Daftar 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut Yang Sedang Di Incar KPK


Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono berjanji mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal transaksi mencurigakan di rekening delapan kepala daerah. Beberapa temuan itu, kata Widyo, sudah lama diusut dan mulai mendekati proses penyidikan atau penetapan tersangka. “Dari sepuluh nama yang disetor, delapan yang kami tangani,” kata Widyo Kamis, 11 Desember 2014. “Saat ini ada percepatan menuju penyidikan.”

Laporan hasil pemeriksaan sepuluh kepala daerah–terdiri atas gubernur dan bupati–itu disetorkan oleh PPATK ke Kejaksaan pada akhir 2012. Pada 2 Desember lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi Jaksa Agung Prasetyo, yang baru sepekan dilantik, untuk memperbarui data soal itu. Total transaksi di sepuluh rekening tersebut, menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum A.K. Basuni Masyarif yang ikut dalam pertemuan tersebut, di atas Rp 1 triliun.

Salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Seorang penegak hukum menyebutkan politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima US$ 4,5 juta dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer, sepanjang 2010, yang disamarkan melalui polis asuransi. Widyo membenarkan bahwa nama Nur Alam masuk daftar yang disetorkan PPATK. Namun ia enggan mengungkapkan tuduhannya.

Kemarin, Nur Alam belum bisa dimintai konfirmasi. Staf Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abu Hasan, mengklaim bosnya sedang berada di luar kota. Nur Alam seharian tidak muncul di kantornya. “Kami serahkan pada proses hukum,” kata Abu Hasan. Namun, ketika dimintai konfirmasi soal ini awal September lalu, Nur Alam mengelak. “Tidak tahu soal itu,” katanya

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sedang mengusut transaksi mencurigakan beberapa kepala daerah. Wakil Ketua KPK Zulkarnain membenarkan kabar bahwa dua dari sejumlah pemilik rekening gendut itu adalah gubernur. Zulkarnain enggan menyebutkan nama kedua gubernur itu. “Perlu masukan-masukan lain,” kata Zulkarnain, Kamis, 11 Desember 2014.

Seorang penegak hukum mengatakan salah satu kepala daerah itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Pada periode Februari-Desember 2012, Fauzi Bowo alias Foke diduga menerima dana hingga Rp 60 miliar. Ketika itu, Foke adalah Gubernur DKI Jakarta yang hendak kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2012. Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan kampanye Foke.

Foke, yang kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jerman, belum bisa diwawancarai soal tudingan ini. Ketika ditemui di Berlin, Juli lalu, Foke mengatakan urusan dana kampanye pemilihan Gubernur Jakarta dua tahun lalu sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. “Tidak mungkin (saya menerima dana itu),”

Kejaksaan Agung menyatakan sedang mengusut transaksi mencurigakan delapan kepala daerah. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengungkapkan, salah satu kepala daerah itu adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. “Iya, dia ada dalam daftar,” kata Widyo, Kamis, 11 Desember 2014.

Seorang penegak hukum di Kejaksaan menyebutkan politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima US$ 4,5 juta dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer yang disamarkan sebagai polis asuransi sepanjang 2010. Widyo membenarkan info bahwa nama Nur Alam masuk daftar yang disetorkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun ia enggan mengungkapkan tuduhan terhadap Nur Alam.

Kemarin, Nur Alam belum bisa dimintai konfirmasi. Petugas Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abu Hasan, mengklaim bosnya sedang berada di luar kota. Nur Alam seharian tidak muncul di kantornya. “Kami serahkan pada proses hukum,” kata Abu Hasan. Tapi, ketika dimintai konfirmasi soal ini awal September lalu, Nur Alam mengelak. “Tidak tahu soal itu,” katanya.

Transaksi janggal kepala daerah itu dilaporkan PPATK ke Kejaksaan pada akhir 2012. Pada 2 Desember lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi Jaksa Agung Prasetyo, yang baru sepekan dilantik, untuk memperbarui data soal itu.

PPATK menyerahkan laporan delapan rekening kepala daerah ke Kejaksaan. Dua laporan diserahkan ke Markas Besar Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Total transaksi di sepuluh rekening gendut itu di atas Rp 1 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan rupanya tak hanya menyerahkan daftar kepala daerah yang memiliki transaksi mencurigakan ke Kejaksaan Agung. PPATK pun menyampaikan laporan pemeriksaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain membenarkan info bahwa lembaganya telah menerima laporan hasil analisis transaksi dua gubernur dari PPATK. Menurut dia, informasi tersebut masih ditelaah. “Ya, pendalaman informasi saja,” ujar Zulkarnain ketika dihubungi, Kamis, 11 Desember 2014. Laporan tersebut, kata dia, masih belum akurat. “Perlu masukan-masukan lain.” Zulkarnain enggan menyebut dua gubernur yang dimaksud. Demikian pula Kepala PPATK Muhamamd Yusuf. Dia hanya mengatakan laporan tersebut merupakan milik beberapa kepala daerah.

Saat dimintai konfirmasi ihwal nama-nama kepala daerah tersebut, Yusuf enggan membocorkan. “Kami tidak pernah menyebut nama. Kecuali penegak hukum sudah menyebutnya terlebih dahulu,” ujar Yusuf. Adapun Kejaksaan Agung mengakui sedang mengusut rekening gendut kepala daerah. Salah satunya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s