Sektor Kehutanan Rawan Korupsi


Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan sektor kehutanan rawan korupsi. “Korupsinya tidak menggunakan anggaran negara, tapi penyalahgunaan jabatan untuk pemberian izin yang menyimpang demi kepentingan pribadi,” kata Emerson di kantornya, Ahad, 23 Oktober 2014.

ICW mencatat sektor ini juga gampang dijadikan pundi-pundi untuk mendapatkan dana politik. Apalagi, kata Emerson, tiga tokoh yang berturut-turut menjabat Menteri Kehutanan adalah kader partai Politik. Data dari Kementerian Kehutanan pada 2012 menyebutkan perkiraan kerugian negara akibat pembukaan lahan di kawasan hutan mencapai Rp 273 triliun. Luas lahan yang dibuka mencapai tujuh juta hektar. Hal ini, kata Emerson, menggambarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah menyimpang. “Pengawasan di daerah-daerah sangat lemah,” ujarnya.

Karena itu, ICW mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera merevisi peraturan dan kebijakan perizinan di sektor kehutanan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Emerson mengatakan harus ada pembatasan luas dan produksi untuk izin penggunaan hutan. Selain mencegah kerusakan dan penyimpangan fungsi hutan, hal ini bisa menghindarkan konflik kepentingan antar perusahaan pengelola hutan.

Menteri Koordinator Perekonomian yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Menteri Kehutanan Chairul Tanjung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jumat, 17 Oktober 2014, sekitar pukul 10.00 WIB. Chairul mengatakan kedatangannya itu untuk menandatangani kerja sama antarinstitusi terkait dengan pemanfaatan hutan.

“Agar pelaksanaan pemanfaatan hutan ke depannya lebih terkoordinasi dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan negera kita, untuk masa depan,” kata Chairul di kantor KPK, Jakarta Selatan. Dia tak mau berkomentar saat diberondong pertanyaan mengenai banyaknya kasus suap terkait dengan alih fungsi kawasan hutan. Chairul memilih langsung masuk lobi KPK.

KPK akan meneken peraturan bersama mengenai tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Selain Kementerian Kehutanan, KPK juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Kepala BPN Hendarman Supanji sudah tiba di gedung komisi antirasuah. Namun keduanya enggan memberi pernyataan ke wartawan.

Berikut ini pertimbangan peraturan bersama tersebut:
a. Bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat.
b. Bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2012, pengukuhan kawasan hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan.
c. Bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan negara.
d. Bahwa pada 11 maret 2013 telah ditandatangani nota kesepakatan bersama tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian/lembaga negara.
e. Bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan serta sesuai dengan prinsip NKRI perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s