Ahok Amuk Lagi Ketika Temui Gunung Uang Di Balai KIR Jakarta Barat


Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok murka di Balai Uji KIR. Ahok bahkan menutup balai uji KIR Kedaung, Jakbar. Ahok melihat ada dugaan tindakan korupsi. “Kita kan langsung stop hari ini. Jadi semua hari ini yang sudah daftar mau uji KIR tidak bisa lagi dilakukan, karena sudah tidak ada gunanya kan. Ini namanya bohong-bohongan. Dia harus stop, dan kami akan perbaiki serah terima ini, karena kadang BPKD kan mempersulit orang menerima. Jadi mau menyerahkan barang ke DKI kan pun mungkin mesti menyogok. Sama seperti bus TransJ kemarin, dimainin berbulan-bulan,” murka Ahok di balai uji KIR, Rabu (23/7/2014).

Ahok akan memperbaiki balai uji KIR. Pegawai yang bandel akan langsung dipecat. Dahulu balai uji KIR memang dikelola swasta dan kini sudah diserahterimakan ke Pemprov DKI. “Itu kami akan perbaiki, dan yang di sini akan kami periksa. kalau enggak mau kerjaama, kita akan pecat. Supaya ada shock therapy. Kita caranya gampang saja, kalau dia ditanya bilang enggak tahu, saya juga enggak mau taHu. Pecat saja udah. Kalau dia gugat ya kita ladeni saja, kita telusuri saja duitnya, lapor ke jaksa dan polisi lagi,” urai Ahok.

Ahok menjelaskan, KPK sudah memberi data lengkap, termasuk CCTV yang tergambar berapa setoran untuk uji KIR. “Ini kan nipu orang kan namanya, betulkan. Orang ini bukan KIR lagi, saya juga punya truk banyak. Mana ada KIR beneran. Salam tempel-salam tempal lewat semua. Kalau urus sendiri nggak beres. Kalau lewat biro jasa cepat,” tutupnya.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke balai uji KIR di Kedaung Angke, Jakarta Barat. Ahok sidak bersama dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjijanto dan Zulkarnain. Pantauan], Rabu (23/7/2014), di salah satu ruangan yang ada di kantor tersebut, Ahok mendapati salah satu petugas yang memakai seragam Dishub. Di depannya tertumpuk segepok uang senilai Rp 8 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

Ahok pun menginterogasinya karena terbukti menyimpan setumpuk uang di kantong jaket hitamnya. “Dapat berapa kamu dalam sehari?” tanya Ahok. “Bisa dapat Rp 27 juta pak,” sahut pegawai bernama Agung di depan Ahok dan di hadapan Ahok dan Sekda Saefullah, Wakadishub Benyamin Bukit, kepala Inspektorat DKI serta dua pimpinan KPK. Kemudian dia menanyakan dari mana asal uang tersebut. Namun karena tak dapat menjelaskannya, Ahok menjadi geram. Kemudian dengan nada marah dia memerintahkan agar petugas tersebut dipecat.

Apalagi belakangan dia mengaku bukan pegawai Dishub melainkan karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya jadi operator di balai uji KIR itu. Agung mengaku dia adalah calo alias penyedia biro jasa. “Pakai baju Dishub biar rapi saja,” ucapnya. “Semua PNS yang terlibat pasti tau ada bagi-bagi duit. Semua harus dipecat saja, supaya kapok,” kata Ahok berang. Tetapi petugas tersebut tak tampak menyesal justru malah senyum-senyum.

Masih dengan nada meninggi, Ahok bilang modus korupsi di PNS selalu motifnya memanfaatkan pegawai honorer agar mereka tetap ‘bersih’. “Selalunya permainannya begini, pasti bilang yang honorer yang main. Kalau honorer kan dipecat dia bisa cari kerja lain. Semua harus diperiksa, tapi kalau dia nggak kasih data, kontraknya diputus dan dia kita polisikan,” ucapnya.

KPK melakukan sidak di kantor balai uji KIR di Kedaung di Jakarta Barat. Cukup mengejutkan ada sejumlah temuan dahsyat di kantor itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkannya.

