Jero Wacik Dijadikan Tersangka Korupsi dan Pemerasan Oleh KPK


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan lembaganya menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan Menteri Energi Jero Wacik. KPK menduga Jero, yang sebelumnya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, menerima sejumlah uang. “Kalaupun dari hasil ekspose dinaikkan, itu berupa penerimaan yang dikategorikan pemerasan,” kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014. Dia mengatakan dalam waktu dekat KPK bakal mengumumkan status hukum Jero.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tak membantah kabar bahwa Jero sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Nanti pada waktunya akan disampaikan, minggu ini atau minggu depan,” kata Bambang di kantornya, Selasa dinihari, 2 Agustus 2014. Saat ditanya, apakah sudah ada surat perintah penyidikan atas nama Jero Wacik, Bambang mempersilakan untuk bertanya kepada Ketua KPK dan Direktur Penyelidikan KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, mengakui telah dilakukan gelar perkara alias ekspose beberapa perkara dugaan korupsi. Salah satunya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi.

Jero Wacik sendiri menolak berkomentar banyak mengenai langkah hukum yang dilakukan KPK. Ia tak menyatakan siap atau tidak, hanya menyerahkan semuanya kepada kewenangan hukum. “Kita hormati saja dan serahkan semua kepada hukum,” kata Jero saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 September 2014. Saat ini KPK sedang mengusut indikasi penyelewengan dalam pengadaan di Kementerian Energi. Tak tanggung-tanggung, KPK mengusut pengadaan tahun anggaran 2011 hingga 2013. KPK telah menetapkan Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, sebagai tersangka dua kasus: dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan korupsi penggunaan anggaran dana di sekretariat jenderal.

Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno, saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal, untuk memainkan anggaran di Kementerian Energi. Pada 3 Juli 2014, KPK memeriksa istri Jero Wacik, Triesnawati, dan anaknya, Ayu Vibrasita. Kemudian, 6 Juli 2014, Jero–yang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat–diperiksa penyelidik KPK selama enam jam. Jero mengaku ditanya soal dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya dan mengaku tak paham. “Saya ditanya anggaran tahun 2010, tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi pada Oktober 2011,” katanya.

Jero mengatakan ditanyai penyelidik ihwal dana operasional menteri dan menjelaskan semua menteri mendapatkannya. “Termasuk, ketika saya menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,” ujar dia. Dia membantah istrinya menerima kucuran duit dari kementerian dan adanya fee terkait dengan pembahasan APBN Perubahan di DPR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik membenarkan istrinya, Triesnawati, serta anaknya, Ayu Vibrasita, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Energi. “Iya, sudah kan itu,” kata politikus Partai Demokrat itu di KPK, Rabu, 16 Juli 2014.

Saat ditanya hubungan keluarganya dengan penyelidikan itu, Jero menjawab sekenanya, “Ya, mereka memberikan keterangan, apa yang diketahui.” Ketika ditanya kemungkinan keterlibatan keluarga dalam penyimpangan anggaran di Kementerian Energi, Jero tersenyum. “Tak pernah. Itu wartawan yang mengarang cerita.”

Saat ini KPK sedang mengusut pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan di Kementerian Energi. Tak tanggung-tanggung, KPK mengusut pengadaan tahun anggaran 2011 hingga 2013. Pemanggilan Menteri Jero Wacik terkait dengan penyelidikan tersebut. “Benar, ada permintaan keterangan pada Menteri Jero,” kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo, di kantornya, Rabu dinihari, 16 Juli 2014. Terkait dengan penyelidikan tersebut, pada 3 Juli 2014, KPK memeriksa istri Jero, Triesnawati. Sebelumnya penyelidik KPK lebih dulu memeriksa anak Jero, Ayu Vibrasita, pada 11 Juni 2014. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga tak luput dari pemeriksaan. Dia diperiksa pada 25 Juni 2014.

