Satu Persatu Pimpinan KPK Diperkarakan Polisi … Strategi Jokowi Lumpuhkan KPK?


Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menangani masalah yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghambat pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri. “Ketidaktegasan Presiden membuat keputusan membuat usaha pemberantasan korupsi tidak maksimal,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1).

Dia juga menyebut saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut pengacara senior tersebut, apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk pelemahan sistematis yang dilakukan terhadap lembaga pemburu tikus berdasi. “Tidak hanya membuat tak maksimal, kalau kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dibiarkan, tidak dipulihkan, KPK akan lumpuh,” katanya.

Todung meyakini, sebenarnya Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya yang tidak tegas justru tidak sesuai dengan niatan itu. “Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polisi berpatokan pada proses hukum yang objektif dan sesuai Undang-Undang dalam mengusut perkara apapun.

“Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa menteri di Istana Bogor, Jumat (23/1). Tak banyak yang diucapkan Jokowi dalam konferensi pers singkat itu. Dia pun tidak mengomentari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dilakukan kemarin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi goncang. Pucuk pimpinan lembaga antikorupsi itu satu demi satu dibidik dan diperkarakan. Apa yang dialami Ketua KPK Abraham Samad, yakni diserang secara politik oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terbilang ringan dibanding dengan yang terjadi pada dua wakilnya, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Bambang dan Adnan sama-sama diperkarakan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI –yang belum lama ini pemimpinnya, Komjen Suhardi Alius, dimutasi dan posisinya digantikan oleh Komjen Budi Waseso. Selang empat hari setelah Kepala Bareskrim baru dilantik, Jumat (23/1), penyidik Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Wakil Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Bambang yang sempat ditahan di gedung Bareskrim Mabes Polri akhirnya dibebaskan Sabtu dini hari (24/1), setelah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja datang ke Bareskrim dan memberikan jaminan atas penangguhan penahanan koleganya itu. Ironisnya, Sabtu siang, Adnan justru dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan tak main-main: perampokan saham. Adnan diduga mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.

Dengan dua pimpinan yang diperkarakan ke Bareskrim Polri, KPK bagai menghadapi kabut tebal di muka. Apalagi Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri ke KPK terkait statusnya yang menjadi tersangka di Polri –meski hingga saat ini pengunduran diri tersebut tak diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad. Apabila Bambang jadi mundur, praktis KPK hanya akan dipimpin oleh tiga komisioner, yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Total jumlah pimpinan KPK sesungguhnya lima, namun Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya dan DPR menyepakati untuk menunda pemilihan penggantinya supaya bisa berbarengan dengan pergantian pimpinan KPK yang lain.

Apabila Adnan nantinya sampai ditetapkan sebagai tersangka seperti Bambang –dan mundur dari KPK, bisa dibayangkan betapa suramnya KPK. Hanya tersisa dua pimpinan, dan itu pun bukan berarti mereka nantinya tak bakal diperkarakan. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memperkirakan KPK akan kesulitan bekerja dengan tiga orang komisioner, apalagi jika kurang dari itu. “Kalau semua Komisioner KPK dilaporkan, KPK pasti akan lumpuh. Dengan tiga komisioner saja sudah agak lumpuh,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta.

Todung berharap Adnan tak mengalami nasib serupa dengan Bambang: menjadi tersangka. Namun demikian, ujar Todung, meski formasi pimpinan KPK tak lengkap, pimpinan yang tersisa masih dapat mengambil keputusan yang sah. “Kalau pimpinan yang tersisa tak bisa mengambil keputusa, lembaga ini tidak ada artinya. Mereka tetap sah untuk mengambil keputusan apapun,” kata Todung.

Polri sebelumnya membantah penangkapan Bambang Widjojanto terkait dengan langkah KPK pekan sebelumnya yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Status tersangka itu membuat pelantikan Budi sebagai Kapolri ditunda oleh Presiden Joko Widodo –pihak yang mengajukan dia sebagai calon tunggal Kapolri meski sudah tahu Budi mendapat rapor merah dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai pelaporan salah satu pimpinannya, Adnan Pandu Praja ke Badan Reserse Kriminal Polri. “Melaporkan siapa, terkait tentang apa, itu hak setiap warga negara,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi wartawan, Sabtu (24/1). Namun, dia berharap pelaporan ini tidak terkait dengan tujuan yang sama sekali berbeda dengan kasusnya. Terutama, apabila tujuannya untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh lagi, Johan juga menilai kemungkinan adanya upaya tersebut melihat kejadian yang terjadi belakangan ini. Dia mencontohkan penangkapan Bambang Widjojanto, pelaporan Pandu Adnan Praja dan kemungkinan, akan menyasar juga petinggi KPK lainnya, yakni Zulkarnaen. “Persepsi publik tidak bisa dibantah ya, karena ini kan sangat berdekatan dengan Pak BW (Bambang Widjojanto) ditangkap, sekarang Pak Pandu, mungkin nanti akan Pak Zul (Zulkarnaen), mungkin nanti yang lain,” ujar Johan.

Selain itu, dia juga meyakinkan pengusutan terhadap kasus-kasus yang ada di KPK selama ini tetap berjalan walaupun pimpinannya dirundung masalah. Hari Sabtu ini (24/1) Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri atas dugaan pengambilalihan paksa saham milik perusahaan tersebut. Adnan dilaporkan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan.

Sementara Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjajanto, ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim. Saat ini dia sudah dikembalikan ke keluarganya. Meskipun demikian, proses penyidikan tetap berjalan. Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Namun Ketua KPK Abraham Samad menolak pengunduran diri itu demi KPK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s