Sosial Media Influencer Senjata Baru Dalam Perang Informasi Politik Indonesia


Percepatan perubahan dan dinamika di era globalisasi telah difasilitasi salah satunya oleh perkembangan teknologi yang begitu masif. Robert Keohane dan Joseph Nye (2000) menyatakan bahwa pola pertukaran informasi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya berjalan faster, cheaper, and deeper.

Faster, berarti bahwa teknologi memfasilitasi penyampaian pesan atau informasi menjadi lebih cepat. Cheaper, menandakan bahwa akses kepada informasi menjadi semakin terjangkau dengan semakin murahnya perangkat teknologi dan pendukungnya untuk dimiliki. Deeper, bermakna bahwa aktor yang terlibat dalam panggung kehidupan global semakin dalam, banyak, dan meluas.

Dalam situasi tersebut, muncul aktor kunci baru bernama influencer. Menurut Hariyanti & Wirapraja (2018) influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Kini, pengaruh influencer semakin meluas, tidak hanya dalam dunia marketing saja, namun lebih jauh kepada keterlibatan mereka sebagai aktor kunci baru dalam sistem politik di era digital.

Hal ini menarik, mengingat diskursus peranan influencer dalam sistem politik kontemporer seringkali absen.

Peran

Proses kebijakan sebagai sebuah sistem politik secara sederhana telah digambarkan oleh David Easton (1965). Proses pengambilan keputusan atau kebijakan dipaparkan Easton dalam skema input – process – output – feedback. Secara signifikan, influencer dapat berperan dalam proses input dan feedback kebijakan.

Proses input adalah proses di mana para aktor politik mulai mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya ke dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam tahap ini terdapat istilah support and demands yang muncul dari publik untuk menekan stakeholder terkait agar menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang ideal.

Sebagai manifestasi civil society dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui jumlah pengikut mereka yang besar di media sosial, tentu saja influencer diharapkan sebagai aktor yang dapat menyuarakan kepentingan masyarakat yang berupa support and demands dengan tanpa tendensi apapun selain sebagai penyampai aspirasi masyarakat yang netral.

Tentu saja dengan cara ala mereka, seperti kreativitas dan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat luas. Cara tersebut pasti akan berbeda dengan cara yang digunakan akademisi atau lembaga swadaya masyarakat pada umumnya yang juga dapat berpartisipasi dalam proses input yang sama.

Berikutnya, peran influencer dalam proses feedback yakni sebuah proses politik di mana kebijakan di-monitoring, dievaluasi, dan dikaji oleh para stakeholder sesuai otoritasnya masing-masing agar pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan dapat berjalan lebih baik untuk periode selanjutnya. Kembali, di sini peran influencer adalah sebagai wujud ekspresi masyarakat atas puas dan tidaknya terhadap sebuah produk keputusan politik.

Seperti diketahui, di dalam pola good governance sebagai sebuah sistem politik, terdapat pola segitiga kekuatan, yakni government, private sector, dan civil society (UNDP, 2011). Tiga aktor tersebutlah yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan proses kebijakan. Tentu saja, kehadiran influencer ini memiliki makna positif untuk pegiat demokrasi yang berada di dalam kelompok civil society.

Pada saat ketika demokrasi modern kini dianggap terlalu didominasi oleh kepentingan pasar, influencer dapat menjadi sumber kekuatan baru masyarakat dalam merepresentasikan sikap politik masyarakat.

Dua Sisi

Dengan kekuatan membangun opini dan mempengaruhi sikap pengikutnya yang besar, influencer sebagai bagian dari civil society akan berperan mewujudkan tatanan politik yang ideal bersama government dan private sector. Namun, mereka akan memiliki dua sisi sebagai arus gerakannya.

Sisi pertama, influencer dapat menjadi jembatan komunikasi bagi pemerintah kepada masyarakat untuk membahasakan ulang program-program dan agenda-agenda pemerintahan menjadi lebih mudah diterima dan lebih segar. Sisi kedua, influencer justru bisa menjadi penyeimbang kekuasaan bersama-sama dengan oposisi menguatkan peran check and balance.

Atau, menguatkan peran media massa sebagai watch dog bagi berjalannya sistem demokrasi. Hal ini sah dalam sebuah negara demokrasi, demi menghindari abuse of power dan mewujudkan tatanan demokrasi yang sehat.

Dalam waktu dekat ini, terdapat momentum yang dapat mempertegas peran penting influencer dalam sistem politik di era digital, yakni Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Hajatan politik di masa pandemi ini seharusnya akan semakin memperlihatkan peranan influencer dalam membangun gagasan dan membuat kontribusi.

Integritas

Masa pandemi ini adalah titik tolak dunia digital semakin meluas pengaruhnya terhadap masyarakat. Sosial media menjadi sangat penting di saat interaksi fisik dibatasi.

Namun di saat yang bersamaan, bukan berarti influencer mendapatkan tiket gratis dalam keterlibatan mereka pada sistem politik yang berjalan. Setidaknya mereka perlu membuktikan integritas mereka terhadap dedikasinya pada agenda pembangunan negara.

Pada Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR yang lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegelisahannya pada perilaku media digital yang lebih mementingkan click dan menumpuk like. Padahal menurut Presiden pengaruh media digital yang besar tersebut seharusnya lebih didorong kepada kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.

Kegelisahan presiden itu sesuai fakta yang tertampang di arus utama media digital kini dimana masih banyak pelaku dalam dunia digital yang menampilkan life style yang berlebihan, menampilkan gaya hidup konsumtif yang tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat umum dan jarang membawa pesan budaya Indonesia. Sebagai public figure mereka tentu diharapkan ide dan gagasannya yang produktif daripada menampilkan hal demikian.

Kegelisahan yang lain juga ditunjukkan oleh salah satu kelompok youtuber yang dianggap sebagai salah satu pelopor bagi konten digital di Youtube, Skinny Indonesian 24. Bahkan mereka menyatakan diri akan pamit dari kanal Youtube yang dibangunnya pada tahun depan. Mereka beralasan, salah satunya, ekosistem di Youtube kini lebih memberikan penghargaan kuantitas (views, subscribers, likes, comments) daripada kualitas konten itu sendiri.

Terlepas pro dan kontra dari pendapat di atas, para influencer di Indonesia kini perlu memupuk rasa empati terhadap setiap konten yang mereka buat. Bahwa konten yang mereka ciptakan betul berkontribusi pada kepentingan bangsa, tidak semata demi popularitas dan kepentingan pribadi. Sehingga mereka layak dianggap menjadi salah satu aktor kunci baru yang berintegritas dalam tatanan sistem politik di era digital.

Pada sisi yang lainnya, masyarakat Indonesia juga perlu memperdalam wawasan literasi digital, yakni sebuah wawasan yang mampu membimbing pengguna teknologi informasi untuk mendapatkan manfaat dari media dan mengurasi risiko terdampak efek negatifnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s