Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Marah Karena Masih Ada Pungli Dalam Urus Surat Izin Usaha


Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meradang ketika mengetahui masih ada praktek pungutan liar dalam mengurus izin usaha di tingkat kelurahan dan kecamatan. Praktek menyimpang itu terungkap dari hasil investigasi Komisi Ombudsman Jawa Timur.

Bergerak cepat dalam menyikapi temuan Ombudsman, Risma mengumpulkan 500 lurah, camat, dan kepala seksi di Balai Kota Surabaya, Rabu, 24 Desember 2014. “Saya enggak bisa ngomong lagi. Berapa kali saya bilang, tembok itu bisa bicara. Masih saja diteruskan,” kata Risma mengawali pembicaraan.

Risma geram dengan ulah pejabat kelurahan dan kecamatan yang masih melakukan pungutan liar kepada warga yang mengurus perizinan. Investigasi Ombudsman menemukan kasus maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh lurah, camat maupun staf-staf di bawahnya.

Andai dirinya orang politik, Risma mengaku tidak segan mengganti lurah dan camat yang terbukti melanggar. “Saya ini menghargai Anda, kok, Anda malah tidak punya malu,” kata Risma. Menurut Risma, dirinya sudah memberikan perhatian kepada kelurahan dan kecamatan. Bentuknya berupa pemberian tunjangan profesi dan uang kinerja. Namun masih ada oknum-oknum yang meminta imbalan atas pengurusan izin. “Sudah ketangkap satu orang, sudah kuproses. Setelah ditelusuri ternyata lurahnya juga kena,” ujar Risma.

Risma kecewa dengan Inspektorat Kota Surabaya yang ternyata tidak bisa menemukan pelanggaran di level pemerintahan, namun justru dibongkar oleh Ombudsman. Risma meminta komitmen seluruh yang hadir untuk menghapus pungutan liar. “Bisa enggak pungutan itu dihapus?” kata Risma, yang mendapat jawaban “Bisa.”

Di akhir pengarahannya, Risma menyatakan, dirinya akan melakukan tindakan tegas kepada mereka yang masih kedapatan melanggar. Sebab, ia tak ingin sistem yang dibangun hancur oleh ulah segelintir orang. “Saya mohon maaf kalau saya harus melakukan upaya tegas, karena ini sudah di ranah publik.”

Enam kecamatan dan kelurahan mendapat perhatian khusus dari Risma, yaitu Kecamatan Genteng, Pabean Cantikan, Karangpilang, Gubeng, Sukolilo dan Lakarsantri. Adapun Kelurahan Embong Kaliasin, Krembangan Utara, Kebraon, Baratajaya, Semolowaru dan Bangkingan. Kecamatan dan kelurahan itulah yang menurut temuan Ombudsman melakukan maladministrasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s