Categories
Demokrasi

Ahok Batasi Hak Penyampaikan Pendapat Warga Jakarta Hanya Di 3 Tempat Saja


Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo. Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. “Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). Sementara itu, waktu untuk unjuk rasa ditetapkan pada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

“Walau begitu, peraturan tersebut masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta menekan orang lain atau pemerintah. Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara. Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. “Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Salah satu contohnya, aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta gubernur ataupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran. Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk kementerian) dibatasi hingga lima orang. Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian, dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau aksi untuk DPR atau kementerian, maka para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI. “Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang,” kata Ratiyono.

Categories
Berbudaya Sejarah

Sejarah Asal Usul Nama Indonesia


Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia menjadi perekat lintas suku bangsa, agama, dan sekat-sekat primordial.Asal-usul nama Indonesia mulai dikenal pada medio tahun 1800-an. Menurut sejarawan Universitas Oxford, Peter Carey, nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan (1819-1869) tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia.

Logan adalah orang Skotlandia yang menjadi editor majalah Penang Gazette, wilayah Straits Settlement-kini Negara Bagian Penang, Malaysia-yang bermukim di sana kurun waktu 1842-1847.”Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebut Kepulauan Hindia yang waktu itu merupakan jajahan Belanda sehingga disebut Hindia-Belanda,” kata Carey.

Bangsa Eropa mengenal dua wilayah Hindia, yakni Hindia-Barat, yaitu wilayah Kepulauan Karibia yang ditemukan Christopher Columbus yang semula diyakini sebagai wilayah Hindia (India)-pusat rempah-rempah yang dicari orang Eropa. Sesudah ekspedisi Vasco da Gama dan Magellan, ditemukanlah Hindia Timur, yakni Kepulauan Nusantara, yang merupakan pusat rempah-rempah yang selama berabad-abad dicari orang Eropa.

Wilayah Nusantara tersebut merupakan persimpangan peradaban dan pengaruh budaya India dan Tiongkok sehingga ilmuwan Perancis, Dennis Lombard, menyebutnya sebagai carrefour de civilization atau silang budaya. Sejarawan Yayasan Nation Building (Nabil), Didi Kwartanada, menambahkan, informasi tentang seorang priayi Inggris, Earl George Samuel Windsor (1813-1865), dalam karya ilmiah berjudul On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (1850) mengusulkan sebutan khusus bagi warga Kepulauan Melayu atau Kepulauan Hindia (Hindia-Belanda) dengan dua nama yang diusulkan, yakni Indunesia atau Malayunesia.

Tokoh lain yang disebutkan Peter Carey dan Didi Kwartanada adalah ilmuwan Jerman, Adolf Bastian (1826-1905), Guru Besar Etnologi di Universitas Berlin, yang memopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Bastian memopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul Indonesien; Oder Die Inseln Des Malayischen Archipel terbitan 1884 sebanyak lima jilid. Buku tersebut memuat hasil penelitiannya di Nusantara dalam kurun 1864-1880. Menurut Carey, Bastian membagi wilayah Nusantara dalam zona etnis dan antropologi.

Nama Indonesia menjadi identitas politik ketika trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengusung gagasan modern berpolitik dalam Indische Partij (Partai Hindia), yang menjadikan orang-orang kelahiran Indonesia membangun kesadaran politik dan kebangsaan Indonesia tanpa membedakan sekat perbedaan suku-rasial dan keyakinan.

Sebagai kilas balik yang menarik, sejarawan Remco Raben dan Ulbe Bosma dalam buku Being Dutch In The Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, mengungkapkan, kesadaran sebagai “Putera Hindia” juga muncul di kalangan Indo-Eropa. Bahkan, pernah terjadi unjuk rasa menuntut hak sebagai Putera Hindia pada 1840-an yang sangat tidak lazim di Hindia-Belanda yang sangat konservatif.

Pasalnya, orang Eropa mengacu Benua Eropa adalah tanah airnya. Mereka hanya menjadi pemukim-trekker-yang suatu hari akan kembali ke Eropa dan tidak peduli masa depan Hindia. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa, 1811, Jean Rocher yang lulusan Akademi Militer Saint Cyr dan fasih berbahasa Indonesia mengatakan, reformasi politik pertama pada zaman penjajahan Belanda dilakukan oleh tokoh yang tak populer dalam sejarah Indonesia, yakni Herman Willem Daendels.

Daendels memecat birokrat korup dan mencabut hak-hak bangsawan lokal yang berlebihan serta menjalankan efisiensi pemerintahan. Sejarah menempatkan Daendels pada posisi antagonis. Mengenai pertumbuhan dan kesadaran politik, Peter Carey menjelaskan, Hindia-Belanda jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina yang merupakan jajahan Amerika Serikat dan India yang merupakan jajahan Inggris.

Kesadaran untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri jajahan sudah disadari pihak AS dan Inggris. Adapun kelahiran Indische Partij dan kemunculan gerakan Sarikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan pada zaman Gubernur Jenderal Idenburg memicu pergerakan kebangsaan lebih lanjut oleh para pemuda yang mengalami banyak tekanan.

Apalagi pada 1926, pemberontakan Komunis ditumpas oleh Kolonial Belanda sehingga ruang aktivitas politik semakin diperketat. Pada saat yang sama, krisis ekonomi global-malaise-melanda dunia dan memukul Hindia-Belanda yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas, seperti gula dan berbagai bahan mentah. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris.

Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan Jong Katoliek Bond di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pemuda, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Asaat, yang kelak menjadi pejabat presiden RI, pernah indekos di rumah Sie Kong Liong yang menyokong gerakan para pemuda hingga lahir Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober.

Categories
Beragama Berbudaya Taat Hukum

Surat Ederan Kapolri Tentang Hate Speech Beserta Panduan Agar Tidak Terjerat Kasus Hate Speech


Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu. “Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SE itu merupakan penegasan saja dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.”Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, menyambut positif terkait munculnya Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian.Menurut dia, hal tersebut merupakan kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan hate speech.

“Sebenarnya ini kemajuan ya. Hate speech itu kan bagian dari agitasi. Membujuk, merayu orang untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan ideologi, agama,” tutur Benny saat ditemui seusai acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.Benny menambahkan, langkah Polri ini juga dapat meminimalisasi konflik di lapangan dan sebagai pencegahan dini agar kekerasan bisa dideteksi secara dini.”Harusnya dilihat secara positif sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi konflik. Konflik itu kan terjadi karena agitasi, dengan provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga mendorong orang melakukan kekerasan,” tuturnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Dengan demikian, polisi diharapkan lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Romo Benny menambahkan, langkah Polri tersebut tidak akan berpotensi membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang. “Oh enggak (berpotensi) dong, hate speech lain. Hate speech itu dengan sengaja di muka umum, orang menjelek-jelekkan baik sisi agama, sisi suku, ras, SARA,” ujar Romo Benny.

Ia mengatakan bahwa pedoman mengenai hate speech sudah cukup jelas. Sebab, tindakan ini dapat menimbulkan kebencian di muka umum dan meresahkan masyarakat. “Jadi ini sebenarnya pencegahan supaya orang tidak menimbulkan kebencian sehingga kekerasan komunal bisa dicegah dengan cara itu sejak dini,” ucapnya.

Categories
Perekomonian dan Bisnis Terorisme

Leopard Wisnu Kumala Pembom Mal Alam Sutera Setelah Peras Manajemen Senilai 100 Bit Coin


Pelaku pengeboman di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Leopard Wisnu Kumala warga Serang, Banten. Identitas pelaku diungkap oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian saat konferensi pers tentang bom toilet Mal Alam Sutera di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Dalam konferensi pers ini Kapolda didampingi Dirkrimum Kombes Krishna Murti. Si tersangka berada di belakang Tito, memakai baju kaos putih dan tangannya diikat tali. Leopard bekerja di PT Masindo Utama perusahaan yang bergerak di bidang servis dan jasa instalasi untuk Industri telekomunikasi Indonesia. Tim dari Polda Metro Jaya dan Densus 88 mengamankan Leopard pada Rabu (28/10/2015) di kediamannya di Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang, Banten. Polisi menyebut Leopard merakit bom di dalam kamar tidurnya. Saat penangkapan polisi mengamankan berbagai barang yang diduga digunakan untuk merakit bom tersebut.

Warga yang tinggal di Perumahan Banten Indah Permai, Serang, Banten, tidak percaya ada tetangganya yang menyimpan bom aktif di rumah. Mereka tidak menyangka warga di kawasan tempat tinggal mereka, Leopard Wisnu Kumala (27) atau LO, menaruh bom di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, Rabu (28/10/2015). “Kemarin tiba-tiba ramai euy, polisi pada datang semua ke sini. Ternyata Si Leo yang ditangkap. Saya mah enggak nyangka dia punya bom aktif juga di rumahnya itu. Seram banget, ya,” kata tetangga LO, Mukhlis (33).

