GM Marketing Ike Patricia dan Marketing Manager Dewi Nawang Jadi Tersangka


General Manager (GM) dan Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka terkait pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang yang terjadi beberapa hari yang lalu

“Saat ini telah di tetapkan 2 orang Tersangka dalam kasus ini, yaitu: GM Waterboom Lippo Cikarang, Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Keduanya yakni Ike Patricia General Manager Waterboom Lippo Cikarang dan Dewi Nawang Manager Marketing. Keduanya memiliki peran yang berbeda. “Ike Patricia sebagai inisiator membuat tiket Promo untuk menarik pengujung. Dewi Nawang Sari sebagai inisiator membuat tiket promo dan men-share di akun Instagram @waterboomlippocikarang_,” lanjut Yusri.

Ketiganya dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 9 junto Pasal 93 UU RI No. 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Untuk diketahui, penyelidikan kasus ini bermula dari unggahan video di media sosial yang menunjukkan adanya kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang. Dalam video viral tersebut terlihat sejumlah pengunjung, mulai anak-anak hingga orang dewasa, memadati seluruh sudut area kolam renang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (10/1). Polisi kemudian bertindak cepat dengan membubarkan kerumunan tersebut mulai pukul 13.30 WIB hingga kawasan kolam renang bisa steril pada pukul 14.00 WIB.

Pemeriksaan awal diketahui besarnya animo warga yang datang ke tempat tersebut berasal dari diskon besar yang diberikan pengelola. Pihak pengelola Waterboom Lippo Cikarang diketahui memberikan diskon hingga 90 persen. Awalnya harga tiket masuk tempat tersebut berkisar Rp 95 ribu, lewat diskon besar tersebut harga tiket hanya menjadi Rp 10 ribu.

“Efek dari promo, pengunjung yang sudah masuk sebanyak 2.358 orang pengunjung dimana Waterboom Lippo Cikarang tidak menerapkan Prokes Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari biasanya pada weekend dengan tiket harga nomal sebanyak lebih kurang 500 orang pengunjung,” lanjut Yusri

Loyalitas Pada Perusahaan

Imbas dari timbulnya kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang, General Manager (GM) dan Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Keduanya ditetapkan menjadi tersangka terkait pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang yang terjadi beberapa hari yang lalu.

“Saat ini telah di tetapkan 2 orang Tersangka dalam kasus ini, yaitu: GM Waterboom Lippo Cikarang, Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Keduanya yakni Ike Patricia (General Manager Waterboom Lippo Cikarang) dan Dewi Nawang (Manager Marketing). Keduanya memiliki peran yang berbeda. “Ike Patricia sebagai inisiator membuat tiket Promo untuk menarik pengujung. Dewi Nawang Sari sebagai inisiator membuat tiket promo dan men-share di akun Instagram @waterboomlippocikarang_,” lanjut Yusri.

Pengacara Habib Rizieq Tegaskan Merupakan Hak Asasi Untuk Tidak Mempublikasikan Terkena COVID-19


Polri mengungkap Habib Rizieq Shihab (HRS) sempat menutupi hasil tes swab yang menyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, mengatakan merupakan hak pasien untuk tidak mempublikasikan rekam medisnya kepada publik.

“Adalah merupakan hak asasi dari HRS selaku pasien untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatan beliau,” ujar Kuasa Hukum Habib Rizieq, Azis Yanuar dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Azis mengatakan tidak boleh ada upaya pemaksaan dalam masalah kesehatan pasien. Hal tersebut juga telah diatur dalam undang-undang.

“Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 17 Huruf h dan i, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 22 Ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Pasal 52 UU No. 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 79 huruf b dan c UU 29/2004 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 (hal. 120),” jelas Aziz.

Aziz mengungkapkan penetapan tersangka kepada Habib Rizieq sebenarnya sudah ia prediksi. Dia menilai penetapan tersangka kepada Habib Rizieq sebagai sebuah kezaliman.

“Kezaliman ini sudah sangat-sangat melampaui batas,” tegas Aziz.

“Penerapan Pasal 14 UU No. 1 Th 1946 terhadap HRS dalam kasus di RS UMMI Bogor adalah jelas merupakan upaya untuk tetap melakukan isolasi terhadap HRS dalam penjara, ini adalah merupakan perbuatan zalim yang dibenci Allah SWT!” lanjutnya.

