Inikah Strategi Jokowi Untuk Bubarkan KPK ?


Hubungan Polri dan KPK gaduh setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Jika disadari, semua persoalan yang begitu rumit saat ini berawal dari ketidaktegasan Presiden Joko Widodo. Jika ditarik benang merah, persoalan yang seolah menjadi Cicak vs Buaya Jilid II ini berawal dari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Selentingan santer Komjen Budi diusulkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Isu ini tak sepenuhnya salah, sejumlah elite PDIP seperti Pramono Anung membenarkah Komjen Budi memang punya hubungan dekat dengan Mega dan Jokowi. Meski menuai kritik keras dari kalangan antikorupsi, toh Jokowi tetap mengusulkan nama jenderal bintang tiga itu ke DPR, bahkan sebagai calon tunggal Kapolri.

Situasi mulai memanas setelah pada Selasa (13/1) KPK menetapkan Komjen Budi menjadi tersangka kasus rekening gendut. Apalagi penetapan tersangka itu hanya sehari sebelum Komisi III DPR melakukan fit and proper test calon tunggal Kapolri itu. Meski arus penolakan terhadap Komjen Budi semakin deras, Komisi III DPR yang digawangi Aziz Syamsuddin dan kawan-kawan tetap melakukan fit and proper test calon Kapolri. Catatan pentingnya, hanya Partai Demokrat yang menolak fit and proper test Komjen Budi jadi Kapolri.

Sore itu juga Komisi III DPR melakukan kunjungan ke kediaman Komjen Budi Gunawan di kawasan Duren Tiga, di depan anggota Komisi III DPR yang seolah memberinya angin segar itu, Komjen Budi menuding ada yang bermanuver terhadap penetapannya jadi tersangka. Komjen Budi mengaku tak tahu menahu kasus yang didakwakan kepadanya.

Malam harinya para petinggi KIH menggelar rapat di sebuah rumah makan di Menteng. Konon hasil rapat yang diikuti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, dan para petinggi KIH ini sepakat mendorong Jokowi tetap melantik Komjen Budi jadi Kapolri. Sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pun ditunggu, rakyat menanti apakah Jokowi akan mendengarkan suara partai pengusung dan ‘menipu’ rakyat pendukungnya atau mendengarkan suara rakyat.

Keesokan harinya pada Rabu (14/1) fit and proper test Komjen Budi digelar di Komisi III DPR. Ketimbang mengkritisi, arena uji kelayakan dan kepatutan tersebut malah menjadi arena banjir pujian ke Komjen Budi. Partai Demokrat yang menolak fit and proper test konsisten dan tak ikut proses uji kelayakan Kapolri tersebut.

Sementara itu di luar parlemen arus penolakan fit and proper test Komjen Budi Gunawan semakin santer. Namun semakin santer kritik ke parlemen, fit and proper test Komjen Budi Gunawan malah dipercepat. Dalam sehari proses fit and proper test tuntas, kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR ada Kamis (14/1).

Paripurna pengesahan Komjen Budi Gunawan sempat hujan interupsi. Tapi pada akhirnya mulus, Komjen Budi disahkan DPR sebagai calon Kapolri. DPR menyetujui dan mempersilakan Presiden Jokowi untuk segera melantik Komjen Budi jadi Kapolri. Bola panas ditendang kembali ke Istana, Jokowi dihadapkan pada pilihan sulit melantik calon Kapolri yang jadi tersangka KPK sesuai kehendak partai pendukung atau sebaliknya.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyadari Jokowi dalam posisi sulit, melempar seruan penyelamatan presiden. “Mari kita selamatkan Negara, Presiden dan Polri. Dengarkan suara rakyat,” kicau SBY yang seolah langsung mengarah ke Presiden Joko Widodo, melalui twitter, Jumat (16/1/2015). Kicauan SBY ini juga dimaknai sebagai sindiran tajam kepada Megawati dan Paloh yang disebut-sebut sangat dominan di belakang Jokowi.

Menjelang Jokowi mengambil keputusan, Surya Paloh mondar-mandir ke Istana. Orang kepercayaan Megawati, Pramono Anung, pun diterima Jokowi di Istana Negara. Sampai akhirnya Jokowi mengambil keputusan yang lagi-lagi menuai kontroversi. Jokowi memutuskan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, tapi disertai penegasan itu tidak berarti pembatalan. Penegasan ini justru jadi tanda tanya besar, kenapa Jokowi seolah takut menggunakan hak prerogatifnya untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi dan memilih sosok alternatif menjadi Kapolri.

Kontroversi semakin luas lantaran Jokowi dinilai memaksakan pencopotan Jenderal Sutarman dari kursi Kapolri. Jokowi lantas menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri (bukan plt). Posisi Kapolri banyak dinilai orang kosong lantaran Wakapolri tak punya wewenang mengambil keputusan penting.

Situasi semakin panas setelah di internal Polri terjadi pergantian posisi strategis Kabareskrim. Komjen Suhardi Alius yang dikenal bersih dan hobi blusukan justru tergeser digantikan Komjen Budi Waseso yang dikenal sebagai orang dekat Komjen Budi Gunawan. Banyak yang menduga ada deal tertentu tapi isu itu menguap bak embun pagi.

Sampai kemudian pada Kamis (22/1) kemarin Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggelar konferensi pers mengungkap 6 kali pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDIP terkait penjaringan cawapres Jokowi. Hasto mengungkapkan kekesalan Abraham yang gagal jadi cawapres Jokowi dan menuding Komjen Budi jadi penyebabnya. Melalui ‘serangan’ keras ini Hasto seolah ingin menarik benang merah penetapan tersangka Komjen Budi adalah bagian dari dendam kesumat sang Ketua KPK. Tudingan Hasto dinilai sebagai serangan keras ke KPK lantaran tak didasari bukti yang kuat.