Warga lain yang ikut menyaksikan saat polisi ramai-ramai datang ke rumah Leo, Agus (32), juga sempat takut ketika tahu ada bom aktif. Rumahnya hanya beberapa meter dari rumah Leo.”Enggak kebayang itu gimana kalau tiba-tiba meledak. Bom yang di mal itu saja kayaknya heboh banget, untung di sini enggak meledak juga,” tutur Agus. Leo tinggal bersama istri dan satu anak perempuannya yang masih berusia dua tahun.

Menurut pantauan Kompas.com, rumah Leo kini sudah dikosongkan dan dipasangi garis polisi. Sejumlah polisi tampak menjaga rumah itu. Kemarin malam, tim gabungan dari Densus 88/Anti Teror dan Polda Metro Jaya telah membawa Leo yang ditangkap di sekitar Mall Alam Sutera. Pemuda itu diringkus beberapa saat setelah bom yang dipasangnya meledak di toilet kantin karyawan di lantai lower ground (LG). Leo yang dikawal Densus ke rumahnya menunjukkan bahan bom aktif berdaya ledak tinggi yang disimpan di dalam rumah. Usai mengamankan bahan bom aktif, polisi membawa istri dan anak Leo untuk dimintai keterangan.

Wakil Kepala Densus 88 Komisaris Besar Martinus Hukom memastikan pelaku bom Mall Alam Sutera, Tangerang, sudah diamankan oleh jajarannya. Sementara ini, pelaku yang berinisial LO masih dalam perjalanan dari rumahnya di Kompleks Banten Indah Permai, Serang, ke Markas Densus di Depok, Jawa Barat. “Akan kami bawa ke tempat Densus di Kelapa Dua untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Martinus, Rabu (28/10/2015) malam.

Bersama dengan LO, Densus dan Polda Metro Jaya yang ke lokasi turut mengamankan satu bahan bom aktif yang sudah dijinakkan oleh tim Gegana. Adapun bentuk bom aktif itu dibungkus dengan kotak rokok. Bahan bom itu berdaya ledak besar. Berdasarkan pengakuan sementara, LO menggunakan sedikit bahan dari dalam kotak rokok tersebut untuk mengebom toilet kantin karyawan di Lower Ground (LG) Mall Alam Sutera, siang tadi.

Ledakannya pun berdaya rendah, karena bahan yang digunakan hanya sedikit. LO sendiri ditangkap masih di sekitaran Mall Alam Sutera beberapa saat setelah kejadian. Saat ditangkap, LO sedang mengendarai sepeda motor. Polisi yang menangkapnya harus melepas tembakan ke kaki LO hingga LO ditangkap dan dibawa ke rumahnya yang ada di Serang, Banten. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun di lokasi, LO memiliki masalah pribadi dengan manajemen Mall Alam Sutera. Sejumlah bukti telah dikantongi aparat untuk diperiksa lebih lanjut. LO juga disebut-sebut mengebom toilet Mall Alam Sutera beberapa kali untuk melakukan pemerasan terhadap Mall Alam Sutera.

Meski demikian, pihak manajemen Mall Alam Sutera belum mau berkomentar soal itu. Saat ditanya, perwakilan manajemen yang mengaku bernama Wawan belum bersedia menanggapi pernyataan tersebut. Leopard Wisnu Kumala ternyata sudah 4 kali meletakkan bom di Mal Alam Sutera. Setelah beraksi, dia memeras melalui email. Dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (29/10/2015), terungkap cara-cara Leopard memeras, yakni sesudah bom meledak, dia akan mengirimkan email ke pihak mal.

Ternyata Leopard mengaku bahwa pihak mal sudah sempat membayar sejumlah uang. Bukan dengan rupiah melainkan dengan bitcoin. “100 Bitcoin,” demikian katanya kala ditanya berapa yang pihak Mal Alam Sutera telah bayar. 1 Bitcoin sekitar Rp3,2 juta. Berarti 100 bitcoin setara dengan Rp 320 juta. Leopard memiliki 5 bom aktif yang siap diledakkan. Di rumahnya, polisi menemukan satu sisa bom. Rencananya, bom tersebut juga akan diledakkan di mal Alam Sutera. Aksi perdana pelaku bom di Mal Alam Sutera dilakukan pada 6 Juli 2015. Namun bom itu tak meledak. Bom diletakkan di supermarket dan dekat kaleng pembasmi nyamuk agar efeknya lebih dahsyat.

Polisi meneliti ratusan rekaman CCTV untuk melacak pelaku pengeboman di mal Alam Sutera, termasuk saat kejadian 6 Juli 2015 lalu. Saat itu, tersangka yang diketahui bernama Leopard Wisnu Kumara tersebut sempat clingak-clinguk di sejumlah lokasi.Setelah berputar-putar di mal, Leopard yang berjaket hitam dan membawa tas ransel akhirnya memilih supermarket Food Hall. Namun dia tak bisa langsung menaruh bom karena ada seorang wanita yang sedang belanja. Baru berselang beberapa menit, dia menyimpan bom di belakang tumpukan obat nyamuk.

“Ditaruh di belakang kaleng Baygon, bukan hanya ledakan bomnya tapi akan mengeluarkan racun begitu,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (29/10/2015).Apa maksudnya diletakkan di belakang kaleng obat nyamuk? “Biar efeknya lebih dahsyat,” ucap tersangka yang dihadirkan di jumpa pers.Rekaman CCTV 6 Juli tersebut menjadi titik awal pengungkapan kasus ini. Menurut polisi, wajah pelaku terekam jelas dari video tersebut. Pelaku pengeboman di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Leopard Wisnu Kumara warga Serang, Banten.

Identitas pelaku diungkap oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian saat konferensi pers tentang bom toilet Mal Alam Sutera di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).Dalam konferensi pers ini Kapolda didampingi Dirkrimum Kombes Krishna Murti. Si tersangka berada di belakang Tito, memakai baju kaos putih dan tangannya diikat tali. Leopard bekerja di PT Masindo Utama perusahaan yang bergerak di bidang servis dan jasa instalasi untuk Industri telekomunikasi Indonesia.

Tim dari Polda Metro Jaya dan Densus 88 mengamankan Leopard pada Rabu (28/10/2015) di kediamannya di Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang, Banten. Polisi menyebut Leopard merakit bom di dalam kamar tidurnya. Saat penangkapan polisi mengamankan berbagai barang yang diduga digunakan untuk merakit bom tersebut. Leopard Wisnu Kumala ternyata sudah 4 kali meletakkan bom di Mal Alam Sutera. Setelah beraksi, dia memeras melalui email.

Dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (29/10/2015), terungkap cara-cara Leopard memeras, yakni sesudah bom meledak, dia akan mengirimkan email ke pihak mal. Ternyata Leopard mengaku bahwa pihak mal sudah sempat membayar sejumlah uang. Bukan dengan rupiah melainkan dengan bitcoin. “100 Bitcoin,” demikian katanya kala ditanya berapa yang pihak Mal Alam Sutera telah bayar. 1 Bitcoin sekitar Rp3,2 juta. Berarti 100 bitcoin setara dengan Rp 320 juta.

Categories
Terorisme

Bom Meledak Di Kantin Mall Alam Sutera


Sebuah ledakan terjadi di lingkungan Mall Alam Sutera, Tengerang, pada pukul 12.05 Waktu Indonesia Barat (WIB). Lokasi kejadian berada di toilet pelanggan kantin karyawan lantai LG Mall Alam Sutera. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal menyatakan seorang saksi bernama Deni menceritakan kejadian ledakan di dalam toilet tersebut. “Kronologi kejadian menurut keterangan saksi saudara Deni, selaku Supervisor Area Mall Alam Sutera menerangkan bahwa yang bersangkutan mendengar suara ledakan jam 12.05 WIB di dalam toilet customer kantin karyawan lantai LG Mall Alam Sutera saat bersama Bapak Edi selaku Komandan Pengamanan area Mall Alam Sutera,” ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan sejauh ini ada satu orang luka akibat ledakan yang terjadi di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, siang tadi. “Korban luka atas nama saudara Fian seorang Karyawan Kantin Borneo yang mengalami luka bakar dan kena serpihan di kaki sebelah kiri,” ujar Iqbal melalui pesan singkat kepada media, Rabu (28/10). Iqbal juga menjelaskan korban tersebut telah dilarikan ke Rumah Sakit Omni untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi beberapa saat lalu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisarus Besar Sutarmo memastikan bahwa ledakan berasal dari sebuah bom. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, ledakan bersumber dari toilet kantin bawah Mall Alam Sutera. Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh, Tangerang, Komisaris Paryanto, menyatakan polisi saat ini sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan bom di Mall Alam Sutera, Tangerang, Banten.

