Monthly Archives: October 2015

Ahok Batasi Hak Penyampaikan Pendapat Warga Jakarta Hanya Di 3 Tempat Saja


Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo. Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. “Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). Sementara itu, waktu untuk unjuk rasa ditetapkan pada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

“Walau begitu, peraturan tersebut masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta menekan orang lain atau pemerintah. Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara. Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. “Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Salah satu contohnya, aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta gubernur ataupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran. Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk kementerian) dibatasi hingga lima orang. Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian, dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau aksi untuk DPR atau kementerian, maka para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI. “Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang,” kata Ratiyono.

Advertisements

Sejarah Asal Usul Nama Indonesia


Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia menjadi perekat lintas suku bangsa, agama, dan sekat-sekat primordial.Asal-usul nama Indonesia mulai dikenal pada medio tahun 1800-an. Menurut sejarawan Universitas Oxford, Peter Carey, nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan (1819-1869) tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia.

Logan adalah orang Skotlandia yang menjadi editor majalah Penang Gazette, wilayah Straits Settlement-kini Negara Bagian Penang, Malaysia-yang bermukim di sana kurun waktu 1842-1847.”Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebut Kepulauan Hindia yang waktu itu merupakan jajahan Belanda sehingga disebut Hindia-Belanda,” kata Carey.

Bangsa Eropa mengenal dua wilayah Hindia, yakni Hindia-Barat, yaitu wilayah Kepulauan Karibia yang ditemukan Christopher Columbus yang semula diyakini sebagai wilayah Hindia (India)-pusat rempah-rempah yang dicari orang Eropa. Sesudah ekspedisi Vasco da Gama dan Magellan, ditemukanlah Hindia Timur, yakni Kepulauan Nusantara, yang merupakan pusat rempah-rempah yang selama berabad-abad dicari orang Eropa.

Wilayah Nusantara tersebut merupakan persimpangan peradaban dan pengaruh budaya India dan Tiongkok sehingga ilmuwan Perancis, Dennis Lombard, menyebutnya sebagai carrefour de civilization atau silang budaya. Sejarawan Yayasan Nation Building (Nabil), Didi Kwartanada, menambahkan, informasi tentang seorang priayi Inggris, Earl George Samuel Windsor (1813-1865), dalam karya ilmiah berjudul On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (1850) mengusulkan sebutan khusus bagi warga Kepulauan Melayu atau Kepulauan Hindia (Hindia-Belanda) dengan dua nama yang diusulkan, yakni Indunesia atau Malayunesia.

Tokoh lain yang disebutkan Peter Carey dan Didi Kwartanada adalah ilmuwan Jerman, Adolf Bastian (1826-1905), Guru Besar Etnologi di Universitas Berlin, yang memopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Bastian memopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul Indonesien; Oder Die Inseln Des Malayischen Archipel terbitan 1884 sebanyak lima jilid. Buku tersebut memuat hasil penelitiannya di Nusantara dalam kurun 1864-1880. Menurut Carey, Bastian membagi wilayah Nusantara dalam zona etnis dan antropologi.

Nama Indonesia menjadi identitas politik ketika trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengusung gagasan modern berpolitik dalam Indische Partij (Partai Hindia), yang menjadikan orang-orang kelahiran Indonesia membangun kesadaran politik dan kebangsaan Indonesia tanpa membedakan sekat perbedaan suku-rasial dan keyakinan.

Sebagai kilas balik yang menarik, sejarawan Remco Raben dan Ulbe Bosma dalam buku Being Dutch In The Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, mengungkapkan, kesadaran sebagai “Putera Hindia” juga muncul di kalangan Indo-Eropa. Bahkan, pernah terjadi unjuk rasa menuntut hak sebagai Putera Hindia pada 1840-an yang sangat tidak lazim di Hindia-Belanda yang sangat konservatif.

Pasalnya, orang Eropa mengacu Benua Eropa adalah tanah airnya. Mereka hanya menjadi pemukim-trekker-yang suatu hari akan kembali ke Eropa dan tidak peduli masa depan Hindia. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa, 1811, Jean Rocher yang lulusan Akademi Militer Saint Cyr dan fasih berbahasa Indonesia mengatakan, reformasi politik pertama pada zaman penjajahan Belanda dilakukan oleh tokoh yang tak populer dalam sejarah Indonesia, yakni Herman Willem Daendels.

Daendels memecat birokrat korup dan mencabut hak-hak bangsawan lokal yang berlebihan serta menjalankan efisiensi pemerintahan. Sejarah menempatkan Daendels pada posisi antagonis. Mengenai pertumbuhan dan kesadaran politik, Peter Carey menjelaskan, Hindia-Belanda jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina yang merupakan jajahan Amerika Serikat dan India yang merupakan jajahan Inggris.

