Dahlan Iskan Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gardu Listrik Senilai 1 Triliun


Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. Penetapan itu dilakukan setelah Kejati DKI mendapatkan dua alat bukti yang cukup.

Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Togarisman mengatakan, dua permasalahan pokok yang saling berkaitan menjadi senjata Kejati menetapkan bos media Jawa Pos ini sebagai tersangka. “Ada dua masalah pokok, satu soal sistem multiyears dan pembayaran konstruksi proyek,” kata Adi dalam keterangan persnya di Kantor Kajati DKI Jakarta, Jumat (5/6).
Lihat juga:Dahlan Iskan Resmi Tersangka Kasus Gardu Induk. Menurut ada ketentuan lain adalah, terkait dengan pembangunan konstruksi. Dalam proyek gardu itu, Dahlan dijerat dengan bukti bahwa pembangunan kontruksi dilakukan berdasarkan dengan barang yang dibeli, padahal seharusnya pembayaran dilakukan berdasarkan perkembangan pembangunan konstruksi.

“Ini kan malah kebalikannya.” jelas Adi.

Untuk proyek penganggaran multiyears sendiri, kejaksaan menemukan jika Dahlan membangun proyek gardu di atas tanah yang tidak tuntas atau bermasalah. “Dari 21 gardu dibangun, empat belum beres. Ini rangkaian peristiwa yang utuh,” ungkapnya. Sejauh ini, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kesepuluh orang tersebut di antaranya adalah Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa dan Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa dan Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan Ferdinand selaku Direktur PT HYM.

Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan tengah mengurus permohonan pencekalan tersangka korupsi proyek pengadaan gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman mengatakan telah mengirimkan surat permohonan ke Kejaksaan Agung untuk proses tersebut. “Kami telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung untuk memproses pencekalan,” ujar Adi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6). Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencekalan terhadap seseorang dapat dilakukan sesuai permintaan dan bisa dikenakan pada siapa pun.

Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Yan Wlly Wiguna menjelaskan Kejaksaan Agung berhak meminta ke pihak imigrasi untuk memasukkan nama seseorang dalam daftar pencegahan bepergian ke luar negeri. “Kami belum menerima surat dari Kejaksaan Agung, tapi kalau ada permintaan (pencegahan ke luar negeri), maka kami akan masukan ke sistem,” tutur Yan. Lebih lanjut, Yan menjelaskan sistem terpusat tersebut bakal langsung dapat diakses oleh selurih UPT Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. “Kan ter-update real time. Nanti otomatis masuk daftar. Kalau yang bersangkutan mau ke luar negeri tidak bisa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebagai tersangka korupsi gardu induk. Penetapan dilakukan berdasar alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik. Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati DKI Jakarta pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). Dahlan Iskan dinilai menyebabkan mangkraknya belasan proyek gardu. “Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar untuk termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang dibangun, tiga tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah,” ujar Adi usai jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6).

Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai menyalahi aturan. Adi menegaskan, sistem pembayaran seharusnya melalui mekanisme konstruksi alih-alih mekanisme on set atau berdasar pembelian material. “Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan,” katanya. Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga dituding merancang pembangunan gardu induk di atas 17 tanah bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahunan harus dimulai dengan pembebasan lahan. “Kalau (proyek) multiyears bisa diizinkan kalau masalah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang dibangun, empat milik PLN sisanya tidak,” ujarnya.

Atas kelalaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat terkejut dengan penetapan status tersangka pada bekas Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan. Komisi VII DPR sebagai mitra kerja PLN berharap kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. “Tentunya kaget mendengar kabar itu. Kami berharap semoga kebenaran dari kasus ini bisa terungkap dengan sebenarnya,” kata anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo. Politikus Partai Gerindra ini juga mengaku sedih karena adanya lagi mantan menteri yang juga bekas Direktur Utama PLN menjadi tersangka. Sebelum Dahlan menjadi tersangka, dirut PLN sebelumnya yaitu Eddie Widiono juga terjerat kasus hukum dan divonis lima tahun penjara.

“Saya pribadi sedih, kok ada lagi yang tersangkut masalah hukum,” tutur Aryo yang komisinya membidangi energi ini. Aryo pun mengharapkan semua pihak memegang asas praduga tak bersalah. “Sebaiknya kita semua junjung tinggi asas itu,” ucap dia. Lebih jauh dia mengingatkan proses hukum masih berjalan dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak siapapun. Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.

Kepala Kajati DKI Jakarta Adi Togarisman menyatakan tim penyidik menetapkan bahwa Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti.Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus yang menyeret Dahlan ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meski telah ditetapkan tersangka korupsi proyek pengadaan gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013. “Belum ditahan, penahanan tergantung kebutuhan penyidik. Dari pengamatan kami, dua hari diperiksa sangat kooperatif, hadir tepat waktu dan memberikan penjelasan dengan gamblang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6).

Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). Dahlan diperiksa selama 14,5 jam dalam dua hari. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Dahlan mangkir pemeriksaan untuk kedua kalinya. Merujuk Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila dicurigai akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebagai tersangka korupsi gardu induk. Penetapan dilakukan berdasar alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik. Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati DKI Jakarta pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6).

Dahlan Iskan dinilai menyebabkan mangkraknya belasan proyek gardu. “Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar untuk termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang dibangun, tiga tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah,” ujar Adi. Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai menyalahi aturan. Adi menegaskan, sistem pembayaran seharusnya melalui mekanisme konstruksi alih-alih mekanisme on set atau berdasar pembelian material. “Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan,” katanya.

Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga dituding merancang pembangunan gardu induk di atas 17 tanah bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahunan harus dimulai dengan pembebasan lahan. “Kalau (proyek) multiyears bisa diizinkan kalau masalah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang dibangun, empat milik PLN sisanya tidak,” ujarnya.

Atas kelalaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s