Indonesia Keluar Dari Daftar Hitam Negara Rawan Pencucian Uang Untuk Danai Teroris


Indonesia kini tidak lagi masuk dalam daftar hitam negara yang rawan pencucian uang untuk pendanaan teroris. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, salah satu alasan Indonesia tak lagi di-black list yaitu setelah total 328 rekening teroris warga negara Indonesia dan warga asing dibekukan.

Teroris asing tersebut di antaranya berasal dari Malaysia dan Jerman. Sementara dari ratusan rekening tersebut, tiga di antaranya adalah milik Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek. “Mula-mula kami bekukan 19 rekening WNI dan warga asing. Kami lakukan bertahap, tetapi Dewan Keamanan PBB menginginkan 328 itu langsung dibekukan,” kata Agus saat berbincang dengan di ruang kerjanya, Selasa lalu (3/3).

Agus menjelaskan, pembekuan rekening dilakukan secara bertahap karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Terorisme, pembekuan seluruhnya tak mudah dilakukan. Pembekuan rekening terduga teroris versi United Nation Security Council (UNSC) 1267 secara bertahap tersebut membuat Dewan Keamanan PBB menilai Indonesia tidak serius memberantas aksi teror. “Nama yang ada di daftar itu adalah mereka yang diduga terlibat Al Qaida dan Taliban. Tetapi selama ini tidak mudah bagi Indonesia untuk langsung membekukan rekening mereka,” ujar Agus.

Jumlah dana yang ada di dalam rekening itu tidak besar yaitu hanya di kisaran puluhan dolar Amerika Serikat dan tidak ada yang sampai ribuan dolar. “Karena pendanaan teroris juga tidak seluruhnya dilakukan lewat transaksi perbankan, tetapi lebih banyak transaksi bawah tanah,” tutur Agus. Menyiasati hal itu, PPATK bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorism (BNPT), Kapolri, Menteri Luar Negeri, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) menandatangani surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur setidaknya tiga hal. Tiga hal itu juga menjadi penyebab Indonesia dapat keluar dari daftar hitam.

Ketiga poin tersebut yaitu proses pembekuan aset terduga teroris yang ada dalam daftar UNSC 1267 sudah bisa dilakukan dalam waktu tiga hari, dari sebelumnya butuh 30 hari; Indonesia telah melakukan renewal process untuk memperpanjang aset teroris yang dibekukan, dari sebelumnya pembekuan hanya bisa dilakukan enam bulan dan diperpanjang tiga bulan sebanyak dua kali; dan sistem peradilan di Indonesia menyetujui hanya untuk melakukan delisting terduga terors jika nama mereka telah dikeluarkan oleh UNSC.

Financial Action Task Force (FATF) mengonfirmasi bahwa Indonesia secara resmi telah keluar dari daftar hitam (black list) negara rawan pendanaan teroris. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menjelaskan tiga alasan yang membuat Indonesia akhirnya dikeluarkan dari daftar negara yang rentan dalam pencucian uang terkait pendanaan teroris. “Ada tiga isu strategis yang akhirnya diselesaikan Indonesia. Tiga hal ini sebelumnya menjadi penyebab kita masuk daftar hitam tahun 2012,” kata Agus saat berbincang di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Ketiga hal yang menjadi alasan Indonesia keluar dari daftar hitam telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara lima lembaga yaitu PPATK, Badan Nasional Penanggulangan Terorism (BNPT), Kapolri, Menteri Luar Negeri, dan Ketua Mahkamah Agung (MA). Alasan pertama, proses pembekuan aset terduga teroris yang ada dalam daftar United Nation Security Council (UNSC) 1267 dilakukan hanya dalam waktu tiga hari. “Dalam peraturan di Indonesia, proses pembekuan aset terduga teroris bisa sampai 30 hari. Itu dinilai terlalu lama,” ujar Agus.

Alasan kedua, Indonesia telah melakukan renewal process untuk memperpanjang aset terduga teroris yang dibekukan. Agus menjelaskan, renewal process dilakukan karena jangka waktu pembekuan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah enam bulan dan diperpanjang tiga bulan sebanyak dua kali atau satu tahun.