Kesadaran untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri jajahan sudah disadari pihak AS dan Inggris. Adapun kelahiran Indische Partij dan kemunculan gerakan Sarikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan pada zaman Gubernur Jenderal Idenburg memicu pergerakan kebangsaan lebih lanjut oleh para pemuda yang mengalami banyak tekanan.

Apalagi pada 1926, pemberontakan Komunis ditumpas oleh Kolonial Belanda sehingga ruang aktivitas politik semakin diperketat. Pada saat yang sama, krisis ekonomi global-malaise-melanda dunia dan memukul Hindia-Belanda yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas, seperti gula dan berbagai bahan mentah. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris.

Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan Jong Katoliek Bond di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pemuda, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Asaat, yang kelak menjadi pejabat presiden RI, pernah indekos di rumah Sie Kong Liong yang menyokong gerakan para pemuda hingga lahir Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober.

Surat Ederan Kapolri Tentang Hate Speech Beserta Panduan Agar Tidak Terjerat Kasus Hate Speech


Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu. “Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SE itu merupakan penegasan saja dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.”Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, menyambut positif terkait munculnya Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian.Menurut dia, hal tersebut merupakan kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan hate speech.

“Sebenarnya ini kemajuan ya. Hate speech itu kan bagian dari agitasi. Membujuk, merayu orang untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan ideologi, agama,” tutur Benny saat ditemui seusai acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.Benny menambahkan, langkah Polri ini juga dapat meminimalisasi konflik di lapangan dan sebagai pencegahan dini agar kekerasan bisa dideteksi secara dini.”Harusnya dilihat secara positif sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi konflik. Konflik itu kan terjadi karena agitasi, dengan provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga mendorong orang melakukan kekerasan,” tuturnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Dengan demikian, polisi diharapkan lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Romo Benny menambahkan, langkah Polri tersebut tidak akan berpotensi membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang. “Oh enggak (berpotensi) dong, hate speech lain. Hate speech itu dengan sengaja di muka umum, orang menjelek-jelekkan baik sisi agama, sisi suku, ras, SARA,” ujar Romo Benny.

Ia mengatakan bahwa pedoman mengenai hate speech sudah cukup jelas. Sebab, tindakan ini dapat menimbulkan kebencian di muka umum dan meresahkan masyarakat. “Jadi ini sebenarnya pencegahan supaya orang tidak menimbulkan kebencian sehingga kekerasan komunal bisa dicegah dengan cara itu sejak dini,” ucapnya.

Leopard Wisnu Kumala Pembom Mal Alam Sutera Setelah Peras Manajemen Senilai 100 Bit Coin


Pelaku pengeboman di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Leopard Wisnu Kumala warga Serang, Banten. Identitas pelaku diungkap oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian saat konferensi pers tentang bom toilet Mal Alam Sutera di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Dalam konferensi pers ini Kapolda didampingi Dirkrimum Kombes Krishna Murti. Si tersangka berada di belakang Tito, memakai baju kaos putih dan tangannya diikat tali. Leopard bekerja di PT Masindo Utama perusahaan yang bergerak di bidang servis dan jasa instalasi untuk Industri telekomunikasi Indonesia. Tim dari Polda Metro Jaya dan Densus 88 mengamankan Leopard pada Rabu (28/10/2015) di kediamannya di Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang, Banten. Polisi menyebut Leopard merakit bom di dalam kamar tidurnya. Saat penangkapan polisi mengamankan berbagai barang yang diduga digunakan untuk merakit bom tersebut.

Warga yang tinggal di Perumahan Banten Indah Permai, Serang, Banten, tidak percaya ada tetangganya yang menyimpan bom aktif di rumah. Mereka tidak menyangka warga di kawasan tempat tinggal mereka, Leopard Wisnu Kumala (27) atau LO, menaruh bom di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, Rabu (28/10/2015). “Kemarin tiba-tiba ramai euy, polisi pada datang semua ke sini. Ternyata Si Leo yang ditangkap. Saya mah enggak nyangka dia punya bom aktif juga di rumahnya itu. Seram banget, ya,” kata tetangga LO, Mukhlis (33).