“Kami sibuk olah TKP,” kata Paryanto. Menurutnya, polisi saat ini tengah mengamankan lokasi sekaligus menyisir Mall Alam Sutera dan sekitarnya untuk mencari benda-benda mencurigakan. Ledakan bom terjadi siang ini pukul 12.50 WIB di toilet kantin bagian bawah mal tersebut. Sejauh ini dilaporkan ada satu korban terluka. “Informasi awal dua orang luka,” ujar Paryanto. Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo mengatakan korban luka ringan satu orang.

Ini kali kedua bom meledak di Mall Alam Sutera. Sebelumnya pada 9 Juli lalu, bom juga meledak di mal ini, di lokasi yang sama, yakni toilet kantin bawah mal. Jenis ledakan kedua ini pun, menurut Sutarmo, mirip dengan ledakan pertama. Pada ledakan pertama itu, polisi menyita tas hitam yang berisi materi dan partikel bom rakitan. Ledakan bom pertama itu, menurut Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, kemungkinan terkait ISIS. Pelaku, kata dia, ialah laki-laki. Namun polisi tidak mempublikasikan hasil rekaman CCTV pada ledakan bom pertama itu ke publik. Sebuah ledakan terjadi di Mall Alam Sutera, Tangerang, pada pukul 12.50, Rabu (28/10). Belum ada keterangan pasti asal ledakan itu.

Namun saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo membenarkan soal adanya kejadian tersebut. “Betul. Sekitar pukul 12.50 WIB. Saat ini sedang dalam pemeriksaan,” kata Sutarmo. Menurut keterangan dari kepolisian hingga kini masih dalam penyelidikan awal. Saat ini kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara. “Ada korban, satu orang luka ringan,” kata Sutarmo.
Sebuah bom meledak di Mall Alam Sutera, Tangerang Rabu (28/10) siang sekitar pukul 12.50 WIB. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, ledakan bersumber dari toilet kantin bawah mal.

“Sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara, (ledakannya) berasal dari toilet,” kata Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisarus Besar Sutarmo. Hingga saat ini Sutarmo mengatakan ada satu korban luka ringan. Sang korban saat ini masih dalam perawatan, sehingga belum teridentifikasi. Sutarmo menduga jenis ledakan itu disinyalir hampir mirip dengan ledakan sebelumnya yang terjadi di tempat yang sama pada 9 Juli 2015 lalu. Saat itu Mal Alam Sutera juga sempat dibom, tepatnya di toilet di lantai dasar. “Tempatnya hampir sama dengan kejadian lalu,” ujarnya.,

Tidak ada korban jiwa dari kejadian terdahulu, tetapi bagian dalam toilet rusak parah. Polisi sempat mengamankan sejumlah tas hitam yang diduga berisi materi dan partikel dari bom yang diduga bom rakitan. “Ada kemiripan dan menyerupai. Korban satu luka ringan di kaki,” ujar Sutarmo. Ledakan yang terjadi di salah satu toilet di area kantin karyawan Mall Alam Sutera pada pukul 12.05 WIB dipastikan tidak mengganggu operasional pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Jalur Sutera Barat Kav.16, Tangerang, Jawa Barat, tersebut.

“Kami sudah serahkan ke pihak berwenang. Kami tidak menutup mal, operasional berjalan seperti biasa,” ujar Mei, Customer Service Mall Alam Sutera saat dihubungi. Dia menjelaskan, ledakan yang terjadi di sudut timur lantai Lower Ground mal itu hanya menyebabkan kerusakan minor pada bagian toilet. Dipastikan juga bahwa lokasi ledakan saat ini berbeda dengan lokasi ledakan bom yang terjadi pada 9 Juli 2015 silam.

“Iya tadi kejadiannya di toilet kantin di lantai LG, sudut timur. Berbeda dengan yang dulu,” kata Mei. Diketahui ledakan pada awal Juni lalu terjadi di Lantai Ground sudut barat mal. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyisiran di area Mal Alam Sutera. Sedangkan satu korban luka yang terkena serpihan ledakan kini telah dilarikan ke Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto memastikan hal tersebut. “Korban tadi dibawa ke ruang perawatan atau klinik Mall Alam Sutera dulu,” ujarnya.

Categories
Demokrasi

Kronologi Penggrebekan Arzetti Bilbina dan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya Di Kamar Hotel


Denpom TNI AD di Malang saat ini tengah menyelidiki pertemuan antara anggota DPR Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di hotel. TNI berjanji tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus ini. “TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski demikian, TNI disebut Tatang juga akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kasus ini juga menurutnya akan ditangani secara serius sampai tuntas, termasuk kebenaran sedang apa Arzetti dan Rizeki berada di dalam kamar hotel. “Kita sedang dalami, Denpom sedang lakukan penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan sedang apa terkait urusan apa mereka di dalam situ (kamar hotel),” kata Tatang. “Semua akan dikumpulkan info. Kalau memang cukup bukti tentu kita akan lanjutkan proses hukum selanjutnya,” sambungnya.

Pihak TNI tidak ingin buru-buru menyebutkan alasan keberadaan Arzetti dan Rizeki di hotel. Dikatakan Kapuspen, semua harus menunggu hasil penyelidikan. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa (ternyata) ada,” jelas Tatang.

Jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka penyidik dari Denpom akan menyerahkan kasus ini kepada pihak Otditur militer yang kemudian akan melimpahkannya kepada pengadilan militer. Sayangnya Kapuspen belum bisa menyebut siapa pihak yang melaporkan mengenai keberadaan keduanya di dalam kamar hotel. TNI juga tak bisa memproses atau memeriksa Arzetti karena bukan kewenangannya.

“Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI), kita nggak punya kewenangan. Kalau TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” tutur Tatang.Kapuspen berjanji untuk memberikan informasi mengenai hasil penyelidikan ini secara transparan. Jika pun Letkol Rizeki terbukti bersalah, ancaman sanksi juga sudah menantinya. “Kalau ada perkembangan pasti nanti kami infokan. Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya. Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” Tatang berjanji.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga meminta TNI mengumumkan hasil investigasi penggerebekan terhadap Arzetti dan Letkol Rizeki. MKD mengaku akan berkoordinasi dengan Denpom TNI AD dalam mengawal kasus ini. “Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja. Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” tukas anggota MKD DPR Sarifuddin Sudding

Gara-gara tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Pengakuan keduanya cukup menarik, ada yang sama namun ada pula yang berbeda. Saat dikonfirmasi media, keduanya membantah ada hubungan spesial. Keduanya mengaku pertemuan itu membahas persoalan rakyat, benarkah? Simak pengakuan keduanya:

1. Sama-sama bantah selingkuh
Gara-gara digerebek saat berduaan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti yang juga anggota Komisi VIII DPR ini terancam ditindak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun Arzetti mengaku tak takut dan tetap tenang karena dirinya meyakini tak ada yang salah dalam pertemuan itu. Arzetti menegaskan tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Pak Dandim Sidoarjo. “Masya Allah. Nggaklah, kalau perselingkuhan kenapa ada suamiku. Nggak ada perselingkuhan sama sekali…kalau perselingkuhan jangan ada suamiku dong,” katanya. Sama dengan Arzetti, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya juga menegaskan tak ada hubungan khusus antara dirinya dengan Arzetti Bilbina. “Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa,” aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10/2015).

2. Mengaku membahas program dapil
Arzetti mengaku dirinya bertemu khusus dengan Dandim Sidoarjo membahas program daerah pemilihan (dapil). Arzetti yang merupakan anggota DPR dari dapil Sidoarjo-Surabaya (Jatim 1) mengaku banyak dibantu oleh FKPPI dalam realisasi programnya. “Artinya sebetulnya program kita untuk dapil harus ada yang baik, bahwa aku butuh orang yang punya komitmen. FKPPI itu bantu total, cuma di situ aja,” ujarnya mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Dandim Sidoarjo yang kemudian menjadi isu miring itu.

Sama dengan Arzetti, Rizeki juga mengaku pertemuan di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program. Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” jelas Rizeki.

