Fatwa MUI Tentang Kehalalan Nikah Siri Online


Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan Shaberah prihatin dengan merebaknya nikah siri online di masyarakat. Menurut Amidhan, pernikahan siri online tak sesuai dengan syariat Islam. “Terlebih menggunakan wali dan saksi yang tidak jelas atau bukan dari keluarga,” kata Amidhan ketika dihubungi, Selasa, 17 Maret 2015.

Dia pun heran dengan tujuan para penyedia jasa nikah siri online. Sebab, para penyedia jasa nikah siri online seperti menjerumuskan klien mereka ke jalan sesat yang merugikan. Walhasil, MUI meminta para penyedia jasa nikah siri online bertobat. “Kalau mereka melakukan itu karena mencari uang, ya, sebaiknya mereka cari pekerjaan lain ketimbang menyengsarakan masyarakat,” ucapnya.

Amidhan juga mengimbau masyarakat tak mudah tergiur iklan nikah siri online. Dia meminta masyarakat yang hendak menikah menggunakan cara resmi di Kantor Urusan Agama. Sebab, pernikahan siri lebih banyak menimbulkan masalah daripada kebahagiaan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Pernikahan siri online mulai menuai kontroversi. Sebab, pernikahan di bawah tangan itu bisa dilakukan secara online melalui saluran telepon atau Skype. Bahkan wali mempelai perempuan bisa disediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa nikah siri online tersebut. Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan masyarakat yang memilih menikah dengan jalur tidak resmi, seperti nikah siri online, memiliki konsekuensi menanggung berbagai risiko.

Pemerintah, ujar Lukman, tidak mencatat pernikahan tersebut. “Kalau terjadi apa-apa, konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu kemudian tidak bisa diketahui, padahal ini peristiwa sakral,” kata Lukman di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2015. Katib Aam (Sekretaris Jenderal) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdul Malik Madani mengaku tak setuju dengan pernikahan siri online. Menurut dia, pernikahan tersebut tak sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

“Salah satu contoh, dari sisi wali, mereka sengaja tak gunakan wali asli. Jadi, tafsirnya asal-asalan,” kata Malik ketika dihubungi 16 Maret 2015. Malik pun mempertanyakan niat awal para pelaku nikah siri online. Sebab, nikah siri online dilakukan seperti mengakali aturan Islam. Walhasil, pernikahan tersebut seakan sebagai upaya melegalkan perzinaan. “Dari niat nikah siri online sudah bisa dilihat cuma untuk tujuan nafsu saja,” ujarnya.

Menurut Malik, dalam ajaran Islam, pernikahan dilakukan bukan semata untuk hubungan suami-istri saja. Pernikahan membutuhkan modal cinta dan kasih sayang serta bertujuan membangun keluarga. “Jadi, kami imbau masyarakat bisa bijak menanggapi nikah siri online ini,” ucapnya. Pernikahan dengan cara tersebut menuai kontroversi. Sebab, pernikahan di bawah tangan itu bisa dilakukan secara online melalui saluran telepon atau Skype. Bahkan wali mempelai perempuan bisa disediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa nikah siri online.

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan masyarakat yang memilih menikah dengan jalur tidak resmi, seperti nikah siri online, memiliki konsekuensi menanggung berbagai risiko. “Pernikahan siri itu negara tidak tahu-menahu, karena negara tidak mencatat pernikahan tersebut. Jadi, kalau terjadi apa-apa, konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu kemudian tidak bisa diketahui, padahal ini peristiwa sakral,” kata Lukman di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2015.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menolak pernikahan siri online. Menurut komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, nikah siri online berpotensi memberikan dampak buruk pada masyarakat. Maneger menilai praktek nikah siri online merupakan sebuah pembodohan dan penistaan bagi lembaga pernikahan.

Dia mengatakan nikah siri online sangat merusak citra pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara. Walhasil, nikah siri online terkesan seperti modus kontraktual dalam hubungan seksual. “Khususnya bagi yang memuliakan kaum perempuan, ibunya umat manusia,” ujar Maneger di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2015.

Maneger mendesak majelis-majelis agama segera menerbitkan imbauan atau fatwa yang menolak dan mengharamkan nikah siri online. Dia pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir situs yang menyediakan jasa nikah siri online. “Pemblokiran ini seperti pada situs-situs porno,” ucap Maneger.

Pernikahan siri online menuai kontroversi. Sebabnya, pernikahan di bawah tangan itu bisa dilakukan secara online melalui saluran telepon dan jaringan berbagi video Skype. Bahkan wali mempelai perempuan bisa disediakan oleh penghulu yang menyediakan jasa nikah siri online.

Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan masyarakat yang memilih menikah dengan jalur tak resmi, seperti nikah siri online, akan menanggung berbagai risiko. “Pernikahan siri itu negara tidak tahu-menahu, karena negara tidak mencatat pernikahan itu. Kalau terjadi apa-apa, konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu kemudian tidak bisa diketahui oleh pemerintah, padahal ini peristiwa sakral,” ujar Lukman di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2015.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Ni’an Sholeh mensinyalir praktek prostitusi terselubung di balik fenomena pernikahan siri lewat online. “Kuat dugaan, layanan itu menawarkan praktek prostitusi berkedok pernikahan,” ujarnya Rabu, 18 Maret 2015. Layanan nikah siri online marak diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah situs diketahui menawarkan jasa itu dengan tarif jutaan rupiah. Para pemohon cukup berhubungan lewat sarana komunikasi seperti Skype dengan penyedia layanan yang berperan sebagai wali dan saksi nikah

Menurut Asrorun, pada prinsipnya MUI menghalalkan nikah siri. Namun praktek itu hanya bisa dihalalkan sejauh memenuhi syarat yang diatur dalam agama seperti ada proses ijab kabul, pemberian mahar, diperwalikan, dan memiliki saksi. “Proses nikah siri ini tidak untuk menyembunyikan pernikahan,” katanya.

Dalam kasus nikah siri online, kata Asrorun, MUI menduga layanan itu sudah menjurus praktek komersialisasi. Para pengguna layanan, menurutnya, meniatkan pernikahan mereka semata untuk pelampiasan hasrat seksual sesaat. “Kalau pernikahan itu bersifat sementara, ini jelas haram,” katanya.

Asrorun menjelaskan, lembaga pernikahan merupakan pranata yang memiliki dimensi ilahiah. Tujuannya tak lain untuk membangun rumah tangga yang penuh keberkahan. “Maknanya jangan diredusir untuk mengesahkan hubungan seksual saja. Ada derajat yang lebih tinggi dari itu,” katanya.

Meski demikian, kata Asrorun, MUI belum sampai pada keputusan mengharamkan praktek tersebut. Sikap itu baru bisa disampaikan setelah MUI menggelar pleno pekan ini. Kalau tak ada kata putus, kasus itu bisa diangkat dalam rapat akbar MUI yang bakal digelar pertengahan Juli 2015.

Asrorun menambahkan, materi yang bakal dikaji berkaitan dengan prosesi akad nikah yang tidak melibatkan dua mempelai. MUI juga akan mengkaji keabsahan proses pernikahan lewat sarana komunikasi seperti ponsel dan program Skype. “Cara seperti itu tentunya diragukan keabsahannya,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s