Sebelumnya, Polri mengungkap Habib Rizieq Shihab sempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil tes swab beberapa waktu lalu. Namun, kata Polri, saat itu Habib Rizieq mengaku dalam keadaan sehat walafiat.

“Kan diketahui bahwa (Habib Rizieq) sudah positif (COVID-19) itu tanggal 25, 25 November. Tapi di 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah, sehat walafiat tidak ada sakit apa pun,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi detikcom, Selasa (12/1/2020).

Andi menuturkan Habib Rizieq telah menyebarkan berita bohong saat yang bersangkutan mengumumkan dalam keadaan sehat walafiat. Pengumuman Habib Rizieq dalam keadaan sehat walafiat, kata Andi, diumumkan melalui Front TV sehari setelah yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19.

Seperti diketahui, Habib Rizieq bersama menantunya, Muhammad Hanif Alatas, serta Dirut RS UMMI Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di RS UMMI Bogor. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

Habib Rizieq, Hanif, dan Andi Tatat dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No Tahun 1984. Ketiganya juga disangkakan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 terkait menyiarkan berita bohong.

Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU tentang Wabah Penyakit berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 216 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Disamakan dengan penjahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 14 UU tentang Peraturan Hukum Pidana berbunyi:

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sementara, Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 berbunyi:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Dua Mantan Anggota FPI Bersyukur FPI Dilarang


Dua mantan anggota FPI bersyukur pemerintah RI melarang kegiatan ormas yang pernah diikuti mereka dulu. Keduanya minta mantan anggota FPI segera sadar dan kembali membela NKRI.
Keduanya adalah Muhamad Bisri Ihwan, Lc., M PD dan In’amul Muttaqin, keduanya warga Banyuwangi. Mereka bersyukur pemerintah melarang adanya ormas FPI hidup di Nusantara.

“Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk sikap tegas pemerintah terhadap gerakan radikal dan anarkis. Semoga Indonesia lebih damai. Kami siap untuk menampung teman-teman mantan FPI kembali tidak berbuat anarkis,” ujar Bisri..

“Semoga dengan tidak adanya FPI di Nusantara, kita kembali menjunjung tinggi Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin,” tambahnya.

Bisri mengaku keluar dari FPI setelah menempuh kuliah di Mesir. Di sana, dirinya bersinggungan dengan berbagai paham. Bisri mengaku menemukan pencerahan jika agama Islam tak dibenarkan untuk melakukan aksi anarkis seperti halnya yang dilakukan oleh FPI.

“Saya gabung sebelum 2009. Kemudian kuliah dua tahun di Mesir. Dari sana saya banyak paham yang beda. Kan ngumpul di Mesir. Yang saya tau ya NU yang bagus. Makanya saya keluar dari FPI,” tambah pria yang mengaku satu angkatan dengan anak Habib Rizieq Sihab.

Dulu, kata Bisri, saat bergabung degan FPI, dirinya juga sering melakukan aksi demo dan sweeping.
“Sangat tidak tepat kalau sweeping. Tapi Alhamdulillah pemerintah sudah membubarkan,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh In’amul Muttaqin. Warga Banyuwangi alumni 212 ini mengaku sudah tidak lagi bersama dengan organisasi masyarakat yang dilarang oleh pemerintah itu.

“Kalau dulu sebelum gabung dengan pergerakan politik menurut saya (FPI) sangat bagus. Tapi ini sudah gabung dengan politik dan ditumpangi paham radikal akhirnya menyimpang,” ujar In’amul.

Ditambah lagi dengan banyaknya kasus Habib Rizieq yang saat ini diproses oleh pihak kepolisian banyak memberikan kesan jelek kepada FPI. In’amul mendukung sikap pemerintah membubarkan FPI yang dinilainya sangat berbahaya.

“Saya dulu sempat mengisi di masjid FPI, khutbah Jumat. Sekarang tidak. Biasanya di sana juga berkumpul golongan HTI dan FPI setiap bulan. Dulu aksi 212 saya ikut. Demo di beberapa daerah juga,” pungkas In’amul.