Padahal, seseorang yang telah masuk dalam daftar terduga teroris UNSC 1267 itu belum tentu akan dikeluarkan dalam waktu satu tahun. “Jadi renewal process ini dilakukan oleh Kapolri satu bulan sebelum masa pembekuan aset selama satu tahun itu berakhir. Langkah ini diterima dalam sidang FATF,” tutur Agus. Alasan ketiga, sistem peradilan di Indonesia telah menyetujui untuk hanya melakukan delisting terhadap terduga teroris jika nama para terduga tersebut telah dikeluarkan oleh UNSC 1267. Hal ini dikuatkan dengan keterlibatan Ketua MA dalam penandatanganan SKB yang dilakukan pada 11 Februari 2015.

“Karene sistem peradilan di Indonesia independen dan bebas, jadi pengadilan merasa berhak melakukan delisting terhadap terduga teroris di Indonesia. Padahal, nama terduga tersebut kadang masih terdaftar di UNSC 1267,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, sidang FATF di Paris, Perancis pada 24 Februari 2015 secara bulat menyepakati untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam. Indonesia telah masuk daftar hitam sejak tahun 2012, bersama negara seperti Iran dan Korea Utara. Saat ini, Indonesia masuk dalam kategori grey list. Namun kategori ini juga dapat dihilangkan jika dalam onsite visit negara yang tergabung dalam Regional Review Group, tiga alasan tiga alasan yang menyebabkan Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam dapat dikonfirmasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir bahwa Indonesia telah resmi keluar dari daftar hitam (blacklist) negara rawan pencucian uang. Kepastian dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam dikonfirmasi dalam sidang Financial Action Task Force (FATF) di Paris, Perancis, Selasa lalu (24/2). “Indonesia disetujui untuk keluar dari blacklist FATF untuk implementasi penanganan anti pendanaan terorisme atau counter terorism financing,” kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso hari ini, Rabu (25/2).

Menurut Agus, sidang FATF yang berlangsung di markas Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), secara bulat mengakui upaya dan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Usaha Indonesia untuk keluar dari daftar hitam dilakukan sejak tahun 2012. “Setelah melalui rangkaian evaluasi oleh review group selama dua tahun ini, akhirnya 35 negara anggota FATF secara bulat memutuskan Indonesia menjadi greylist,” ujar Agus.

Setelah masuk dalam kategori greylist, lanjut Agus, sejumlah negara yang tergabung dalam Regional Review Group on Indoensia akan melakukan penilaian setempat melalui onsite visit. “Keberhasilan ini akan berdampak langsung pada perspesi dan peringkat investasi terhadap Indonesia,” kata Agus. Hingga hari ini, Agus masih berada di Paris, Perancis, untuk mengikuti sidang FATF. Agus hadir dalam sidang tersebut bersama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri. “Banyak persiapan teknis yang kami lakukan selama dua tahun untuk bisa keluar dari blacklist,” ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya mempertanyakan mengapa Indonesia bisa masuk dalam daftar hitam. Saat itu PPATK menjelaskan, Indonesia belum menjalankan sejumlah rekomendasi khusus yang diminta FATF, terutama mengenai pendanaan terorisme. Rekomendasi khusus dimaksud yaitu permintaan FATF agar Indonesia membekukan seluruh aset keluarga dari orang yang masuk daftar teroris. Pembekuan diminta dilakukan kepada seluruh keluarga tanpa terkecuali, termasuk anak tiri dari orang yang diduga teroris. Rekomendasi tersebut tidak mudah diterapkan di Indonesia karena membekukan rekening seseorang tanpa ada pelanggaran hukum, justru bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang diatur oleh hukum positif di Indonesia

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membekukan rekening milik 201 teroris berkewarganegaraan asing dan tiga rekening atas nama warga negara Indonesia. Pembekuan aset dilakukan setelah 204 teroris tersebut masuk dalam daftar United Nation Security Council 1267.

“Pembekuan dilakukan untuk mencegah dan memberantas terorisme, serta mendukung rehabilitasi dan pengawasan aset,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analasis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, Senin (24/11). Meski telah dibekukan, Agus menjelaskan, aset 204 teroris tersebut dapat kembali diaktifkan dengan dua cara. Pertama, para teroris mengajukan banding ke United Nation untuk mengeluarkan nama mereka dari daftar aset yang harus dibekukan.

“Kedua, jika negara pengusul mencabut pembekuan aset setelah para teroris tersebut dilakukan deradikalisasi atau dianggap tidak lagi mengancam,” ujar Agus. Menurut Agus, pembekuan aset teroris merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah masuknya pendanaan bagi aktivitas terorisme di suatu negara. Pasalnya, para teroris kerap kali kedapatan menerima transfer dana yang diduga untuk membiayai aksi teror. PPATK juga sebelumnya telah diminta membekukan aset tiga teroris atas nama Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s