KPK Tangkap Fuad Amin Ketua DPRD Bangkalan Yang Terima Suap 700 Juta


KPK mengamankan barang bukti uang Rp 700 juta yang diterima Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin dari direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Tak hanya itu saja, KPK juga menyita uang dari tiga koper yang ada di rumah Fuad di Bangkalan Jatim. “KPK menyita tiga tas besar yang uangnya masih dihitung,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (2/12/2014).

Tim KPK mendatangi rumah Fuad pada Senin malam tadi. Selain melakukan penangkapan, tim penyidik juga menyita tas-tas tersebut. Seperti dikatakan Bambang belum diketahui jumlah dari uang dalam tiga koper itu. Yang jelas uang itu terkait dengan kasus yang sama, karena memamg Fuad diduga beberapa kali melakukan penerimaan. “Tidak hanya satu kali,” ujar Bambang.

PK menangkap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron terkait dugaan pemberian suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS) Antonio Bambang Djatmiko. Uang itu diduga terkait pembayaran suplai gas ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PD Sumber Jaya. “PT SJ kan BUMD di Bangkalan, FA kan dulu kepala daerah. Kita dalami apakah ada kaitannya dengan pemenuhan pasokan listrik, itu yang mesti didalami,” ucap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014).

Bambang menegaskan KPK memastikan adanya pemberi yaitu Antonio dan penerima yaitu Fuad. ‎Namun, Bambang enggan memperjelas secara pasti sejak kapan praktik penyuapan itu berlangsung. “Apakah FA ini dalam menerima sejak dia menjadi kepala daerah sampai jadi Ketua DPRD? Itu yang sekarang sedang didalami. Apakah juga PT MKS ini membeli dari Pertamina? Sedang didalami. Cuma sekarang PT MKS pernah bekerja sama dengan PD SJ, ini salah satu BUMD di Bangkalan. Kita dalami apakah BUMD ini hanya sekedar sarana atau pelaku. Itu semua didalami‎,” papar Bambang.

Dari informasi yang dikumpulkan, pada tahun 2007 Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan melakukan kerjasama eksplorasi antara BUMD di Bangkalan dengan perusahaan swasta PT Media Karya Sentosa.‎ Kontrak itu dilakukan untuk membangun pipa dan pengelolaan gas dari Blok eksplorasi West Madura Offshore.

Pertamina Hulu Energy selaku pemegang hak kelola dari blok eksplorasi itu kemudian menyepakati jual beli gas dengan PT Media Karya Sentosa. Kemudian, Pertamina Hulu Energy menunjuk Pertamina EP untuk men‎gelola urusan distribusi gas ke PT Media Karya Sentosa. Kontrak itu sebenarnya untuk menghidupkan PLTG di Bangkalan dan Gresik.

‎Dari hal itu muncul dugaan bahwa Fuad menerima suap dari PT Media Karya Sentosa sejak tahun 2007. Namun, Bambang yang dikonfirmasi mengenai hal itu enggan menjawab secara gamblang. Penangkapan Fuad Amin, Ketua DPRD Bangkalan yang juga kader Gerindra membuat Ketum Gerindra Prabowo Subianto bereaksi. Prabowo menegaskan, kalau kader gerindra yang korupsi langsung dipecat.

“Tidak ada tempat bagi koruptor di Partai Gerindra, jika ada kader Gerindra yang korupsi mohon laporkan ke majelis etik partai,” demikian pernyataan tegas Prabowo dalam akun twitternya @Prabowo08, Selasa (2/12/2014). Prabowo kembali menegaskan komitmennya, bahwa bagi Gerindra lebih baik hanya memiliki 100 kader yang jujur dan berani pada rakyat daripada banyak koruptor. “Setiap kader Gerindra yang korupsi langsung saya pecat,” tegas Prabowo.

Fuad ditangkap KPK pada Senin (1/12) malam di rumahnya di Bangkalan. Dia diduga menerima suap terkait setoran fee uang gas ke BUMD. Fuad sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap saat menjabat Bupati Bangkalan. Selama sepuluh tahun menjadi bupati, Fuad, 66 tahun, sempat terlilit sejumlah masalah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron tak bisa mengelak dari dugaan suap. “Yang bersangkutan sudah kesekian kali (menerima suap). Jadi sudah tak bisa mengelak,” ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014.