Adapun bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno sudah bolak-balik diperiksa terkait dengan penyelidikan baru itu. Saat ini Waryono menjadi tersangka dua kasus di KPK, yaitu kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan juga kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran dana Kesetjenan di Kementerian Energi berupa sosialisasi, perhelatan Sepeda Sehat, dan perawatan gedung sekretariat, yang diduga merugikan negara hingga Rp 25 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian Energi. “Hari ini kami sampaikan bahwa sudah keluar surat perintah penyelidikan per 2 September 2014 dan meningkatkan status atas nama JW menjadi tersangka,” kata komisioner KPK, Zulkarnaen, di gedung KPK, Rabu, 3 September 2014. Jero, kata Bambang Widjajanto, komisioner KPK lainnya, dijerat dengan Pasal 12e juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP.

Menurut Bambang, Jero dijerat dengan pasal pemerasan. Dia diduga memeras dengan menyalahgunakan wewenang sehingga membuat negara merugi Rp 9,9 miliar. Pemerasan tersebut, antara lain, berupa permintaan dana operasional yang lebih besar daripada biasanya. “Lantas JW melakukan kick back atau usaha menghimpun dana-dana tertentu untuk membiayai ongkos operasional tersebut,” kata Bambang.

Usaha tersebut, kata Bambang, dilakukan dalam beberapa motif. Pertama, menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan di Kementerian Energi. Kedua, mengumpulkan dana dari rekanan Kementerian Energi atas program tertentu. Jero juga ditengarai menganggarkan kegiatan rapat rutin, “Namun rapat tersebut ternyata fiktif,” kata Bambang. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai penyalahgunaan wewenang.

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, pada Rabu, 3 September 2014. Jero menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan terkait dengan kegiatan di Kementerian Energi pada periode 2011-2012. Setelah diumumkan sebagai tersangka, rumah Jero di ujung jalan atau hoek Jalan Senayan Utama 1 Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, nampak sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang terparkir di rumah seluas kira-kira 1.500 meter persegi itu. Saat membunyikan bel, seorang penjaga keluar. “Tidak ada orang, Bapak dan Ibu (Triesnawaty Jero Wacik) sudah lama tidak ke sini,”kata lelaki itu.

Meski terlihat tanpa penghuni, rumah Jero Wacik sangat terawat. Hunian bernuansa modern dengan dominasi warna abu-abu tersebut dipenuhi tanaman hias, seperti kuping gajah. Di halaman rumah itu berkibar bendera merah-putih dan bendera Partai Demokrat. Bendera partai itu nampak tercabik-cabik. Sumber di Sekretariat Kabinet mengatakan, Jero Wacik sebelumnya berencana berangkat ke Bali. Namun setelah diumumkan sebagai tersangka, niat itu dibatalkan. “Protokolnya mengatakan perjalanannya dibatalkan,” ujar sumber itu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, mengatakan penetapan status tersangka terhadap Menteri Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu kinerja lembaganya. Proses renegosiasi kontrak tambang yang saat ini berlangsung pun tidak terganggu. “Prosesnya terus berjalan,” kata Sukhyar di kantornya, Rabu, 3 Agustus 2014.

Renegosiasi kontrak pertambangan, kata Sukhyar, dipimpin oleh Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo, sehingga proses hukum terhadap Jero Wacik tidak berpengaruh. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) amandemen kontrak pun dilakukan oleh Sukhyar bersama pimpinan perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Salah satu proses renegosiasi dan penandatanganan MoU yang tengah berlangsung melibatkan PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, kata Sukhyar, penandatanganan MoU amandemen kontrak Newmont terhambat. Sebab, pemerintah dan Newmont Nusa Tenggara masih menunggu sikap induk perusahaan, Newmont Mining Corporation, di Amerika Serikat. Menurut Sukhyar, klausul tambahan dari Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) perihal pembangunan smelter pun sudah disampaikan kepada petinggi perusahaan itu. “Padahal penandatanganan MoU seharusnya bisa dilakukan hari ini,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Kasus itu terkait dengan pengadaan dan kegiatan lain di Kementerian Energi pada periode 2011-2012.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyebut perbuatan korupsi yang diduga dilakukan Menteri Energi Jero Wacik sebagai perilaku serakah. “Orang ini punya hasrat ingin hidup bermewah-mewah, serakah. Itu bawaan manusia. Tidak terkontrol,” kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014.

