Mahkamah Konstitusi Kabulan Gugatan UU Ormas Yang Dianggap Melanggar Kemerdekaan Berserikat


Permohonan uji materi yang diajukan PP Muhammadiyah‎ ke MK terkait UU Ormas telah dikabulkan MK. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik keputusan MK ini. “Ini (yang dikabulkan MK) menyangkut pasal-pasal jantung yang inti, yang memang dari awal kami tengarai bertentangan dengan UUD 1945,” tutur Din usai pembacaan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2014).

‎Muhammadiyah punya alasan permohonan uji materi ini, yakni pertama, pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan. Ketiga, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, turut campur pemerintah dalam penjabaran kemerdekaan berserikat.

“Kami bersyukur dan berterimakasih kepada MK, bahwa sebagian besar dari permohonan kami dikabulkan,” tutur Din.

‎Putusan bernomor 82/PUU-XI/2013 ini menetapkan soal hasil permohonan uji materi Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3).‎

‎Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Muhammadiyah. Pasal yang dikabulkan yakni Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Esensi dari yang dikabulkan MK, menurut Din, sudah sesuai dengan harapannya. Putusan ini juga bisa mencegah potensi intervensi pemerintah yang eksesif terhadap ormas. “Tentang eksistensi ormas, tujuan ormas, ruang lingkup, termasuk juga hak dan kewajiban serta gelagat intervensi pemerintah ke dalam ormas,” kata Din didampingi Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan) yang diajukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva. Lewat putusan ini, MK menjaga agar negara tak mengintervensi‎ urusan internal ormas. Ini sekaligus menjamin kebebasan dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI 1945.

“Amar putusan mengadili menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Hamdan dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014). ‎Putusan bernomor 82/PUU-XI/2013 ini menetapkan soal hasil permohonan uji materi Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3).

Muhammadiyah punya alasan permohonan uji materi ini, yakni pertama, pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan. Ketiga, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, turut campur pemerintah dalam penjabaran kemerdekaan berserikat.

‎Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Muhammadiyah. Pasal yang dikabulkan yakni Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. “Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Hamdan.

Putusan ini dibikin oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Hamdan, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

MK memutuskan mengabulkan permohonan gugatan Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas ini lantaran “beralasan menurut hukum”‎. Disebutkan dalam salinan putusan, “Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri.”

Soalnya, masalah administrasi ini‎ hanyalah untuk memastikan terdaftarnya suatu Ormas. Dengan demikian, pelayanan terhadap ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dapat diatur oleh pemerintah.

“Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara‎ tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum,” papar salinan putusan MK ini.

‎MK menyatakan, walaupun pemohon tidak mengajukan permohonan pengajuan konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 18 UU Ormas. Maka ketentuan mengenai pendaftaran ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Adapun tata cara pendaftaran ormas tersebut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Ormas.

Selanjutnya, Muhammadiyah memandang Pasal 34 ayat (1) yang menyebut “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama” bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Muhammadiyah, pemerintah menjadi berwenang ikut campur terlalu berlebihan, karena sampai bisa mengatur kewenangan otonomi masyarakat dalam mengatur organisasinya.

MK menilai arguman Muhammadiyah ini‎ sebagai “beralasan menurut hukum” alias menerima. “Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasinya yang menjadi wilayah otonomi masyarakat,” papar MK.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah setahun berjalan. Namun dalam pelaksanannya dirasa membelenggu kebebasan. Para aktivis pun berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) sudah melakukan pemantauan selama setahun terakhir terkait pelaksanaan UU tersebut. Hasilnya, ada masalah dalam segi kewajiban registrasi.

“Pola utama yang ditemukan dari pemantauan adalah kewajiban registrasi organisasi baik itu LSM, Organisasi Kepemudaan maupun yayasan pada kantor Kesbangpolinmas (Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat),” ujar Fransisca Fitri, Kordinator KKB dalam jumpa pers temuan pelanggaran satu tahun UU Ormas di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2014). Peneliti ICW Febri Hendri juga hadir dalam acara tersebut.

