Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok Di Interpelasi DPRD


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji bakal buka-bukaan jika ia diinterpelasi oleh anggota DPRD DKI. Termasuk dengan alasannya menggunakan e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Terlebih latar belakang penggunaan hak interpelasi itu terkait rendahnya serapan APBD DKI 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. “Tunggu interpelasi, pasti kami jawab supaya jelas. Dari awal kami sudah proses e-budgeting,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/2/2015).

Menurut Basuki, di dalam pembahasan APBD tahun ini, pihak eksekutif dengan legislatif tidak menemui kesepakatan. Sejak awal pengusulan anggaran, maka program sudah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Sementara DPRD berpendapat, sistem e-budgeting baru terlaksana setelah pengesahan APBD DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, melalui penerapan e-budgeting, oknum DPRD DKI tidak dapat lagi mengusulkan anggaran serta kegiatan “siluman”.

Terbukti dengan adanya usulan kegiatan sosialisasi visi misi gubernur senilai Rp 8,8 triliun. Pengesahan APBD pada paripurna 27 Januari 2015 lalu itu, menurut Basuki, tidak perlu ada pembahasan kembali oleh DPRD. Sementara DPRD berpikir, pihaknya perlu pembahasan APBD setelah pengesahan dan sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dari dulu saya bilang, saya enggak mau paripurna (pengesahan APBD), dia (DPRD) maksa (paripurna) kan? Paripurna itu seharusnya sudah ada sudah di-print out keluar. Kalau abis paripurna kan enggak ada pembahasan lagi, paripurna artinya apa yang kamu sudah setujui berarti sah dan diajukan ke Kemendagri. Pokoknya nanti kami buktikan saja pokok pikiran dia (diinterpelasi),” kata Basuki.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, dalam rapat pimpinan (rapim) yang diselenggarakan pukul 12.00 ini akan dihadiri oleh pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi di DPRD DKI Jakarta. Lebih lanjut, menurut Taufik, e-budgeting bukanlah proses namun hanyalah alat untuk transparansi bukan masuk dalam proses yang harusnya berjalan dalam menentukan APBD.

“E-budgeting itu setelah disahkan (APBD) baru masuk ke sistem e-budgeting, itu kan alat untuk transparansi. Bukan dalam proses (menyusun anggaran). Setelah (anggaran) disahk an oleh dewan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting,” kata Taufik. Para wakil rakyat yang berkantor di Kebon Sirih atau anggota DPRD DKI Jakarta kembali terlihat ngebul ataumerokok di dalam ruang AC. Mereka yang merokok sedang menunggu untuk mengikuti rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014, Senin (16/2/2015).

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, anggota DPRD yang merokok mewakili beberapa pimpinan fraksi yang memang diundang dalam rapim ini. Salah satunya adalah seorang pimpinan Fraksi Demokrat-PAN yang merokok sejak masuk ke ruangan hingga pimpinan rapat tiba. Para pimpinan fraksi yang kedapatan merokok berjumlah tiga sampai empat orang. Ketika rapat sudah akan dimulai pun, para pimpinan yang sedari awal merokok tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin mematikan rokok tersebut, tetapi tetap menikmati rokoknya sampai habis.

Hawa di dalam ruang rapat yang memakai pendingin udara atau AC itu pun akhirnya bercampur dengan bau tembakau yang menyengat. Melihat hal tersebut, tidak ada pimpinan rapat yang menegur. Baik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, maupun kedua Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham “Lulung” Lunggana dan Mohammad Taufik, yang duduk tepat di depan pimpinan fraksi yang merokok.

Ada beberapa peraturan yang mendasari kebijakan larangan merokok bagi pejabat publik serta pegawai di lingkungan kerjanya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005, serta Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Kemudian, ada pula Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Kawasan dilarang merokok, berdasarkan peraturan tersebut, adalah kawasan fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, tempat ibadah, instansi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan angkutan umum. Berdasarkan peraturan itu, Gedung DPRD merupakan salah satu kawasan penerapan aturan larangan merokok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan, dia tidak akan berkomunikasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan rencana impeachment (pemakzulan) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“Enggak (melakukan mediasi). Itu haknya Dewan. Tanya Pak Ahok,” ujar Djarot ketika ditanya mengenai upaya komunikasi dengan Dewan di Balai Kota, Senin (16/2/2015). Saat ditanya lebih lanjut oleh pewarta, Djarot langsung beranjak pergi tanpa memberikan jawaban apa pun. Mantan Wali Kota Blitar ini hanya menekankan bahwa interpelasi merupakan hak Dewan dan harus dihargai.

Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, Djarot pernah berjanji bakal mengedepankan komunikasi dengan pihak legislatif, DPRD DKI, dalam memimpin Ibu Kota. Menurut dia, eksekutif dan legislatif saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat merealisasikan program-program unggulan DKI, harus ada koordinasi yang baik terjalin antara keduanya. “DPRD tuh mitra ya, lembaga yang harus kita jaga dan mereka (anggota DPRD) semua itu teman kita. Saya sudah kenal banyak (anggota DPRD DKI),” kata Djarot, Jumat (5/12/2014) lalu.