FPI Cabang Demak Yang Beranggotakan 100 Orang Belum Terima Perintah Bubar Dari Pusat


Munarman bersama sejumlah orang mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang pemerintah. FPI Demak masih pikir-pikir untuk bergabung ke Front Persatuan Islam.

“Kita kalau organisasi, kita melihat dulu AD/ARTnya dahulu, baru menentukan bergabung atau tidak,” kata Ketua DPW FPI Demak, M Ilyas Ibrahim di Kantornya Jalan Stasiun No 17, Kelurahan Bintoro, Demak, Kamis (31/12/2020).

Ilyas pun memastikan bakal menghentikan aktivitas FPI Demak usai organisasinya resmi dibubarkan pmerintah.

“Kami belum menerima perintah dari DPP pasca pembubaran FPI. Kita sebagai warga negara yang baik, apa yang diputuskan pemerintah kita ikuti,” jelasnya.

Ilyas yang juga didampingi sekretarisnya, mengatakan jumlah anggota FPI di Kabupaten Demak sekitar 100 orang. Meski dibubarkan pemerintah, Ilyat mengaku bakal tetap mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Ada FPI atau tidak, kalau ada kebijakan yang tidak pro masyarakat, tetap akan kita kritisi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah eks pentolan FPI pada Rabu (30/12) kemarin. Keterangan Front Persatuan Islam tersebut disampaikan lewat rilis pers tertulis.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” demikian pernyataan Front Persatuan Islam.

Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizieq. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi.

Mereka semua menolak keputusan pemerintah yang dituangkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pelarangan FPI. SKB itu dinilai mereka sebagai bertentangan dengan konstitusi.

5 Hektare Lahan Pertanian Di Pekalongan Hilang Ditelan Bumi


Usai diguyur hujan selama beberapa hari, lahan pertanian di Desa Bodas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, lenyap. Lahan pertanian di Blok Brandal kini bak sebuah sungai besar dengan kedalaman 10-15 meter yang memanjang.

Detik-detik penurunan tanah ini diketahui warga sejak Minggu (13/12) sore. Sebelumnya daerah itu diguyur hujan sejak Jumat (11/12). Warga yang panik langsung menyelamatkan hewan-hewan ternak yang berada di kandang sekitar lokasi kejadian.

Tidak sampai di situ, keretakan tanah terus berjalan merambat ke areal permukiman warga yang berjarak sekitar kurang dari 2 km dari lokasi areal pertanian di Blok Brandal.

Awalnya pergerakan tanah itu hanya membuat retakan di halaman rumah. Namun seperti terus menjalar, retakan itu juga terjadi hingga ke jalan-jalan di perkampungan Bodas 1, hingga masuk ke rumah-rumah warga.

Warga yang cemas terpaksa berjaga semalaman. Hingga akhirnya warga mengetahui lahan pertanian di Blok Brandal lenyap pada Senin (13/12). Lahan seluas sekitar 5 hektare itu amblas seolah hilang dan kini menyiasakan cekungan besar bak jurang memanjang sedalam 10-15 meter.

Selanjutnya, puluhan rumah warga di lokasi itu dilaporkan rusak mulai pada sekitar pukul 10.00 WIB. Kerusakan ini diakibatkan akibat penurunan tanah. Kerusakannya rata-rata berupa lantai yang retak.

Selain itu rumah-rumah warga yang semi permanen nampak miring. Lantai tanah terangkat dan retak. Pihak Pemerintah Desa Bodas mencatat hingga Senin kemarin ada sekitar 95 rumah terdampak akibat tanah bergerak. Sore harinya, jumlah rumah terdampak bertambah lima akibat masih tingginya itensitas hujan di desa setempat. Kini ada 100 rumah rusak akibat bencana tanah gerak di desa tersebut.

Sedangkan total luas tanah yang terdampak bencana tanah bergerak di Desa Bodas ini mencapai 29,5 hektare. Dari luas tersebut, 27 hektare di antaranya merupakan lahan pertanian dan 2,5 hektare sisanya merupakan permukiman warga.

Bencana tanah gerak di Desa Bodas ini bukan yang pertama kalinya. Kepala Desa Bodas, Wasgito, mengatakan peristiwa yang sama pernah terjadi pada tahun 2005. Saat itu, bencana tanah bergerak membuat keluarga yang menghuni 18 rumah direlokasi ke daerah yang lebih aman.