Saat ini KPK sedang mengusut indikasi penyelewengan dalam pengadaan barang di Kementerian Energi pada tahun anggaran 2011 hingga 2013. Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno yang saat itu masih menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi. Waryono berperan untuk memainkan anggaran di Kementerian itu KPK sudah menetapkan Waryono sebagai tersangka. Sedangkan untuk Jero, statusnya masih dibahas oleh tim penyidik. “Dalam waktu dekat akan diumumkan,” kata Abraham. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersenyum saat ditanya status hukum Menteri Jero itu. “Nanti pada waktunya akan disampaikan, minggu ini atau minggu depan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Wakil KPK Zulkarnain mengatakan modus yang dilakukan Menteri Jero, salah satunya adalah melakukan aktivitas keperdataan di Kementerian Energi. Padahal, di balik itu ada penyalahgunaan wewenang. “Modusnya seolah-olah kegiatan perdata, tapi dibungkus dengan keperdataan administrasi. Di belakangnya sebenarnya ada perbuatan-perbuatan melawan hukum,” kata Zulkarnain.

Pada 16 Juli 2014, Menteri Jero datang memenuhi pemanggilan KPK. Usai pemeriksaan dia mengatakan mendapat pertanyaan tentang dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya pada 2010. “Tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi Oktober 2011,” kata dia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang mungkin segera tersandung kasus dugaan korupsi. Apalagi, Jero diketahui beberapa kali menandatangani pakta antikorupsi sejak dia menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 2006. (Baca: KPK: Jero Wacik Segera Jadi Tersangka)

“Itu yang terjadi kalau (meneken) pakta atau komitmen (antikorupsi) hanya seremonial belaka. Pakta seperti itu seharusnya bisa diwujudkan dalam perilaku,” kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014. Menurut Abraham, banyak orang yang tak menjalankan dengan sungguh-sungguh pakta antikorupsi yang diteken. “Orang lain bisa menilai bagaimana jika sebuah komitmen dilanggar,” ujar dia. Abraham Samad mengatakan lembaganya menemukan dugaan pemerasan yang dilakukan politikus Partai Demokrat Jero Wacik. KPK menduga Jero menerima sejumlah uang. “Kalaupun dari hasil ekspose dinaikkan, itu berupa penerimaan yang dikategorikan pemerasan,” kata Abraham.

Abraham mengatakan dalam waktu dekat KPK bakal mengumumkan status hukum Jero. “Dalam waktu dekat,” kata dia.Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersenyum saat ditanya status hukum Menteri Jero. Dia tak membantah bahwa Jero sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi. “Nanti pada waktunya akan disampaikan, pekan ini atau pekan depan,” kata Bambang di kantornya, Selasa dinihari, 2 Agustus 2014. Saat ditanya apakah sudah ada surat perintah penyidikan atas nama Jero Wacik, senyum Bambang semakin melebar. “Tanya Ketua KPK saja ya,” ujar dia merujuk Abraham Samad.

Kemudian saat diungkit apakah sudah ada laporan terjadinya tindak pidana atas nama Jero Wacik, Bambang berkelit. “Ah, kalau itu tanya Direktur Penyelidikan KPK saja,” ujar dia merujuk Ari Widiatmoko. Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan penyelidik, penyidik, dan pimpinan lembaganya, melakukan gelar perkara alias ekspose beberapa perkara dugaan korupsi. Salah satu perkara yang dibahas di forum untuk menguji alat bukti itu, adalah kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Energi Jero Wacik.

Pada 16 Juli 2014, Menteri Jero diperiksa penyelidik KPK selama enam jam. Kepada wartawan seusai pemeriksaan, Jero ditanya soal dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya dan mengaku tak paham. “Saya ditanya anggaran tahun 2010, tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi Oktober 2011,” kata dia. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mencekal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik bepergian ke luar negeri. “Untuk mendukung penyidikan,” kata komisioner KPK, Bambang Widjojanto, kepada pers, Rabu, 3 September 2014. Pernyataan senada disampaikan komisioner KPK lainnya, Zulkarnaen.

Pencekalan merupakan kebijakan standar operasional bagi sesorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, komisi antirasuah menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka kasus pemerasan dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri. Bambang menjelaskan, menteri yang juga menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu belum dicekal. KPK akan secepatnya mencekal Jero. “Sesegera mungkin kami berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi,” ujar Zulkarnaen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s