Warga lain yang ikut menyaksikan saat polisi ramai-ramai datang ke rumah Leo, Agus (32), juga sempat takut ketika tahu ada bom aktif. Rumahnya hanya beberapa meter dari rumah Leo.”Enggak kebayang itu gimana kalau tiba-tiba meledak. Bom yang di mal itu saja kayaknya heboh banget, untung di sini enggak meledak juga,” tutur Agus. Leo tinggal bersama istri dan satu anak perempuannya yang masih berusia dua tahun.

Menurut pantauan Kompas.com, rumah Leo kini sudah dikosongkan dan dipasangi garis polisi. Sejumlah polisi tampak menjaga rumah itu. Kemarin malam, tim gabungan dari Densus 88/Anti Teror dan Polda Metro Jaya telah membawa Leo yang ditangkap di sekitar Mall Alam Sutera. Pemuda itu diringkus beberapa saat setelah bom yang dipasangnya meledak di toilet kantin karyawan di lantai lower ground (LG). Leo yang dikawal Densus ke rumahnya menunjukkan bahan bom aktif berdaya ledak tinggi yang disimpan di dalam rumah. Usai mengamankan bahan bom aktif, polisi membawa istri dan anak Leo untuk dimintai keterangan.

Wakil Kepala Densus 88 Komisaris Besar Martinus Hukom memastikan pelaku bom Mall Alam Sutera, Tangerang, sudah diamankan oleh jajarannya. Sementara ini, pelaku yang berinisial LO masih dalam perjalanan dari rumahnya di Kompleks Banten Indah Permai, Serang, ke Markas Densus di Depok, Jawa Barat. “Akan kami bawa ke tempat Densus di Kelapa Dua untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Martinus, Rabu (28/10/2015) malam.

Bersama dengan LO, Densus dan Polda Metro Jaya yang ke lokasi turut mengamankan satu bahan bom aktif yang sudah dijinakkan oleh tim Gegana. Adapun bentuk bom aktif itu dibungkus dengan kotak rokok. Bahan bom itu berdaya ledak besar. Berdasarkan pengakuan sementara, LO menggunakan sedikit bahan dari dalam kotak rokok tersebut untuk mengebom toilet kantin karyawan di Lower Ground (LG) Mall Alam Sutera, siang tadi.

Ledakannya pun berdaya rendah, karena bahan yang digunakan hanya sedikit. LO sendiri ditangkap masih di sekitaran Mall Alam Sutera beberapa saat setelah kejadian. Saat ditangkap, LO sedang mengendarai sepeda motor. Polisi yang menangkapnya harus melepas tembakan ke kaki LO hingga LO ditangkap dan dibawa ke rumahnya yang ada di Serang, Banten. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun di lokasi, LO memiliki masalah pribadi dengan manajemen Mall Alam Sutera. Sejumlah bukti telah dikantongi aparat untuk diperiksa lebih lanjut. LO juga disebut-sebut mengebom toilet Mall Alam Sutera beberapa kali untuk melakukan pemerasan terhadap Mall Alam Sutera.

Meski demikian, pihak manajemen Mall Alam Sutera belum mau berkomentar soal itu. Saat ditanya, perwakilan manajemen yang mengaku bernama Wawan belum bersedia menanggapi pernyataan tersebut. Leopard Wisnu Kumala ternyata sudah 4 kali meletakkan bom di Mal Alam Sutera. Setelah beraksi, dia memeras melalui email. Dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (29/10/2015), terungkap cara-cara Leopard memeras, yakni sesudah bom meledak, dia akan mengirimkan email ke pihak mal.

Ternyata Leopard mengaku bahwa pihak mal sudah sempat membayar sejumlah uang. Bukan dengan rupiah melainkan dengan bitcoin. “100 Bitcoin,” demikian katanya kala ditanya berapa yang pihak Mal Alam Sutera telah bayar. 1 Bitcoin sekitar Rp3,2 juta. Berarti 100 bitcoin setara dengan Rp 320 juta. Leopard memiliki 5 bom aktif yang siap diledakkan. Di rumahnya, polisi menemukan satu sisa bom. Rencananya, bom tersebut juga akan diledakkan di mal Alam Sutera. Aksi perdana pelaku bom di Mal Alam Sutera dilakukan pada 6 Juli 2015. Namun bom itu tak meledak. Bom diletakkan di supermarket dan dekat kaleng pembasmi nyamuk agar efeknya lebih dahsyat.

Polisi meneliti ratusan rekaman CCTV untuk melacak pelaku pengeboman di mal Alam Sutera, termasuk saat kejadian 6 Juli 2015 lalu. Saat itu, tersangka yang diketahui bernama Leopard Wisnu Kumara tersebut sempat clingak-clinguk di sejumlah lokasi.Setelah berputar-putar di mal, Leopard yang berjaket hitam dan membawa tas ransel akhirnya memilih supermarket Food Hall. Namun dia tak bisa langsung menaruh bom karena ada seorang wanita yang sedang belanja. Baru berselang beberapa menit, dia menyimpan bom di belakang tumpukan obat nyamuk.

