PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Calon Hakim


Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf Ali, mengatakan panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan lembaganya untuk menelusuri transaksi keuangan para kandidat hakim. “Untuk hakim MK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial memang rutin ke PPATK,” ujar Yusuf ketika dihubungi, Rabu, 10 Desember 2014. Tidak hanya calon hakim, Yusuf mengatakan mahkamah maupun Komisi Yudisial juga rutin meminta bantuan PPATK ketika ada isu-isu menyangkut hakim. Yusuf mengaku untuk menelusuri transaksi mencurigakan tidak membutuhkan waktu yang lama. “Satu pekan cukup.”

Ini berbeda ketika menelusuri transaksi dari laporan pengaduan yang memang menyita waktu karena mendalami transaksi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, PPATK butuh waktu bila harus menelusuri detail data kekayaan seperti pembelian emas, kendaraan, dan lainnya. Mengenai berapa lamanya, Yusuf tak bisa memastikan karena tergantung dari area transaksi dan kecanggihan tekonologi dari tempat pembelian barang tersebut.

Untuk menelusuri transaksi keuangan, kata dia, PPATK hanya membutuhkan data identitas yang bersangkutan beserta keluarganya. “Kami mempunyai data 12 juta nasabah bank,” ujar Yusuf.

Tim Panitia Seleksi Calon Hakim MK memastikan akan bekerja sama dengan PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekomendasi kedua lembaga tersebut akan jadi dasar pertimbangan lolosnya calon hakim MK. Pansel akan serius menentukan dua atau tiga nama calon yang paling memenuhi persyaratan pada 4-5 Januari 2015. Kemudian, Presiden Joko Widodo akan memilih satu nama untuk menggantikan Ketua MK Hamdan Zoelva itu pada 6 Januari 2014.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf menyatakan lembaganya sudah memeriksa dan menganalisis kemungkinan adanya aliran dana mencurigakan dalam proses putusan bebas peninjauan kembali Sudjiono Timan.

Hal ini didasarkan pada keprihatinan PPATK terhadap putusan terpidana dan buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 2,2 triliun itu. “Kami tanpa diminta, bergerak diam-diam. Kalau ada temuan, pasti dikirim ke penegak hukum. Kemungkinan besar ke KPK,” kata Yusuf di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 6 September 2013.

PPATK, menurut dia, tidak dapat memaparkan detail mengenai hasil sementara dan akhir dari pemeriksaan yang dilakukan. PPATK hanya berwenang melakukan pemeriksaan dan analisis yang kemudian dikirim ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti ke proses pidana. “Ini sifatnya rahasia,” ujar dia.

Yusuf tidak mau curiga terhadap keputusan majelis hakim yang dipimpin Suhadi, yang membebaskan terdakwa berstatus buron. Akan tetapi, menurut dia, ada yang tidak masuk akal dari proses dan hasil keputusan yang diketok pada 31 Juli lalu tersebut. “Buron mengajukan upaya hukum, kok, diterima, ini tidak masuk akal.”

Keputusan yang diwarnai dissenting opinion dari Sri Murwahyuni ini dinilai aneh karena membatalkan putusan kasasi. Meski dimungkinkan dalam mekanisme di MA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s