Presiden Jokowi Batal Melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan Sebagai Kapolri


Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengaku tak senang dengan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. “Kami kecewa sudah,” ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan,” Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Trimedya partainya sempat senang saat mendengar keputusan Jokowi yang akan menghormati proses hukum terkait status Budi Gunawan. Kenyataannya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tetap tak melantik Budi.

Trimedya juga menyayangkan sikap Jokowi bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di partai. Padahal Jokowi merupakan kader aktif PDIP. “Kami menyayangkan sikap ini. Katanya Presiden hormati hukum,” kata Trimedya lagi. Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat.

Menurut Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru. “Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya,” kata Jokowi di Istana Medeka. Usai putusan praperadilan yang mememangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia makin mengemuka. Apa saja bahaya besar bila Presiden Joko Widodo bersikeras melantik polisi yang diduga memiliki rekening gendut ini?

1. Tafsiran hukum makin sembarangan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan masyarakat akan resah dan mempertanyakan keputusan Jokowi bila Budi tetap dilantik. “Penegakan hukum akan dipertanyakan,” kata Satya yang dihubungi pada Selasa, 17 Februari 2015. Selain itu, Satya menilai penafsiran hukum oleh masyarakat akan makin sembarangan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengambil keputusan memenangkan Budi tanpa merinci landasan hukum yang digunakannya. Sarpin juga menyebut Budi yang menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri itu tidak tergolong penyelenggara negara atau pun penegak hukum.

2. Perseteruan terus-menerus antara KPK dan Polri.
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, berujar konflik antara KPK dan Polri tak akan ada habisnya bila Budi jadi dilantik. KPK, kata Kristiadi, dapat memperbaiki surat penyidikan dan terus memperkarakan kasus Budi. “Sementara itu, Budi yang telah menjabat Kapolri akan menggunakan kekuasannya untuk terus melawan KPK,” ucap Kristiadi. Perseteruan ini, kata Kristiadi, tidak akan berakhir hingga Jokowi mengambil sikap tegas. Kristiadi menilai Jokowi saat ini terlihat lemah karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyokongnya. “Jokowi berdiri di kaki sendiri,” kata dia.

3. Pembusukan lembaga hukum.
Bahaya terakhir jika Budi tetap dilantik sebagai Kapolri menurut Kristiadi adalah potensi membusuknya internal lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum seperti kepolisian yang harusnya melayani masyarakat nantinya justru sibuk bertarung untuk melanggengkan kekuasaan. Kristiadi mengkhawatirkan lembaga hukum akan dimanipulasi oleh oknum tertentu. “Penegakan hukum akan kacau balau,” ujarnya lagi.

Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.

Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.

Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.

Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.

Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.

PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.

Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.

Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal.

Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang. Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya.

Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang. Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo.

Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”

Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond. Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya.

Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum. Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian–awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.

Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi menerima pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s