Wakapolri Didesak Copot Kabareskrim karena Langgar Hukum dan HAM


Proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dinilai melanggar prosedur hukum dan HAM. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti didesak untuk berani mencopot Kabareskrim Irjen Budi Waseso. “Penangkapan secara sewenang-wenang terhadap BW selaku Wakil Ketua KPK. Penangkapan ini tidak terlebih dulu dengan surat pemanggilan. BW pun tidak mengetahui alasan penangkapan,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Harus juga menyindir kalau proses penangkapan melanggar hak anak. Pasalnya, saat penangkapan terhadap BW dengan tangan diborgol dilakukan di depan putrinya. Bahkan, putrinya BW, Izzat saat itu turut dibawa ke Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim dinilai tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang melihat orangtuanya diperlakukan sewenang-wenang.

“Melanggar pasal 15 poin D UU nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kalau setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,” sebutnya. Menurut Haris, KontraS menilai pelanggaran ini karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Dia menekankan dengan jabatannya, Budi dianggap memainkan skenario kriminalisasi pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW.

“Kami mendesak agar Wakapolri Bapak Badrodin Haiti memecat Kabareskrim Irjen Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap BW. Irjen Budi juga menyalahgunakan jabatannya,” kata Haris. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan terus mencari jalan keluar untuk mendinginkan tensi yang sedang tinggi antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno usai menghadap Jokowi. “Urusan Polri dan KPK bagaimana mereka berkomunikasi untuk mencari jalan keluarnya, itu tadi yang disampaikan oleh presiden,” kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1). Menurut Tedjo, pemerintah akan terus mencoba menggelar mediasi dua lembaga tersebut sehingga keduanya bisa diselamatkan. Sayangnya Tedjo belum bisa memastikan kapan Jokowi akan memanggil pimpinan kedua lembaga tersebut lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau perlu ketemu, ketemu saja. Kenapa tidak boleh ketemu? Kenapa tidak harus ketemu? Beliau sudah mengisyaratkan itu, kan tidak perlu beliau secara teknis memerintahkan,” tandasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil Badrodin ke istana sekitar pukul 11.40 WIB dengan mobil dinas Wakapolri. Tanpa ada komentar, dia memilih langsung masuk ke dalam Kompleks istana menemui sang presiden. Setelah Badrodin tiba, secara berturut-turut datang juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, dan Jaksa Agung Prasetyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s