“Bencana tanah gerak, sudah tiga kali ini. Tahun 2005, 2012 dan tahun ini 2020. Tahun 2005, sebanyak 18 rumah direlokasi. Dari lokasi bawah sampai ke atas, yang saat ini terjadi tanah gerak,” jelasnya.

Saat ini pihaknya terus mengantisipasi adanya tanah bergerak susulan dengan menyiapkan tiga titik tempat pengungsian, yakni Balai Desa Bodas, Masjid Bodas dan sebuah gedung sekolah dasar setempat.

Gubernur DKI Anies Baswedan Temui Habib Rizieq Syihab


Gubernur DKI Anies Baswedan berkunjung ke Petamburan, Jakarta Barat menemui Habib Rizieq Syihab. Pertemuan itu terjadi pada Selasa (10/11) selepas waktu Isya.

Momen pertemuan itu juga diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain di akun instagramnya. Di foto itu tampak Anies memakai jas hitam duduk bersama Habib Rizieq dan Tengku Zulkarnain.

Ada juga menantu Habib Rizieq Hanif Al-Athos mendampingi. Mereka tampak memakai masker.

“Kami ketemuan setelah Isya, kan banyak orang tadi (siang). Kalau subuh juga kan mungkin terlalu banyak orang. Mana mungkin subuh aja kan belum sampai,” kata Tengku, seperti dilansir Antara, Rabu (11/11/2020).

Tengku mengungkap saat pertemuan kondisi di sekitar kediaman Habib Rizieq masih terlihat ramai. Menurutnya, tidak ada pembicaraan yang khusus terkait pertemuan itu.

“Masih ramai sih, saya aja cari parkir empat sampai lima menit, tapi ketemu Habib tadi tidak ramai, selain itu kita hanya sebentar bertemunya minum teh saja,” kata dia.

Tengku mengatakan Anies lebih dulu sampai dibanding dirinya. Belum diketahui, apakah ada pertemuan lagi setelah ini. “Saya dari habis Isya baru ke sana. Enggak barengan, duluan dia dari saya, itupun nggak janjian,” ujarnya.

“Belum tahu. Besok kan dia (Rizieq Shihab) mau menikahkan anaknya lagi pada hari Minggu ya, hari Ahad, belum tahu,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, mengungkap memang ada rencana Anies mengunjungi Habib Rizieq. Tapi pertemuan itu berlangsung hari ini.

“InsyaAllah besok (red-Rabu) subuh di kediaman HRS,” katanya.

Kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19 disampaikan pada Selasa (1/12/2020) lalu. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19

Anies Baswedan mengunggah video penjelasan dirinya terinfeksi virus Corona tersebut melalui akun Instagramnya aniesbaswedan. Dia memohon doa kepada supaya segera sehat sehingga bisa kembali bekerja.

“Saya mohon doanya supaya lekas pulih dan bekerja kembali. COVID masih ada dan bisa menghampiri siapa saja. Mari kita lebih disiplin pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan,” ujar Anies melalui unggahan Instagramnya.

Anies mengingatkan semua orang yang pernah berinteraksi dengannya segera memeriksakan diri. Tim tracing selanjutnya akan mendata untuk mengawasi proses penyebaran penyakit, supaya tidak menginfeksi banyak orang.

Seluruh cerita hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19 bisa dilihat di Instagram. Dari kronologi tersebut bisa diketahui fakta-fakta seputar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terinfeksi corona.

Fakta-fakta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19:

  1. Kronologi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19

Anies mengatakan, dia sebetulnya rutin melakukan tes swab COVID-19. Pada Rabu (25/11/2020), Anies melakukan tes swab yang hasilnya negatif.

Setelah mengetahui Riza Patria positif COVID-19, Anies melakukan tes swab antigen pada Minggu (29/11/2020). Setelah melakukan prosedur tersebut, hasil tes Anies dinyatakan negatif.

Anies menjelaskan, dia melakukan pemeriksaan tersebut karena sering berinteraksi dengan Riza Patria. Selanjutnya pada Senin (30/11/2020) Anies melakukan tes swab PCR yang hasilnya adalah positif COVID-19.

