Monthly Archives: November 2015

Kronologi dan Hasil International People’s Tribunal (IPT) 1965


Gelaran pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 dinilai menjadi semacam ajang bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia yang menutup mata pada sejarah kelam bangsa. Upaya pencarian kebenaran di balik peristiwa 1965 kerap menemui jalan buntu. Tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait peristiwa 1965 selama ini pun terkesan diulur-ulur oleh penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi yang menghadiri IPT 1965 sebagai saksi ahli, menyatakan Komnas HAM mengawali penyelidikan pro justicia pelanggaran HAM 1965 sejak 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Sejak itu Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan sebelum dibawa ke tingkat peradilan.

Namun hasil laporan penyelidikan kerap dimentahkan oleh Kejaksaan. Laporan itu diberi catatan dan dikembalikan disertai hasil koreksi. Pengembalian laporan itu dinilai Komnas HAM wajar, dan lembaga itu memenuhi permintaan penyidik dengan menambahkan koreksi catatan. Dalam ringkasan dan kesimpulan akhir penyelidikan Komnas HAM, ujar Dianto, sesungguhnya disebutkan telah diperoleh cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan untuk sampai pada peradilan, bahwa terjadi pelangggaran HAM berat atas kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965-1966.

Dalam simpulan itu juga disebutkan bahwa pada peristiwa 1965-66 patut diduga terjadi adanya pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seks, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan perampasan kemerdekaan. “Dari sejumlah testimoni yang kita dengar sejak hari pertama (di IPT 1965), saya bisa katakan ada koherensi yang kuat dengan hasil penyelidikan Komnas HAM,” kata Dianto di hadapan Majelis Hakim IPT 1965. Hasil penyelidikan pro justicia atas peristiwa 1965 saat ini nasibnya masih menggantung di tangan penyidik Kejaksaan Agung.

“Setiap kali kami serahkan, selalu mendapat catatan untuk dimintai koreksi. Terakhir laporan itu kami serahkan tahun lalu dan hingga kini kami belum tahu kelanjutannya seperti apa,” ujar Dianto. Ia menganggap negara perlu mengusut tuntas kebenaran di balik tragedi 1965 agar masyarakat tidak melulu menyaksikan pemerintah memelihara impunitas dari ekses peristiwa 1965. Terlebih stigma negatif Partai Komunis Indonesia dan komunisme masih dihidupkan untuk menakuti warga, tertutama terkait perampasan tanah.

“Hantu PKI masih dihidupkan hingga hari ini untuk merepresi para warga,” ujar Dianto. Salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Kini untuk menuju rekonsiliasi, kata Dianto, harus dimulai dengan mengungkap kebenaran. “Bagaimana mau berdamai kalau tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah,” ujar Dianto.

Apalagi, kata Dianto, Indonesia sampai sekarang belum memiliki lagi undang-undang yang mengatur tentang rekonsiliasi. Dengan demikian Indonesia belum punya dasar hukum untuk melakukan rekonsiliasi. Pakar hukum internasional Ko Swan Sik menilai Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 tidak lebih dari ajang untuk memediasi para korban dalam meluapkan perasaannya di hadapan dunia internasional.

Menurut Ko Swan Sik, sidang rakyat yang digelar di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi rujukan dalam menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar di balik peristiwa 1965. “Terlepas dari semua kesaksian yang telah disampaikan di sini, dengan sedikit agak berlebihan, sidang ini bisa dikatakan tidak lebih dari sebuah permainan,” kata Ko Swan Sik dalam sebuah wawancara bersama penyelenggara IPT 65, Yanti Mualim, di arena persidangan Den Haag, Belanda.