“Ditaruh di belakang kaleng Baygon, bukan hanya ledakan bomnya tapi akan mengeluarkan racun begitu,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krishna Murti saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (29/10/2015).Apa maksudnya diletakkan di belakang kaleng obat nyamuk? “Biar efeknya lebih dahsyat,” ucap tersangka yang dihadirkan di jumpa pers.Rekaman CCTV 6 Juli tersebut menjadi titik awal pengungkapan kasus ini. Menurut polisi, wajah pelaku terekam jelas dari video tersebut. Pelaku pengeboman di Mal Alam Sutera, Kota Tangerang berhasil ditangkap polisi. Pelaku bernama Leopard Wisnu Kumara warga Serang, Banten.

Identitas pelaku diungkap oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian saat konferensi pers tentang bom toilet Mal Alam Sutera di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).Dalam konferensi pers ini Kapolda didampingi Dirkrimum Kombes Krishna Murti. Si tersangka berada di belakang Tito, memakai baju kaos putih dan tangannya diikat tali. Leopard bekerja di PT Masindo Utama perusahaan yang bergerak di bidang servis dan jasa instalasi untuk Industri telekomunikasi Indonesia.

Tim dari Polda Metro Jaya dan Densus 88 mengamankan Leopard pada Rabu (28/10/2015) di kediamannya di Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang, Banten. Polisi menyebut Leopard merakit bom di dalam kamar tidurnya. Saat penangkapan polisi mengamankan berbagai barang yang diduga digunakan untuk merakit bom tersebut. Leopard Wisnu Kumala ternyata sudah 4 kali meletakkan bom di Mal Alam Sutera. Setelah beraksi, dia memeras melalui email.

Dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (29/10/2015), terungkap cara-cara Leopard memeras, yakni sesudah bom meledak, dia akan mengirimkan email ke pihak mal. Ternyata Leopard mengaku bahwa pihak mal sudah sempat membayar sejumlah uang. Bukan dengan rupiah melainkan dengan bitcoin. “100 Bitcoin,” demikian katanya kala ditanya berapa yang pihak Mal Alam Sutera telah bayar. 1 Bitcoin sekitar Rp3,2 juta. Berarti 100 bitcoin setara dengan Rp 320 juta.

Bom Meledak Di Kantin Mall Alam Sutera


Sebuah ledakan terjadi di lingkungan Mall Alam Sutera, Tengerang, pada pukul 12.05 Waktu Indonesia Barat (WIB). Lokasi kejadian berada di toilet pelanggan kantin karyawan lantai LG Mall Alam Sutera. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal menyatakan seorang saksi bernama Deni menceritakan kejadian ledakan di dalam toilet tersebut. “Kronologi kejadian menurut keterangan saksi saudara Deni, selaku Supervisor Area Mall Alam Sutera menerangkan bahwa yang bersangkutan mendengar suara ledakan jam 12.05 WIB di dalam toilet customer kantin karyawan lantai LG Mall Alam Sutera saat bersama Bapak Edi selaku Komandan Pengamanan area Mall Alam Sutera,” ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan sejauh ini ada satu orang luka akibat ledakan yang terjadi di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, siang tadi. “Korban luka atas nama saudara Fian seorang Karyawan Kantin Borneo yang mengalami luka bakar dan kena serpihan di kaki sebelah kiri,” ujar Iqbal melalui pesan singkat kepada media, Rabu (28/10). Iqbal juga menjelaskan korban tersebut telah dilarikan ke Rumah Sakit Omni untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi beberapa saat lalu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisarus Besar Sutarmo memastikan bahwa ledakan berasal dari sebuah bom. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, ledakan bersumber dari toilet kantin bawah Mall Alam Sutera. Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh, Tangerang, Komisaris Paryanto, menyatakan polisi saat ini sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan bom di Mall Alam Sutera, Tangerang, Banten.

“Kami sibuk olah TKP,” kata Paryanto. Menurutnya, polisi saat ini tengah mengamankan lokasi sekaligus menyisir Mall Alam Sutera dan sekitarnya untuk mencari benda-benda mencurigakan. Ledakan bom terjadi siang ini pukul 12.50 WIB di toilet kantin bagian bawah mal tersebut. Sejauh ini dilaporkan ada satu korban terluka. “Informasi awal dua orang luka,” ujar Paryanto. Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo mengatakan korban luka ringan satu orang.