  1. Isolasi mandiri selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19

Setelah dinyatakan positif COVID-19, Anies melakukan isolasi mandiri dan tinggal terpisah dengan keluarga. Anies tinggal di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

“Saya tinggal sendiri di rumah dan tetap bekerja dari rumah. Bekerja dan memimpin rapat virtual. Sejak maret 2020 kita terbiasa kerja virtual sehingga tidak ada gangguan dalam pengambilan keputusan,” kata Anies.

Anies tidak tahu sampai kapan harus melakukan isolasi mandiri, namun dia berharap segera sembuh. Selama isolasi Anies mengatakan akan melaksanakan seluruh pengobatan yang ditetapkan tim medis.

  1. Bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19 mengisi hari selama isolasi mandiri?

Anies mengawali hari dengan sholat subuh, membuka pintu dan jendela sehingga udara segar bisa masuk, dan olahraga ringan. Stretching dan joging dilakukan di taman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta.

Selanjutnya Anies melakukan kegiatan kantor secara virtual. Anies melakukan kegiatan rapat lewat video conference untuk mengontrol dan mengecek beberapa hal terkait DKI Jakarta. Rapat virtual juga dilakukan untuk membahas masalah pertanahan di provinsi tersebut.

Selain kegiatan selaku Gubernur DKI Jakarta yang terus jalan, Anies juga mengupdate akun Instagram dengan kegiatan sehari-hari. Sayangnya tidak ada orang yang membantu Anies saat IG Live selama isolasi, yang mengakibatkannya kesulitan menyudahi siaran langsung.

“Tombol matiinnya mana nih,” kata Anies di akhir unggahan Instagram pada Rabu (2/12/2020).

4. Ajakan disiplin protokol kesehatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19

Selain memohon doa supaya cepat pulih, Anies mengajak semua warga disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin menekan risiko terpapar dan terjangkit COVID-19 pada semua orang.

“Jaga diri pake masker. Selalu cuci tangan rutin dan jaga jarak kerjakan dengan rutin. Insya Allah terbebas dari potensi keterpaparan. Mudah-mudahan dijauhkan dari keterpaparan dan keterjangkitan,” kata Anies.

Kepada siapa saja yang sempat berinteraksi, Anies menyarankan segera melakukan langkah yang diperlukan. Salah satunya tes swab yang bisa dilakukan di puskesmas DKI Jakarta.

  1. Kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar COVID-19 sebelum dinyatakan positif

Pada Selasa (10/11/2020), Anies mengunjungi rumah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Kunjungan Anies itu diketahui melalui foto yang tersebar luas di internet.

Anies Baswedan bersama Riza Patria menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (26/11/2020). Selanjutnya pada Minggu (29/11/2020) Riza Patria mengumumkan positif COVID-19.

Andi Tatat Direktur RS UMMI Bogor Masuk ICU Karena COVID-19


Dirut RS UMMI Bogor, Andi Tatat, dirawat di ICU RSUD Bogor karena positif COVID-19. Direktur Umum RS UMMI Najamudin membenarkan Andi terkena COVID. Belum ada informasi sampai saat ini apakah akan ada contact tracing.

Nama Andi Tatat menjadi sorotan sejak Habib Rizieq Syihab sempat dirawat di RS UMMI Bogor. Polemik lalu muncul terkait tes swab Habib Rizieq.

“Muhun (iya), mohon doanya untuk kesembuhan beliau ya dan terima kasih atas perhatiannya ya,” kata Najamudin, kepada wartawan, Jumat (11/12/2020). Najamudin menjawab pertanyaan soal kabar Andi Tatat positif COVID.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mendengar informasi bahwa Andi Tatat dirawat di RSUD akibat COVID. Namun dia belum mendapat informasi lebih rinci.

“Maaf saya belum ke kantor. Menurut info, demikian,” ujar Dedie.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan Dirut RS UMMI Andi Tatat dirawat di ICU RSUD Bogor. Namun Bima tidak merinci kondisi Andi Tatat saat ini.

“Saya mendapat laporan bahwa dr Andi dirawat di ICU RSUD sejak semalam,” kata Bima.

“Untuk rekam mediknya, silakan konfirmasi ke pihak keluarga atau RS saja. Saya tidak bisa sampaikan itu,” sambung dia.