Pernyataan Ko Swan Sik yang bertendensi sinis itu bukan tanpa alasan. Selain tidak memiliki payung hukum, Sidang Rakyat 1965 dimaknai tidak lebih sebagai inisiatif para aktivis yang mencari cara untuk menyuarakan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia yang selama ini bak membentur tembok. Kalau pun sidang rakyat yang digelar di Den Haag itu merupakan pengadilan sungguhan yang berkekuatan hukum tetap, Ko Swan Sik sangsi persidangan bisa cukup dengan hanya digelar maraton selama empat hari. “Ini mungkin butuh waktu empat bulan, satu tahun, atau lebih dari itu,” ujar dia.

Ko Swan Sik berpendapat cara terbaik untuk menuntaskan tragedi 1965 di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh institusi pemerintah resmi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yakni dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. “Peristiwa seperti ini mau tak mau harus harus dituntaskan dalam lingkup nasional, tanpa harus mendapat intervensi dunia internasional,” ujarnya.

Meski demikian, Ko Swan Sik tak menampik Pengadilan Rakyat 1965 pada akhirnya bakal memberikan tekanan moral yang besar terhadap bangsa Indonesia. Hal itulah yang ia yakini akan menjadi inti dari hasil persidangan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Komisioner Komnas HAM Manager Nasution. Ia menyebut IPT 1965 tak punya kekuatan hukum mengikat karena tak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Manager yakin hasil IPT 1965 akan memperkuat advokasi hukum Tragedi 1965 di level nasional dan internasional.

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat RI Mahfudz Siddiq berpendapat International People’s Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Oleh sebab itu dia mengimbau pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk tidak bermain-main soal perkara 1965. “Karena ini menjadi pembuka tutup botol. Jadi pintu masuk destabilisasi politik dan dekonstruksi institusi Tentara Nasional Indonesia,” ujar Mahfudz saat, Jumat (13/11).

Dia menilai IPT memiliki agenda yang sangat jelas, yakni memberi jalan bagi gugatan hukum internasional atas dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di Indonesia. Menurut Mahfudz, semua pihak seharusnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap sejarah Indonesia dan reformasi TNI. Ketika kekuatan asing sudah masuk dan mampu mengontrol Indonesia, kata Mahfudz, masyarakat politik akan semakin terkooptasi sistem kapitalis dunia.

Oleh karena itu politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku bingung dengan sejumlah pengacara Indonesia yang terlibat dan mendukung IPT 1965. “Ini bagian sejarah masa lalu yang mestinya ditutup rapat. Jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan. Sangat kuat aroma adanya agenda di belakang ini,” ujarnya. Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga hari ini. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat di Den Haag itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang telah menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berpendapat perkara dugaan kejahatan kemanusiaan tahun 1965, lebih baik diselesaikan di internal Indonesia.

Itu disampaikannya menyikapi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965). Hari ini merupakan hari terakhir persidangan. Bukankah lebih terhormat diselesaikan dalam negeri? Jangan bawa ke tempat lain. Belum tentu mereka lebih cinta kita (Indonesia),” ujar Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menilai memang ada dua jalan keluar atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi 50 tahun lalu di Indonesia, yakni rekonsiliasi dan penegakkam hukum. Menurutnya, solusi melalui penegakkan hukum memang sulit direalisasikan. Sebab, banyaknya bukti dan fakta yang sulit dikumpulkan. Karenanya, dia mengimbau pemerintah untuk mengajak semua pihak untuk menyelesaikannya melalui rekonsiliasi. “Organisasi masyarakat dan lembaga negara terkait diajak dong bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri,” katanya. “Orang yang berjuang dan yang terlibat sangat dalam emosionalnya juga. Ya penyelesaiannya ada rekonsiliasi,” kata Zulkifli.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengimbau tim jaksa, pengacara, dan para saksi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965), untuk tak takut pulang ke Indonesia. Hari ini, Jumat (13/11), IPT 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, memasuki hari terakhir. Sidang rakyat yang menghadirkan para korban Tragedi 1965 sebagai saksi itu dimulai sejak Selasa pekan ini. “Kenapa (saksi) harus takut? Tidak perlu takut. Kembali ya kembali saja, kan tidak ada masalah lagi. Kalau takut berarti salah kan? Kalau tidak salah ya pulang saja ke sini (Indonesia),” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Anne-Ruth Wertheim, putri pendiri Komite Indonesia, Wim Wertheim, menyatakan Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 merupakan penantian yang telah lama didambakan dunia internasional. Melalui IPT 1965, Anne-Ruth yakin mata dunia bakal terbuka dan Indonesia tidak bisa mengelak dari sejarah kelam pembantaian massal yang pernah terjadi pada pertengahan dekade 1960-an.

