Megawati Soekarnoputri Dituding Wikileaks Terlibat Korupsi Percetakan Uang RI Di Australia Senilai Jutaan Dollar


PDIP memberikan pernyataan tentang informasi Wikileaks yang memunculkan nama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan bahwa pemberitaan Wikileaks tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2014), Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyebut pernyataan Wikileaks tersebut hanya mencari sensasi tanpa bisa dipastikan kebenarannya. Megawati disebut tidak mengetahui hal-hal terkait pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia seperti disebut dalam dokumen Wikileaks.

“PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar,” kata Tjahjo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah terlibat dalam kasus suap pencetakan uang kertas Indonesia di perusahaan Australia, Note Printing Australia. SBY mengkritik portal berita Sindonews yang menulis sepihak perihal dokumen yang dilansir Wikileaks pada 29 Juli 2014. “Harusnya ada klarifikasi atau penjelasan dari saya,” kata SBY di rumahnya, Puri Cikeas, Kamis, 31 Juli 2014. SBY menyatakan dalam dokumen tersebut tercatat adanya upaya pemerintah Australia menutupi kasus senilai jutaan dolar, yaitu pencetakan mata uang Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Selain pejabat keuangan dan Bank Indonesia, salah satu alasan Australia menutupi kasus tersebut karena turut menyeret nama SBY dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut SBY, dokumen Wikileaks mencatat alasan pemerintah Australia adalah mencegah rusaknya hubungan dengan tiga negara yang terlibat. “Berita seperti ini sangat cepat beredar,” katanya. SBY membantah semua berita yang dilansir Wikileaks dan Sindonews. Menurut dia, berita tersebut telah mencemarkan dan merugikan nama baik dirinya dan Megawati. Berita itu juga menimbulkan spekulasi yang memicu fitnah sehingga perlu klarifikasi.

SBY mengklaim telah mengumpulkan informasi dan data untuk membantah tuduhan tersebut. Melalui sambungan telepon, SBY berkomunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman sejak tadi pagi. SBY sendiri membenarkan Indonesia pernah mencetak 550 juta lembar pecahan mata uang kertas Rp 100 ribu di NPA, organisasi di bawah naungan Bank Central Australia. “Keputusan, kebijakan pengawasan, dan kewenangan mencetak uang termasuk di Australia itu ada di Bank Indonesia, bukan pada presiden dan pemerintah,” kata SBY.

Menurut SBY, dirinya dan Megawati saat proses proyek tersebut belum menjabat sebagai presiden. Meski demikian, SBY memastikan presiden saat itu tak akan terlibat karena tak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memerintahkan terkait dengan pencetakan uang. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan keterangan terkait pernyataan Wikileaks itu. SBY menilai pemberitaan itu mencemarkan nama baik SBY dan juga Mega. Berikut adalah pernyataan lengkap dari PDIP melalui keterangan tertulis yang dikirimkan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo:

1. PDIP menyesalkan adanya pemberitaan tanpa fakta, ataupun pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai Presiden kelima yang telah membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap pemberitaan yang disampaikan Wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar. Harus dipahami bahwa pada tahun 1999 Ibu Megawati belum menjadi presiden sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut.

2. Adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang meminta keamanan nasional agar melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan, mengingat apa yang dituduhkan pun sama sekali tidak benar. Selain itu memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan.

3. PDIP menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website yang kesemuanya itu sebagai sesuatu hal yang mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Pak Jokowi. “Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam issue yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”.

4. Atas berbagai hal yang terjadi untuk menurunkan kredibilitas Ibu Megawati dan Bapak Jokowi, maka PDI Perjuangan memastikan bahwa berbagai issue yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini.

PDI Perjuangan menganggap pemberitaan WikiLeaks terkait pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999 hanya ingin mengurangi dukungan rakyat Indonesia terhadap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. “PDI Perjuangan menganggap persoalan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di dalam pemalsuan beberapa website,” kata Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (31/7/2014). Mungkin juga untuk membuat daya tawar para penyandang dana untuk Jokowi makin tinggi dalam menentukan menteri yang duduk dikabinet karenanya dokumen tersebut dirilis setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih dan bukan sebelumnya yang pasti akan membuat Prabowo yang menang.

Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi pemberitaan WikiLeaks. Dalam informasi yang dilansir Wikileaks itu, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999. Menurut Tjahjo, kesemuanya itu mencoba mengurangi bobot dukungan suara rakyat yang diberikan kepada Joko Widodo. “Ibu Megawati pun menjadi sasaran ikutan. Karena itulah semua pihak hendaknya tidak mudah termakan berbagai macam isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Untuk itu, kata Tjahjo, pihaknya memastikan bahwa berbagai isu yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah ekses yang muncul di tahun politik 2014 ini. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan Wikileaks dan dikutip oleh salah satu situs berita online. SBY membantah pemberitaan tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s