Ini kali kedua bom meledak di Mall Alam Sutera. Sebelumnya pada 9 Juli lalu, bom juga meledak di mal ini, di lokasi yang sama, yakni toilet kantin bawah mal. Jenis ledakan kedua ini pun, menurut Sutarmo, mirip dengan ledakan pertama. Pada ledakan pertama itu, polisi menyita tas hitam yang berisi materi dan partikel bom rakitan. Ledakan bom pertama itu, menurut Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, kemungkinan terkait ISIS. Pelaku, kata dia, ialah laki-laki. Namun polisi tidak mempublikasikan hasil rekaman CCTV pada ledakan bom pertama itu ke publik. Sebuah ledakan terjadi di Mall Alam Sutera, Tangerang, pada pukul 12.50, Rabu (28/10). Belum ada keterangan pasti asal ledakan itu.

Namun saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo membenarkan soal adanya kejadian tersebut. “Betul. Sekitar pukul 12.50 WIB. Saat ini sedang dalam pemeriksaan,” kata Sutarmo. Menurut keterangan dari kepolisian hingga kini masih dalam penyelidikan awal. Saat ini kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara. “Ada korban, satu orang luka ringan,” kata Sutarmo.
Sebuah bom meledak di Mall Alam Sutera, Tangerang Rabu (28/10) siang sekitar pukul 12.50 WIB. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, ledakan bersumber dari toilet kantin bawah mal.

“Sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara, (ledakannya) berasal dari toilet,” kata Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang Ajun Komisarus Besar Sutarmo. Hingga saat ini Sutarmo mengatakan ada satu korban luka ringan. Sang korban saat ini masih dalam perawatan, sehingga belum teridentifikasi. Sutarmo menduga jenis ledakan itu disinyalir hampir mirip dengan ledakan sebelumnya yang terjadi di tempat yang sama pada 9 Juli 2015 lalu. Saat itu Mal Alam Sutera juga sempat dibom, tepatnya di toilet di lantai dasar. “Tempatnya hampir sama dengan kejadian lalu,” ujarnya.,

Tidak ada korban jiwa dari kejadian terdahulu, tetapi bagian dalam toilet rusak parah. Polisi sempat mengamankan sejumlah tas hitam yang diduga berisi materi dan partikel dari bom yang diduga bom rakitan. “Ada kemiripan dan menyerupai. Korban satu luka ringan di kaki,” ujar Sutarmo. Ledakan yang terjadi di salah satu toilet di area kantin karyawan Mall Alam Sutera pada pukul 12.05 WIB dipastikan tidak mengganggu operasional pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Jalur Sutera Barat Kav.16, Tangerang, Jawa Barat, tersebut.

“Kami sudah serahkan ke pihak berwenang. Kami tidak menutup mal, operasional berjalan seperti biasa,” ujar Mei, Customer Service Mall Alam Sutera saat dihubungi. Dia menjelaskan, ledakan yang terjadi di sudut timur lantai Lower Ground mal itu hanya menyebabkan kerusakan minor pada bagian toilet. Dipastikan juga bahwa lokasi ledakan saat ini berbeda dengan lokasi ledakan bom yang terjadi pada 9 Juli 2015 silam.

“Iya tadi kejadiannya di toilet kantin di lantai LG, sudut timur. Berbeda dengan yang dulu,” kata Mei. Diketahui ledakan pada awal Juni lalu terjadi di Lantai Ground sudut barat mal. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyisiran di area Mal Alam Sutera. Sedangkan satu korban luka yang terkena serpihan ledakan kini telah dilarikan ke Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto memastikan hal tersebut. “Korban tadi dibawa ke ruang perawatan atau klinik Mall Alam Sutera dulu,” ujarnya.

Kronologi Penggrebekan Arzetti Bilbina dan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya Di Kamar Hotel


Denpom TNI AD di Malang saat ini tengah menyelidiki pertemuan antara anggota DPR Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di hotel. TNI berjanji tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus ini. “TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski demikian, TNI disebut Tatang juga akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kasus ini juga menurutnya akan ditangani secara serius sampai tuntas, termasuk kebenaran sedang apa Arzetti dan Rizeki berada di dalam kamar hotel. “Kita sedang dalami, Denpom sedang lakukan penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan sedang apa terkait urusan apa mereka di dalam situ (kamar hotel),” kata Tatang. “Semua akan dikumpulkan info. Kalau memang cukup bukti tentu kita akan lanjutkan proses hukum selanjutnya,” sambungnya.