“Pengadilan ini akan didengar dunia dan dengan adanya media sosial, orang-orang akan mengetahui apa yang terjadi di sini (IPT 1965 di Den Haag). Informasi itu tidak bisa dibendung lagi, dan orang-orang harus tahu dan akan mengetahuinya,” kata Anne-Ruth di arena Pengadilan Rakyat 1965 di Den Haag, Belanda, Kamis (12/11). Komite Indonesia yang dibentuk Wim Wertheim adalah organisasi solidaritas Belanda yang pertama kali mengangkat isu “pembantaian” pada tahun 1965 di Indonesia ke dunia internasional. Anne-Ruth menyatakan keluarga Wertheim merasa perlu membuat komite guna memberikan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Menurut Anne-Ruth, dunia tak boleh tinggal diam dengan pelanggaran hak asasi manusia serius. Oleh karena itu, kata dia, seseorang perlu menjelaskan tentang apa yang terjadi di Indonesia. “Ketika Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu, maka dunia internasional harus berbuat sesuatu,” kata Anne-Ruth.

Wertheim merupakan keluarga Belanda yang selalu memperhatikan perkembangan di Indonesia. Wim Wertheim berinisiatif untuk menulis dan menjelaskan persoalan “genosida” 1965 di Indonesia ke semua orang. “Tetapi kala itu seolah-olah tidak ada yang mendengarkan,” kata Anne-Ruth. Kini dengan adanya sidang rakyat internasional 1965, Anne-Ruth yakin dunia tidak bisa lagi mengelak dari fakta yang tersaji berdasarkan kesaksian para korban dan pelaku sejarah 1965. Terlebih, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini, informasi seputar 1965 bakal menjadi viral. Indonesia tak lagi bisa menghindar dari sorotan dunia.

Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Hasil Pengadilan Rakyat 1965 nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S ialah tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sayap kiri. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang juga menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketua International People’s Tribunal (IPT) 1965 Saskia E. Wieringa yang menghabiskan waktu lebih dari 35 tahun untuk melakukan riset dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965, menyatakan fitnah selama periode itu berlangsung sistematis dan meluas, salah satunya menimpa Gerwani. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang disebut memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia selama ini diberi stigma sebagai organisasi bermasalah dan menjadi bagian dari kambing hitam peristiwa 1965.Anggota Gerwani, kata Wieringa, difitnah sebagai penari telanjang yang dikenal dengan tarian bunga harum. Mereka diceritakan dari mulut ke mulut, dari ke generasi ke generasi, telah memperkosa jenderal-jenderal –menutup mata para jenderal itu dan kemudian memotong alat vitalnya.

“Itu semua bohong. Tarian (telanjang) itu tidak pernah ada dan kemaluan para jenderal masih tetap ada saat mereka dibunuh. Lagipula mereka dibunuh oleh tentara,” kata Wieringa dalam pernyataan terbuka pada Pengadilan Rakyat 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November.

Menurut Wieringa yang juga profesor Universitas Amsterdam itu, fitnah yang dilancarkan terhadap Gerwani merupakan bagian dari propaganda sistematis untuk memutarbalikkan fakta di balik peristiwa 1965. Propaganda itu, kata dia, tidak lain dilakukan oleh intelijen. Pertanyaannya, ujar Wieringa, mengapa intelijen yang notabene orang-orang cerdas itu melakukan fitnah yang begitu aneh? Fitnah, kata Wieringa, merupakan cara paling efektif untuk diterapkan terhadap masyarakat Indonesia yang kala itu cenderung menganut pola pikir tradisional. “Fitnah seksual menjadi hal terefektif untuk menghangatkan jiwa mereka,” kata Wieringa.