3. Berbeda soal lokasi pertemuan dan kemunculan suami Arzetti
Arzetti menegaskan bahwa di kamar 18 tempat pertemuan itu berlangsung tidak hanya ada dirinya dan Dandim Sidoarjo. Mungkin untuk menepis isu miring, dia menyebut banyak orang ikut dalam pertemuan itu. Arzetti juga menampik pertemuan dilakukan di dalam kamar. “Ada Mas Didiet di sebelah saya, banyak orang kok, Mas. Jadi di depan kamar itu kan ada kursi ya kita ngobrol di situ,” kata Arzetti. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Tak lama kemudian, anggota Denpom berpakaian preman datang dan ‘menginterogasi’.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini TNI akan dan tengah memproses kejadian ini. Saat dikonfirmasi, Kadispen TNI AD Brigjen Sabhar Fadhilah mengatakan, Rizeki dan Arzetti diamankan karena berduaan di dalam hotel. Saat itu, Rizeki berseragam dinas. Sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada perselingkuhan. Sementara itu terkait Arzetti, Mahkamah Kehormatan Dewan sedang melakukan telaah terkait peristiwa ini.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya dan Anggota DPR Arzetti Bilbina digerebek saat berada di hotel. Penangkapan pun berawal dari laporan kepada pihak TNI. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang sampai saat ini Denpom TNI AD malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIW,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Adapun kronologi penggerebekan Arzetti dengan Letkol Rizeki dijelaskan Mayjen Tatang sebagai berikut:

Minggu (25/10) Pukul 13.00 WIB
Denpom Divisi 2 Kostrad mendapat laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama seorang wanita di Hotel Arjuna, Lawang, Malang. Tidak disebutkan siapa pelapornya. Pelaporan disampaikan ke Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya yang dekat dengan lokasi hotel tersebut.

Pukul 14.00 WIB
Kemudian anggota Denpom 2 Divisi I Kostrad mendapati seorang Perwira TNI AD yakni Dandim Sidoarja Letkol Kav Rizeki sedang bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB (Arzeti Bilbina). Setelah melakukan penggerebekan, Denpom Divisi 2 Kostrad lalu melimpahkan penemuan kepada Denpom wilayah dalam hal ini adalah Denpom Malang. Perkara dilimpahkan ke Denpom Malang mengingat Denpim Divisi 2 Kistrad tidak bisa melakukan proses penyelidikan lanjutan. Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki selanjutnya diperiksa di Denpom Malang

Meski begitu, Tatang belum menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan pertemuan Arzetti dengan Rizeki. Namun ia tidak menutup kemungkinan, ada alasan lain di balik pertemuan keduanya. “Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa ada,” tuturnya. Jika pemeriksaan telah usai, kata Tatang, maka pihak penyidik dari Denpom Malang akan melimpahkan kasus ini kepada otditur militer. Kemudian akhirnya kasus pun akan dibawa hingga mahkamah militer. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Lalu kalau sudah dibawa ke otmil baru dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Tatang.

Mengenai sanksi yang akan diterima Rizeki, menurut Tatang masih harus menunggu keputusan pengadilan. Jika terbukti bersalah, maka hukuman akan dilihat sejauh mana pelanggaran dilakukan. Namun jika tidak terbukti bersalah, maka nantinya akan ada pemutihan untuk membersihkan nama Letkol Rizeki. “Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahannya, yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat. Dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif berupa penundaan jabatan atau pangkat, bahkan hukuman tambahan berupa pemecatan,” tutup Tatang.

Tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Keduanya menampik adanya hubungan asmara. Namun cerita sebenarnya tentang pertemuan itu sama misteriusnya dengan si pelapor yang berujung penggerebekan. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Rizeki menuturkan pertemuan itu di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program untuk pondok pesantren.

Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” kata Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10). Saat pertemuan tengah berlangsung, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan ‘menginterogasi’. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didiet muncul.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini Rizeki maupun Arzetti tidak tahu siapa yang melaporkan pertemuan itu. “Nggak tahu saya, Mas,” kata Arzetti saat dikonfirmasi terpisah. Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015), juga tak mau terbuka soal pelapor pertemuan Arzetti dan Rizeki di kamar hotel itu. Apakah pelapornya suami Arzetti? “Ya mungkin saja, kita kan baru bisa bertindak kalau ada laporan. Sebenarnya mungkin karena suaminya yang tahu itu,” jawabnya.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya diamankan saat berada di hotel bersama Anggota DPR Arzetti Bilbina. Berbagai ancaman sanksi kini mengarah ke Letkol Rizeki. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang, sampai saat ini Denpom TNI AD Malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIV,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski begitu Tatang belum bisa memastikan apakah Letkol Rizeki melakukan pelanggaran atau bertindak lalai. TNI sendiri menurut Tatang menerapkan asap praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. “Tetapi masalah ini akan ditangani serius sampai tuntas. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Tatang. Akibat kejadian ini, sejumlah ancaman kini mendera Letkol Rizeki. Jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diberikan kepada Rizeki pun disebut Tatang tergantung dari tingkat kesalahannya.

“Yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat, dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif sampai hukuman tambahan bahkan berupa tindakan pemecatan,” jelasnya. “Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya, Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” lanjut Tatang. Kapuspen pun lantas menjelaskan kronologis penggerebekan Letkol Rizeki dan Arzetti dari versi TNI. Menurut Tatang, peristiwa berawal dari laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama wanita yang berada di Hotel Arjuna, Lawang, Malang.

“Pelaporan tersebut disampaikan kepada Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya dekat dengan lokasi hotel tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Denpom-2 Divisi I Kostrad pada Minggu (25/10) pukul 14.00 WIB didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB,” jelas Tatang yang tidak memberi informasi mengenai identitas pelapor.

Denpom Divisi 2 Kostrad lantas melimpahkan hasil temuan kepada Denpom Malang sebab tidak dapat melakukan proses penyelidikan lanjutan. Mengenai Arzetti, TNI tak dapat memprosesnya. “Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI) kita nggak punya kewenangan. Kalau anggota TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban, TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” ucapnya. Lantas apakah Letkol Rizeki dan Arzetti sudah sering melakukan pertemuan seperti itu?

“Saya nggak tahu, nggak bisa duga-duga. Saat ini masih dalam pemeriksaan,” tutup Tatang.Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI terkait penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Rizeki. MKD bisa saja memproses ini meski tanpa aduan. “Bisa saja (MKD jemput bola) sepanjang itu jadi konsumsi publik. Itu bagian dari tata beracara. Bisa saja MKD menetapkan perkara ini tanpa aduan,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

Junimart berharap tidak ada pelanggaran yang ditemukan saat hasil pemeriksaan itu dirilis. Dia menegaskan bahwa MKD memegang azas praduga tak bersalah. “Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tunggu pemeriksaan di Denpom. Kita berharap itu tidak benar. Kalau benar, kita akan kaji,” ujar politikus PDIP ini. MKD akan membahas hal ini dalam rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat anggota. Dia enggan buru-buru memprediksi sanksi yang akan diberikan.

“Nanti. Kan kasihan juga, itu katanya pertemuan untuk dapil,” ucap Junimart. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan keduanya terpergok bertemu pada Minggu (25/10/2015), pukul 14.30 WIB di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar sudah ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan.

Dikonfirmasi terpisah, Arzetti menepis hal tersebut sebagai penggerebekan. Ia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar.Beberapa versi kronologi muncul dari penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Denpom TNI yang memproses hal ini diminta membuka hasilnya secara terang ke publik.

“Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Selasa (27/10/2015). MKD saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI tersebut. Hasil itu akan menjadi dasar sikap MKD. “Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” ujar politikus Hanura ini. “Kita akan koordinasi dengan Denpom,” sambung Hanura.

Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya terpergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar Hotel Arjuna di Malang. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Namun, ada pengakuan berbeda antara Dandim Sidoarjo dan Arzetti. Jika Arzetti menyebut dalam pertemuan itu ada sang suami (Didiet), Dandim menyebut Didiet baru datang bersama Denpom yang datang beramai-ramai. “Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didiet),” ungkap Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo

Categories
Lain Lain

Pemerintah Rilis Aturan Penyediaan Listrik untuk Apartemen


Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi merilis beleid teranyar mengenai mekanisme penyediaan tenaga listrik untuk bangunan yang berada di kawasan terbatas.

Penerbitan aturan ini sendiri dilakukan demi meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat serta mempercepat upaya penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas. Di mana bangunan dalam kawasan terbatas yang dimaksud meliputi rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan hingga pada bangunan yang dimiliki secara individual atau bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan percepatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas (pemerintah) perlu menetapkan peraturan menteri ESDM,” tulis Menteri ESDM Sudirman Said dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas yang dikutip Minggu (18/10).

Dalam Permen ESDM mengenai Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan dalam hal kerjasama penyambungan tenaga listrik antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan dalam Kawasan Terbatas. Di mana dalam ketentuannya perhimpunan pemilik tidak diperbolehkan mengutip keuntungan atas penyaluran tenaga listrik pada satuan bangunan, bangunan yang menjadi bagian bersama hingga benda bersama.

Tak cuma itu, dalam beleid tersebut pemerintah juga mengatur ihwal pengenaan tarif yang dibebankan kepada pengguna listrik yang tak lain adalah pemilik atau pun penghuni satuan bangunan. Komponen pembentukan tarif sendiri akan didasarkan pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada setiap pemegang IUPTL yang terdiri dari biaya beban dan pemakaian tenaga listrik untuk satuan bangunan, biaya tambahan meliputi biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVarh), biaya beban dan pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, hingga pajak penerangan jalan.

