yang hanya untuk berlibur ke Puncak untuk kembali dan berputar arah.”

Namun masyarakat yang akan menuju Bandung atau Cianjur diimbau menghindari jalur Puncak dan menggunakan jalur Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, dan Sukabumi. “Kalau memang ada keperluan lain harus ke Cianujur dan Bandung, agar melintasi jalur Jonggol,” tuturnya. Sementara itu, Yohana, 34 tahun, pengemudi yang sempat terjebak macet selama empat jam, memilih memutar arah dan pulang ke Jakarta. “Saya sudah empat jam antre di kemacetan. Setelah mendapat informasi Puncak macet total, saya memilih mengurungkan liburan dan pulang ke Jakarta,” katanya.Kemacetan parah yang terjadi di Jalur Puncak-Cisarua memberikan keuntungan bagi tukang ojek dan joki penunjuk arah bagi para pengendaran yang tidak sabar. “Di hari biasa, saya hanya bisa mengantar dua pengemudi saja. Hari ini sudah empat kali saya mengantar pengemudi yang terjebak macet,” kata Usup, 28 tahun, salah satu tukang ojek yang menawarkan jasa sebagai joki penunjuk arah jalur alternatif Puncak.

Usup memasang tarif Rp 70 ribu untuk mengantarkan pengemudi yang ingin melewati jalur alternatif menuju kawasan Puncak, sampai pertigaan Pasir Angin. Ongkos akan naik sampai Rp 200 ribu jika minta diantar hingga pertigaan Cipayung-Megamendung. “Lumayan buat nambah-nambah keperluan keluarga. Karena kalau hanya mengandalkan dari penumpang ojek, paling satu hari hanya menghasilkan Rp 100 ribu. Itu pun hanya kalau pas hari libur dan belum dipotong biaya bensin dan rokok,” kata dia. “Saat Puncak macet total seperti ini, anugerah tersendiri buat kami.”

Dia mengatakan kerepotan yang dihadapi para joki penunjuk jalan lebih disebabkan makin sengitnya persaingan di antara mereka. “Dulu hanya beberapa orang saja yang menjadi joki seperti ini, sekarang sudah mencapai puluhan bahkan ratusan. Kami harus pintar-pintar membujuk pengemudi,” Usup bercerita. M. Ridwan, 46 tahun, pengemudi yang siang tadi jadi pengguna joki, mengatakan dia terpaksa minta bantuan penunjuk arah karena tak tahan melihat kemacetan parah. “Saya sudah 2 jam lebih antre selepas jalan tol. Antrean sangat panjang menuju arah Gadog, makanya saya lebih memilih jalan alternatif.”

Dia terpaksa merogoh Rp 200 ribu lebih untuk mencapai Megamendung. “Jasa mengantar saja 150 ribu. Ditambah biaya ‘pak ogah’ di setiap pertigaan, yang sedikit memaksa minta Rp 2 ribu. Jumlah mereka bisa 30-an kelompok,” kata dia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Bogor Ajun Konisaris Muhammad Chaniago mengatakan tak merekomendasikan pengguna kendaraan yang terjebak macet untuk melalui jalan alternatif. Selain jalannya kecil, banyak turunan dan tikungan curam. “Jika pengemudi tidak biasa melintas jalan alternatif, cukup berbahaya,” kata dia.Dua hari pascaperayaan Idul Fitri 1435 H, semua lokasi wisata belanja yang tersebar di sejumlah lokasi di Kota Bogor diserbu pengunjung. Sebagian besar dari mereka merupakan warga yang datang dari arah Jakarta, Depok, dan Bekasi.

Akibatnya, sepanjang ruas Jalan Raya Pajajaran hingga Jalan Raya Tajur yang tembus ke Ciawi macet total. Terpantau ribuan kendaraan roda empat dan roda dua terjebak macet. “Kita sudah tiga jam terjebak macet selepas keluar gerbang tol Jagorawi menuju Tajur. Padahal jaraknya hanya satu setengah kilometer dan yang bisa ditempuh hanya sepuluh menit saja kalau hari biasa,” kata Eko Prasetyo, 41 tahun, pengendara asal Jakarta, Rabu, 30 Juli 2014.

Rencananya, ia dan keluarga sengaja datang ke Bogor untuk mencari tas dan barang-barang lainnya dan sejumlah makanan khas Bogor. “Awalnya kami mau ke Bandung untuk wisata sekalian belanja. Tapi karena sudah pasti macet, akhirnya kami memutuskan untuk wisata belanja ke Bogor. Ternyata sama saja, macet parah juga,” kata dia. “Kami sekeluarga mau beli asinan Bogor, lapis tales, dan roti unyil, tapi malah terjebak macet.” Kemacetan juga terjadi di sejumlah lokasi wisata seperti Kebun Raya Bogor, BNR, dan sejumlah tempat kuliner yang tersebar di Kota Bogor.