Dengan penanaman stigma bahwa anggota PKI adalah orang yang biadab, kata Wieringa, maka hal itu menjadi semacam justifikasi dan legitimasi untuk membunuh semua anggota, kolega, keluarga, dan orang-orang yang diduga terkait PKI, beserta organisasi-organisasi yang dekat dengan partai itu seperti Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Wieringa mengatakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1960-an sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat seperti Gerwani dan BTI terjun langsung untuk mencoba memenuhi kebutuhan rakyat. Organisasi-organisasi masyarakat itu lantas mengajak kaum miskin, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelacur yang terpaksa melacur karena kebutuhan ekonomi, untuk bergerak melakukan aktivitas usaha kerja masyarakat.

Namun kemudian, kata Wieringa, yang terjadi adalah mereka yang turut terlibat dalam kegiatan Gerwani dan BTI malah ikut dibunuh, diperkosa, dan dipenjarakan. “Saya rasa ini sangat tidak adil. Kalau kita ingin menciptakan Indonesia yang betul-betul berlandaskan hukum, kita harus tahu apa yang terjadi pada 1965. Karena itulah IPT digelar,” kata Wieringa. Gerwani, terlepas dari kedekatannya dengan PKI, sesungguhnya merupakan organisasi independen yang menaruh perhatian pada persoalan nasionalisme, feminisme, dan sosialisme, termasuk hak-hak buruh.

Setelah Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan tujuh perwira tinggi militer Indonesia tewas terbunuh, Gerwani dilarang dan anggota-anggotanya diburu. Gerwani, di era Soeharto, selanjutnya kerap disebut sebagai contoh organisasi pengganggu yang bertindak amoral. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan itu dituding merupakan bagian dari serangan meluas yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisan partai itu

Kesaksian tentang kekerasan seksual selama Tragedi 1965 diperdengarkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang berlangsung di Den Haag, Belanda, Rabu (11/11). Yang mengejutkan, salah satu kesaksian menyeret nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia.

Kemarin, Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin advokat senior dan aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menghadirkan perempuan berusia lanjut yang namanya disamarkan sebagai Tintin Rahaju. Saat rentetan Tragedi 1965 berlangsung, Tintin merupakan seorang mahasiswi yang bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Suatu saat, kata Tintin, ia ditangkap oleh aparat dan dituduh melakukan gerilya politik. Namun Tintin menolak seluruh tudingan yang dilemparkan kepadanya. Sambil berlinang air mata di hadapan majelis hakim, Tintin menceritakan dia ketika itu malah menerima berbagai kekerasan fisik, seksual dan nonfisik.

Bersaksi dari balik tirai, Tintin menuturkan ia dikonfrontasi dengan seorang lelaki. Tintin dikonfrontasi dalam kondisi tangan diborgol dan tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Tintin berkisah, saat dia menyangkal seluruh tuduhan yang dilemparkan para interogator, ia justru diperkosa.

Kisah pahit Tintin di hadapan majelis hakim Pengadilan Rakyat 1965 itu lantas dituliskan oleh sastrawan Martin Aleida yang hadir pada persidangan itu –juga sebagai korban lain yang ikut bersaksi– lewat akun media sosialnya yang kemudian tersebar luas di jagat maya. “Kulihat para hakim, prosekutor, Todung Mulya Lubis nanap menatap langit-langit menahan tangis. Registrar, hadirin, mengatupkan mulut menahan emosi,” kata Martin.