“Biaya tambahan sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawan bersama pemilik atau penghuni satuan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Seentara dalam tagihan biaya rincianya biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik untuk satuan bagunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan,” bunyi ayat ketiga dan keempat dalam pasal 3 Permen ESDM 31/2015 tersebut.

Meski telah dirilis akhir bulan lalu, aturan mengenai penyediaan tenaga listrik untuk bangunan yang berada di kawasan terbatas sendiri akan diberlakukan mulai akhir tahun nanti. Ini mengingat dalam diktumnya Permen ESDM 31/2015 akan diberlakukan 3 bulan setelah diundang-undangkan pada 29 September 2015

Categories
Berbudaya

Pengeroyokan dan Sweeping Suporter Klub Sepakbola Mulai Terjadi Di Senayan dan Jalan Tol


Selain melakukan aksi anarkis di kawasan Senayan, kumpulan pemuda yang diduga berasal dari suporter klub bola juga merusak mobil-mobil di kawasan tersebut. Mobil-mobil yang berada di Jalan Asia Afrika dirusak massa. Informasi dari Twitter TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015), kejadian itu berlangsung sekitar pukul 04.45 WIB, di Jalan Asia Afrika di depan Patung Panah Senayan. “2 kendaraan alami kerusakan akibat aksi anarkis supporter sepak bola di Jl Asia Afrika Jakpus,” tulis TMC Polda Metro.

Pemilik mobil tidak mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Ada pun 2 mobil yang dirusak ialah Toyota Avanza dan sebuah mobil jeep. Polisi juga belum bisa memastikan apakah rangkaian tindak anarkis dini hari tadi di Jakarta saling berkaitan atau tidak. Sebelumnya aksi anarkis juga terjadi di Tol Pancoran dan Tol Kebon Jeruk. Aksi sweeping ini menghancurkan beberapa kendaraan.

Aksi anarkis juga terjadi di Jl Wijaya, Kebayoran Baru. Sebuah mobil Honda Jazz asal Bandung dipecahkan kacanya. Tiga ABG umur belasan tahun diamankan oleh personel Polda Metro Jaya. Mereka diduga ikut serta melempari bus bernomor polisi kawasan Bandung yang memuat pekerja dekorasi acara pernikahan di hotel. Tiga bocah ini diamankan di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (17/10/2015) dini hari.

Tiga bocah ini menunduk saja saat wartawan menyorotinya dengan kamera video dan kamera ponsel. Didampingi petugas kepolisian, bocah ini membantah melakukan aksi pelemparan batu ke bus. “Saya nggak nimpukin (melempari dengan batu),” kata salah seorang di antara mereka. Tiga bocah ini berusia 14, 13, dan 12 tahun. Mereka mengaku hanya bermain di Senayan saat kejadian. “Bensin motor kita habis, terus kita distop sama polisi,” kata salah seorang di antara mereka.

Peristiwa amuk massa serempak dini hari ini dihubungkan dengan aksi suporter sepakbola Persija Jakarta yang menyasar kendaraan asal Bandung, daerah asal klub sepak bola Persib. Bocah ini berasal dari Tambora Jakarta Barat. Mereka mengaku bukan penggemar kelompok sepak bola Persija. “Kagak (tidak) ngefans sama Persija,” kata bocah berambut plontos itu dengan lantang.

Sebelumnya tiga orang ABG ini ditangkap terkait pengeroyokan ketiga pemuda asal Jawa Tengah di Senayan. Namun, belakangan polisi menduga tiga ABG ini terlibat peristiwa pelemparan batu ke bus pariwisata. Polisi menciduk sejumlah pemuda yang diduga berasal dari klub suporter sepakbola. Mereka ditangkap karena diduga melakukan aksi rusuh di Tol Pancoran.

“Polri amankan sejumlah supporter sepak bola yang berbuat anarkis di Jl MT Haryono,” tulis akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015). Kabar yang beredar, para pemuda itu diamankan di unit lalu-lintas Polda Metro Jaya, di Pancoran. Para pemuda itu ditahan di halaman parkir gedung. Selain para pemuda, sejumlah motor yang dipakai massa untuk sweeping juga disita polisi. Belum diketahui berapa jumlah motor dan pemuda yang diciduk polisi.

“Polri amankan sepeda motor yang digunakan para supporter sepak bola yang berbuat anarkis di Jl MT Haryono,” ucap TMC Polda Metro.Polisi mengamankan 3 orang ABG yang diduga melakukan aksi pengeroyokan kepada 3 pemuda asal Jawa Tengah di Senayan. Para pelaku tersebut sudah digiring ke Polda Metro Jaya. Pantauan ketiga ABG yang masih berumur belasan tahun itu di bawa ke Mapolda Metro Jaya, pada pukul 03.30 WIB. Mereka langsung diinterograsi petugas. “Saya tidak tahu apa-apa pak,” jawab salah satu ABG saat ditanya di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015).

Mereka juga beralibi bahwa dirinya hanya lewat Senayan dan tidak ikut-ikutan melakukan aksi anarkis. “Saya cuma main-main saja terus bensin habis, tiba-tiba di stop polisi,” ucap ABG tersebut. Seorang petugas polisi yang ada di lokasi mengatakan ketiga ABG itu diduga melakukan aksi anarkis. “Diduga mereka terlibat,” ucap petugas polisi tersebut. Sebelumnya diberitakan, tiga orang yang mengaku pendukung kelompok sepakbola Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) dari kumpulan Viking dikabarkan dikeroyok sekelompok orang di Jakarta. Namun Viking ini bukan dari Jawa Barat, melainkan dari daerah Jawa Tengah. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB di Pintu 1 Senayan. Selain Tol Pancoran, aksi sweeping pemuda yang diduga berasal dari suporter klub bola juga terjadi di Tol Kebun Jeruk. Massa melakukan aksi sweeping meski belum diketahui apa tujuannya.

Dilaporkan TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015), selain melakukan aksi sweeping. Massa juga melakukan aksi anarkis di Tol Kebun Jeruk. “Ada penanganan supporter sepakbola yang berbuat anarkis di KM 2 Tol Kebon Jeruk,” ujar NTMC Mabes Polri dalam akun twitternya. Polisi mengimbau agar para pengendara hati-hati saat melintas di lokasi tersebut. Belum diketahui apakah peristiwa ini berkaitan dengan aksi sweeping di Tol Pancoran atau tidak.

“Pengendara agar hati-hati bila sedang melintas dan masih penanganan Polri,” ucap NTMC. Sebelumnya di Tol Dalam Kota tepatnya di ruas Pancoran mencekam jelang Sabtu pagi. Polisi melakukan penutupan arus Tol Pancoran karena ada sekelompok pemuda yang melakukan aksi sweeping di jalan Tol. Beberapa mobil dikabarkan dirusak oleh para pemuda tersebut. Mereka membabi buta menimpuki mobil-mobil yang melintas di Jalan Tol.

Categories
Beragama Lain Lain

Kronologi Pembakaran Rumah Ibadah Di Aceh Singkil


Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bentrokan warga di Aceh Singkil karena ada kesalahpahaman antar warga. Bentrokan ini diawali dengan peristiwa pembakaran tempat ibadah. Kemarin sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan masyarakat terkait adanya 21 gereja bermasalah karena tak miliki izin. Sehingga oleh Pemda akan ditertibkan, atas desakan warga akan dilakukan pembongkaran,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jaksel, Selasa (13/10/2015).

Badrodin menjelaskan, sebenarnya dalam pertemuan kemarin malam, sudah disepakati bahwa pembongkaran rumah ibadah akan dilakukan pada 19 Oktober. Namun, ada warga lain yang malah melakukan pembakaran. “Tadi malam sudah ada Pemda dan warga, untuk pembongkaran akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015. Rupanya perwakilan warga ini tak diakui oleh warga yang melakukan pembakaran,” jelas Badrodin. Sekitar 500-an orang mendatangi rumah ibadah yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Warga langsung membakar tempat ibadah itu, padahal tempat ibadah itu sudah dijaga petugas kepolisian.

“Sehingga tadi pagi jam 8.00 WIB warga sudah kumpul di masjid, Kajang Bawah, Simpang Kanan, Sigil. Jam 10,00 WIB mereka bergerak ke tugu, kemudian dihadang pasukan TNI-Polri. Sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah,” ungkap Badrodin. “Tiap-tiap gereja tadi sudah dilakukan pengamanan oleh TNI-Polri, karena objeknya cukup banyak hanya diamankan sekitar 20 orang. Warga massanya 500, mereka menyebar dengan motor dam menuju gereja dan membakar,”

Setelah peristiwa pembakaran inilah bentrok terjadi. Warga yang melakukan pembakaran tempat ibadah bentrok dengan warga yang menjaga rumah ibadah. Kapolri mengatakan, seorang warga tewas dalam bentrokan antar kelompok warga di Aceh Singkil. Sedangkan empat warga lainnya mengalami luka-luka. Satu dari empat korban luka itu merupakan Anggota TNI bernama Praka S. Anggota TNI tersebut mengalami patah gigi.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, bentrok antar warga di Aceh Singkil dipicu dari pembakaran sebuah rumah ibadah. Usai membakar rumah ibadah, para pelaku lalu bertikai dengan warga yang menjaga rumah ibadah. “Setelah bakar gereja massa bergerak ke Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, di sana terjadi bentrok dengan warga yang menjaga gereja tadi. Di situ terjadi korban,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jaksel, Selasa (13/10/2015).