Pada saat elite PDIP menyerang KPK dengan cukup keras ini Presiden Joko Widodo lagi-lagi terdiam. Sejumlah pengamat melihat manuver PDIP ini sebagai bunuh diri politik, tak hanya itu saja, bahkan bisa ikut mencoreng wajah Presiden Jokowi yang selama ini dikenal punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Saat semua pihak menanti sikap Jokowi mengerem manuver politik PDIP ini, muncul prahara yang lebih besar lagi.

Jumat (23/1/2015) pagi tadi Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah mengantar anaknya ke sekolah. Penangkapan Bambang sangat kasar, bahkan Bambang yang masih bersatus pejabat negara dan belum pernah diperiksa polisi tersebut diborgol saat digelandang ke Bareskrim.

Kabar penangkapan Bambang Widjojanto menyebar sangat cepat dan luas. Dalam sekejap saja dukungan terhadap KPK terus menguat. Di sosial media #saveKPK bahkan menjadi trending topic di tingkat nasional. Sementara itu ratusan aktivis pro KPK berbondong-bondong ke Gedung KPK di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menyuarakan penyelamatan KPK. Semuanya menunggu sikap negawaran Presiden Jokowi untuk menyelamatkan KPK.

Setelah banyak orang bertanya-tanya tentang keberadaan BW, Bareskrim menjelaskan penangkapan Bambang ini terkait dengan kasus Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 silam. Kasus ini baru dilaporkan oleh politikus PDIP Sugianto Sabran pada tanggal 19 Januari lalu, hanya beberapa hari setelah Komjen Budi jadi tersangka KPK. Muncul spekulasi adanya perintah partai banteng moncong putih terkait hal ini, namun Sugianto yang pernah duduk di DPR RI periode lalu ini berkilah.

Akhirnya Presiden Jokowi pun memanggil pimpinan Polri, KPK, dan Kejagung di Istana Bogor, Jawa Barat. Usai pertemuan ‘islah’ itu Jokowi pun menggelar konferensi pers bersama petinggi penegak hukum tersebut. Lagi-lagi Jokowi tak tegas. Dalam konferensi pers itu Jokowi hanya mewanti-wanti agar KPK dan Polri tak ada gesekan, tanpa menyinggung pembebasan Bambang Widjojanto atau mengungkap solusi meluruskan benang kusut hubungan KPK-Polri ini.

“Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai Kepala Negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. Tadi saya juga meminta, sebagai Kepala Negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. 2 hal itu tadi yang saya sampaikan dan kita berharap semuanya juga, media, terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif,” begitu pernyataan resmi Jokowi dari Istana Bogor.

Pernyataan Jokowi ini dianggap normatif dan tidak menyelesaikan persoalan. Tak lama setelah Jokowi bersuara tak tegas itu para aktivis pro KPK seperti Denny Indrayana, Todung Mulya Lubis, Erry Riyana Hardjapamengkas, bersama mantan pimpinan KPK lain bersuara lantang mengharap ketegasan Jokowi mengambil langkah tegas pro penyelamatan KPK. Sementara KPK sendiri langsung berani mengeluarkan 4 pernyataan sikap yang tegas melawan penangkapan Bambang Widjojanto. Pernyataan keras itu disampaikan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja.

Empat pernyataan sikap KPK antara lain memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain.

“Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Polri tidak ada masalah. Oleh karena itu kami mengharapkan Kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Keempat kami mengajak rakyat bersatu pada melawan korupsi dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi,” ujar Pandu.

Wajar saja KPK mengeluarkan pernyataan keras. Sebenarnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sempat melobi ke Bareskrim Polri, namun demikian lobi yang mestinya menyepakati pembebasan Bambang Widjojanto sebelum para pimpinan KPK menghadap Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB tersebut tak dipatuhi Polri. Sampai pukul 18.00 WIB tak ada tanda-tanda Bambang bakal keluar dari Bareskrim Polri.

Sampai pukul 19.30 WIB, para aktivis pemberantasan korupsi masih memadati Gedung KPK. Mereka akan melindungi gedung KPK yang menjadi pusat rahasia negara. Mereka tak ingin KPK dikebiri. Lalu sadarkah Presiden Jokowi bahwa semua persoalan ini berawal dari sikapnya yang tidak tegas sebagai presiden pilihan rakyat? Jokowi harus menegaskan bahwa dirinya adalah Presiden Rakyat Indonesia bukan petugas partai.

Kini seluruh rakyat Indonesia menantikan langkah tegas Jokowi menyelesaikan persoalan ini dan mengambil keputusan secara tegas ke depan tanpa takut kepada siapa pun. Barangkali apa kata Rachmawati Soekarnoputri perlu didengar Jokowi. “‎Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi harus tegas, jangan terjebak kepentingan pragmatis gitu dong!” tuntut Rachmawati, Jumat (23/1/2015). “‎Kenapa haurs takut Megawati? Kenapa harus takut sama mitra koalisi? Dia kan panglima teringgi. Dia harus mem-back up KPK!‎” sambung adik dari Megawati ini yang pada masa Pilpres 2014 ada di barisan Prabowo Subianto.

Lalu tunggu apa lagi, Pak Jokowi? Selamatkanlah KPK atau Bubarkan KPK … Jangan ragu-ragu dan malu-malu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s