Categories
Aneh Dan Lucu Kebodohan Mega Lain Lain Transportasi

Logika Terbalik Motor Pembuat Kemacetan


Masalah kemacetan terjadi karena pertambuhan luas jalan tidak sama dengan pertumbuhan kendaraan. Secara kasat mata lebih mudah melihat banyaknya motor daripada mobil tetapi luas jalan yang dipakai mobil bisa sampai 10 kali luas yang dipakai oleh motor.

Belum lagi “subsidi” parkir dimana luas sewa lahan untuk parkir mobil hanya dua kali motor dengan logika aneh bahwa yang parkir hanya roda. Jadi yang memiliki roda empat harus membayar dua kali yang punya hanya dua roda. Padalah lahan yang dipakai oleh roda empat bisa menampung 6-10 yang beroda dua.

Kebijakan yang mengedepankan jumlah roda dan bukan luas lahan inilah yang menyebabkan kesemrawutan kendaraan dijalan raya karena logika penerapannya memang semrawut.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nurhayati Monoarfa, melontarkan wacana pembatasan sepeda motor di jalan nasional. Nurhayati ingin ruang gerak sepeda motor dibatasi untuk mengatasi kesemrawutan kendaraan di jalan raya. Ia mengatakan bahwa jalan nasional di seluruh dunia tak diperkenankan untuk motor, khususnya yang di bawah 250 cc.

“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Di manapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc. Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan

perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-undang,” terang Nurhayati yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Minggu (23/2/2020).

Wacana itu pun mendapat tanggapan dari seorang bikers bernama Dedi Saeful Anwar. Menurut Dedi, ungkapan tersebut kurang tepat. “Alangkah baiknya pemangku regulasi harus lebih paham dan teliti lagi dalam mengutarakan sesuatu, terlebih (ini akan) digodok menjadi sebuah regulasi yang tertuang dalam undang-undang,” kata Dedi.

Lanjut Dedi menambahkan, melarang sepeda motor di bawah 250 cc untuk melintas di jalan nasional adalah suatu hal keliru. Sebab faktanya, banyak motor berkapasitas mesin di bawah 250 cc yang sudah melanglang buana melintasi jalan nasional di berbagai belahan dunia.

“Bila dilihat di lapangan, nyatanya ungkapan tersebut salah besar. Petualangan menggunakan motor memang sudah lama terjadi, terlebih semakin marak para overlander motorcycle dunia untuk menjelajah belahan dunia menggunakan motor berbagai tipe dan cc,” kata pria yang juga pendiri Historian Ride tersebut.

“Saya contoh kan tidak jauh-jauh. Seperti Gerard Elferink (warga Belanda) yang memutuskan pulang dari Bali ke Belanda menunggangi motor bebek 125cc saja. Belum lama ini juga Pak Lilik ke Arab Saudi menggunakan matic 155cc. Jelas ini membuktikan bahwa cc dibawah 250cc juga masih bisa melewati berbagai jalan nasional di dunia,” sambungnya.

Dedi setuju terhadap pelarangan motor melintas jalan nasional jika saja Indonesia sudah memiliki banyak jalan bebas hambatan.

“Bila kelak Indonesia sudah mempunyai banyak jalur High Way seperti di Negara lain, saya sependapat bila ada batas minimal cc contoh 150cc ke bawah tidak boleh masuk, karena faktor keselamtan,” kata Dedi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno memberi tanggapan terhadap wacana larangan motor melintas di jalan nasional. Menurut Djoko, wacana tersebut kurang tepat. Yang lebih tepat adalah membatasi kapasitas mesin motor.
“Kalau anggota DPR berkehendak, (wacana itu-red) bisa saja dimasukkan dalam revisi UU LLAJ. Tapi menurut saya yang lebih tepat adalah membatasi kapasitas silinder (mesin-red) sepeda motor,” kata Djoko.

Lanjut Djoko, kapasitas mesin sepeda motor yang diproduksi di Indonesia seharusnya tidak lebih dari 100 cc atau sekecil-kecilnya 80 cc.

Dengan begitu, pengendara motor yang melakukan perjalanan jarak jauh melintasi jalan nasional akan berkurang.”Otomatis nantinya akan berkurang naik motor jarak jauh,” terang Djoko.

Djoko menambahkan, wewenang penetapan spesifikasi teknis kendaraan harus dialihkan dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perhubungan dengan cara revisi UU LLAJ.

“Ini juga terkait dengan masih tingginya angka kecelakaan. Karena selama ini sudah terbukti Kemenperin ciptakan sepeda motor yang banyak mematikan (pengendaranya-red) di jalan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurhayati Monoarfa, melontarkan wacana pembatasan motor di jalan raya.

“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana saja kah yang boleh roda dua untuk melintas. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Di manapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc,” papar Nurhayati seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Minggu (23/2/2020).

Nurhayati mengungkapkan usulan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) , di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). RDPU itu digelar bersama pakar guna membahas masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan RUU Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s