Dalam bentrokan itu, seorang warga tewas terkena tembakan. Dugaan sementara, warga yang tewas terkena tembakan airgun. “Menurut saya ini bukan senapan angin, tapi airgun, tapi kepastiannya akan kami cek di forensik,” jelas Badrodin. Selain satu warga tewas tertembak, bentrokan yang melibatkan sekitar 700an orang ini juga menelan korban luka. 4 warga, satu di antaranya merupakan anggota TNI mengalami luka-luka.

“Satu dari empat korban luka itu merupakan Anggota TNI bernama Praka S. Anggota TNI tersebut mengalami patah gigi,” tutur Badrodin. Diberitakan sebelumnya, bentrokan antar warga di Aceh Singkil ini bermula dari penyerangan rumah ibadah karena warga memprotes 21 bangunan gereja yang tidak memiliki izin. Warga yang mendesak pembongkaran gereja sempat berdialog dengan pemda setempat sehingga tercapai kesepakatan eksekusi pembongkaran dilakukan pada Senin (19/10) pekan depan.

Namun ada kelompok warga yang tidak terima dengan kesepakatan ini dengan alasan, warga yang ikut dalam dialog bersama Pemda bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Kelompok warga inilah yang melakukan pembakaran gereja. Pasca bentrok tadi siang, warga di Aceh Singkil diimbau menahan diri. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan ulah pihak tidak bertanggung jawab.

“Semua pihak baik Islam maupun Kristen agar kita sama-sama menahan diri. Hal ini perlu agar tercipta kembali suasana damai dan kondusif,” kata Wakil Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, saat dihubungi detik, Selasa (13/10/2015). Menurut Dulmusrid, Pemkab Aceh Singkil juga meminta tokoh-tokoh agama agar dapat menenangkan masyarakat. Hingga kini, Pemkab Aceh Singkil masih terus mencari solusi terhadap permasalahan rumah ibadah di sana.

Pasca bentrok tadi siang, jelas Dulmusrid, bupati bersama dirinya sudah turun kelokasi untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Kondisi di sana dikabarkan mulai kondusif. Sejumlah aparat TNI dan Polisi masih berjaga-jaga di Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan tempat terjadinya bentrokan dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah.”Aparat keamanan berjaga-jaga untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrok susulan,” ungkapnya.

Bentrokan di Gunung Meriah terjadi saat sekelompok massa hendak membongkar rumah ibadah tanpa izin. Aksi mereka ternyata mendapat perlawanan dari kelompok massa lain. Akibatnya bentrokan pecah sehingga menyebabkan satu orang tewas, satu rumah ibadah dibakar dan sejumlah warga terluka. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah menerima laporan dari jajarannya terkait bentrokan antar warga yang diawali pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil. Menurut Kapolri, berdasarkan temuan di lapangan, kuat dugaan bentrokan warga ini direncanakan.

“Kalau melihat dari senjata tajam yang mereka bawa, kami menduga gerakan ini sudah direncanakan,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2015). Agar bentrokan tidak meluas, Babdrodin langsung menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengamanan. Perbatasan menuju Sumut menjadi salah satu fokus pengamanan. “Kemudian kita lakukan penyekatan di perbatasan yang menuju Sumut, di antaranya berbatasan dengan Tapanuli Tengah, dengan Fakfak Barat, dan Dairi,” jelas Badrodin.

Pasukan tambahan pun sudah diterjunkan. Kapolri berharap agar warga tak mudah terpancing, sehingga bentrokan susulan bisa dicegah. “Oleh karena itu saya minta untuk menahan diri agar jangan sampai masyarakat terpancing oleh provokasi melalui SMS-SMS. Saya berharap semua warga menahan diri dan menyelesaikan kasus ini secara hukum,” tegasnya. “Tentu kita melakukan upaya untuk penyelesaian kasus ini secara damai. Tapi kan tentu tidak hanya Polri, tapi Pemda dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah perizinan ibadah ini,” imbuh Badrodin.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut ada 20 orang yang ditangkap akibat pembakaran gereja disusul bentrokan antar warga di Aceh Singkil. “Ada 20-an orang yang ditangkap, masih didalami apakah yang ditangkap ini apakah terlibat. Kami tindak tegas,” kata Badrodin di rumah dinasnya Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2015). Selain itu polisi juga mengamankan 20 motor, 3 mobil pikap, 3 mobil colt diesel dan senjata tajam yang digunakan yakni parang, kapak juga batang bambu.

“Saya minta untuk menahan diri agar jangan sampai masyarakat terpancing oleh provokasi melalui SMS-SMS. Saya berharap semua warga menahan diri dan menyelesaikan kasus ini secara hukum,” paparnya. Penyerangan rumah ibadah ini terjadi karena warga memprotes 21 bangunan gereja yang tidak memiliki izin. Warga yang mendesak pembongkaran gereja sempat berdialog dengan pemda setempat sehingga tercapai kesepakatan eksekusi pembongkaran dilakukan pada Senin (19/10) pekan depan.

Namun ada kelompok warga yang tidak terima dengan kesepakatan ini dengan alasan, warga yang ikut dalam dialog bersama Pemda bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin Pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB mereka bergerak namun dihalangi personel TNI dan Polri. “Sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah,” sambungnya. “Warga massanya 500. Mereka menyebar dengan sepeda motor dan menuju gereja dan membakar,” ujar Badrodin. Usai membakar gereja, massa bergerak ke Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan dan bentrok dengan kelompok warga yang menjaga gereja.

Categories
Kriminalitas Perekomonian dan Bisnis

Kronologi dan Dalang Aktor Intelektual Di Balik Pembunuhan Aktivis Salim Kancil Lumajang


Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, anggotanya tengah mendalami dugaan keterlibatan aktor intelektual di atas Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, dalam kasus dugaan pembunuhan petani aktivis anti tambang Salim Kancil. Kami tidak menutup kemungkinan ada orang di belakang Kepala Desa. Ini sedang diperiksa,” kata Badrodin di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (2/10). Selain pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, polisi juga mendalami bukti-bukti lain yang ada. Kata Badrodin, salah satu bukti yang diperiksa adalah pesan singkat yang ada di telepon genggam orang-orang terkait.

Ketika ditanyai kemungkinan keterlibatan pejabat lain seperti Bupati, Badrodin tidak bisa memastikan. “Kalau pidana itu mesti ada fakta hukum yang mendukungnya, saya tidak mengatakan orang tertentu.” Sejauh ini, kata Badrodin, pejabat yang sudah bisa dipastikan keterlibatannya baru sampai ke tingkat Kepala Desa. Yang sedang didalami adalah dugaan pihak lain yang membiayai pejabat berstatus tersangka itu.

Selain Hariyono, sudah ada 22 orang lain yang dijadikan tersangka. Dua dari puluhan orang itu masih berusia 16 tahun. Mereka diduga terlibat langsung dalam penganiayaan Salim dan rekannya, Tosan. Korban kedua menderita luka parah akibat perbuatan para pelaku. Berdasarkan informasi, penganiayaan yang terjadi akhir pekan lalu terjadi akibat penolakan para korban terhadap pembukaan tambang pasir di kawasan tempat tinggalnya. Mereka dianiaya setelah melakukan aksi damai terkait masalah tersebut.

Di sisi lain, Manager Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Ki Bagus Hadi Kusuma mengatakan, meski pihak kepolisian telah menetapkan 23 orang, tim khusus yang pihaknya menduga ada lebih dari tujuh orang lagi yang terlibat dengan pembunuhan Salim. Dari pengakuan masyarakat dan temuan tim di lapangan, ada lebih dari 30 orang yang terlibat. Dari hasil gelar perkara di Polda Jawa Timur, dijelaskan bahwa pembunuhan Salim sudah direncanakan oleh puluhan orang tersebut,” kata Ki Bagus saat dihubungi.