Todung pun kemudian menayakan nama pelaku kekerasan seksual itu kepada Tintin. Awalnya Tintin ragu dan sempat bertanya dua kali, apakah ia memang diizinkan untuk menyebut nama orang tersebut. Setelah diyakinkan oleh Todung, Tintin pun menyebut nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia. Kesaksian Tintin merupakan satu dari lembaran hitam sejarah Indonesia yang hendak diungkap Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia. Hari ini, Kamis (12/11), kesaksian para eksil terkait kasus penghilangan paksa dan ujaran kebencian akan diperdengarkan pada IPT 1965 yang akan berlangsung hingga Jumat esok.

Todung menyatakan, IPT 1965 digelar bukan untuk membela Partai Komunis Indonesia. “IPT digelar untuk mencari kebenaran dalam kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disimpulkan oleh Komnas HAM,” kata dia. Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S yakni tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sebagai sayap kiri. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Sastrawan Martin Aleida menyebut rezim Orde Baru yang memenjarakannya tanpa bukti sahih sebagai rezim kebohongan. Ia mengaku tidak bisa melupakan maupun memaafkan perlakuan rezim Orba. Martin yang hadir sebagai saksi dalam persidangan International People’s Tribunal (IPT) menceritakan saat dia dibui di Kamp Konsentrasi Operasi Kalong, Jakarta, pada awal 1966 bersama lima teman lainnya, termasuk Putu Oka Sukanta dan T Iskandar AS, orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). “Iskandar dan saya adalah wartawan dan penulis fiksi,” kata Martin.

Perintah penjeblosan Martin ke penjara diberikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasca tragedi G30S 1965, Soeharto dan Nasution menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai otak gerakan berdarah tersebut. Sastrawan yang menulis cerita pendek Surat Nurlan Daulay kepada Junjungannya pada Juni 2015 itu menyebut hal ini sebagai tindakan absurd. “Masuk akalkah sebuah konspirasi menggulingkan pemerintahan melibatkan jutaan orang?” kata Martin.

Sidang Rakyat 1965 memasuki hari kedua hari ini. Martin bakal bersaksi ihwal penyiksaan. Dalam cerpen yang sama, ia mengisahkan bagaimana Mula Naibaho, pemimpin redaksi Harian Rakyat, mengalami penyiksaan. Oknum penyiksa menyetrum karib Martin tersebut dengan listrik. “Disuruh buka baju dan belakangnya (punggung) hancur digerus ekor pari kering,” kata dia. Di Kamp Konsentrasi Kalong, Martin dipenjara bersama 300 orang tahanan lainnya. Kamp tersebut mempunyai lokasi di Kodim 0501 di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Jumlah tahanan, kata dia, selalu bertambah tiap hari. Sebagian disebar ke penjara di Salemba, Tangerang, Cipinang.

Martin menanggapi suara minor yang mengklaim bahwa acara Sidang Rakyat 1965 tidak layak digelar di Den Haag. Menurutnya, semua orang yang menuntut keadilan selalu dituduh mendendam. “Jutaan orang dibunuh dipenjarakan kok seenaknya dilupakan. Bangsa jenis apa yang mau kita bangun ini? Kebohongan demi kebohongan oleh Orde Baru,” katanya. Sidang Rakyat 1965 bakal digelar hingga Jumat pekan ini. Kemarin, majelis persidangan mendengarkan tuduhan pembunuhan dan perbudakan dengan menghadirkan saksi-saksi. “Wahai otak, hati, lidahku, marilah kita berbuat yang terbaik untuk menyumbang sedikit terang pada upaya orang-orang yang berani dan bijaksana yang telah mengulurkan tangan kepada kami korban. Doakan aku, kawan,” kata Martin.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan kamp penjara di Pulau Buru termasuk ke dalam sistem opresi yang paling nyata. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tahanan, lokasi, hierarki komando dan rentang waktu. “Sejumlah narapidana dari 1.600 tahanan politik dipenjarakan di Pulau Buru dari 1969 hingga 1979. Mereka jelas merupakan tahanan kelas B,” kata Asvi saat membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11) kemarin.

