Syarat Dari Kemendagri Bila Ahok Tetap Ingin Menjadi Gubernur DKI


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memproses berkas hasil sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, terkait pengumuman pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Riatmaji, menuturkan, paska DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa pengumumanan pengangkatan Ahok –sapaan Basuki– menjadi gubernur, kemendagri langsung menyerahkan berkas kepada Presiden Joko Widodo untuk diproses.

“Berkas sudah kami sampaikan ke presiden. Sekarang tinggal menunggu Keppres (Keputusan Presiden). Kemudian dilakukan pelantikan oleh presiden,” ujar Dodi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin, 17 November 2014. Dodi menuturkan, meski demikian Kemendagri sendiri belum bisa memastikan kapan pelantikan Ahok menjadi gubernur itu dilakukan. Dia juga belum bisa memastikan kapan Keppres turun karena semuanya hak prerogatif presiden.

“Kalau kami sudah serahkan berkas. Masalah Keppres dan pelantikan itu semuanya urusan presiden. Kami tidak bisa memastikan,” kata Dodi. Lebih lanjut, Dodi menjelaskan, proses pengangkatan kepala daerah yang menjadi polemik politik ini menjadi hal pertama di Indonesia. Kata dia, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan polemik itu terjadi.

Pertama karena undang-undang yang digunakan baru dan Peraturan Perundangan (Perpu) yang digunakan juga baru. Kemudian yang kedua adalah Ahok sendiri berdasarkan dari kalangan minoritas di Jakarta. Sehingga, ada penolakan dari kaum yang merasa menjadi mayoritas. “Pak Ahok kan berdasarkan dari minoritas, ini yang dipermasalahkan oleh sebagian besar kelompok tertentu,” katanya.

Dodi menambahkan, penolakan pengangkatan kepala daerah yang sempat terjadi di DKI Jakarta itu belum pernah terjadi di daerah lainnya. Kata dia, belum pernah terjadi di sebuah daerah gubernur yang berasal dari kaum minoritas. “Di daerah lain belum pernah terjadi yang berseberangan atau realita wagub menjadi gubernur dari kelompok minoritas,” tambah dia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyatmadji mengatakan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak memerlukan pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meski demikian Ahok –sapaan Basuki– tidak begitu saja bisa langsung naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok, kata dia, harus menunggu keputusan presiden (keppres) terkait pengangkatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Bagaimana dilantik kalau tidak ada keppres? Ada prosedur mendahuluinya. Tapi, paripurna DPRD tidak tidak harus ada pandangan fraksi dan penolakan. Jadi (DPRD) mengumumkan saja,” kata Dodi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat 6 November 2014. Dodi menuturkan, sebernarnya tidak ada tenggat waktu sampai kapan pengangkatan Ahok menjadi gubernur itu harus dilakukan. Tetapi, menurut dia, secara undang-undang apabila akan dilantik menjadi gubernur Ahok harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan Plt Gubernur DKI.

Kata Dodi, setelah itu kemudian dilakukan pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta beserta wakilnya. “Tidak ada batas waktu untuk melakukan itu (pelantikan gubernur). Memang prosesnya Ahok ke DPRD untuk paripurna mengundurkan diri dari plt gubernur untuk diangkat,” ujarnya. Dodi menambahkan, hal itu dilakukan karena untuk menjalankan pemerintahan harus ada aspek hukum dan administrasi. “Kalau tidak ada, celaka kita,” tambah Dodi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s