Profile Sugianto Pelapor Wakil KPK Yang Juga Mantan Anggota DPR Fraksi PDI-P


Sugianto, nama pelapor Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014. Anggota Komisi Hukum DPR itu menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringinbarat, Kalimantan Tengah.

Pada pemilihan umum 2009, Sugianto terpilih dari Dapil Kalimantan Tengah dengan perolehan suara mencapai 41.337 suara (35,8%). Pengusaha kelahiran Sampit 5 Juli 1973 tercatat pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 12 Agustus 2005 sampai bercerai setahun kemudian.

Nama Sugianto sempat mencuat saat terjadi kasus penyiksaan investigator lingkungan hidup Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency, London dan Ruwidrijanto, anggota lembaga swadaya masyarakat Telapak Indonesia. Sugianto juga diduga memiliki kaitan dengan penyiksaan Abi Kusno Nachran, wartawan tabloid Lintas Khatulistiwa. Abi ternyata masih kakek Sugianto.

Penyiksaan yang diterima Faith Doherty waktu itu cukup kejam. Empat jari tangan kirinya terpotong, menyisakan hanya jempol. Sedangkan Abi Kusno Nachran, jari di tangan kanannya utuh, tapi sekujur lengannya menyimpan bekas luka. Abi menyebut dua nama yang bertanggung jawab atas kekerasan itu: Sg dan AR

Selain itu Sugianto juga pernah diduga memiliki kaitan dengan kasus kerusakan hutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Waktu itu tahun 2002 Sugianto dipercaya pamannya Rasyid mengelola perusahaan Tanjung Lingga yang mendapat hak pengusahaan hutan seluas 40 ribu hektare lebih di Kalimantan Tengah.

Terbongkarnya kerusakan hutan itu diakui sendiri oleh Sugianto. Ia terekam video pabrik-pabrik ramin milik Rasyid yang dibuat oleh tim investigasi Environmental Investigation Agency bersama Ruwidrijanto, anggota Telapak Indonesia, pada tahun 1999. Ketika itu, mereka menyamar sebagai pengusaha kayu yang melihat-lihat pabrik milik Rasyid. Sugianto, sendiri yang mengantar tim ini berkeliling saat itu.

Dalam rekaman itu Sugianto juga memaparkan bagaimana seluk beluk mengekspor kayu-kayu secara ilegal dari Taman Nasional Tanjung Puting. Tindakan itu menghindari pajak ekspor yang mencapai 25 persen.

Soal isu-isu itu, Sugianto belum berhasil dimintai komentar. Kepada wartawan yang menemuinya di kantor di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Sugianto yakin dirinya benar dalam soal pelaporan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Dia mengaku menjadi korban Bambang Widjojanto saat tim kuasa hukum KPK tengah menjawab pertanyaan awak media di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat.

“Ibu jangan bela-bela dia, saya jadi korban,” teriak Sugianto kepada Nursyahbani Katjasungkana di belakang awak media.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kasus penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri memerlukan cara pengusutan yang mendalam. Alasannya, kedua lembaga yakni KPK dan Polri memiliki bukti dan pembelaannya masing-masing. “Dua-duanya punya bukti sendiri,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat malam, 23 Januari 2015.

Jumat pagi, 23 Januari 2015, Bambang ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri saat sedang mengantarkan anak keempatnya pergi sekolah. Bambang ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB di daerah Cimanggis, Depok. Ahok menjelaskan, KPK berperan penting dalam mengusut tindak pidana korupsi di Indonesia. Di Ibu Kota, ia berujar komisi antirasuah pernah membantu Pemerintah DKI mengungkap aksi pungutan liar di Balai Uji Kir Kedaung, Jakarta Barat. (Baca: Eks Pimpinan KPK Minta Jokowi Tegas Soal Bambang

Selain itu, ia bertutur KPK juga merupakan mitra kerja Pemerintah DKI. Kedua institusi pemerintahan menandatangani perjanjian kerja sama untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah DKI. Ahok enggan berkomentar banyak ihwal penangkapan ini. Namun ia berharap masalah ini cepat selesai dan keberadaan KPK kembali kokoh di Indonesia. “Saya ingin KPK tetap ada,” kata Ahok.

Di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyatakan proses hukum terhadap Bambang harus berjalan obyektif dan sesuai dengan peraturan. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung, beberapa menteri, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

“Saya menyampaikan kepada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai aturan Undang-undang yang ada,” kata Jokowi. Presiden Jokowi meminta kepada KPK dan Polri agar tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas. Jokowi melanjutkan, “Sebagai Kepala Negara, saya minta agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan media agar obyektif dalam menyuguhkan liputan penangkapan Bambang. “Kita berharap semuanya juga, media terutama, menyampaikan hal-hal objektif,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s