Asvi, yang datang sebagai saksi di Sidang Rakyat Internasional tersebut, mengatakan Pulau Buru memiliki luasan dua kali ukuran Bali. Selain itu, rantai komandonya juga jelas berada di tangan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), lalu diikuti dengan kepala penempatan Buru, dan komandan militer regionel dari wilayah Maluku.

Selain Pulau Buru, hanya kamp penjara Moncong Koe dan Paltungan yang memiliki organisasi jelas. Di kedua tempat tersebut, periode pemenjaraan singkat dan hanya terdapat sedikit tahanan dibandingkan dengan yang ada di Pulau Buru. Kamp Plantungan, yang terletak di daerah Kendal sebelah selatan kota Semarang, hanya untuk tahanan politik perempuan, khususnya bagi orang-orang eks Tapol Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana rantai komando dan opresi sangat nyata, kamp Pulau Buru, kata Asvi, dapat dibandingkan dengan Russian Gulag di bawah pemerintahan Stalin.

Asvi mengatakan misi dari kamp Pulau Buru secara resmi untuk ‘menyelamatkan populasi keseluruhan dari para tahanan’,’mengubah pemikiran tahanan politik ke dalam ideologi negara Pancasila,’ dan ‘menghasilkan makanan’. Lebih jauh, Asvi menegaskan bahwa pemerintahan era Orde Baru Soeharto tampaknya membentuk kamp Pulau Buru dengan tujuan politik tersebut. Rejim Soeharto, katanya, mempersiapkan kamp Pulau Buru untuk memenjarakan tahanan yang dinilai,’berbahaya bagi masyarakat’, atau dengan kata lain mereka yang tidak menjamin kemenangan Soeharto dalam pemilihan umum.

Asvi melanjutkan dalam konteks kamp Pulau Buru, Asvi juga menggarisbawahi penderitaan atas opresi yang dialami oleh para tahanan di pulau tersebut. Salah satu contohnya adalah penulis Hersri yang telinganya dimasukkan lalat secara paksa, yang membuat lelaki tersebut tuli permanen. Perbudakan juga nyata, kata Asvi, dengan para tahanan dipaksa untuk melaporkan kepada sipir mereka setiap pukul 04.00 pagi untuk menerima perintah.

“Pulau Buru merupakan tempat terisolasi. Jadi, kamp ini merupakan contoh sempurna dan konkret atas perbudakan dan penahanan sebagai hasil dari tragedi 1965,” kata Asvi. Sidang Rakyat Internasional untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 1965 digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa (10/11) ini. Sidang tersebut turut dihadiri oleh sejumlah aktivis, perwakilan media dan beberapa mahasiswa Indonesia.

LB, seorang mahasiswa Universitas Leiden asal Indonesia, mengatakan ia bersama tiga temannya telah bersiap untuk pergi ke lokasi sidang beberapa jam sebelum pengadilan dimulai. LB berkata, kedatangan mereka ke Sidang Rakyat 1965 merupakan inisiatif pribadi dan tidak mengatasnamakan institusi apapun, termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. “Bukan atas nama PPI. Semua datang atas nama personal,” ucapnya ketika dihubungi dari Jakarta.

LB menuturkan, ia dan rekan-rekanya tidak khawatir akan mendapatkan ancaman atau intimidasi dari kelompok tertentu akibat menyaksikan Sidang Rakyat 1965. Menurutnya, selama ini intimidasi yang dialami para korban dan sejumlah masyarakat sipil di Indonesia, tidak pernah terjadi di Belanda. Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11). Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini. Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya. Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi. Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung. Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia. “Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965. Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag. “Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia. Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Pilot Angkatan AL Amerika Tidak Berkutik Ketika Dipaksa Mendarat Oleh Sukhoi TNI AU Di Tarakan


Pilot asal Amerika Serikat James Patrick Murphy tak berkutik begitu dipaksa mendarat di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin 9 November 2015. Anggota Angkatan Laut AS berpangkat letnan kolonel menurut saja ketika digelandang ke ruang AirNav bandara untuk diinterograsi oleh TNI Angkatan Udara.