KPK menduga Fuad menerima suap ketika masih menjabat Bupati Bangkalan. “Diduga, suap berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani ketika dia masih kepala daerah,” ujar Adnan. Fuad dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan di daerah Jawa Timur pada Senin malam, 1 Desember 2014.

Adnan mengatakan barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah uang Rp 700 juta. Dia menambahkan, pemberian uang sudah dilakukan berkali-kali sejak 2007. “Ini menyangkut pembayaran ke BUMD (badan usaha milik daerah) terkait suplai gas. Pembayarannya untuk penyelenggara negara,” ujar Adnan Fuad diduga menggunakan ijazah palsu saat maju ke arena pemilihan kepala daerah Bangkalan pada 2003. Terpilihnya Fuad menuai protes dari warga Madura yang tergabung dalam Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan.

Kementerian Dalam Negeri mengetahui adanya surat permintaan penyidikan dari Kepolisian RI kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memeriksa Fuad kala itu. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga telah memastikan ijazah tersebut palsu. Namun Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menghentikan penyidikan masalah ini. Surat perintah penghentian penyidikan itu dikeluarkan pada 22 Juni 2014. Tidak menerima keputusan ini, Masyarakat Bangkalan Anti-Pembodohan mempraperadilankan kepolisian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fuad kembali maju dalam pemilihan Bupati Bangkalan periode 2008-2013. Pencalonannya ditolak sejumlah warga Madura. Alasan penolakan masih sama seperti sebelumnya: ijazah Fuad palsu. Namun masalah tersebut tidak mampu menjegal langkah Fuad. Fuad lalu menyerahkan tongkat estafet kepada anaknya, Makmun Ibnu Fuad. Setelah itu, Fuad, yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menjadi Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra untuk periode 2014-2019.

Senin malam, 1 Desember 2014, Fuad dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Jawa Timur. Barang bukti yang disita dalam penangkapan itu adalah uang Rp 700 juta.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan Fuad diduga menerima suap ketika masih menjabat Bupati Bangkalan. Fuad, kata Adnan, mengaku telah menerima pemberian uang berkali-kali. “Ini suap yang sudah dilakukan sejak perjanjian pada 2007,” kata Adnan.Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron terkait dengan suap dari badan usaha milik daerah. “Tapi nama BUMD-nya saya lupa,” kata Adnan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014.

Suap itu, kata Adnan, dikucurkan oleh BUMD tersebut untuk membayar suplai gas. “Ini menyangkut pembayaran BUMD terkait suplai gas. Pembayarannya untuk penyelenggara negara.” Fuad dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan di Jawa Timur pada Senin malam, 1 Desember 2014. Menurut Adnan, barang bukti penangkapan tersebut adalah uang Rp 700 juta. Menurut Adnan, uang suap yang diterima Fuad lebih dari Rp 700 juta. Sebab, ketika masih menjabat Bupati Bangkalan, Fuad berkali-kali menerima suap. “Suap ini dilakukan sejak 2007,” kata Adnan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, KH Fuad Amin Imron, ditangkap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari, 2 Desember 2014. Informasi ihwal penangkapan terhadap mantan Bupati Bangkalan itu dengan cepat beredar melalui BlackBerry Messenger (BBM). Fuad ditangkap di rumahnya. Penangkapan diduga terkait dengan kasus suap. Saat ditangkap, penyidik KPK menemukan satu koper besar berisi uang. Ditemukan juga tiga tas lainnya yang juga berisi uang dan surat berharga.

Wartawan Tempo belum mendapatkan informasi lengkap mengenai penangkapan Fuad. Namun Kepala Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Besar Sulistyono tak menampik adanya penangkapan tersebut. “Iya, benar (Fuad ditangkap),” katanya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan)

Menurut Sulistyono, sekitar 30 anggota Polres Bangkalan dikerahkan untuk membantu penangkapan. “Yang menangkap tetap tim dari KPK,” ujarnya. Sulistyono menjelaskan permintaan backup dari tim KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan itu diterima oleh Polres Bangkalan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Penangkapan sekitar jam 12 malam tadi,” ujarnya tanpa menyebutkan lokasi penangkapan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s