Kesiapan TNI dan Polri Dalam Hadapi Adanya Upaya Makar


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember. Gatot menyebut prajurit TNI sudah disiagakan membendung upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. “Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih, disiapkan yang sehat. Untuk diketahui masyarakat NKRI, bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah. Para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari agama apa pun yang dianut untuk melakukan jihad. Saya peringatkan, prajurit saya bukan penakut,” kata Gatot dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot menegaskan hal ini dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polri memang mensinyalir upaya makar yang tengah direncanakan terkait aksi damai 2 Desember di Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin, Jakpus. “Masyarakatnya harus tenang, jangan ada sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Itu untuk kelompok yang berjihad dengan senjata akan kami lawan dengan tidak bersenjata, tangan kosong, sama-sama kita jihad,” imbuh Gatot.

Menurut Gatot, penindakan hukum harus dilakukan agar tidak ada kelompok massa yang melakukan pelanggaran. Karena itu TNI dan Polri bekerjasama mengantisipasi gangguan ketertiban umum. “Prajurit saya sepakat, tidak boleh negara ini disibukkan hal-hal yang tidak penting. Kita di NKRI ada undang-undang nasional tidak ada yang lain. Saya tegaskan prajurit TNI sudah siap, sama-sama dengan aparat Kepolisian menjaga ketertiban, keamanan. Ini yang saya perintahkan ke Pangkotama,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana demonstrasi lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Tito juga melarang aksi 2 Desember itu agar ketertiban umum tidak terganggu.

Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016). Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah antisipasi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember.

Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Itulah perbuatan kalau bermaksud menguasai DPR maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DpR MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan . Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan.

Yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember. Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.
Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mencium bau upaya makar di balik rencana aksi demonstrasi 2 Desember nanti. Presiden Jokowi menyatakan Polri dan TNI memang bertugas untuk mengamankan negara dari upaya subversif semacam itu.

“Ya itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).Untuk itu, Polri dan TNI melaksanakan tugasnya pada kali ini. Pada prinsipnya, segala hal yang membahayakan negara harus dideteksi sejak dini.”Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, itu tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan agar semua pihak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Bila itu dilaksanakan, situasi bakal baik.

“Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada,” kata Jokowi yang duduk di samping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Sebelumnya Jenderal Tito menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito yang hadir bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya ikut menjaga keamanan terkait aksi unjuk rasa yang mengarah ke upaya makar. Gatot memastikan kesiapan prajurit mengadapi kelompok yang berupaya menjatuhkan pemerintahan. “Bila ada tindakan makar, maka itu bukan tugas kepolisian saja. Itu urusan TNI juga. Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih disiapkan yang sehat,” kata Gatot dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot mengatakan, TNI dan Polri bekerjasama terkait dengan pengamanan kondisi nasional utamanya Ibu Kota. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan antisipasi rencana aksi damai 2 Desember yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. “Kerja sama intelijen TNI dan Kepolisian untuk melihat, mencari, menemukan siapapun yang mengajak demo baik sutradara dan aktor-aktornya. Diidentifikasi dan diyakinkan betul, apabila ada perbuatan yang melanggar hukum, mereka yang bertanggung jawab, yang mengajukan izin kepada kepolisian, mereka bertanggung jawab. Kami akan mengikuti terus 24 jam,” tutur Gatot.

Gatot mengatakan, keamanan dan kenyamanan warga harus diutamakan. Karenanya aksi-aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dilarang dan akan ditindak tegas bila tetap digelar. “Kami perintahkan semua Pangkotama bertugas melindungi masyarakat. Apabila ada penjarahan, saya tanya pada Kapolri, masyarakat yang melihat (namun) membiarkan kena hukum. Apalagi aparat (bila membiarkan), sehingga jangan takut bertindak tegas,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” katanya.”Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bila ada demonstrasi susulan yang menutup jalan ada agenda makar. Anggota Komisi III Partai Demokrat Didik Mukriyanto menyebut sebaiknya polisi bisa langsung mengambil tindakan.

“Apabila menjalankan tugas dan kewenangannya polri merasakan ada pihak-pihak yang menganggu keamanan negara saya pikir tidak perlu berwacana lagi, langsung saja polri ambil tindakan. Karena kewenangan yang diberikan oleh UU,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Didik mengingatkan tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia menyebut dalam konteks menyampaikan aspirasi, polisi tetap harus melindungi masyarakat karena itu bagian dari tugasnya. “Tentu kapolri dalam konteks menghadirkan rasa aman tentu juga harus profesional menyikapi segala hal. Kalau dihubungkan dengan kegiatan masyarakat menyampaikan aspirasi tentu diberikan ruang yang cukup, diberikan pengamanan dan kenyamanan karena siapapun masyarakatnya itu tanggung jawab Polri,” tegasnya.

Soal ada pihak yang memanfaatkan demo susulan untuk tindakan makar, Didik mengingatkan polisi untuk segera bertindak. Dia menyebut polisi jangan hanya berwacana dan melempar isu yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jadi saya mengimbau kepada Pak Kapolri kita dukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sepanjang di dalam menjalankan tugas kewenangannya juga berdasarkan asas hukum dan UU yang ditetapkan,” terang pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

“Jadi saya meminta Polri sebagai aparat keamanan masyarakat berikanlah saja agar masyarakat merasa aman, nyaman di dalam menjalankan tugasnya, kemudian menduga, menyebarkan informasi dan melihat ada upaya merugikan bangsa ini terkait tindakan makar lakukanlah tindakan jangan berwacana. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran publik, jadi jangan seperti pengamat, jadi polri lakukan tugasnya,” tutup dia.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tito menyebut jika ada demo lagi maka aksi itu diduga punya agenda makar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s