Merasa Dicurangi, Kubu Prabowo Siap Laporkan KPU Ke Polisi Dengan Bukti Lengkap


im Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Mabes Polri, Senin (21/7/2014) sore nanti. Sebelum membuat laporan ke Mabes Polri, mereka akan terlebih dulu membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan-laporan tersebut dilakukan terkait langkah KPU yang tetap melakukan rekapitulasi nasional hari ini.

Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menunda rekapitulasi nasional karena masih terjadi banyak kecurangan di berbagai daerah. Prabowo merasa KPU tidak layak mengumumkan hasil rekapitulasi jika berbagai persoalan belum diselesaikan. “Kalau tetap dilanjutkan, siang nanti akan ada orang-orang kita yang ke DKPP untuk melaporkan. ke Mabes Polri mungkin sore,” kata Ketua Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburakhman, saat dihubungi, Senin pagi.

Habiburakhman menyadari bahwa waktu untuk mendesak KPU agar menghentikan rekapitulasi semakin sempit. Selasa (22/7/2014), KPU rencananya mengumumkan hasil rekapitulasi dan menetapkan pemenang pilpres. “Oleh karena itu, kita lakukan berbagai cara, termasuk kemungkinan terburuk,” ujar dia. Habiburakhman merasa bahwa pihaknya saat ini sudah mendapatkan dukungan dari Badan Pengawas Pemilu, baik di daerah maupun di pusat. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang bermasalah.

“Tidak ada pilihan lain selain KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu. Baru lanjutkan rekapitulasi. Alasan kok gak ada waktu. Kita punya banyak waktu sampai 8 Agustus,” ujarnya. Tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memberi batas waktu Komisi Pemilihan Umum hingga Senin (21/7/2014) pagi. Jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim Prabowo akan melaporkan KPU ke ranah hukum.

“Ini kan apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok. Ketika besok (rekapitulasi nasional) masih dilakukan, baru kita ambil action,” kata anggota tim hukum Prabowo Hatta, Alamsyah, seusai pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite Koalisi Merah Putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (20/7/2014) siang.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Alamsyah dan sejumlah anggota tim hukum lainnya memaparkan kepada Prabowo dan elite koalisi mengenai kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Mereka sepakat KPU harus menghentikan proses rekapitulasi nasional yang saat ini sudah berjalan. “Jadi sekarang kita belum bicara itu (proses hukum) dulu, kita baru bicara minta rekapitulasi ditunda. Tapi kalau sampai besok rekapitulasi masih terus jalan, kita baru akan bertindak,” ujarnya. Terkait gugatan ke Mahkamah Konstitusi sendiri, Alamsyah belum mau berandai-andai. Pasalnya, dia masih melihat peluang Prabowo-Hatta meraih kemenangan. Alamsyah juga tidak mau berandai-andai bahwa pihaknya akan kalah.

“Kalau untuk ke MK, setelah hasil penetapan, baru kita putuskan karena tidak tahu apakah kita terkait atau pemohon. Kalau kita menang, kan jadi pihak terkait. Kalau kita kalah, jadi pihak pemohon,” ujarnya. Calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, masih optimistis bisa memenangi pemilihan presiden. Hasil perolehan suara pemilihan presiden secara resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa, 22 Juli 2014 .

“Saya masih optimistis menang,” kata Prabowo, seusai mengikuti acara buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 20 Juli 2014. Dia mendesak KPU menyelenggarakan pencoblosan ulang lantaran dianggap ditemukan kecurangan di sejumlah wilayah. Prabowo mencontohkan DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai wilayah yang terindikasi terjadi kecurangan. Jika KPU tetap menetapkan perolehan suara, Selasa pekan depan, Prabowo menyatakan akan menggugat hasil itu ke Mahkamah Konstitusi. “Kami mengikuti undang-undang.”

Prabowo membantah pernyataan politikus muda Partai Amanat Nasional sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, yang mengakui kekalahan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa atas Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Begitu juga pernyataan serupa dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud Md. “Kapan? Jam berapa?” ujar Prabowo, bertanya balik. Menurut Prabowo, dia baru saja menggelar rapat bersama Amien Rais dan Mahfud Md, dan tak ada pernyataan mengakui kekalahan atas Jokowi-JK. “Tidak seperti itu.”

Sebelumnya, Prabowo mengimbau KPU untuk menghentikan penghitungan suara. Menurut dia, setelah mendengarkan pemaparan perwakilan tim pemenangan di daerah dan tim hukum Prabowo-Hatta, maka KPU harus lebih dulu menindaklanjuti kecurangan seperti yang sudah dilaporkan timnya kepada Badan Pengawas Pemilu. “Kami hanya menuntut apa yang telah dijaminkan oleh undang-undang,” kata Prabowo, di Hotel Four Seasons, Ahad sore.

Berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU provinsi, pasangan Jokowi-JK unggul di 23 provinsi. Adapun Prabowo-Hatta hanya unggul di 10 provinsi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (yang bakal diumumkan Selasa, 22 Juli 2014. Koalisi Merah Putih juga meminta KPU menghentikan proses penghitungan suara yang sedang berjalan.

“Kami meminta KPU menunda sampai selesai kasus yang ada,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu, 20 Juli 2014. Sekretaris jenderal Partai Golkar itu menyebut telah terjadi gerakan masif untuk merekayasa hasil Pilpres 2014. Menurut dia, sejumlah kecurangan terjadi di beberapa daerah sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara pilpres seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Idrus pun mengklaim temuan kecurangan ini sudah diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian menyarankan adanya pemungutan suara ulang (PSU). Sejumlah daerah yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU di antaranya enam kabupaten/kota di Jawa Timur, 5.814 TPS di DKI, dan beberapa provinsi lainnya. “Kami minta KPU Pusat yang saat ini melakukan rekapitulasi menyelesaikan masalah yang direkomendasikan Bawaslu dan tidak melanjutkan rekapitulasi suara sebelum menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

Idrus mengklaim data-data yang menjadi dasar tuntutan mereka sangat lengkap. Data-data yang menjadi dasar kesimpulan ini siap semua. Tidak mungkin dipaparkan secara rinci, bila diperlukan tim hukum siap menjelaskan,” kata dia. Atas kasus kecurangan itu, kata dia, Tim Prabowo-Hatta meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindak oknum penyelenggara yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu harus dipidana,” ujarnya menambahkan.

One response to “Merasa Dicurangi, Kubu Prabowo Siap Laporkan KPU Ke Polisi Dengan Bukti Lengkap

  1. kalau memang sudah mengantongi bukti-bukti kuat, silahkan saja laporkan ke hukum. asal jangan mengorbankan rakyat ya pak kalau perlu yang menang juga hrs melakukan pembuktian terbalik….semoga indonesia tetap satu..dan damai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s