Denda Parkir Di Jakarta Akan Dinaikan Jadi 1 Juta Oleh Ahok


Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan denda retribusi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. “Dalam waktu dekat, kami akan menerapkan sistem bagi para kendaraan pelanggar rambu larangan parkir,” kata Syafrin Liputo, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Jakarta, kepada Tempo, Ahad 3 Agustus 2014.

Syafrin mengatakan dinas sedang menyiapkan sistem denda bersama dengan Bank DKI. Bagi pelanggar rambu, kendaraan akan diderek dan pengendaranya akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 500 ribu per hari. Selain biaya retribusi, pengendara juga akan dikenakan tilang dengan biaya maksimal Rp 500 ribu. “Kalau melanggar, dalam sehari pengendara bisa membayar Rp 1 juta,” ujarnya.

Untuk menebus kendaraan yang diderek, Syafrin menjelaskan, pengendara mesti membayar biaya retribusi dan biaya tilang. Setelah itu, dinas akan memberikan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Bukti pembayaran dan SKRD pun akan segera dicek dengan sistem online. Setelah terbaca, kendaraan pun bisa langsung dibawa pulang pengendaranya.

Syafrin melanjutkan, infrastruktur seperti mobil derek atau rambu larangan parkir dan SDM telah disiapkan. Sebanyak 41 mobil derek dapat langsung beroperasi untuk terlaksananya sistem ini. Namun pihaknya masih menggodok sistem penerapan retribusi bersama Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerepotan menertibkan parkir liar yang menjalar di beberapa titik di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan maraknya parkir liar ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah.

“Solusinya, ya harus diadakan operasi terus menerus,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota, Kamis, 20 Februari 2014. “Masalahnya, orang enggak ada yang kapok. Semua kasus sama kalau tidak ada hukum yang tegas.” Ahok mencontohkan, di pelosok negeri lain, pelanggar aturan parkir langsung diberi slip tilang untuk membayar denda ke bank. Jika pelanggar itu tidak terima, satu-satunya penyelesaian adalah melalui pengadilan. Berbeda dengan di Indonesia, yang semua pelanggar lalu lintasnya hanya diserahkan ke pengadilan.

“Sehingga denda yang seharusnya membayar Rp 500 ribu jadi hanya 20 ribu karena adanya putusan hakim,” ujar Ahok. (Putusan mengenai besarnya hukuman pada sistem demokrasi terletak pada lembaga yudikatif dan bukan pada eksekutif – red)

Adapun Ahok juga mengatakan polisi seharusnya langsung memberi slip biru kepada para pelanggar lalu lintas. “Karena bisa langsung membayar ke bank,” ujar Ahok. “Kalau slip merah itu kan hanya ke pengadilan.” Meskipun pada Undang-Undang warga boleh memilih anatar slip biru dan slip merah. Jadi bingung siapa yang suka melanggar hukum ???

Ahok juga menyayangkan otoritas Satpol PP yang sangat lemah. Menurut dia, dalam menertibkan parkir liar, kewenangan Satpol PP tidak bisa lebih dari sekadar menertibkan. “Untuk itu, harus ditindak tegas dan mau enggak mau adakan operasi terus,” kata Ahok.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s