Siapkan Uang Lebih … Dengan E-Ticket Maka Tidak Ada Lagi Tiket Terintegrasi TransJakarta


Banyak penumpang Kopaja AC belum mengetahui mulai 1 Agustus 2014 pihak Transjakarta tidak lagi memberlakukan tiket terintegrasi Kopaja AC, Kopami, APTB dan BKTB. Ismi, (35), warga Cilandak mengaku tidak tahu jika Transjakarta sudah tidak memfasilitasi penjualan tiket Kopaja AC. Biasanya Ismi menggunakan bus Kopaja AC S.13 Ragunan-Slipi untuk mencapai kantornya di kawasan Slipi. Ia juga mengaku belum mengetahui jika sebelum membeli tiket Kopaja AC seharga Rp 5.000, harus membeli tiket bus Transjakarta seharga Rp. 3.500. “Jadi bayarnya dua kali? Mahal dong!” kata Ismi saat ditemui di Kopaja S.602 Ragunan-Monas, Rabu, 30 Juli 2014.

Tiket terintegrasi ini memang dibuat agar para pengendara mau berpindah menggunakan angkutan umum karenanya dibuat murah hingga terbiasa setelah itu baru pelan-pelan biayanya dinaikkan meskipun harga tiket tetap sama karena sudah tidak ada lagi yang namanya tiket terintegrasi. Kini diganti dengan alasan pakai e tiket.

Senada dengan Ismi, Agung, 45, warga Mampang Prapatan, mengaku keberatan jika harus membayar lebih mahal. “Tarifnya jadi mahal buat yang belum punya E-Ticket,” kata Agung. Transjakarta akan segera memberlakukan sistem tiket elektronik. Adapun sistem e-Ticket tersebut tidak berlaku untuk pembelian tiket Kopaja AC maupun APTB. Jadi, penumpang wajib membeli e-Ticket yang dijual dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu dengan tarif sekali naik seharga Rp. 3.500. Sisa saldo yang tersisa masih bisa digunakan untuk perjalanan selanjutnya

Mulai 1 Agustus 2014, tiket Transjakarta integrasi angkutan umum dihilangkan. Artinya, penumpang akan dikenai dua kali pembayaran jika akan naik kopaja AC, Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), Kopami, dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). “Sebab kami sudah mulai menerapkan tiket elektronik sementara operator seperti APTB masih manual,” kata juru bicara UPT Transjakarta, Sri Ulina Pinem, pada Kamis, 17 Juli 2014. Menurut dia, sistem tiket elektronik yang ada saat ini hanya bisa digunakan untuk Transjakarta.

Ulina menuturkan program tiket elektronik ini merupakan pembenahan Transjakarta. Dia mempersilahkan operator angkutan integrasi bergabung lagi jika mereka siap mengubah sistem tiket menjadi elektronik.Pantauan Tempo, pengumuman penghapusan tiket integrasi ini sudah ditempel di halte yang dilalui angkutan integrasi. Seperti halte-halte Koridor 1 (Blok M-Kota) yang dilalui Kopaja AC S.602 (Ragunan Monas) dan Koridor 9 (Cawang-Pluit) yang merupakan rute APTB 05 (Cibinong-Grogol).

Nantinya, sebagai gambaran, biasanya penumpang yang naik Kopaja AC dari halte Transjakarta hanya membayar Rp 5.000,- sekali jalan. Namun, dengan pencabutan tarif integrasi, penumpang harus menambah Rp 3.500,- yang merupakan tiket Transjakarta normal. Ketua Umum Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) Nanang Basuki mengajukan keberatan terhadap pengelola bis Transjakarta yang tidak lagi menjual tiket Kopaja pada koridor I busway mulai Jumat mendatang. Penumpang Kopaja AC harus membayar lebih mahal karena perlu membayar e-ticket di loket buswar sebelum membeli tiket di atas bus Kopaja.

“Tentu keputusan itu sangat sepihak karena penumpang kami malah bisa jadi akan berpaling untuk tidak menggunakan jasa kami nantinya,”kata Nanang, Selasa, 29 Juli 2014. Nanang mengatakan Kopaja AC yang melalui jalur busway akan tetap beroperasi meski penumpang Kopaja seakan diwajibkan dua kali membayar. “Penumpang jadi perlu membayar tiket seharga Rp 8.500 untuk naik Kopaja melalui jalur busway, jelas ini kan tidak adil. Itu akan sangat tidak memudahkan penumpang kami,” ujarnya.

Menurut Nanang, seharusnya pemerintah DKI perlu ikut mempertimbangkan kembali mekanisme penjualan e-ticketing tersebut. Menurut dia, jalur busway saat ini tidak hanya diperuntukan bagi Transjakarta saja, lantaran juga melibatkan operator angkutan lain.” Setiap operator angkutan baik APTB dan Kopaja tidak diberi ruang untuk duduk bersama dan ikut merundingkan kebijakan tersebut terlebih dahulu. Inilah yang menurut saya diputuskan secara sepihak,” ujar Nanang.