Pihak TNI tidak ingin buru-buru menyebutkan alasan keberadaan Arzetti dan Rizeki di hotel. Dikatakan Kapuspen, semua harus menunggu hasil penyelidikan. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa (ternyata) ada,” jelas Tatang.

Jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka penyidik dari Denpom akan menyerahkan kasus ini kepada pihak Otditur militer yang kemudian akan melimpahkannya kepada pengadilan militer. Sayangnya Kapuspen belum bisa menyebut siapa pihak yang melaporkan mengenai keberadaan keduanya di dalam kamar hotel. TNI juga tak bisa memproses atau memeriksa Arzetti karena bukan kewenangannya.

“Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI), kita nggak punya kewenangan. Kalau TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” tutur Tatang.Kapuspen berjanji untuk memberikan informasi mengenai hasil penyelidikan ini secara transparan. Jika pun Letkol Rizeki terbukti bersalah, ancaman sanksi juga sudah menantinya. “Kalau ada perkembangan pasti nanti kami infokan. Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya. Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” Tatang berjanji.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga meminta TNI mengumumkan hasil investigasi penggerebekan terhadap Arzetti dan Letkol Rizeki. MKD mengaku akan berkoordinasi dengan Denpom TNI AD dalam mengawal kasus ini. “Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja. Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” tukas anggota MKD DPR Sarifuddin Sudding

Gara-gara tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Pengakuan keduanya cukup menarik, ada yang sama namun ada pula yang berbeda. Saat dikonfirmasi media, keduanya membantah ada hubungan spesial. Keduanya mengaku pertemuan itu membahas persoalan rakyat, benarkah? Simak pengakuan keduanya:

1. Sama-sama bantah selingkuh
Gara-gara digerebek saat berduaan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti yang juga anggota Komisi VIII DPR ini terancam ditindak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun Arzetti mengaku tak takut dan tetap tenang karena dirinya meyakini tak ada yang salah dalam pertemuan itu. Arzetti menegaskan tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Pak Dandim Sidoarjo. “Masya Allah. Nggaklah, kalau perselingkuhan kenapa ada suamiku. Nggak ada perselingkuhan sama sekali…kalau perselingkuhan jangan ada suamiku dong,” katanya. Sama dengan Arzetti, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya juga menegaskan tak ada hubungan khusus antara dirinya dengan Arzetti Bilbina. “Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa,” aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10/2015).

2. Mengaku membahas program dapil
Arzetti mengaku dirinya bertemu khusus dengan Dandim Sidoarjo membahas program daerah pemilihan (dapil). Arzetti yang merupakan anggota DPR dari dapil Sidoarjo-Surabaya (Jatim 1) mengaku banyak dibantu oleh FKPPI dalam realisasi programnya. “Artinya sebetulnya program kita untuk dapil harus ada yang baik, bahwa aku butuh orang yang punya komitmen. FKPPI itu bantu total, cuma di situ aja,” ujarnya mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Dandim Sidoarjo yang kemudian menjadi isu miring itu.

Sama dengan Arzetti, Rizeki juga mengaku pertemuan di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program. Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” jelas Rizeki.

3. Berbeda soal lokasi pertemuan dan kemunculan suami Arzetti
Arzetti menegaskan bahwa di kamar 18 tempat pertemuan itu berlangsung tidak hanya ada dirinya dan Dandim Sidoarjo. Mungkin untuk menepis isu miring, dia menyebut banyak orang ikut dalam pertemuan itu. Arzetti juga menampik pertemuan dilakukan di dalam kamar. “Ada Mas Didiet di sebelah saya, banyak orang kok, Mas. Jadi di depan kamar itu kan ada kursi ya kita ngobrol di situ,” kata Arzetti. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Tak lama kemudian, anggota Denpom berpakaian preman datang dan ‘menginterogasi’.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini TNI akan dan tengah memproses kejadian ini. Saat dikonfirmasi, Kadispen TNI AD Brigjen Sabhar Fadhilah mengatakan, Rizeki dan Arzetti diamankan karena berduaan di dalam hotel. Saat itu, Rizeki berseragam dinas. Sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada perselingkuhan. Sementara itu terkait Arzetti, Mahkamah Kehormatan Dewan sedang melakukan telaah terkait peristiwa ini.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya dan Anggota DPR Arzetti Bilbina digerebek saat berada di hotel. Penangkapan pun berawal dari laporan kepada pihak TNI. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang sampai saat ini Denpom TNI AD malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIW,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Adapun kronologi penggerebekan Arzetti dengan Letkol Rizeki dijelaskan Mayjen Tatang sebagai berikut:

Minggu (25/10) Pukul 13.00 WIB
Denpom Divisi 2 Kostrad mendapat laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama seorang wanita di Hotel Arjuna, Lawang, Malang. Tidak disebutkan siapa pelapornya. Pelaporan disampaikan ke Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya yang dekat dengan lokasi hotel tersebut.