Patrick Murphy melintasi wilayah udara Indonesia menggunakan pesawat propeler first engine Cesna. “Dia (pilot) sedang cuti dalam penerbangan ini,” kata Kepala Penerangan Kodam Mulawarman, Kolonel Andi Gunawan kepada wartawan di Balikpapan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto menambahkan,pilot Patrick Murphy sendirian saat menerbangkan Cessna. “Pilotnya warga negara Amerika Serikat. Dia anggota tentara Angkatan Laut Amerika,” kata Dwi ketika digubungi di Jakarta.

Pada pukul 14.31 Waktu Indonesia Tengah, TNI AU menyergap pesawat asing yang tak izin sewaktu melintasi wilayah udara RI. Pesawat Cessna yang dipiloti James Patrick Murphy dipaksa mendarat di Bandara Juwata, Tarakan. Setelah diperiksa, Patrick Murphy mengaku memang tak punya izin melintas. Dia terbang dengan rute Hawai – Filipina – Malaysia – Singapura. Saat melintas udara Indonesia, Patrick Murphdua digiring dua jet tempur Sukhoi dari Skuadron TNI AU Makassar. “Kami sudah menghubungi Kedutaan Amerika Serikat,” kata Dwi.

Pesawat Cessna Patrick Murph dan dua Sukhoi TNI AU kini masih terparkir di apron Bandara Juwata Tarakan. TNI AU, menurut Dwi, prihatin dengan pelanggaran wilayah udara yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Sejak Januari lalu, sudah terjadi belasan pelanggaran wilayah udara di langit Tarakan.

Dua pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing mendarat di Bandara Juata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 9 November 2015. Pesawat asing tipe Propeller First Engine Cessna dipiloti Letnan Kolonel James Patrick Murphy dari US Navy melintasi wilayah udara Indonesia di area perbatasan Filipina–Malaysia tanpa izin melintas. Kejadiannya pukul 14.31 waktu Indonesia tengah. “Pesawat TNI AU yang memaksa pesawat asing tersebut mendarat di wilayah Indonesia,” kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Mulawarman Kolonel Andi Gunawan, Senin, 9 November 2015.

Andi menjelaskan, operasi penyergapan pesawat asing ini dilakukan dua Sukhoi dari Komando Pertahanan Udara Nasional Skuadron TNI AU Makassar yakni Mayor Penerbang Anton Pallaguna dan Mayor Penerbang Baskoro.
ersonel TNI AU, kata Andi, langsung mengamankan warga Amerika Serikat ini di ruang AirNav Bandara Juwata Tarakan. Mereka diinterogasi secara tertutup tentang alasan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin.

James Patrick Murpy mengaku saat melintasi wilayah RI sedang dalam penerbangan rute Hawai–Filipina–Singapura. Begitu masuk wilayah udara Indonesia, radar 225 Tarakan menangkap ada pergerakan pesawat tanpa kode. Obyek tersebut langsung dilaporkan k Makassar. Saat itu juga pengejaran dilakukan dari skuadron tempur. TNI AU Tarakan sudah menuntaskan pemeriksaan terhadap pilot AS tersebut. Proses berikutnya menunggu keputusan Kementerian Luar Negeri RI untuk melepaskan warga negara Amerika ini. “Dia (pilot) sedang cuti dalam penerbangan ini,” papar Andi.

Sebelumnya TNI AU pernah memaksa pesawat pemerintah Arab Saudi mendarat di Bandara El tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena melintas tanpa izin.

