Jokowi Hanya Jadi Penonton dan Tunggu Siapa Pemenangnya Ketika KPK Diserang Ramai Ramai


Bekas Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan KPK tak perlu khawatir menghadapi serangan terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Selain memperkarakan KPK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), para pimpinan KPK juga digugat melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Budi Gunawan, Razman Nasution, sudah melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut Abdullah, meski baru kali ini KPK digugat ke PTUN, dia meyakni KPK akan selamat. “Memang baru kali ini KPK digugat ke PTUN. Tapi KPK bakal selamat,” katanya saat dihubungi, Kamis, 22 Januari 2015. Abdullah mengatakan sudah sering KPK mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Namun, KPK bisa lolos. Pada 2010, dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan Kepolisian karena menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji, dalam kaitan dengan kasus Bank Century.

Abdullah optimistis Biro Hukum KPK yang dikepalai Catherine Mulyana bakal menjadi ujung tombak menghadapi seluruh gugatan itu. Walaupun Divisi Pembinaan Hukum Markas Besar Kepolisian-yang mewakili Budi Gunawan, disokong banyak tim ahli, Abdullah merasa tenang. Dia meyakini bakal banyak ahli hukum yang akan mendukung KPK. “Tanpa diminta, para ahli hukum yang mendukung pemberantasan korupsi akan datang membela KPK. Maka pimpinan KPK harus bersikap terbuka. Tunjukkan bahwa KPK milik bersama,” ujar Abdullah.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia membela Komisi Pemberantasan Korupsi usai diserang PDI Perjuangan. “Ini bukti upaya PDIP melemahkan KPK,” ujar Koordinator TPDI Petrus Salestinus, Kamis malam, 22 Januari 2015. Sebelumnya, politikus PDIP “menyerang” KPK dengan membeberkan “pertemuan politis” Ketua KPK Abraham Samad. Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah beberapa kali mendekati Presiden Joko Widodo. “Abraham pernah melobi untuk menjadi calon wakil presiden,” ujar Hasto, 22 Januari.

Menurut Petrus, manuver itu semakin menunjukkan kengototan PDIP mempertahankan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Petrus meragukan pernyataan Hasto itu. Ia malah membeberkan pemanggilan Megawati oleh KPK. “Adapun KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus cek perjalanan untuk pemilihan Gubernur BI Miranda S. Goeltom,” kata Petrus.

Sesuai catatan KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini. Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP. enurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.

Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, 18 Februari 2011. Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan itu. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad, Agustus lalu, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham, 27 Agustus 2014

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, menyarankan Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Amir, Jokowi tidak boleh berdiam diri.

“Menurut saya, Presiden tahu apa yang harus dilakukan. Dalam situasi seperti ini, peran Presiden sangat besar untuk menyelesaikannya,” kata politikus Partai Demokrat itu ketika dihubungi pada Rabu, 21 Januari 2015. Amir mencontohkan bagaimana mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan permasalahan antara kepolisian dan KPK pada 2010. Saat itu dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan kepolisian karena lembaganya menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji terkait dengan kasus Bank Century.

“Waktu dulu, Presiden SBY turun tangan dengan mencari jalan keluar karena kasus itu menjadi perhatian besar,” katanya. Amir yakin Jokowi akan melakukan hal serupa. Namun Amir mengingatkan Jokowi agar tidak mengintervensi proses hukum. “Turun tangan bukan mencampuri proses hukum.”

Amir juga meminta jajaran menteri tidak perlu melemparkan kritik terhadap KPK. Saat pemerintahan SBY, Amir mengatakan, para menteri justru membantu menyelesaikan masalah. “Waktu itu, tidak ada pengalaman seperti itu,” tutur Amir. “Semua rata-rata mencari solusi.”

Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada Selasa, 13 Januari 2015. Tak terima, mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukumnya juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s