Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Jokowi


Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinet pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 26 Oktober 2014. Dalam kabinet yang dinamai Kabinet Kerja itu, ada 34 nama yang dipilih.

“Pengumuman ini lebih cepat delapan hari dari batas maksimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara,” kata Jokowi sebelum membacakan nama-nama menteri itu. Berikut ini susunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
5. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
6. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
15. Menteri Kominfo: Rudiantara
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
18. Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: A.A. Gusti Ngurah Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
22: Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaja
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far

Presiden Joko Widodo menunjuk politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Hamonangan Laoly, sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Menteri Hukum dan HAM adalah Yasonna Laoly, seorang politisi profesional dan ahli hukum, berpengalaman dalam hukum, dan saya berharap hukum Indonesia semakin baik di bawah Pak Laoly,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan menteri di halaman Istana Negara, Minggu, 26 Oktober 2014.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, meminta agar penunjukan itu diwaspadai. Jika Menkumham diisi oleh politikus, potensi Kementerian akan dibajak oleh kepentingan politikus sangat mungkin terjadi. ICW mengingatkan beberapa kasus yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM asal partai, seperti penggunaan dana rekening Kemenkumham untuk kepentingan pencairan dana Tommy Soeharto.

“Pengumpulan dana partai melalui proyek Sisminbakum atau obral remisi atau pembebasan bersyarat untuk narapidana asal parpol. Jika ini terjadi, citra pemerintah akan kembali suram,” kata Emerson menanggapi pilihan Presiden Jokowi tersebut. Yasonna Hamonangan Laoly adalah politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (1999-2004), dilanjutkan sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dan diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 2013 serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR.

Pria kelahiran Sorkam, Sumatera Utara, 27 Mei 1953, itu menamatkan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1978, dilanjutkan ke jurusan sosiologi Virginia Commonwealth University, dan gelar doktornya pada bidang hukum diperoleh dari North Carolina State University pada 1996. Sebelum menjadi politikus, ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nomensen Sumatera Utara pada 1998-1999 dan pernah menjadi pengacara pada 1978-1983.

Yasonna juga mendapat beberapa penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, pada 1986; Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987 di Amerika Serikat; dan Sigma Iota International Honor Society 1993 juga di AS. Yasonna baru menghadap Jokowi pada Jumat, 24 Oktober, tapi mengelak menyatakan pertemuan itu membahas mengenai menteri dan malah menyatakan dirinya berdiskusi tentang MPR. Ditunjuknya Yasonna semakin mengukuhkan tradisi pemilihan Menteri Hukum dan HAM yang didominasi dari partai politik sejak Reformasi 1998.

Sebelumnya, Muladi dari Partai Golkar menjabat sebagai Menkumham pada 1998-1999, dilanjutkan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (23 Oktober 1999-7 Februari 2001 dan 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004), Mohammad Mahfud Md. dari Partai Kebangkitan Bangsa (20 Juli-9 Agustus 2001), Hamid Awaluddin dari Partai Golkar (2004-2007), Andi Mattalatta juga dari Partai Golkar (2007-2009), Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional (2009-2011), serta Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat (2011-2014).

Pengecualian orang nonpartai hanya diberikan kepada Baharuddin Loppa yang hanya menjabat sekitar empat bulan, yaitu pada 9 Februari-2 Juni 2001, dan Marsilam Simanjuntak yang menjabat hanya sekitar satu bulan, yaitu 2 Juni-20 Juli 2001. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang diduga pernah melanggar hak asasi manusia. Bahkan beberapa di antaranya menjadi kandidat calon menteri. Salah satunya Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat.

“Wiranto diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998,” kata Natalius saat dihubungi, Sabtu, 25 Oktober 2014. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Wiranto sama dengan Prabowo Subianto. Wiranto, kata dia, sudah pernah dipanggil Komnas HAM untuk memberi keterangan ihwal dugaan itu, namun mangkir.
‎
Jika terduga pelanggar HAM masuk dalam kabinet Jokowi, kata Natalius, citra masyarakat Indonesia akan tercoreng di dunia internasional. “Ini demi NKRI, jangan sampai pengambil keputusan merupakan orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM,” katanya. Apalagi, Indonesia sudah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
‎
Natalius menyayangkan tak adanya pelibatan Komnas HAM dalam pembentukan kabinet Jokowi. Komnas HAM, kata dia, sudah pernah mengirimkan surat tentang hal tersebut, namun tak mendapat tanggapan. Komas HAM juga berencana terus mendorong Presiden Jokowi agar membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Wiranto dan Ryamizard Ryacudu dikabarkan menjadi salah satu calon pembantu Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Wiranto digadang-gadang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Ryamizard, bekas Kepala Staf Angkatan Darat, diduga akan menjabat Menteri Pertahanan.‎ Selain dua nama tersebut, nama mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara Asad Said Ali juga belakangan dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri.

Ihwal Ryamizard Ryacudu dan Asad Ali, Natalius mengatakan kedua calon menteri itu memang tak mendapat catatan khusus dari Komnas HAM. Namun mereka dianggap kurang layak masuk dalam kabinet karena, saat menjabat, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. “Memang dugaan keterlibatan langsung belum ada, namun saat itu mereka masih menjabat sebagai penyelenggara negara, jadi tak layak.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s