Muswhida SH Gagal Ke Senayan Karena KPU Salah Cetak Nomor Urut


Muswhida SH, caleg asal Dapil IX, Jawa Timur, gagal menjadi wakil rakyat di Senayan lantaran KPU salah cetak nomor urut dirinya pada kertas surat suara. Muswhida pun mencari keadilan dengan menggugat KPU sebesar Rp 17 miliar. Mengapa Muswhida tidak menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)?

Jawaban Muswhida hanya singkat saat disinggung soal itu. Meski berstatus sarjana hukum, caleg asal partai Hanura ini mengaku tak tahu soal hukum dan administrasi dunia percalegan. “Saya tidak tahu, memang kasus seperti ini bisa di bawa ke MK?” jawab Muswhida, Kamis (3/7/2014). Bila Mushwida membawa masalah ini MK, mungkin bisa saja hasil keputusan KPU berubah. Dengan didorong bukti yang kuat, bisa saja MK mengabulkan gugatan dirinya dan menyatakan hasil pemilu di dapil IX tidak sah. Tapi apa boleh buat, pendaftaran gugatan pileg ke MK telah ditutup sebulan lalu.

Mushwida mengaku impiannya menjadi anggota DPR demi memajukan bangsa. Tetapi wanita yang menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 2,5 miliaran ini belum cukup ilmu untuk bertarung di dunia politik. “Jujur saya seorang sarjana hukum, tapi saya tidak mengerti sama sekali soal politik. Saya melihat ini kotor sekali. Sebelum ke pengadilan saya pernah melapor ke KPU tapi tidak ada respon, mungkin laporan saya dibuang atau mungkin tidak pernah dibaca,” keluhnya.

Mushwida gagal melenggang ke Senayan lantaran kesalahan KPU. Caleg DPR asal Partai Hanura Dapil Jawa Timur IX ini mengaku kehilangan segalanya karena nomor urut di surat suara salah. Harusnya nomor 5 tapi tercetak nomor 6. Atas hal itu, Muswhida menggugat KPU Rp 17 miliar. Usai menjalankan sidang perdana 2 Juli 2014, Ketua majelis hakim, Badrun Zaini, memerintahkan kedua pihak untuk mediasi dengan batas waktu 1 bulan.

Mushwida, caleg DPR daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Timur asal partai Hanura harus gigit jari karena kesalahan KPU. Bagaimana tidak, Mushwida, yang sudah mengantongi nomor urut 5 tetapi di surat suara dia berada di nomor urut 6. Karena warga mengenal Mushwida bernomor urut 5, akhirnya impian Nuswhida menjadi wakil rakyat di Senayan pun kandas. Tak terima dengan kesalahan KPU itu, Mushwida pun menggugat Rp 17 miliar. Apa alasan Mushwida menggugat KPU Rp 17 M?

“Saya telah mengeluarkan biaya-biaya banyak. Salah satunya karena saya warga Jakarta dan harus kampanye di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, harus bolak-balik beberapa kali. Total biaya mencapai Rp 150 juta. Belum yang lain-lain,” ujar Mushwida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Gadjah Mada, Rabu (2/7/2014).

Dalam gugatannya, Mush‎wida mengaku untuk biaya pemilu dirinya mengeluarkan Rp 2,519 miliar. Selain itu, Mushwida juga merasa dirugikan karena dirinya harusnya menjadi anggota parlemen. “Apabila saya terpilih menjadi anggota DPR selama 5 tahun, maka ‎saya akan menerima gaji plus tunjangan selama kurang lebih Rp 5 miliar,” ucapnya. Dengan demikian total gugatan materil Mushwida ke KPU ialah Rp 7 miliar. Sedangkan Rp 10 miliar nya ialah gugatan immaterial.

“Saya merasa malu, kecewa, tidak tentran dan ‎sedikit stress yang bisa ditaksir dengan biaya Rp 10 miliar,” ucapnya. Atas gugatan itu, Biro Hukum KPU Pusat, Sinar, mengatakan akan mengikuti proses pengadilan. Dia mengatakan masih terbuka upaya mediasi. Sidang dengan pimpinan majelis hakim, Badrun Zaini, akan dilanjutkan pasca mediasi.

“Tadi kan habis sidang, sekarang kita mediasi dulu. Ya kita ikuti prosesnya saja,” ujar Sinar di kesempatan yang sama. Mushwida gagal melenggang ke Senayan lantaran kesalahan KPU. Caleg DPR asal Partai Hanura Dapil Jawa Timur IX ini mengaku kehilangan segalanya karena nomor urut di surat suara salah. Harusnya nomor 5 tapi tercetak nomor 6.

“Semenjak ditetapkan jadi caleg pas tahun 2013, saya langsung sosialisasi di dapil saya yaitu Tuban dan Bojonegoro,” ujar Mushwida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Gadjah Mada, Selasa (2/7/2014).

Karena terlalu sibuk melakukan sosialisasi, Mushwida pun harus mengorbankan waktu untuk keluarganya. Mushwida tidak bisa mengawasi anaknya belajar saat mengikuti ujian akhir nasional (UAN) tingkat SMA. “Gara-gara saya sibuk saya nggak bisa mengawasi anak saya. Sekarang anak saya sampai tidak lulus karena saya terlalu sibuk. Ayahnya juga sibuk karena membantu saya,” ucapnya.

Selain anaknya tidak lulus, Mushwida juga dikecam dan diledek oleh warga Dapil IX Jawa Timur, yang meliputi Tuban dan Bojonegoro. Bagaimana tidak, Mushwida yang mengkampanyekan dirinya ialah nomor urut 5, rupanya tidak sesuai di surat suara. Saat warga mau mencoblos Mushwida, rupanya nama dia tidak ada di nomor urut 5 Partai Hanura, dalam surat suara. Nama Mushwida berada di nomor urut 6 dalam surat suara.

“Saya dibilang caleg abal-abal, caleg nggak jelas, caleg penipu. Gara-gara saya ada di nomor urut 6 pada surat suara. Harusnya, saya yang dapat nomor urut 5 di surat suara juga di nomor urut 5,” keluhnya.Atas hal itu, Muswhida menggugat KPU Rp 17 miliar. Kasus ini masih bergulir di PN Jakpus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s