Bima sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD untuk melakukan pelayanan kepada Andi Tatat. Dia mendoakan Andi Tatat segera pulih.

“Yang pasti saya sudah koordinasikan dengan dinkes dan RSUD untuk lakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya juga minta RSUD untuk berikan pelayanan terbaik. Kita doakan dr Andi segera pulih,” tuturnya.

Nama Andi Tatat menjadi sorotan sejak Habib Rizieq Shihab sempat dirawat di RS UMMI Bogor. Polemik lalu muncul terkait tes swab Habib Rizieq.

Dirut RS UMMI Bogor, Andi Tatat, dirawat di ICU RSUD Bogor. Kabar itu diungkap oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. “Saya mendapat laporan bahwa dr Andi dirawat di ICU RSUD sejak semalam,” kata Bima ketika dikonfirmasi, Jumat (11/12/2020).

Namun Bima tidak merinci kondisi Andi Tatat saat ini. “Untuk rekam mediknya, silakan konfirmasi ke pihak keluarga atau RS saja. Saya tidak bisa sampaikan itu,” ujarnya.

Bima mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD untuk melakukan pelayanan kepada Andi Tatat. Dia mendoakan Andi Tatat segera pulih.

“Yang pasti saya sudah koordinasikan dengan dinkes dan RSUD untuk lakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya juga minta RSUD untuk berikan pelayanan terbaik. Kita doakan dr Andi segera pulih,” tuturnya.

Buntutnya, Direktur RS UMMI Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Laporan bernomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA tertanggal 28 November 2020 itu dibuat oleh Satgas COVID-19. Andi Tatat sempat diperiksa polisi pada 30 November 2020. Kala itu, dia dicecar 37 pertanyaa

Miris Meski Gaji Sudah Naik, Masih Banyak Masyarakat Yang Harus Suap PNS Agar Dapat Pelayanan


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, berdasarkan survei transparansi internasional yakni Global Corruption Barometer, sebanyak 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar uang sogokan. Hal itu terpaksa dilakukan demi bisa mendapatkan pelayanan publik.

“Survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia, menggambarkan ini survei terbaru 2019 sampai Maret 2020, Indonesia ditunjukkan 30% para pengguna layanan publik masih harus bayar sogokan. Walau angka ini masih lebih baik dari India 39%, atau Kamboja 37%, kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” ungkap Sri Mulyani dalam webinar Hari Korupsi Anti Sedunia (Hakordia) 2020, Kamis (10/12/2020).

Hal tersebut menurut Sri Mulyani tak hanya terjadi di pelayanan pemerintah pusat, tapi juga daerah. Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan publik di level pemerintah daerah (Pemda).

“Ini tidak hanya di pusat, sering di daerah. Dalam feedback di media sosial, banyak yang tidak bisa bedakan ini pelayanan daerah atau pusat. Buat mereka pemerintah itu satu. Dan kita lihat dinas daerah dapatkan feedback masih tidak baik pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mempertanyakan apa manfaat dari kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pemerintah.

“Apalagi di Kementerian Keuangan, kita tahu persis pemerintah daerah, kementerian/lembaga semuanya sudah meningkatkan tunjangan kinerja. Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir digiatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, bebas korupsi. Namun, kalau 30% masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi. Strategi kita untuk perbaiki birokrasi,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu

Terlebih kepada jajaran Kemenkeu, ia mengingatkan untuk tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi.

Saya harap, jajaran Kemenkeu tidak hanya bicara anti korupsi di lingkungan kita. Tetapi kita bertanggung jawab untuk perbaiki policy regulasi. Dana transfer ke daerah yang sangat besar untuk Pemda melayani masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahaya virus korupsi yang bisa menular, terutama pada jajaran pejabat pemerintahan. Hal itu disampaikannya dalam webinar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020.

Bahkan, ia berpendapat korupsi sama saja dengan pandemi, bisa menular dan membahayakan institusi pemerintahan.

“Satu virus korupsi, satu virus yang mengkompromikan integritas, sama seperti pandemi, dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (10/12/2020).