Pukul 14.00 WIB
Kemudian anggota Denpom 2 Divisi I Kostrad mendapati seorang Perwira TNI AD yakni Dandim Sidoarja Letkol Kav Rizeki sedang bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB (Arzeti Bilbina). Setelah melakukan penggerebekan, Denpom Divisi 2 Kostrad lalu melimpahkan penemuan kepada Denpom wilayah dalam hal ini adalah Denpom Malang. Perkara dilimpahkan ke Denpom Malang mengingat Denpim Divisi 2 Kistrad tidak bisa melakukan proses penyelidikan lanjutan. Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki selanjutnya diperiksa di Denpom Malang

Meski begitu, Tatang belum menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan pertemuan Arzetti dengan Rizeki. Namun ia tidak menutup kemungkinan, ada alasan lain di balik pertemuan keduanya. “Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa ada,” tuturnya. Jika pemeriksaan telah usai, kata Tatang, maka pihak penyidik dari Denpom Malang akan melimpahkan kasus ini kepada otditur militer. Kemudian akhirnya kasus pun akan dibawa hingga mahkamah militer. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Lalu kalau sudah dibawa ke otmil baru dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Tatang.

Mengenai sanksi yang akan diterima Rizeki, menurut Tatang masih harus menunggu keputusan pengadilan. Jika terbukti bersalah, maka hukuman akan dilihat sejauh mana pelanggaran dilakukan. Namun jika tidak terbukti bersalah, maka nantinya akan ada pemutihan untuk membersihkan nama Letkol Rizeki. “Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahannya, yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat. Dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif berupa penundaan jabatan atau pangkat, bahkan hukuman tambahan berupa pemecatan,” tutup Tatang.

Tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Keduanya menampik adanya hubungan asmara. Namun cerita sebenarnya tentang pertemuan itu sama misteriusnya dengan si pelapor yang berujung penggerebekan. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Rizeki menuturkan pertemuan itu di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program untuk pondok pesantren.

Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” kata Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10). Saat pertemuan tengah berlangsung, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan ‘menginterogasi’. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didiet muncul.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini Rizeki maupun Arzetti tidak tahu siapa yang melaporkan pertemuan itu. “Nggak tahu saya, Mas,” kata Arzetti saat dikonfirmasi terpisah. Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015), juga tak mau terbuka soal pelapor pertemuan Arzetti dan Rizeki di kamar hotel itu. Apakah pelapornya suami Arzetti? “Ya mungkin saja, kita kan baru bisa bertindak kalau ada laporan. Sebenarnya mungkin karena suaminya yang tahu itu,” jawabnya.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya diamankan saat berada di hotel bersama Anggota DPR Arzetti Bilbina. Berbagai ancaman sanksi kini mengarah ke Letkol Rizeki. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang, sampai saat ini Denpom TNI AD Malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIV,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski begitu Tatang belum bisa memastikan apakah Letkol Rizeki melakukan pelanggaran atau bertindak lalai. TNI sendiri menurut Tatang menerapkan asap praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. “Tetapi masalah ini akan ditangani serius sampai tuntas. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Tatang. Akibat kejadian ini, sejumlah ancaman kini mendera Letkol Rizeki. Jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diberikan kepada Rizeki pun disebut Tatang tergantung dari tingkat kesalahannya.

“Yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat, dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif sampai hukuman tambahan bahkan berupa tindakan pemecatan,” jelasnya. “Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya, Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” lanjut Tatang. Kapuspen pun lantas menjelaskan kronologis penggerebekan Letkol Rizeki dan Arzetti dari versi TNI. Menurut Tatang, peristiwa berawal dari laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama wanita yang berada di Hotel Arjuna, Lawang, Malang.

“Pelaporan tersebut disampaikan kepada Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya dekat dengan lokasi hotel tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Denpom-2 Divisi I Kostrad pada Minggu (25/10) pukul 14.00 WIB didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB,” jelas Tatang yang tidak memberi informasi mengenai identitas pelapor.

