Polri Nilai Wajar Terjadi Ketidak Adilan Di Jalan Raya Karena Dahulukan Hak Pengguna Motor Gede


Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto menilai, pro-kontra publik atas peristiwa pesepeda menghadang konvoi Harley Davidson di Sleman, Yogyakarta, adalah hal wajar. “Keadilan dalam konteks peristiwa ini sifatnya subyektif. Bagi kelompok yang ikut konvoi itu, mereka anggap adil karena sesuai dengan hukum. Tapi bagi masyarakat yang lain di luar itu, bisa jadi mereka anggap itu tak adil karena haknya dibatasi. Jadi ya wajar aja,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Senin (17/8/2015).

Agus memastikan bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede (moge) itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana polisi memiliki hak memprioritaskan konvoi dan mengesampingkan hak pengguna jalan lainnya. Agus juga menegaskan jika pengawalan atas acara konvoi seperti itu bukan berarti polisi membela kelompok kaum berduit saja. Melainkan semata-mata untuk memperlancar acara konvoi dan tidak bersinggungan atau bergesekan dengan hak pengguna jalan lain.

“Intinya kembali ya, semua dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat pula,” ujar Agus. Jika dalam pelaksanaan tugas itu, polisi yang jadi pengawal terpaksa memberhentikan orang jalan, menepikan mobil atau menerobos lampu merah, Agus yakin hal itu didasarkan pada pertimbangan personel polisi yang mengawal.

“Polisi memiliki hak diskresi. Itu didasarkan pada pertimbangan atau penilaian lapangan. Misal, konvoi butuh kecepatan tertentu atau dalam jumlah besar sehingga kalau berhenti menimbulkan kemacetan, polisi pengawal itu bisa saja tetap berjalan saat lampu merah,” ujar Agus. Apalagi, pada umumnya polisi pengawal itu sudah berkoordinasi dengan personel polisi lain yang bertugas di titik-titik tertentu agar segalanya terkoordinasi dengan baik.

Diberitakan, seorang pesepeda bernama Erlanto Wijoyono menghadang konvoi Harley di perempatan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumat (14/8/20115). Peristiwa ini tersebar lewat media sosial. Menanggapi peristiwa itu, Jusri Puluhubu, founder Jakarta Defensive Driving Consulting turut angkat bicara.

“Para stakeholder jalan raya, baik pengguna, petugas lalu lintas sampai peemerintah yang memiliki kepentingan di jalan raya harusnya memahami tata tertib dan undang-undang berlaku, seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujar Jusri.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, menilai bahwa polisi kurang adil dalam peristiwa penghadangan seorang pesepeda terhadap pengendara Harley Davidson di Sleman, Yogyakarta, Jumat (14/8/2015) lalu. Bambang yang merupakan mantan polisi dengan pangkat komisaris besar itu mengkritik pernyataan bahwa aktivitas para pengemudi motor gede (moge) itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Polisi itu jangan hanya bekerja berdasarkan hukum normatif. Polri kurang adil namanya kalau bekerjanya seperti itu,” ujar Bambang saat dihubungi. Semestinya, dalam setiap penerapan hukum normatif, polisi juga harus peka dalam melihat lingkungan sosial. Hal itu patut dilakukan juga supaya tidak menyebabkan ketimpangan, bahkan kecemburuan di masyarakat.

“Ini karena polisi bukan hanya menjalankan fungsi penegak hukum, melainkan juga pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pertimbangannya didasarkan aspek sosial,” ujar Bambang. Di Yogyakarta, lanjut Bambang, bersepeda adalah salah satu kearifan lokal. Namun, polisi tidak peka melihat kearifan lokal itu sehingga menimbulkan gejolak dalam persepsi masyarakat.

Pesepeda yang menghadang itu, menurut Bambang, merupakan bentuk ekstrem dari masyarakat yang melihat ketidakadilan di jalan raya. Jika polisi masih bersikeras bahwa tindakan mereka dalam peristiwa itu telah sesuai UU, Bambang menilai bahwa polisi berlindung di balik peraturan dan perundangan demi kepentingan kelompok tertentu.

“Polisi jadi dilihat seolah-olah berlindung di balik undang-undang cuma demi kepentingan kelompok tertentu. Harusnya kan lebih luas dan tidak tertentu,” ujar Bambang. Seorang pesepeda bernama Elanto Wijoyono menghadang konvoi Harley di persimpangan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumat (14/8/2015). Peristiwa ini tersebar lewat media sosial. Menanggapi peristiwa itu, Jusri Puluhubu, founder Jakarta Defensive Driving Consulting, turut angkat bicara.

“Para stakeholder jalan raya, baik pengguna, petugas lalu lintas, maupun pemerintah yang memiliki kepentingan di jalan raya harusnya memahami tata tertib dan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ujar Jusri. Pengawalan polisi, menurut Jusri, bisa dilakukan atas permintaan izin atau karena memang dibutuhkan agar bisa teratur. Ketika mengawal, polisi pun dianggap memiliki hak merekayasa lalu lintas dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s