Ki Bagus menjelaskan, rencana pembunuhan Salim telah dirancang satu hari sebelum kematiannya. Mereka yang bertugas mengeksekusi dengan mengkroyok Salim hingga tewas ternyata adalah orang-orang dekat sang Kepala Desa Hariyono. Belasan orang yang tergabung dalam kelompok tersebut kemudian diketahui sebagai tim sukses Hariyono, pada saat dia mencalonkan diri sebagai pemimpin desa. “Pembunuhan itu direncanakan satu hari sebelumnya oleh tim 12. Tim 12 adalah bentukan si kepala desa waktu dia mau nyalon jadi kades. Yah, seperti tim sukses,” katanya. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Masinton Pasaribu, meminta kepolisian mengusut tuntas pelaku dan dalang dibalik tewasnya dua petani asal Kabupaten Lumajang, Salim Kancil dan Tosan.

“Tragedi di Pasirian, Lumajang, harus diusut setuntas-tuntasnya dari mulai pelaku lapangan yang melakukan aksi keji penganiayaan dan pembunuhan berencana,” kata Masinton dalam keterangannya, Selasa (29/9). Masinton juga menyebut, pembunuhan dan penganiayaan Salim dan Tosan, sebagai bentuk aksi teror dan intimidasi kepada warga yang melakukan penolakan tambang pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak.

Karenanya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta kepada kepolisian agar bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan dan mengungkap motif intimidasi dan aksi teror yang disertai pembunuhan tersebut. Selain itu, dia juga berharap agar kepolisian tidak hanya berhenti menangkap pelaku di lapangan, namun juga mengejar aktor intelektual dibalik kasus ini. “Jika ada indikasi dugaan keterlibatan pemilik perusahaan, maka polisi harus menangkap dan menyeret pemilik perusahaan ke pengadilan,” kata Masinton.

Masinton mengatakan, berdasarkan informasi yang dia himpun dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang melakukan advokasi, menduga dalang tewasnya Salim dan Tosan adalah PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang telah berinvestasi di daerah sana. Sebab, menurut Masinton, Salim dan Tosan selama ini dikenal sebagai warga yang menolak adanya pertambangan ilegal di sekitar desa itu. Karenanya, dibutuhkan peran negara dalam melindungi hak-hak rakyat. “Negara tidak boleh kalah dengan aksi kejahatan korporasi yang menghalalkan keuntungan dengan segala cara,” kata Masinton.

Sepakat dengan Masinton, Ketua Komisi Pertanian DPR Edhy Prabowo meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak hanya menangkap pelaku, namun juga mengungkap aktor intelektual dibalik pembunuh Salim dan Tosan. “Saya minta kasus ini diusut tuntas. Aparat harus bisa mengungkap bukan hanya pelaku pembunuhan, tetapi juga ungkap siapa aktor intelektual di belakangnya,” ujar Edhy Prabowo dalam keterangannya, Senin (28/9) malam. Pihak kepolisian juga telah menangkap 20 tersangka pelaku pembunuhan petani Salim Kancil. Selain 20 orang tersebut, terdapat dua tersangka lainnya yang masih di bawah umur, yakni IL dan AA.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan tersangka masih bisa bertambah tergantung keterangan saksi dan alat bukti yang ditemukan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka untuk mendalami motif penganiayaan yang mengakibatkan kematian akhir pekan lalu itu. Polisi belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi pemicu kejadian tersebut. Dua orang petani di Lumajang, Jawa Timur, ditemukan tewas dan diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan berencana. Salim Kancil dan Tosan diduga menjadi korban skenario besar untuk memuluskan usaha pertambangan.

Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Muhnur Satyahaprabu, mengungkapkan keduanya dikenal sebagai pejuang lingkungan tolak tambang di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Salim (46) tewas dibunuh, setelah dijemput sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya dengan cara dipukuli batu dan benda keras lainnya oleh banyak orang dalam kondisi kedua tangan terikat.

Muhnur mengatakan, setelah Salim meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan, dekat areal pemakaman. Sementara itu, Tosan juga dianiaya di dekat rumahnya. Muhnur mengatakan, Tosan sempat memberikan perlawanan, walaupun akhirnya roboh setelah dianiaya puluhan orang tidak dikenal. Saat ini, Tosan tengah dirawat intensif di rumah sakit. Dengan kondisi Muhnur dan tewasnya Salim, Walhi menyebut, masyarakat sekitar sangat terancam, ketakutan sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan tim konsolidasi gabungan. Dia mengatakan, pihaknya turut meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Ini adalah skenario besar memuluskan usaha pertambangan yang diduga adalah PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang investasi triliunan disana,” ujar Muhnur di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/9). Karenanya, dia menyebut, penganiayaan ini bukan hanya sekedar pro kontra tambang saja. Sebab, perkara terkait PT IMMS telah disidik kejaksaan pada Maret 2015, namun hingga saat ini tidak pernah jelas perkembangannya.

Penambangan terjadi pada tahun 2014, ketika warga diundang kepala desa untuk sosialisasi mengenai pembuatan kawasan wisata tepi pantai obyek wisata watu pecak. Namun, hingga kini, sosialisais belum pernah terealisasi. Muhnur mengungkapkan, yang marak terjadi malah penambangan pasir di area yang secara hukum merupakan hutan milik Perhutani. Penambangan dilakukan oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera.

Hal serupa disampaikan Anggota Divisi Ekonomi dan Sosial Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Ananto Setiawan. Dia melihat skenario penggunaan perusahaan penambangan liar, di saat perusaahan tambang yang sesungguhnya sulit untuk masuk dan mengeksploitasi suatu daerah. “Perusahaan besar nanti bisa klaim soal reklamasi, PAD. Sehingga perusahaan liar menjadi tempat cuci tangan mereka,” kata Ananto. Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria Ken Yusriansyah mengatakan tragedi ini merupakan kado terburuk bagi para tani. Sebab penganiayaan dan pembunuhan ini terjadi bertepatan pada Hari Tani.

Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya juga menerima laporan serupa terkait intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktifis perlindungan tambang. “Tapi ini pembunuhan dilakukan di depan umum. Kami meminta setidaknya diberhentikan sementara karena rakyat selalu jadi korban usaha pertambangan,” ujar Ken. Kepolisian Resor Lumajang Selasa (29/9) ini, telah menangkap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan petani sekaligus aktivis Salim alias Kancil di Lumajang, Jawa Timur. Kejadian tersebut juga turut menimpa seorang korban lain bernama Tosan yang mengalami luka parah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, sebenarnya sudah ada 22 tersangka yang ditetapkan. Namun, dua orang diantaranya tidak ditahan karena masih berusia 16 tahun. Para tersangka diantaranya adalah Tedjo, Ngatiman, Elisandi, Harmoko, Timartin, Rudi, Edi Santosa, Madasir, Widianto, Sukit, Hendrik, Buri dan Farid. Ada pula Muhamad Subadri, Slamet, Siari, Siaman, Edor Hadi Kusuma dan Dodik Hartono. Sementara dua orang yang masih di bawah umur adalah IL dan AA.

“Tersangka masih bisa bertambah, tergantung keterangan saksi dan alat bukti yang ditemukan,” kata Argo saat dihubungi. Walau demikian, dia tidak mau berandai-andai berapa jumlah tersangka yang akan ditetapkan terkait kasus ini. Hal tersebut, kata Argo, akan berkembang sesuai dengan hasil penyidikan yang berjalan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka untuk mendalami motif penganiayaan yang mengakibatkan kematian akhir pekan lalu itu. Polisi belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi pemicu kejadian tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatkan CNN Indonesia, beberapa hari sebelum kejadian, warga Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar telah melaporkan ancaman pembunuhan terhadap Tosan ke Kepolisian Sektor Pasirian. Perwakilan warga desa, pada 8 September lalu, melakukan pertemuan yang difasilitasi Camat Pasirian, Abdul Sabar. Sehari setelahnya, warga kemudian melakukan aksi damai di Dusun Krajan II Desa Selok Awar-Awar. Pada 10 September, sekira 6.00 WIB, sekelompok orang mendatangi rumah Tosan dengan membawa senjata tajam berupa clurit dan bahan peledak bondet. Berdasarkan informasi, para kelompok itu menyebut “melawan kepentingan umum masyarakat desa.”

Tidak disebutkan apa yang menjadi permasalahan dalam aksi tersebut. Namun informasi lain menyebut kejadian ini terkait dengan masalah lokasi pertambangan. Argo mengaku belum mendengar informasi tersebut. Namun, jika benar telah ada laporan, maka Kepolisian mestinya menindaklanjuti dengan melakukan patroli dan pengamanan. Dia juga tidak mau pihaknya disebut kecolongan atas kejadian ini. “Kejadian ini tiba-tiba. Kami sudah fasilitasi lewat muspida dan lain-lain, tapi ini tetap terjadi,” kata Argo.