Fitri juga menyebutkan, pendataan tersebut didahului oleh kegiatan pendataan untuk memeriksa apakah organisasi tersebut terdaftar atau tidak, serta apakah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih berlaku atau kadaluarsa. Jika gagal memenuhi syarat tersebut, maka bisa dipastikan organisasi yang bersangkutan bisa dicabut izinnya. Bahkan bisa dibubarkan dan dicap sebagai organisasi liar, hingga akses dana pemberdayaan ditutup atau tidak diakui.

Melihat hal ini, KKB mereka akan melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal pasal yang bermasalah di UU ormas tersebut. “Pasal 23 sampai 25 UU Ormas memuat pengaturan tentang ruang lingkup ormas dan ini bersifat multi tafsir, kerancuan yang muncul bersumber pada defenisi ormas yang sapu jagat. Selain itu struktur yang dimaksud dalam pasal ini lebih cocok untuk partai politik atau sayap partai politik bukam ormas” ujar Fitri.

Sebagai contoh Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, ada kewajiban untuk semua ormas di kabupaten itu harus mendaftar ke Kesbangpolinmas. Jika tidak keberadaan ormas tersebut akan dicabut izinnya. Ronald Rofiandri, peneliti dan ketua advokasi Pusat Studi Hukum Indonesia menambahkan, UU ormas ini cenderung membelenggu Kebebasan berserikat dan mempersempit ruang kebebasan publik. Ia setuju dengan adanya judicial review yang diajukan oleh pihak KKB.

Revisi UU nomor 8 tahun 1985 tengang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DPR hampir rampung. Sejumlah pasal telah disepakati, termasuk pasal yang mewajibkan Ormas untuk transparan soal keuangan hingga sumber dana dari pihak asing. Berdasarkan draf yang diperoleh Rabu (3/4/2013), Bab VI revisi UU Ormas mengatur tentang hak dan kewajiban ormas. Pasal 21 mengatur sejumlah kewajiban ormas. Pasal 21 huruf (e) mewajibkan ormas ‘melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel’. Pasal ini telah disepakati Panja Revisi UU Ormas pada 20 Juni 2012 lalu.

Sementara Bab XI revisi UU Ormas mengatur tentang keuangan. Pasal 38 mengatur keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, bantuan masyarakat, APBN atau APBD, sumbangan asing, hasil usaha ormas, atau kegiatan lain yang sah menurut hukum (ayat 1). “Keuangan ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” demikian bunyi Pasal 38 ayat (2).

“Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ormas menggunakan rekening pada bank nasional,” demikian bunyi Pasal 38 ayat (3). Pasal 39 mewajibkan ormas membuat laporan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai AD/ART (ayat 1). Sementara Bab XVII UU Ormas mengatur sejumlah larangan.

Pasal 61 UU Ormas melarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (huruf a). Mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik (huruf b), dan menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas (huruf c).

DPR akan segera mengesahkan RUU Ormas menjadi UU pekan depan. PAN yang masih keberatan dengan RuU tersebut akan menyampaikan nota keberatan. “Kita sadar penolakan kita tidak bisa menghalangi suara mayortias yang menghendaki RUU ini disahkan,” kata Sekretaris PAN, Teguh Juwarno, saat dihubungi, Jumat (21/6/2013).

Teguh mengatakan PAN masih tak menyetujui RUU itu disahkan menjadi UU. Masih ada pasal dan poin dalam RUU itu yang harus diperbaiki. “Untuk itu kami akan menyampaikan minderheit nota sebagai catatan keberatan PAN terhadap pengesahan RUU ini,” ujarnya. RUU Ormas ini menjadi kontroversi dan mendapat penolakan dari berbagai ormas di tanah air. Salah satu ormas besar yang menolak adalah Muhammadiyah.

RUU ini dipandang akan membatasi ruang gerak kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, sempat tercantum pasal yang mengharuskan ormas di Indonesia berasaskan nasionalis, tak ada yang lain. Namun, Ketua Panja RUU Ormas Abdul Malik Haramain, mengatakan pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perdebatan telah diperbaiki. Dia menyatakan RUU itu sudah bisa diterima oleh para petinggi ormas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s