Ratu Hemas Akan Mediasi Kasus Florence Di Keraton Yogyakarta


Pihak Keraton Yogyakarta akan memfasilitasi pertemuan antara pihak UGM dengan seluruh perwakilan lembaga dan organisasi yang mengadukan Florence Sihombing ke Kepolisian Daerah DIY. Dekan Fakultas Hukum UGM Paripurna Sugarda mengatakan pertemuan tersebut akan digelar di Keraton Yogyakarta pada Kamis, 4 September 2014 mendatang. “Akan difasilitasi oleh Ratu Hemas (Istri Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X),” kata Paripurna kepada wartawan di kampus FH UGM, Selasa sore, 2 September 2014.

Menurut Paripurna, pertemuan itu akan membahas penyelesaian kasus Florence. Forum tersebut diharapkan bisa mempertemukan pihak UGM dengan perwakilan semua lembaga pelapor mahasiswi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM itu. “Kami gembira dengan rencana ini,” katanya. Pihak UGM berharap dalam pertemuan tersebut akan ada titik temu kesepakatan mengenai penuntasan kasus Florence dalam waktu dekat, terutama agar ada penghentian perkara pidana di Polda DIY yang menjerat Florence. “Semoga dengan pertemuan itu bisa ada kesepahaman,” kata Paripurna.

Informasi yang diterima Paripurna, pertemuan itu hanya melibatkan Keraton Yogyakarta, UGM dan perwakilan lembaga dan ormas yang melaporkan Florence ke Polda DIY. Ia tidak mengetahui status pertemuan tersebut, apakah terbuka atau tertutup bagi pers. “Florence tidak dihadirkan di forum ini. Hanya pihak UGM yang datang,” kata dia.

Seusai menghadiri sidang Komite Etik Fakultas Hukum UGM pada Selasa, 2 September 2014, Florence menyampaikan penyesalannya atas ucapan dia di media sosial yang menyinggung sebagian kelompok masyarakat di Yogyakarta. Sembari berlinang air mata, Florence berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. “Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan, Kapolda DIY, UGM dan lembaga atau ormas yang mewakili masyarakat Yogyakarta,” kata Florence.

Mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Florence Sihombing, menyesal telah mengucapkan kata-kata tidak pantas mengenai Kota Yogyakarta di akun Path miliknya. Dia menyatakan penyesalannya dengan berlinang air mata di depan media seusai menghadiri sidang Komisi Etik Fakultas Hukum UGM.

“Saya sangat menyesal atas perbuatan saya yang menyakiti hati banyak orang,” kata Florence di depan media pada Selasa, 2 September 2014. Florence juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Kepolisian Daerah DIY, ormas atau lembaga yang memprotesnya, dan pihak kampus UGM. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. “Saya mohon maaf dengan tulus ikhlas dan penyesalan yang mendalam,” ujarnya.

Dia juga berharap pemidanaan perbuatannya bisa dibatalkan. Florence mengatakan ancaman pidana yang dikenakan atas pebuatannya, sesuai Pasal 27 dan 28 UU ITE, bisa berakibat buruk terhadap masa depannya. “Saya akan terima sanksi etik apa pun dari UGM,” katanya. Adapun Dekan Fakultas Hukum UGM Paripurna Sugarda, yang menemani Florence saat berbicara kepada pers, menyatakan Florence sudah menyesali perbuatan dan ucapannya. Dia berharap permintaan maaf Florence bisa diterima oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. “Sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM, saya juga minta maaf,” kata Paripurna.

Paripurna menilai masyarakat Yogyakarta pasti bisa memaafkan kesalahan Florence. Karena itu, ancaman pidana sebaiknya tidak dikenakan terhadap dia. “Kami ingin kasus ini segera selesai dan semua pihak sepakat menariknya dari ranah pidana,” ujarnya. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Paripurna Sugarda, mengatakan tim advokasi hukum UGM akan mengawal proses kasus pidana yang menjerat Florence Sihombing di Kepolisian Daerah DIY sampai selesai. Mahasiswi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, itu didampingi kuasa hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM.

“Ini tanggung jawab kami sebagai kampus tempat Florence belajar,” kata Paripurna kepada wartawan pada Selasa sore, 2 September 2014. Namun, Paripurna enggan berkomentar banyak mengenai ancaman pidana enam tahun penjara di Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjerat Florence. Dia mengakui undang-undang ini mengundang kontroversi karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. “Tapi, itu wilayah hukum (polisi). Kami hanya berharap semua pihak sepakat kasus ini ditarik dari wilayah pidana,” kata dia.

Florence dilaporkan oleh LSM Jatisura dan sejumlah organisasi masyarakat ke Kepolisian Daerah DIY karena mengunggah pernyataan kasar mengenai Kota Yogyakarta di akun Path miliknya pekan kemarin. Polisi kemudian menahannya, tapi menangguhkan penahanan itu pada Senin kemarin setelah ada jaminan dari Fakultas Hukum UGM. Belakangan, pihak Kepolisian Daerah DIY menyatakan kepada media bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Florence bukan termasuk dalam delik aduan. Polda DIY menganggapnya delik absolut atau tetap berlaku meskipun pengaduan dicabut oleh pelapor.

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Muhammad Kholiq, menilai pengenaan delik absolut pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjerat Florence bisa mengesankan polisi bertindak diskriminatif. Pasalnya, Kepolisian tidak melakukan tindakan yang sama terhadap banyak kasus pernyataan sejenis di media sosial. “Kalau melihat asas persamaan di depan hukum, kesannya polisi diskriminatif,” kata Kholiq.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s