Sebelumnya, dua orang petani di Lumajang, Jawa Timur, ditemukan tewas dan diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan berencana. Salim Kancil dan Tosan diduga menjadi korban skenario besar untuk memuluskan usaha pertambangan. Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Muhnur Satyahaprabu, mengungkapkan keduanya dikenal sebagai pejuang lingkungan tolak tambang di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Dengan kondisi Tosan dan tewasnya Salim, Walhi menyebut, masyarakat sekitar sangat terancam, ketakutan sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan tim konsolidasi gabungan. Dia mengatakan, pihaknya turut meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Ini adalah skenario besar memuluskan usaha pertambangan yang diduga adalah PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang investasi triliunan disana,” ujar Muhnur di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/9).Manager Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Ki Bagus Hadi Kusuma mengatakan, meski pihak kepolisian telah menetapkan 23 orang termasuk Kepala Desa Awar-awar sebagai tersangka pembunuhan sadis petani Salim Kancil, tim khusus yang dibuat Jatam menduga ada lebih dari tujuh orang lagi yang terlibat dengan pembunuhan Salim.

“Dari pengakuan masyarakat dan temuan tim di lapangan, ada lebih dari 30 orang yang terlibat. Dari hasil gelar perkara di Polda Jawa Timur, dijelaskan bahwa pembunuhan Salim sudah direncanakan oleh puluhan orang tersebut,” kata Ki Bagus saat dihubungi. Ki Bagus menjelaskan, rencana pembunuhan Salim telah dirancang satu hari sebelum kematiannya. Mereka yang bertugas mengeksekusi dengan mengkroyok Salim hingga tewas ternyata adalah orang-orang dekat sang Kepala Desa Hariyono.

Belasan orang yang tergabung dalam kelompok tersebut kemudian diketahui sebagai tim sukses Hariyono, pada saat dia mencalonkan diri sebagai pemimpin desa. “Pembunuhan itu direncanakan satu hari sebelumnya oleh tim 12. Tim 12 adalah bentukan si kepala desa waktu dia mau nyalon jadi kades. Yah, seperti tim sukses,” katanya.

Kota Lumajang, menurut JATAM, sempat tercatat mengalami penolakan atau bentrok dengan latar belakang yang sama dengan kasus Salim Kancil. Kala itu warga menolak karena tidak ingin gumuk pasir yang selama ini dijadkan penahan tsunami diambil oleh perusahaan pertambangan. Isu kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di sektor pertambangan telah menjadi pembahasan dalam forum supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wacana tersebut bahkan direkomendasikan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang Region Jawa dalam forum Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

“Salah satu rekomendasi Koalisi Anti Mafia Tambang adalah penanganan dan penyelesaian kasus yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran HAM di sektor pertambangan,” kata Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Menurut Maryati, penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kejahatan di sektor tambang merupakan salah satu dari 11 rekomendasi yang mencuat dalam forum supervisi bersama KPK. Forum tersebut saat itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono, serta seluruh jajaran pejabat pemerintah daerah di Jawa, Mei 2015.

Maryati menyatakan, rekomendasi saat itu disampaikan untuk bisa menyelesaikan kasus kejahatan yang sudah ada, serta mencegah terjadi pelanggaran serupa. Terkait kasus pembunuhan aktivis anti tambang Salim Kancil, Koalisi Anti Mafia Tambang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. “Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa mengawasi aktivitas pertambangan tidak akan membahayakan diri mereka. Agar tidak ada lagi kejadian seperti kasus Salim Kancil,” kata Maryati.

Sementara itu, rekomendasi lainnya yang mencuat dalam forum supervisi KPK yaitu agar pejabat terkait melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Karena jika tidak sesuai ketentuan, bisa menimbulkan gesekan dan bentrokan dengan para aktivis pemerhati lingkungan maupun pertambangan. Kasus kekerasan bukan tidak mungkin terjadi,” ujar Maryati.

Rekomendasi lain adalah ”Mengutamakan aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin, dan penegakan hukum.” Koalisi Anti Mafia Tambang juga merekomendasikan agar dikembangkan skema black list (daftar hitam) bagi perusahaan dan pemilik perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara. Daftar hitam itu, lanjut Maryati, harus diinformasikan kepada publik dan perbankan.

“Kegiatan usaha pertambangan harus memerhatikan aspek HAM, hak sosial ekonomi masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup,” ujar Maryati. Pada 26 September 2015, aktivis anti tambang Salim Kancil (46) tewas dibunuh. Dia dijemput sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Salim dianiaya dengan cara dipukuli batu dan benda keras lainnya oleh banyak orang dalam kondisi kedua tangan terikat.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini juga tengah berada di Lumajang memantau proses penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam kasus pembunuhan Salim. Polda Jawa Timur telah menetapkan 23 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat membunuh Salim. Salah satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Polisi menemukan airsoft gun di kediamannya saat melakukan penggeledahan, Kamis sore (1/10).Petisi online di Change.org yang meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk menangkap pembunuh petani antitambang Lumajang, Salim Kancil, telah mendapat dukungan lebih dari 40 ribu orang, Jumat (2/10).

Pagi ini dukungan mencapai 42.392, kurang 7.608 lagi sampai genap 50 ribu. Salim Kancil dibunuh oleh sekelompok orang di kampungnya sendiri, Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pembunuhan sadis atas Salim Kancil mengagetkan publik tanah air, dan memunculkan petisi online berjudul “Pak Badrodin, Tangkap Para Pembunuh Salim Kancil,” yang dibuat Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT).

Petisi itu selain ditujukan kepada Kapolri Jenderal Badrodin, juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Pembunuhan keji Salim Kancil bukan kriminal biasa, tapi pembunuhan berencana yang dipicu penolakan warha terhadap penambangan pasir besi. Kejadian ini berpotensi terulang,” kata Siti Maimunah dari TKPT.

Ada lima tuntutan yang disertakan dalam petisi ini, yakni:

1. Mendesak Kepolisian dan aparat penegak hukum lain untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian terhadap Salim Kancil dan (penganiayaan) Tosan hingga aktor intelektual di balik peristiwa kekerasan Desa Selok Awar-Awar, dan mengganjar pelaku dengan hukuman seberat-beratnya.
2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk segera menutup seluruh pertambangan pasir di pesisir selatan Lumajang.
3. Meminta LPSK untuk segera memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
4. Meminta komnas HAM agar segera turun ke lapangan melakukan investigasi.
5. Meminta KPAI untuk memberikan trauma healing kepada anak dan cucu dari almarhum Salim kancil, serta anak-anak PAUD yang menyaksikan insiden penganiayaan almarhum Salim Kancil di Balai Desa Selok Awar-Awar.

Saat ini Polres Lumajang telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus pembunuhan Salim Kancil, salah satunya Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Saat menggeledah rumahnya kemarin sore, polisi menemukan airsoft gun. Selain Salim Kancil yang dibunuh, Rekan Salim yang juga aktivis antitambang, Tosan, juga dianiaya hingga luka parah. Namun ia berhasil menyelamatkan diri.

Salim dan Tosan menentang pembukaan tambang pasir di wilayah mereka. Sebelumnya mereka menggelar aksi damai menolak tambang. Polisi menggeledah rumah aktor intelektual penganiayaan dan pembunuhan dua warga penolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirin, Lumajang, Jawa Timur. Polres Lumajang kini tengah mendalami berbagai alat bukti salah satunya senjata airsoft gun dari hasil penggeledahan di rumah kepala desa Haryono.

Dalam penggeledahan yang dilakukan kemarin, aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Lumajang dibantu oleh aparat Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur. Diterjunkannya aparat Brimob itu untuk membantu menjaga ketat saat dilakukan penggeledahan di rumah yang diduga menjadi dalang pembunuhan sadis terhadap Salim Kancil dan penganiayaan terhadap Tosan tersebut.

Rumah kepala desa yang menjadi sasaran penggeledahan lokasinya berada di sebelah kantor desa. “Kami melakukan penggeledahan rumah otak pembunuhan dan menemukan airsoft gun pelaku,” kata Kapolres Lumajang Ajun Komisaris Besar Polisi Mundzir Isma’il saat ditemui di lokasi. Mundzir mengatakan ditemukannya airsoft gun tersebut saat polisi sedang mencari alat-alat bukti di kediaman Haryono.

Setelah melakukan penggeledahan polisi langsung membawa otak pelaku kasus tersebut ke Markas Polres Lumajang. Setelah beberapa saat berada di Mapolres Lumajang, Hariyono dipindahkan penahanannya ke Markas Kepolisian Daerah Jatim pada Kamis malam (1/9). Hariyono yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka diduga kuat sebagi otak dari tragedi konflik tambang pasir yang menewaskan Salim Kancil dan korban luka berat Tosan. Keseluruhan tersangka pelaku pembunuhan berjumlah 23 orang.

Adapun yang kini ditahan di Mapolda Jatim berjumlah 21 orang tersangka. Dua orang tersangka lainnya statusnya tahanan kota dan wajib lapor karena masih di bawah umur.