Jokowi Presiden Boneka Indonesia ?


Lolosnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dinilai tak lepas dari campur tangan Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. Apabila Komjen Budi jadi dilantik sebagai pemegang tongkat komando Tri Brata 1 (TB 1), bisa berakibat turunnya kepercayaan publik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi diminta membuktikan bahwa dia tidak berada di bawah bayang-bayang Mega-Paloh. “Saya berharap Pak Jokowi jadilah benar-benar the real president. Tegaskan ke masyarakat kalau presiden Indonesia hanya satu. Ini buat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya,” kata Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola saat dihubungi, Jumat (16/1/2015).

Thamrin menambahkan sebelum menjadi presiden, Jokowi seringkali diprediksi bakal menjadi presiden boneka karena di belakangnya terdapat Megawati Soekarnoputri dan beberapa tokoh senior di Koalisi Indonesia Hebat seperti Surya Paloh. Mungkin menurut dia, anggapan ini mulai terbukti saat Jokowi tidak punya ketegasan dalam penentuan Jaksa Agung dan kemudian Kapolri.

“Elektabilitas Pak Jokowi bisa menurun. Ini kan memperjelas sangkaan sebagai presiden boneka. Keterpilihan Jaksa Agung terus Kapolri ini ditakutkan justru makin menguat anggapan itu,” sebutnya. Saat ini, kata dia, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dijadikan panutan. Jokowi harus bisa menjawabnya dengan kebijakan yang lepas dari pengaruh intervensi. Ketegasan Jokowi seperti melarang menteri di kabinet rangkap jabatan sebagai petinggi parpol harus muncul kembali.

“Itu bagus dan bisa diapresiasi masyarakat. Kebijakan itu yang harus dipertahankan Jokowi sebagai pemimpin negara,” tuturnya.

Orang dekat Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, merapat ke Istana Negara pada saat Jokowi sedang menimang pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Apakah Pramono membawa titah Ketum PDIP soal pelantikan Komjen Budi? Berbatik cokelat lengan panjang Pramono Anung memasuki pintu Istana Negara, Jl Vetera‎n, Jakarta, sekitar pukul 14.25 WIB, Jumat (16/1/2015). Pramono tak blak-blakan soal maksud pertemuannya dengan Presiden Jokowi. “Nemenin Menkum HAM,” kilahnya saat ditanya wartawan. Menkum Yasonna Laoly memang pergi ke Istana dalam jeda waktu yang tak begitu lama dengan Pramono.

Namun kedatangan Pramono sangat jelas membawa maksud khusus. Apalagi isu santer tak lama lagi Presiden Jokowi bakal melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri dan langsung menonaktifkan Komjen Budi yang ditetapkan KPK jadi tersangka tersebut. Apalagi Pramono Anung dikenal sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri, banyak elite PDIP menyebut Pramono sebagai tangan kanan Ibu Mega. Pramono juga tahu persis bagaimana sikap Ibu Mega dan Ketum NasDem Surya Paloh yang juga mondar-mandir ke istana, terkait pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Semakin jelas kedatangan Pramono Anung datang menjadi kepanjangan tangan Megawati. Apalagi Pramono nyaris tak pernah absen di pertemuan penting para elite KIH yang belakangan semakin intens pasca Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK menjadi tersangka.

Pertemuan terakhir digelar di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Perbincangan para ketua umum KIH pada Kamis (15/1) malam secara blak-blakan membahas dukungan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. “Ini membahas pekembangan di tingkat nasional. Dukungan sepenuhnya terhadap calon Kapolri yang telah diusulkan Jokowi, sehingga kader Hanura di sidang paripurna (DPR) menyatakan (dukungan) untuk Budi Gunawan,” kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di depan kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2015) malam.

Pertemuan sebelumnya dilakukan di restoran Tugu Kunstrkring Paleis, Jakarta Pusat, Selasa (13/1) malam. Selain Mega dan Surya Paloh, hadir juga Sekjen Partai NasDem yang juga anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella, Pramono Anung, dan sejumlah elite KIH lain. Pramono Anung hadir di pertemuan ini dan membenarkan inti pertemuan ini menyoal penetapan Komjen Budi Gunawan jadi tersangka KPK.

“Intinya ginilah. Kalau tidak membahas persoalan Kapolri pasti kita berbohong. Artinya hak prerogatif presiden itu harus dihormati oleh siapa pun karena negara ini sistemnya presidensial,” kata Pramono saat berbincang, Rabu (14/1/2015). Dan ketika presiden sudah menggunakan hak prerogatifnya, menurut Pramono, seharusnya semua pihak menghormati. Karena itu Komisi III kemudian melanjutkan proses fit and proper test Kapolri.

“Kaitan persoalan hukum tentunya kita menghormati, tetapi juga meminta lembaga penegak hukum jangan melakukan politisasi hukum. Sebab dalam hal pengumuman Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka time framenya dengan waktu substansinya, orang dengan gampang menebak itu,” kata Pramono.

Simpul dari berbagai pertemuan itu dapat dibaca dari pernyataan Surya Paloh yang bicara ‘lebih cepat lebih baik’ soal pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Surya Paloh juga telah menemui Jokowi dua hari berturut-turut terkait hal ini. Lalu apakah Mega menyampaikan pesan yang sama seperti Paloh melalui sang tangan kanan Pramono Anung?

Saat ini semakin banyak pihak berharap agar Jokowi mengambil keputusan secara negarawan dengan tetap menjaga komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Presiden SBY bahkan berkicau ‘selamatkan presiden’ yang dimaknai banyak pihak sebagai ‘save Jokowi’ dari para ‘Sengkuni’.”Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat,” kicau SBY yang seolah langsung mengarah ke Presiden Joko Widodo, melalui twitter, Jumat (16/1/2015).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s