Tifatul Sembiring Dan Menteri Yang Gamang Tentang Pemblokiran Video ISIS


Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail Cawidu, membeberkan alasan mengapa lembaganya hingga saat ini belum memblokir video Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Video yang beredar di Internet dan berisi ajakan kepada warga Indonesia untuk bergabung itu, dianggap banyak pihak merupakan ancaman serius dan harus segera dihentikan.

Tapi, menurut Ismail, lembaganya tidak bisa asal memblokir. “Karena kami hingga saat ini belum mendapatkan pengaduan dari pihak terkait,” kata Ismail, saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. “Sehingga kami belum bisa untuk memblokir.”Ismail mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014, situs yang bisa langsung diblokir oleh Kominfo adalah konten pornografi dan kekerasan seksual anak. Sedangkan untuk kasus seperti ini, lembaganya masih akan menunggu pengaduan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, sebuah video berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke ISIS beredar melalui situs YouTube. Dalam video berdurasi delapan menit berjudul ‘Join the Ranks’ itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS untuk menjadi khilafah dunia. Dukungan itu pun disambut oleh sebagian warga Indonesia yang setuju terhadap pendirian kekhilafahan di Irak dan Suriah. Ratusan orang di Solo berbaiat dukung ISIS beberapa waktu lalu. Dukungan serupa juga muncul di kota-kota lain di Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengatakan sedang mengakaji Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah lembaganya perlu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir video ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di YouTube.

“Kami kaji dulu, apakah benar perlu ada aduan dari saya,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. Kementerian Hukum, kata dia, memang memiliki otoritas. Namun menurut dia, untuk masalah video yang berpotensi mengancam ketertiban umum seperti itu, mestinya Kementerian Komunikasi memiliki otoritas sendiri untuk memblokir. “Kenapa harus berliku begitu jauh kalau kewenangan itu bisa dijalankan oleh Kementerian Komunikasi,” ujarnya.

Amir mengatakan pengkajian itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam ke depan. Jika memang aturannya mewajibkan ada aduan dari lembaganya, ia akan segera melayangkan permohonan tersebut. “Tak ada masalah,” ujarnya. Ia berharap sikap itu bisa diberikan esok. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendesak beberapa lembaga dan kementerian terkait untuk segera membuat pengaduan agar video ajakan kepada warga Indonesia untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di situs YouTUbe bisa segera diblokir.

Juru bicara Kementerian Komunikasi, Ismail Cawidu, sebelumnya mengatakan lembaganya belum bisa memblokir video ajakan kepada warga untuk bergabung dengan ISIS. Alasannya, pemblokiran itu memerlukan aduan dari lembaga lain. Menurut dia, ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berwenang untuk membuat pengaduan. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, akan meminta penjelasan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terkait desakan kepada lembaganya untuk mengirimkan aduan terkait video ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) diunggah situs YouTube. Soalnya, Amir tak menemukan aturan yang mengharuskan bahwa lembaganya perlu mengirimkan aduan itu agar video tersebut diblokir.

“Saya akan komunikasikan dengan Menteri Komunikasi untuk mendapat penjelasan dari mana dasarnya,” katanya melalui sambungan telepon, Sabtu, 2 Agustus 2014. Amir mengatakan telah mengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menemukan aturan itu. Namun menurut dia, tak ada ketentuan bahwa Kementerian Hukum harus membuat aduan. Ia menduga Kementerian Komunikasi menggunakan dasar Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa pemblokiran video memerlukan aduan dari pihak terkait. Tapi, di situ pun tak dijelaskan bahwa pihak tersebut adalah Kementerian Hukum. “Itu tak secara eksplisit mengarah ke Kementerian Hukum,” ujarnya.

Jika memerlukan aduan, kata Amir, mestinya ada pihak yang lebih relevan dari Kementerian Hukum. Soalnya, meski lembaganya merupakan sentral otoritas, namun konteks itu dalam hubungan antarnegara. Juru bicara Kementerian Komunikasi, Ismail Cawidu, sebelumnya mengatakan lembaganya belum bisa memblokir video ajakan kepada warga untuk bergabung dengan ISIS. Alasannya, pemblokiran itu memerlukan aduan dari lembaga lain. Menurut dia, ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berwenang untuk membuat pengaduan. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga Kementerian Hukum dan HAM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s