“Kami sudah melakukan pengamatan dan hari ini undang pemerintah daerah. Sebelum Pak Ahok datang kami bersama-sama dengan inspektorat dan Sekda melakukan inspeksi,” jelas Bambang di balai uji KIR di Jakarta Barat, Rabu (22/7/2014).

Bambang mengungkap 4 kesimpulan berikut:
1. 80%-90% Alat di balai uji KIR tidak berfungsi.
2. Bukan hanya tidak berfungsi tapi tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil KIR itu. Tidak ada hubungan karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan. Tidak ada alat untuk mengkonfirmasi dan formulirnya tidak sesuai dengan pemeriksaan di lapangan.
3. Ada problem strukturalnya. Dulu ini adalah kerjasama antara pemda dengan korporasi tertentu. Setelah kerjasama harusnya ditransfer kepada Pemda ternyata setelah ditransfer alat-alatnya rusak semua. Oleh pemda baru saja diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya. Itu sebabnya alat-alat itu tidak diperbaiki dan kalau diperbaiki juga salah karena belum diserahkan kepada Pemda.”Berkaitan dengan itu muncul lagi SDM-nya. Ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional tidak berasal dari lembaga ini. Tapi justru orang-orang swasta yang dulu,” tegas Bambang.
4. KPK temukan ada sistem filing yang sangat manual sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menariknya, kalau sistem KIR yang serius dilakukan butuh waktu 25-30 menit. Tapi dngan sistem file manual itu yamg seharusnya sangat lamban hanya 5 menit selesai.

“Paling menarik adalah putaran uang yang terjadi di sini, kami mengecek antara uang yang ada dan uang yang seharusnya dimasukkan, ada selisih yang sangat besar. Rata-rata terdapat putaran pungutan antara Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per kendaraan. Hari ini saja sudah ada 500 kendaraan yang terdaftar. Kemarin ada 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaaraan per hari maka satu hari putaran uangnya hampir Rp 100 juta. Jadi bisa dibayangkan Rp 100 juta kali 25 hari, sebulan misalnya bisa Rp 2,5 M. Itu illegal fee,” tutup Bambang.

Seorang warga membenarkan adanya praktek korupsi dan pungutan liar di kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Selain tahu akan praktek itu, warga yang bekerja sebagai sopir truk itu mengaku pernah menjadi korban para petugas di kantor tersebut. Muhammad Syarifudin, nama warga itu, memastikan bahwa petugas uji kir menarik pungutan liar. “Ya, seperti membuat SIM saja, ketika diminta buku ujinya di loket juga diminta uang,” katanya, Jumat, 25 Juli 2014.

Syarifudin mengungkapkan pemohon uji harus melebihkan uang yang harus dibayarkan minimal Rp 100 ribu. “Bahkan kalau memakai jasa calo dari luar totalnya bisa lima ratus ribu,” ujarnya. Ihwal dalih petugas bahwa alat banyak yang rusak karena terendam banjir, Syarifudin mengatakan banjir akibat luapan Kali Angke memang sering terjadi. Terakhir, pada Januari lalu. Namun, “Sejak enam bulan terakhir sih di sini enggak pernah banjir lagi,” ujarnya.

Dalih itu kembali disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Lukman Iskandar, pada Kamis, 24 Juli 2014. Dia menyatakan ketiadaan anggaran menyebabkan kerusakan tak tertangani. Kepala Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Syafei, di kantornya, Jumat, 25 Juli 2014, juga menyatakan hal yang sama. “Di sini dalam setahun bisa dua hingga tiga kali banjir. Tinggi banjir bisa setinggi pinggang orang dewasa, jadi alat penguji rusak.”

Dalam inspeksi mendadaknya Rabu lalu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapati banyak alat uji di lokasi itu yang rusak. Tapi, meski rusak, sebanyak 500 unit kendaraan disebutkan telah menjalani pengujian. Ahok langsung memerintahkan penutupan kantor layanan publik tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s