Mulai 1 September 2014, Mobil Yang Parkir Sembarangan Di Denda Rp. 500.000


Anda yang terjaring operasi parkir liar mulai hari ini, Senin, 1 September 2014, dapat “menebus” kendaraan dengan cara menyetorkan uang denda Rp 500 ribu ke Bank DKI. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan cara pembayaran melalui bank itu berlaku hari ini.

“Petugas kami akan memberikan virtual account. Pelanggar wajib mentransfer denda ke situ,” ujar Akbar di Balai Kota. Jika tidak menyetorkan uang denda ke bank, kata Akbar, kendaraan tetap ditahan. “Pelanggar bisa mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti transfer.” Akbar menjelaskan denda sebesar Rp 500 ribu itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. “Kami menerapkan denda maksimal bagi pengendara yang parkir sembarangan,” katanya.

Akbar menyebutkan ada beberapa lokasi yang menjadi fokus penertiban parkir liar. Di antaranya, kawasan Tanah Abang, Kalibata City, Jatinegara, Marunda, dan Kota. “Di sana sangat rawan pelanggaran parkir,” ujarnya. Jika kawasan tersebut sudah tertib dari parkir liar, Akbar akan menertibkan kawasan lainnya. Salah satunya Jalan Pramuka.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai kebijakan denda Rp 1 juta untuk kendaraan yang parkir di rambu larangan adalah kebijakan yang bagus. Namun, menurut dia, lebih baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta fokus pada operasi cabut pentil yang sudah berjalan. “Tidak perlu yang heroik seperti denda Rp 1 juta. Fokus saja dahulu ke operasi cabut pentil. Itu sudah bagus kalau konsisten,” ujar Tigor saat dihubungi Minggu, 3 Agustus 2014. Denda yang mahal itu justru akan mempersulit masyarakat yang ingin parkir sembarangan.

Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan denda terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. Dendanya sebesar Rp 1 juta yang terdiri atas Rp 500 ribu biaya retribusi dan Rp 500 ribu biaya tilang. Jika denda tidak dibayar, maka kendaraan tak bisa ditebus.

Tigor mengatakan operasi cabut pentil juga bisa memberikan efek jera jika konsisten. Menurut dia, jalan terlihat rapi dan teratur saat operasi cabut pentil pertama kali berlangsung. Operasi cabut pentil pun sudah memiiki dasar hukum, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Sementara itu, untuk denda Rp 1 juta, belum diketahui dasar hukumnya.

Tigor mengatakan penerapan denda justru rawan manipulasi berupa kegiatan tawar-menawar antara pelanggar dengan anggota Dishub agar bebas dari denda. Tigor beranggapan yang lebih dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini adalah manajemen kontrol dibanding kebijakan-kebijakan baru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s