Kata Andi Arief … Jusuf Kalla Instruksikan Denny Indrayana Ditetapkan Sebagai Tersangka ?


Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan dia mendapat informasi bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi payment gateway. JK, kata Andi, mendapat bisikan yang salah dari orang dekatnya.

“Akibatnya, kepolisian mencari-cari kesalahan untuk memaksa Denny jadi tersangka,” kata Andi melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015. Andi lalu berencana menanyakan info tersebut kepada JK. “Karena itu adalah penzaliman.” Kalau info itu benar, kata dia, JK harus diingatkan. Andi mengaku dia memahami persoalan pembayaran paspor secara elektronik lantaran pernah menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Menurut dia, negara tak dirugikan dalam pelaksanaan payment gateway. “Yang benar, negara menerima Rp 32 miliar melalui penerimaan negara bukan pajak,” ujarnya.

Selain itu, ada uang Rp 600 juta yang mengalir ke dua vendor, masing-masing mendapatkan Rp 300 juta. Uang itu, kata dia, adalah hak perusahaan penyedia jasa pembayaran elektronik. “Yang sampai ke telinga JK jadi Rp 600 miliar,” ucapnya.

Andi menyarankan agar kepolisian memeriksa beberapa pembayaran nontunai PNBP di Polri. “Di sana ada yang mirip dengan yang dijalankan Denny,” ujarnya. Andi mengaku mendapat informasi adanya pemaksaan kasus itu dari seorang elite penegak hukum. Andi menduga yang membisikkan kasus Denny adalah polisi yang dekat dengan JK. Selain itu, ujar dia, JK juga meminta agar kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dihentikan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Anton Charliyan, menjelaskan mengapa Denny Indrayana ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Payment Gateway. Anton mengatakan, peran mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dalam penerapan program pembuatan paspor secara elektronik sangat besar.

“Peran DI yang menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Maret 2015.

Anton menyatakan, Denny sudah diingatkan jajaran stafnya untuk tidak menjalankan program Payment Gateway. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mempunyai program serupa dalam pembuatan paspor elektronik yang diberi nama Simponi. Bahkan, Simponi jauh lebih baik ketimbang Payment Gateway.

“Program Payment Gateway kurang menguntungkan karena ada pungutan biaya,” kata lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 itu. Sedangkan Simponi, ucap Anton, tidak memberikan pungutan kepada pembuat paspor. “Simponi, menurut keterangan para saksi, jauh lebih simpel.” Program Payment Gateway dijalankan dari Juli-Oktober 2014. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan dua vendor, PT Doku Nusa Inti Arta dan Finnet Indonesia. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor ke negara dan kelebihan pungutan sekitar Rp 605 juta justru masuk ke kedua vendor tersebut.

“Di kasus ini, pembukaan rekening atas nama kedua vendor. Ini sudah menyalahi aturan karena seharusnya uang langsung masuk ke bendahara negara,” ucap Anton. Untuk kerugian negara, kata Anton, penyidik masih menunggu audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Masih dihitung.”

Dalam kasus ini, Anton menyatakan, besar kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Namun Anton enggan membeberkan secara rinci, apakah dari pihak pemerintah atau swasta. “Ini baru satu dan pastinya akan merembet ke yang lain. Nanti kita lihat hasil penyidikan,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan Denny ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri mengadakan gelar perkara pada Ahad lalu. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 21 saksi dan menganalisa sejumlah dokumen. “DI akan diperiksa pada Jumat mendatang,” ucap bekasjuru bicara Polda Metro Jaya itu.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s