Cara Tes Keperawanan Polri Dilakukan Dengan Memasukan Jari Ke Vagina Di Ruang Tidak Tertutup Hingga Ada Yang Pingsan


Lembaga swadaya masyarakat pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mewawancarai delapan polisi wanita dan calon polisi wanita di enam kota Indonesia yang telah menjalani tes keperawanan. Kota-kota lokasi wawancara tersebut yakni Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Makassar. Dari hasil wawancara, Andreas Harsono–peneliti Human Rights Watch–bercerita, salah satu calon polisi wanita menjelaskan praktek tes keperawanan yang dialaminya. “Tes itu juga dikatakan tes dua jari,” kata Andreas saat dihubungi, Rabu, 19 November 2014.

Menurut pengakuan calon polwan itu, para peminat profesi polwan masuk ke sebuah ruangan satu per satu untuk dites. Seorang dokter wanita lalu memeriksa mereka dengan cara memasukkan jarinya yang terbungkus sarung tangan ke dalam vagina mereka. Dalam siaran pers, Human Rights Watch menjelaskan perasaan wanita itu. “Rasanya sakit sekali. Bahkan teman saya ada yang sampai pingsan. Saya sangat malu sekali karena di dalam ruangan tidak tertutup,” katanya.

Selain diduga tersiksa secara fisik, Andreas mengatakan, banyak calon polwan yang mengalami trauma atas pemeriksaan itu. Padahal para perempuan tersebut diharapkan dapat mengendalikan emosi masyarakat ketika sudah menjadi polisi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronnie Frangky Sompie mengatakan tes yang dialami para calon polwan itu bukan tes keperawanan, melainkan tes kesehatan menyeluruh. Ia mengatakan tes kesehatan itu sudah ada sejak dulu. Menurut dia, tes dengan cara seperti itu dianggap wajar.

Peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan tes keperawanan yang dilakukan kepolisian saat melakukan rekrutmen polisi wanita sangat merendahkan martabat wanita. “Tes itu sangat melecehkan para calon polisi perempuan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 19 November 2014.

Dalam wawancara Human Rights Watch dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota terungkap pelamar yang terbukti “tidak perawan” bukan berarti tak bisa masuk kepolisian. Namun, setelah menjalani tes, mereka trauma. “Padahal mereka bekerja melayani perempuan dan anak yang juga memiliki trauma. Sedangkan polwannya belum bisa menyembuhkan traumanya sendiri,” ujar Andreas.

Human Rights menyatakan polwan sudah membahas masalah ini dengan bagian personalia Kepolisian Indonesia, yang saat itu menyatakan praktek tersebut harus dihentikan. Namun tes keperawanan masih tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan di website rekrutmen polisi.

Hasil wawancara Human Rights Watch menegaskan bahwa tes itu memang masih dilakukan hingga kini. “Tes keperawanan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan praktek diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan,” tutur Nisha Varia, Direktur Human Rights Watch Didang Hak Perempuan, dalam keterangan persnya.

Tes tersebut dianggap Human Rights bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia soal seleksi calon polisi yang harus nondiskriminasi dan humanis serta melanggar hak asasi internasional tentang kesetaraan, nondiskriminasi, dan pribadi. Pemaksaan terhadap tes ini suatu kekejaman, tak manusiawi, serta merendahkan martabat perempuan di mata hukum internasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s