Denpom Divisi 2 Kostrad lantas melimpahkan hasil temuan kepada Denpom Malang sebab tidak dapat melakukan proses penyelidikan lanjutan. Mengenai Arzetti, TNI tak dapat memprosesnya. “Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI) kita nggak punya kewenangan. Kalau anggota TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban, TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” ucapnya. Lantas apakah Letkol Rizeki dan Arzetti sudah sering melakukan pertemuan seperti itu?

“Saya nggak tahu, nggak bisa duga-duga. Saat ini masih dalam pemeriksaan,” tutup Tatang.Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI terkait penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Rizeki. MKD bisa saja memproses ini meski tanpa aduan. “Bisa saja (MKD jemput bola) sepanjang itu jadi konsumsi publik. Itu bagian dari tata beracara. Bisa saja MKD menetapkan perkara ini tanpa aduan,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

Junimart berharap tidak ada pelanggaran yang ditemukan saat hasil pemeriksaan itu dirilis. Dia menegaskan bahwa MKD memegang azas praduga tak bersalah. “Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tunggu pemeriksaan di Denpom. Kita berharap itu tidak benar. Kalau benar, kita akan kaji,” ujar politikus PDIP ini. MKD akan membahas hal ini dalam rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat anggota. Dia enggan buru-buru memprediksi sanksi yang akan diberikan.

“Nanti. Kan kasihan juga, itu katanya pertemuan untuk dapil,” ucap Junimart. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan keduanya terpergok bertemu pada Minggu (25/10/2015), pukul 14.30 WIB di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar sudah ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan.

Dikonfirmasi terpisah, Arzetti menepis hal tersebut sebagai penggerebekan. Ia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar.Beberapa versi kronologi muncul dari penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Denpom TNI yang memproses hal ini diminta membuka hasilnya secara terang ke publik.

“Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Selasa (27/10/2015). MKD saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI tersebut. Hasil itu akan menjadi dasar sikap MKD. “Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” ujar politikus Hanura ini. “Kita akan koordinasi dengan Denpom,” sambung Hanura.

Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya terpergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar Hotel Arjuna di Malang. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Namun, ada pengakuan berbeda antara Dandim Sidoarjo dan Arzetti. Jika Arzetti menyebut dalam pertemuan itu ada sang suami (Didiet), Dandim menyebut Didiet baru datang bersama Denpom yang datang beramai-ramai. “Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didiet),” ungkap Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo

Pemerintah Rilis Aturan Penyediaan Listrik untuk Apartemen


Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi merilis beleid teranyar mengenai mekanisme penyediaan tenaga listrik untuk bangunan yang berada di kawasan terbatas.

Penerbitan aturan ini sendiri dilakukan demi meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat serta mempercepat upaya penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas. Di mana bangunan dalam kawasan terbatas yang dimaksud meliputi rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan hingga pada bangunan yang dimiliki secara individual atau bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat dan percepatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam kawasan terbatas (pemerintah) perlu menetapkan peraturan menteri ESDM,” tulis Menteri ESDM Sudirman Said dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas yang dikutip Minggu (18/10).

Dalam Permen ESDM mengenai Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas, pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan dalam hal kerjasama penyambungan tenaga listrik antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan dalam Kawasan Terbatas. Di mana dalam ketentuannya perhimpunan pemilik tidak diperbolehkan mengutip keuntungan atas penyaluran tenaga listrik pada satuan bangunan, bangunan yang menjadi bagian bersama hingga benda bersama.

Tak cuma itu, dalam beleid tersebut pemerintah juga mengatur ihwal pengenaan tarif yang dibebankan kepada pengguna listrik yang tak lain adalah pemilik atau pun penghuni satuan bangunan. Komponen pembentukan tarif sendiri akan didasarkan pada tarif tenaga listrik yang berlaku pada setiap pemegang IUPTL yang terdiri dari biaya beban dan pemakaian tenaga listrik untuk satuan bangunan, biaya tambahan meliputi biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVarh), biaya beban dan pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, hingga pajak penerangan jalan.

“Biaya tambahan sebagaimana dimaksud menjadi tanggungjawan bersama pemilik atau penghuni satuan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Seentara dalam tagihan biaya rincianya biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik untuk satuan bagunan harus dipisahkan dengan rincian biaya tambahan,” bunyi ayat ketiga dan keempat dalam pasal 3 Permen ESDM 31/2015 tersebut.

Meski telah dirilis akhir bulan lalu, aturan mengenai penyediaan tenaga listrik untuk bangunan yang berada di kawasan terbatas sendiri akan diberlakukan mulai akhir tahun nanti. Ini mengingat dalam diktumnya Permen ESDM 31/2015 akan diberlakukan 3 bulan setelah diundang-undangkan pada 29 September 2015