Demo FPI Berujung Rusuh dan Anarkis


Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menilai demonstran yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo berniat membuat keributan. Demonstran anti-Ahok tersebut terdiri atas Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam.

Penilaian itu, menurut Unggung, berdasarkan barang bukti yang disita petugas dari para pengunjuk rasa. “Mereka sengaja membawa batu dan barang lain seperti pedang untuk membuat kerusuhan,” ujar Unggung di Balai Kota Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014. Bahkan, tutur dia, kotoran kerbau yang dilemparkan ke petugas juga sudah disiapkan.

Unggung mengatakan pengunjuk rasa sengaja mencari momentum untuk rusuh. Caranya, berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jalan Kebon Sirih. Padahal izin yang mereka ajukan adalah berdemonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Pendemo mencoba merangsek ke Balai Kota lewat DPRD. Namun dihalangi barikade polisi. Tiba-tiba, mereka langsung beringas, melempari polisi dengan batu, kaca botol, dan kotoran kerbau. “Makanya, saya perintahkan koordinator demo untuk menyerahkan diri,” tuturnya. Unggung berujar, jika dalam waktu dekat koordinator pengunjuk rasa tidak datang ke Polda Metro Jaya, polisi akan mencarinya. Polisi telah menangkap sekitar 15 pengunjuk rasa yang dianggap membuat rusuh.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengultimatum koodinator demo dari Front Pembela Islam, Habib Sahab Anggawi, untuk menyerahkan diri. Unggung memberi tenggat waktu 1 x 24 jam kepada Sahab, yang juga menjabat Ketua Dewan Syuro DPD FPI Jakarta. “Saya imbau dari FPI, terutama koordinatornya, untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, nanti malam saya tangkap,” tutur Unggung di Balai Kota, Jumat, 3 Oktober 2014. Ia mengaku telah menangkap 14 orang dari FPI, yang diduga menjadi provokator aksi demo.

Massa dari FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Oktober 2014. Mereka menggelar demo menolak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo. Massa melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi.

Akibatnya, empat polisi menderita luka di kepala. Selain polisi, empat pegawai DKI turut terkena lemparan. “Tiba-tiba, kepala saya kena batu,” kata Brigadir Dua Dede Miftah di ruang perawatan di Balai Kota, Jumat, 3 Oktober 2014. Korban lainnya adalah Brigadir Dua Fatta, Brigadir Dua Disman, dan Brigadir Dua Fauzi Amaluddin. Unggung menegaskan, polisi tidak mentoleransi aksi demo yang berujung tindakan anarki. “Silakan menyampaikan pendapat, saya jamin kemerdekaannya. Namun tidak boleh anarkis dan mencederai orang,” ujarnya.

Sekitar 200 pengunjuk rasa dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam melempari polisi dengan kotoran kerbau yang dibungkus dengan kantong plastik hitam. Kotoran hewan itu dilemparkan saat terjadi bentrok dengan petugas di depan gedung DPD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 3 Oktober 2014.

Awalnya, para pengunjuk rasa meneriakkan penolakan jika Basuki Tjahaja Purnama menggantikan Joko Widodo menjadi Gubernur DKI. Tiba-tiba, sejumlah demonstran merangsek masuk ke gedung DPR. Mereka juga melempari petugas dengan batu. Akibatnya, empat polisi terluka. Mereka adalah Brigadir Dua Dede Miftah, Brigadir Dua Fatta, Brigadir Dua Disman, dan Brigadir Dua Fauzi Amaluddin. Keempatnya mengalami luka di kepala. “Kami belum siap, belum pakai peralatan, sudah dilempari batu,” tutur Dede.

Polisi kemudian membalas dengan gas air mata ke arah massa. Dari situ, para pengunjuk rasa malah semakin brutal. Mereka melempari petugas dengan botol kaca dan kotoran kerbau yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menduga pendemo sudah berniat rusuh. Niat itu tampak dari barang bukti yang disita petugas berupa pedang dan kotoran kerbau. “Saya perintahkan koordinator demo untuk menyerahkan diri,” ujar Unggung.

Polisi memeriksa sekitar 20 demonstran di depan gedung DPRD Jakarta di kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka dimintai keterangan terkait dengan unjuk rasa menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur, yang berakhir bentrok.

Sebagian besar demonstran yang diperiksa tampak mengenakan atribut Front Pembela Islam. Tampak noda darah di pakaian mereka. Empat orang di antaranya dibawa ke Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya, karena terluka. Ada pula satu orang yang membawa sebuah pedang di dalam sangkur kayu pipih sepanjang sekitar 60 sentimeter.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan mereka diperiksa karena diduga melakukan provokasi. “Dari kejadian tersebut, terdapat beberapa aparat kepolisian yang terluka, termasuk Kepala Polsek Gambir Ajun Komisaris Besar Putu Putera,” ujar Rikwanto di Polda Metro Jaya, Jumat, 3 Oktober 2014.

Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menduga para demonstran sengaja membuat kericuhan. Buktinya, polisi menyita barang bukti berupa pedang samurai, batu, botol, sampai kotoran kerbau. “Mereka sudah mempersiapkannya,” kata Unggung. Unggung memastikan para provokator unjuk rasa ini bakal mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun demikian, dia tak menyebutkan apa bentuk hukumannya.

Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menilai unjuk rasa yang digelar Front Pembela Islam di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta kemarin telah melanggar hukum. Sebab, FPI menolak Basuki Tjahaja Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta karena alasan ras dan agama.

“FPI sudah melebihi batas hukum karena menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh memimpin karena ras dan agama,” kata Isnur, Kamis, 25 September 2014. Isnur juga mengatakan dalam unjuk rasa itu FPI menyebut Ahok–sapaan Basuki–sebagai Cina-Kafir dan tidak layak memimpin mayoritas warga Jakarta yang muslim dan pribumi. “Ini pendidikan politik yang sangat buruk bagi warga negara,” katanya.

Menurut Isnur, hak berpendapat di muka umum memang harus dilindungi oleh negara. Namun pendapat itu tidak boleh bermuatan kebencian dan ajakan melakukan diskriminasi. “Ini jelas-jelas mengancam semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” kata Isnur. Isnur mengatkan FPI telah melanggar UUD 1945 Pasal 28d ayat 3 dan Pasal 28i ayat 2. Isi kedua pasal itu menjamin kesetaraan setiap warga negara di pemerintahan tanpa membedakan agama dan ras.

Dalam Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik PBB Pasal 20 ayat 2 juga menegaskan bahwa segala tindakan yang mengajarkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan adalah hal terlarang.

Tindakan FPI juga melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis; serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggar beleid itu terancam pidana penjara hingga 10 tahun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s