Juru Parkir Kelapa Gading Minta Diangkat Jadi Pegawai Tetap Bila Parkir Meter Yang Dikelola Swasta Diberlakukan


Beberapa juru parkir di kawasan Kelapa Gading mengaku setuju dengan rencana pemerintah daerah yang akan memberlakukan parkir elektronik. Syaratnya, mereka ingin dipekerjakan sebagai pegawai tetap. “Harus diangkat sebagai pegawai tetap supaya nasib kami lebih jelas,” kata Agus Suryana, juru parkir di jalan Boulevard Raya Ahad, 2 November 2014. Selain diangkat menjadi pegawai tetap, Agus berharap pemerintah memberikan jaminan kesehatan. Dia tak menghendaki bila sistem mesin parkir diolah oleh swasta atau yayasan. Pasalnya, akan ada potongan gaji dan minim fasilitas kesehatan.

“Kami merintis sebagai tukang parkir sejak masih Rp 50, sekarang sudah ramai, hargany Rp 2.500 per parkir. Kalau tiba-tiba diambil alih yayasan atau swasta, coba pikirkan perasaan kami,” ujar pria 49 tahun itu. Agus menceritakan dalam satu hari, pendapatannya mencapai Rp 300-400 ribu. Setiap harinya, ia harus menyetor retribusi ke Dinas Perhubungan sebesar Rp 50-65 ribu.

Rahmat Hidayat juga tak menolak parkir meter, asalkan dikelola pemerintah secara jelas dan transparan. Dia pun menginginkan diangkat sebagai pegawai tetap dengan gaji yang tetap sesuai standard. Namun, bila harus dirumahkan, pria 42 tahun itu menuntut ganti rugi. “Supaya saya bisa usaha yang lain. Tapi harus melalui musyawarah juga, gimana rencana nasib kami berikutnya,” ujar Rahmat.

Kabarnya, dalam bulan ini, mesin parkir meter akan dipasang di sepanjang pertokoan Kelapa Gading. Sebagai percontohan, kebijakan ini telah dilaksanakan di jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada pertengahan September lalu. Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mengatakan ada beberapa lubang dalam penerapan sistem parkir meter. Pemerintah DKI Jakarta sedang menguji coba alat ini di sepanjang Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

Yoga mengatakan lubang pertama terdapat dalam penggunaan koin untuk pembayaran. “Harusnya transaksi jangan tunai, tapi sudah menggunakan kartu,” kata Yoga ketika dihubungi, Ahad, 5 Oktober 2014. Menurut Yoga, pembayaran menggunakan uang tunai rawan diselewengkan. Selain itu, transaksinya tidak tercatat secara rapi. Jika menggunakan sistem elektronik, pembayaran bisa langsung dipantau.

Yoga juga mengkritik juru parkir yang belum dibekali pemahaman tentang sistem parkir ini. Di lapangan, masih ada laporan bahwa mereka main belakang dengan tidak memasukkan uang ke alat parkir meter. Yoga menuturkan juru parkir seharusnya diberi pelatihan mengenai sistem tersebut. “Seharusnya mereka tidak sekadar membantu pengendara.” Yoga bersama timnya pernah menyusun konsep parkir meter ini dan mengusulkannya kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Pengelolaan yang masih berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seharusnya ada operator khusus yang menangani sistem ini. “Ada operator dan regulator, seperti Transjakarta.” Meskipun Transjakartapun tidak beres meski dikelola swasta seperti waktu tiba bus yang tidak tepat dan selalu menyalahkan kondisi lapangan sebagai penyebabnya. Dengan cara tersebut, pengelolaan parkir akan lebih maksimal. Sebab, jika UPT Perparkiran juga mengurusi teknis lapangan, kinerja nya tidak akan maksimal.

Sebaiknya kelak DKI tidak hanya membuka pelelangan alat parkir meter, tapi juga jasa operator pengelola parkir. Dengan begitu, pengelolaan sistem ini lebih optimal. DKI segera menambal lubang dalam sistem parkir meter ini. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan sistem ini akan gagal diterapkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s