Oknum Polisi Perkosa Gadis Di Tangerang Setelah Dituduh Pengedar Narkoba


Jajaran Polsek Metro Tamansari meringkus empat orang yang diduga memerkosa seorang perempuan, S (22), di hotel kawasan Karawaci, Tangerang, Senin (2/11/2015) malam. Salah satu dari empat orang pelaku adalah anggota Polsek Kalideres bernama Dedi Aleksander Sinaga (33). “Betul, satunya anggota polisi. Mereka awalnya memeras korban dulu, baru korban diperkosa,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Tamansari Komisaris Guruh Candra Permana saat dihubungi, Minggu (8/11/2015) siang.

Guruh menjelaskan, kasus ini terungkap berawal dari laporan korban ke Polsek Metro Tamansari, Jumat (6/11/2015) lalu. Berdasarkan pengakuan korban, salah satu pelaku bernama Nicky mendatangi kosnya sambil mengaku sedang mencari kos untuk dirinya. Nicky lantas meminta nomor telepon S. Kemudian, Nicky membuat janji untuk bertemu dengan S di kamar 204 Hotel Balvena, Jalan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat. Saat mendatangi Nicky, S langsung diborgol dan ditodong dengan senjata api. Di sana, sudah ada Dedi dan dua orang temannya yang merupakan satu kelompok.

S dituduh oleh mereka sebagai pengedar narkoba. S juga digeledah. Setelah itu, para pelaku menyita handphone dan meminta uang dari korban senilai Rp 1 juta. Keesokan harinya, S dibawa ke Hotel Jasmin di kawasan Karawaci untuk diperkosa. Keempat pelaku telah diamankan di Polsek Metro Tamansari untuk diperiksa lebih lanjut. Terkait status Dedi sebagai anggota polisi, menurut Guruh, akan ditangani kasus pidananya terlebih dahulu. Sedangkan status keanggotaan Dedi sebagai polisi akan ditangani oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya

Oknum Polisi Kalideres Perkosa Gadis, Tangan Diborgol dan Kepala Ditodong Pistol. Kepolisian tidak akan memberi ampun bagi personelnya yang melakukan pidana dan pelanggaran. Seperti yang dilakukan oleh Dedi Alexander, ‎anggota Polsek Kalideres yang bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian. Dedi dipastikan akan dipidana dan terancam dipecat dari kepolisian.

Kini dia sudah mendekam di tahanan Polsek Tamansari, Jakarta Barat bersama tiga pelaku lainnya. Kanit Reskrim Polsek Tamansari, Kompol Guruh Chandra m‎engatakan untuk pidananya akan diproses di Polsek Tamansari. Sementara untuk kode etik diproses di Propam Polda Metro Jaya. “Atas kasus pencurian dan perkosaan ‎terhadap korban berinisial S (21) di Karawaci, pelakunya ada empat. Satu diantaranya anggota Polri (Dedi),” kata Guruh, Minggu (8/11/2015).

Diutarakan Guruh, kejadian bermula saat korban dituduh sebagai bandar narkoba oleh komplotan pelaku. ‎Awalnya pelaku mendatangi kos korban dan mengaku sedang mencari kos. Lalu pelaku meminta kontak korban. ‎Hingga akhirnya mereka berkomunikasi dan janjian di sebuah kamar hotel di Wilayah Mangga Besar pada Senin (2/11/2015) pukul 22.30 WIB.

Di kamar itu, ‎pelaku menodong korban menggunakan pistol dan tangan korban dibogrol. Di sana sudah ada tiga pelaku lainnya termasuk Dedi. Oleh komplotan ini, korban dituduh sebagai bandar narkoba, dan digeledah. Pelaku juga menyita Handpone korban dan menyuruhnya meminta uang ke beberap nomor kontak korban, hingga terkumpul Rp 1 juta.
Barulah keesokan harinya, Selasa (3/11/2015), korban dibawa oleh para pelaku ke sebuah hotel di wilayah Karawaci dan diperkosa. “Usai kejadian pada Jumat (6/11/2015) korban melapor ke Polsek Tamansari,” tambahnya.