Dia mengaku belum menentukan langkah yang akan diambil dalam waktu dekat menyusul potensi kerugian yang akan dialami pihaknya. Jika permintaannya untuk berunding dengan seluruh pihak tidak ditanggapi, dia juga menyatakan belum memikirkan opsi yang lebih ideal untuk angkutan Kopaja. “Kita masih akan pantau terlebih dahulu, baru nantinya bisa menentukan sikap,” katanya

Ketika ditanya apakah bersedia berintegrasi dengan Transjakarta dalam sistem pembayaran tiket elektronik, Nanang mengatakan setuju apabila memang akan mencapai kesepakatan selama kesepakatan itu tidak memberatkan pihaknya. “Apabila memang bisa tercapai kesepakatan seperti itu tentu kita tidak keberatan,” ujarnya.

Ancol Dikunjungi 78.000 Orang Pada Hari Kedua Lebaran


Tempat wisata Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, dipadati pengunjung yang mencapai 78.000 orang pada hari kedua Idul Fitri 1435 Hijriah, Selasa (29/7/2014) siang. Sementara wahana Dunia Fantasi didatangi 7.000 pengunjung. Manajer Komunikasi Perusahaan, Metty Yan Harahap, memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah pada Selasa sore.

“Diperkirakan akan terus bertambah karena data tadi yang kami kumpulkan hingga jam 12 siang,” kata Metty seperti dikutip Antara.Menurut Metty, kepadatan pengunjung diperkirakan mencapai puncaknya pada hari ini hingga Kamis (31/7). Pihak Ancol telah mempersiapkan kepadatan pengunjung selama satu pekan libur Lebaran.

“Karena jelang akhir libur sekolah, kemungkinan hingga akhir pekan libur Lebaran pun akan tetap ramai. Kami prediksi akan terasa sekali bertambah pengunjungnya,” ujar Metty.Dalam menyambut liburan Lebaran, Ancol membuka loket tambahan di setiap pintu gerbang untuk mengantisipasi panjangnya antrean kendaraan.

Sementara itu, untuk kantong parkir mampu menampung 12.000 kendaraan roda empat dan 12.000 kendaraan roda dua. Selain di dalam area, jalur protokol akses masuk, seluruh pintu masuk, dan area parkir Ancol, pengamanan dan pengaturan lalu lintas juga akan dilakukan pada ring luar.

Untuk memudahkan pergerakan pengunjung di dalam kawasan, disiapkan sebanyak 10 unit bus wara-wiri sebagai inner transportation menuju titik-titik di kawasan-kawasan di dalam area Ancol.Ancol juga meningkatkan keamanan serta kebersihan untuk mengantisipasi penambahan pengunjung. Ancol mengoptimalkan personel keamanan yang terdiri dari petugas keamanan internal, Satpol PP, dan Polri.

Pos-pos keamanan tambahan juga disiapkan di sekitar pusat konsentrasi pengunjung, antara lain di pintu gerbang (Barat, Timur, Pantai Karnaval), area pantai (Pantai Beach Pool, Pantai Indah, Pantai Festival, Pantai Indah), serta di seluruh unit-unit rekreasi (Dunia Fantasi, Atlantis, Ocean Dream Samudra, Ecopark).

Untuk kebersihan, Ancol mengoptimalkan dan mengefektifkan jumlah petugas kebersihan, menyediakan toilet tambahan berupa toilet portabel, serta mushala tambahan di sekitar pusat konsentrasi pengunjung.Ancol juga telah mempersiapkan operasional kelancaran lalu lintas kendaraan yang masuk ke kawasan Ancol. Semua pintu gerbang (Barat, Marina, Busway, Timur, Selatan, dan Carnaval) dibuka untuk menjaga kelancaran keluar-masuk kendaraan.

Ubur Ubur Serang Pantai Selatan Gunungkidul


Puluhan wisatawan di pantai Selatan Gunungkidul menjadi korban sengatan ubur-ubur. Setidaknya sampai Selasa (29/07/2014), sudah 23 pengunjung yang disengat ubur-ubur di empat pantai Gunungkidul. “Sampai saat ini sudah 23 orang yang tersengat ubur-ubur,” ujar Marjono, Ketua SAR Satlimas Pantai Baron, Gunungkidul, Selasa.

Ia menuturkan, ada 14 wisatawan yang tersengat ubur-ubur di Pantai Kukup, seorang wisatawan di Pantai Gesing, tujuh wisatawan di Pantai Sepanjang dan satu wisatawan di Pantai Krakal. “Pada liburan tahun 2013 lalu total ada sekitar 503 orang,” kata Marjono.

Sebenarnya pihaknya sudah mengantisipasi kejadian itu dengan memasang rambu-rambu peringatan di sepanjang pantai. Menurut Marjono, pihaknya juga mengimbau wisatawan agar berhati-hati. “Kita berharap tahun ini (korban) tidak sebanyak tahun lalu,” tandasnya.

Sementara itu, Bendi Sugiyanto Koordinator SAR Satlimas Pos Pantai Kukup mengatakan sebagian besar korban adalah anak-anak, dari usia 3,5 tahun hingga 9 tahun. “Dari 14 korban, sebagian besar masih anak-anak. Mungkin karena tidak tahu,” kata Bendi.