Wakil KPK Bambang Widjojanto Tolak Tanda Tangan Surat Penahanan Karena Tidak Jelas Dakwaannya


Meski sudah dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan mengarahkan saksi bersaksi palsu dalam sidang di MK mengenai sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, namun Bambang Widjojanto (BW) masih tetap berstatus sebagai pimpinan KPK. Status BW menjadi nonaktif atau diberhentikan sementara apabila Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Pendapat ini disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof Denny Indrayana saat menyambut pembebasan BW di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015) pukul 02.20 WIB. Denny mengaku pendapatnya itu juga sesuai dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra. “Status Pak BW, memang tersangka. Kalau melihat UU KPK pasal 32 ayat 2, disebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara. Namun di ayat 3 disebutkan bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden,” kata Denny yang sejak pagi berada di gedung KPK untuk mendukung KPK terkait penangkapan BW oleh Bareskrim Polri itu.

Dengan demikian, lanjut Denny, status BW hingga saat ini masih tetap sebagai pimpinan KPK. Pemberhentian sementara BW akan terjadi secara hukum apabila Presiden mengeluarkan Keppres. “Justru ini kita lihat bagaimana sikap Presiden Jokowi. Saya melihat kasus ini merupakan upaya kriminalisasi KPK, upaya balas dendam. Presiden Jokowi harus hati-hati dan jeli melihat masalah ini. Ini kesempatan bagi beliau dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung KPK,” ujar Denny yang disambut tepuk tangan massa.

Berikut bunyi selengkapnya pasal 32 UU KPK:
Pasal 32
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
e. mengundurkan diri; atau
f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Wakil Ketua KPK yang ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (23/1) pagi akhirnya dilepas pada Sabtu (24/1) dini hari. Usai diperiksa, Bambang menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan atas dirinya. “Usai diperiksa, ketika surat perintah penahanan sudah diterbitkan, Pak BW menolak untuk menandatangani surat penahanan,” ujar kuasa hukum Bambang, Usman Hamid, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015).

Usman mengatakan, selama pemeriksaan, Bambang dicecar sebanyak delapan pertanyaan. Namun saat itu Bambang lebih banyak menolak menjawab karena dia masih mempertanyakan pasal yang disangkakan ke dirinya. “Pemeriksaan berlangsung dengan lancar. Ada sekitar 8 pertanyaan. Akan tetapi sejak pertanyaan pertama dimulai Pak BW mempertanyakan pasal yang disangkakan kepada Pak BW,” kata Usman. “Kemudian Pak BW mempertanyakan tentang kualifikasi detil pasal yang digunakan, apakah pasal 45 ayat satu, kedua atau yang ketiga,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) keluar dari Bareskrim Polri dini hari ini setelah penahananya ditangguhkan. Ia pun menggelar jumpa pers singkat. Jumpa pers itu dilakukan di depan Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015) pukul 01.15 WIB dini hari. Ia pun menyampaikan pernyataan di hadapan awak media.

Berikut pernyataan lengkap BW:
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan baik untuk KPK, dan juga, saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini.

Kedua, masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan, kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus menerus meningkatkan kewaspadaan.

Ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga republik ini menjadi jauh lebih baik. menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya.

Kita harus tetap solid, tetap bersama-sama, jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Status tersangka, apakah akan mundur dari KPK?
Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan. karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf d dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyataan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini pada pimpinan KPK.

Pemeriksaan seperti apa?
Pemeriksaan awal dimulai sebelum salat Jumat kalau tidak salah ya. Tapi ditutup karena saya belum didampingi lawyer. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya dilakukan setelah azhar. Pada saat salat azhar pemeriksaan sudah selesai sebelum maghrib. Ada 8 pertanyaan diajukan, dan setelah itu lebih banyak pada revisi-revisi. Dan menurut kepala unit penyidik yang memeriksa saya, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Jika nanti diperlukan pemeriksaan tambahan, maka akan dipanggil, akan dibuat surat panggilan. Surat panggilan itu akan dikirimkan ke kantor KPK.

Tolak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik Bareskrim?
Saya tidak menolak menjawab pertanyaan, tapi saya memberi alasan terhadap pertayaan-pertanyaan itu perlu diklarifikasi beberapa hal, dan itu sudah teknis. Nanti saya memberi kesempatan kepada lawyer-lawyer saya menjelaskan.

Sebenarnya tadi Pak kepala unit menjelaskan kepada kami bahwa ada jaminan dari pimpinan KPK. Jaminan itulah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan bagian dari kebijakan setelah bertemu Pak Plt Polri.

Apakah benar saat penangkapan diborgol?
Faktanya memang begitu.

Yang saya ingin lakukan hari ini adalah untuk jeda dulu. Saya tidak mau membuat pernyataan pernyataan apapun.

Soal alat bukti?
Pasti Polri belum memberikan kepada saya, memberitahukan soal alat bukti itu, dan sebaiknya memang Polri tidak memberitahukan kepada saya.

Soal mulut diplester?
Yang benar begini. Saya sedang diskusi sama anak saya. Proses penangkapan seperti apa, proses peradilannya. Terus ada salah satu ‘teman’ mengatakan ‘ada lakban nggak?’ Nah, yang benar seperti itu. Jadi tidak langsung mulut saya diplester.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan kesaksian palsu di sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng. Penyidik akan kembali memeriksanya pekan depan. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Barekrim Polri, Sabtu (24/1/2015), dini hari ini atas perintah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Bambang ditangguhkan penahanannya.

Adnan Pandu yang menjadi jaminan penangguhan penahanan. Bambang akan bersikap kooperatif dan tidak akan menghilangkan bukti serta mempengaruhi saksi. “Pekan depan rencananya akan diperiksa,” tutur Adnan. Tak lama kemudian Bambang bisa keluar tahanan Bareskrim. Bambang berpesan agar tetap menjaga konsolidasi serta tetap kompak. Bambang juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s