Pengendara Motor Mulai Pasrah Terhadap Diskriminasi Pembatasan Motor Oleh Ahok


Uji coba kebijakan larangan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat telah berlangsung dua pekan lebih. Kepolisian pun mengevaluasi kegiatan tersebut. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto masyarakat mulai memahami kebijakan itu. “Di lapangan, masyarakat mulai terbiasa. Pengendara sepeda motor tak ada yang melintasi jalur pembatasan, dan kondisi jalanan menjadi lebih tertib,” kata Rikwanto, Sabtu, 3 Januari 2015.

Rencananya, uji coba sekaligus sosialisasi yang dimulai 17 Desember 2014 lalu itu akan berlangsung sampai 17 Januari 2015. Hingga tenggat tersebut, petugas belum akan menindak para pelanggar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI sedang menyiapkan dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar kebijakan ini, nantinya.

Selanjutnya, Rikwanto menambahkan, Kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menerapkan kebijakan ini. “Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Kota besar wewenangnya Gubernur,” kata dia. Pembatasan sepeda motor ini merupakan tahap awal untuk mendukung kebijakan electronic road pricing (ERP). Sebagai kompensasi bagi pengendara sepeda motor, Pemerintah DKI menyediakan bus gratis yang mengelilingi kawasan tersebut dengan meminta waktu pengendara motor sehingga waktu tempuh akan semakin tinggi sehingga akan semakin sulit bagi pengendara motor untuk sejahtera karena waktu yang hanya 24 jam sehari telah diambil oleh Pemda DKI dengan menunggu bus gratis.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Lulung Lunggana meminta Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memikirkan efek pembatasan sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lulung beralasan, efek pembatasan itu merembet ke soal kesejahteraan masyarakat. “Tak cuma fasilitas parkirnya, tapi juga bagaimana mereka membayar parkir,” kata Lulung saat dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014. Menurut Lulung, kebijakan pemerintah DKI di bawah Ahok yang membatasi sepeda motor membuat masyarakat yang memarkirkan motornya harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar jasa penitipan itu.

Selain masalah parkir tersebut, kata Lulung, pemerintah DKI harus memikirkan kendaraan antar gratis agar masyarakat tetap tak memerlukan waktu lama untuk sampai ke tempat tujuan. Menurut Lulung, masyarakat masih mengeluhkan soal lamanya waktu tunggu kedatangan bus gratis yang disediakan pemerintah DKI.

Masalah kendaraan bermotor yang mencari jalan alternatif juga perlu diselesaikan. Soalnya, jalan-jalan di sekitar Thamrin dan Medan Merdeka Barat menjadi lebih padat dibanding biasanya. “Misalnya di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Orang buka pintu langsung lihat ratusan kendaraan melintas,” ujar Lulung.

Lulung juga mengingatkan Gubernur Ahok agar memikirkan dampak pelarangan itu secara sosial. Jangan sampai pengendara kendaraan bermotor merasa menjadi penduduk kelas dua karena dilarang melintas di Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. “Jangan sampai hak-hak dan kesejahteraannya dirampas,” ujarnya.

Daripada melarang melintas, Lulung menyarankan Ahok membuat jalan khusus bagi sepeda motor. “Berikan saja jalan khusus,” ujarnya. Uji coba pembatasan sepeda motor dimulai sejak kemarin. Pemerintah DKI Jakarta melarang sepeda motor melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia-Jalan M.H. Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s