Menurut dia, saat itu, gubernur dan wakil gubernur DKI berperan sebagai jembatan komunikasi antara komisi DPRD dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Semua program unggulan DKI yang akan terealisasi sebelumnya harus disetujui serta disahkan oleh DPRD terlebih dahulu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sikap DPRD DKI yang akhirnya hanya mengajukan hak angket kepada dirinya. Padahal, lanjut dia, apabila DPRD mengajukan interpelasi (hak bertanya) terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Basuki akan terbuka menjawab pertanyaan anggota Dewan.

“Saya bilang kalau (DPRD mengajukan) hak interpelasi lebih bagus, kan. Kalau saya punya hak interpelasi, saya yang akan interpelasi DPRD sebenarnya, supaya lebih jelas,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (17/2/2015). Kendati demikian, Basuki enggan berkomentar lebih banyak perihal pengajuan hak angket ini. Dia mengaku ingin lebih fokus dalam bekerja, terutama meminimalisasi banjir Ibu Kota. “Kalau mereka enggak berani (mengajukan) hak interpelasi, gimana saya mau jawab? Saya enggak mau pusing, kerja sajalah. Banjir masih begitu banyak, pusing mikirin-nya,” kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jhonny Simanjuntak menyatakan, hak angket digulirkan merujuk pada sikap Basuki sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015 karena belum lengkap dan tidak memenuhi struktur serta format penyusunan anggaran.

“Berdasarkan keterangan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, ditemukan fakta bahwa tidak adanya lampiran A1, yakni ringkasan APBD, tidak ada belanja tidak langsung pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dan format serta struktur APBD tak sesuai Pasal 47 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, dokumen (yang diserahkan Pemprov DKI) tersebut juga tidak ditandatangani pimpinan DPRD DKI. Artinya, dokumen anggaran tersebut diduga kuat melanggar prosedur hukum formal dan materiil,” tutur Johnny.

Hak angket terkait penyampaian Raperda APBD 2015 ke Kemendagri ini mencakup dua hal. Pertama, penerapan e-budgeting yang tak berdasarkan hukum dan cenderung menabrak peraturan yang ada. Kedua, penyampaian dokumen APBD yang berbeda dengan hasil pembahasan anggaran bersama antara Gubernur dan DPRD DKI yang diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI 2015 pada 27 Januari lalu.

Hak angket yang diajukan DPRD DKI ini berbeda dengan sikap DPRD DKI beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengklaim semua fraksi sepakat untuk mengajukan hak interpelasi serta impeachment (pemakzulan) kepada Basuki. Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menegaskan, Dewan tidak berniat memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rencana interpelasi yang sejak awal disebutkan Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik pun tidak jadi dilakukan, tetapi langsung diputuskan untuk dilaksanakan hak angket. “Kita enggak ada maksud impeachment (pemakzulan). Kita hanya mau menjalankan tugas DPRD. Enggak ada pemikiran kenapa kita enggak impeachment,” kata Jhonny di gedung DPRD DKI, Senin (16/2/2015).

Jhonny menambahkan, dengan melaksanakan hak angket, akan diketahui apakah penerapan sistem e-budgeting yang digambarkan oleh Basuki sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) DKI tahun 2015. Perbedaan konsep e-budgeting sendiri masih terjadi antara DPRD dan Basuki. Konsep yang diusung Basuki adalah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk bisa dimasukkan dalam e-budgeting di awal perancangan APBD. Alasannya supaya anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik lagi, terlebih ditambahkan untuk hal yang tidak perlu.

Sedangkan versi DPRD adalah seharusnya e-budgeting diletakkan di belakang karena bisa jadi ada perubahan-perubahan anggaran yang bersifat mendesak. Hal itu dihindari Ahok karena dinilai rawan anggaran siluman. Sebelumnya, Taufik mengatakan akan menggelar rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014.

Menurut Taufik, Basuki juga telah membohongi anggota Dewan soal proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. Ia menganggap e-budgeting hanya merupakan alat untuk transparansi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran. “Pengajuan draf (APBD) setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini dia e-budgeting jauh-jauh hari (sudah diinput). Kalau dibahas (lagi) percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgent. Kan dia bohongi kita,” tambah dia.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun. Veronica Tan menolak berkomentar banyak perihal rencana pemakzulan (impeachment) terhadap suaminya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ia lebih memilih untuk terus tersenyum seraya masuk ke dalam mobilnya. Veronica mengaku tidak ingin menambah persoalan yang ada menjadi lebih rumit. “Jangan diasap-asapin lagi. Asap yang ada sekarang sudah banyak, jangan dimunculkan api baru juga,” kata Veronica seraya tersenyum, di Balai Kota, Senin (16/2/2015) sore. Api yang dimaksud Veronica adalah permasalahan yang ada saat ini. Ia mengaku akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh Ahok. “Enggak komentar, saya ikut Bapak (Basuki) saja,” ujar Veronica.

Sekadar informasi, DPRD menggelar rapat pimpinan (rapim) hari ini untuk membahas rencana interpelasi serta pemakzulan Basuki. Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun. Sementara itu, pemakzulan tersebut diwacanakan karena Pemprov DKI menyerahkan APBD tanpa pembahasan DPRD kepada Kemendagri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s