Apalagi, instansi yang dipimpinnya yakni Kementerian Keuangan berperan sebagai bendahara negara. Ia mengatakan, para jajarannya yang berhubungan langsung dengan uang negara harus terus waspada dan meningkatkan integritas.

“Kita semua harus melihat berdasarkan tingkat risiko. Karena jabatan kita berbeda-beda. ada yang langsung berhubungan dengan yang lain, apakah uang, apakah memberikan fasilitas, apakah dia memberikan kebijakan yang favourable, integritasnya sangat-sangat dibutuhkan dan berbeda-beda tantangannya. manajemen risiko kita harus ditingkatkan. Semakin tinggi risiko kemungkinan exposure terhadap korupsi atau godaan, maka sistem pengendali internalnya harus makin tinggi,” tegas dia.

Tak hanya itu, tantangan bagi para pejabat negara menurutnya semakin besar di tengah pandemi ini. Pasalnya, pemerintah dipaksa melakukan penanganan pandemi di masyarakat dengan cepat, sehingga data yang diperlukan pun tak sempurna. Pada akhirnya, ancaman korupsi semakin lebar.

“Ada ancaman lain juga, pada saat harus bekerja tergesa-gesa cepat dalam suasana emergency, yakni ancaman korupsi. Ancaman orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau bahkan menggunakan kelemahan atau ketidaksempurnaan sistem untuk kepentingan pribadi,” urainya.

Cara Menjadi Kaya Lewat Bansos Saat Pandemi Corona


KPK mengatakan salah satu perusahaan vendor yang ditunjuk untuk menyediakan bantuan Corona di Kementerian Sosial (Kemensos) adalah milik anak buah Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK mengatakan penunjukan vendor itu diketahui oleh Menteri Sosial Juliari.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menjadi tersangka dalam kasus pengadaan bansos COVID-19. KPK membeberkan awal mula kasus yang menjerat Mensos Juliari Batubara.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai kurang lebih Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus ini bermula dari adanya pengadaan Bansos Penanganan COVID berupa paket sembako senilai Rp 5,9 triliun untuk dua periode. Kemudian, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bansos COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan. KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19 ini.

“Untuk fee tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS (Matheus Joko Santoso dan AW (Adi Wahyono) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.

KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK mengatakan, dalam transaksi haram ini, disepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket.

Pada tahapan ini, Mensos Juliari Batubara menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bansos COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan. KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos COVID-19 ini.

“Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek bantuan Corona yang ditunjuk langsung oleh Mensos Juliari Batubara. Kemudian, Firli mengatakan Matheus Joko Santoso dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian (AIM), Harry Sidabuke (HS), dan PT RPI, yang diduga milik Joko Santoso sendiri. Penunjukan PT RPI itu diduga diketahui oleh Juliari Batubara dan Adi.

Firli menjelaskan pada pelaksanaan paket bantuan Corona periode pertama, diduga diterima fee sebesar Rp 12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp 8,2 miliar turut diterima Mensos Juliari.

“Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” sebutnya.

Tak hanya itu, Firli mengatakan pada pelaksanaan periode kedua, diduga sudah terkumpul uang dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara. Uang Rp 8,8 miliar itu diduga akan dipakai untuk keperluan Mensos Juliari Batubara.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Saudara JPB,” tutur Firli.

Dari fee yang disepakati itu, Firli mengatakan Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) lalu membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian (AIM), Harry Sidabuke (HS), dan PT RPI. Salah satu vendor bansos, yakni PT RPI, diduga milik Matheus Joko Santoso, yang merupakan PPK dalam proyek bansos ini.

“Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB (Juliari Peter Batubara) dan disetujui oleh AW (Adi Wahyono),” ujar Firli.

Kemudian, Firli menjelaskan pada pelaksanaan paket bansos COVID-19 periode pertama, diduga diterima fee sebesar Rp 12 miliar. Menteri Sosial Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp 8,2 miliar.

Tak hanya itu, pada pelaksanaan periode kedua, yakni Oktober-Desember 2020, diduga sudah terkumpul uang dari sekitar Rp 8,8 miliar yang dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara. Uang Rp 8,8 miliar itu diduga akan dipakai untuk keperluan Menteri Sosial tersebut.

Total ada 5 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini. Berikut identitas para tersangka:

Sebagai Penerima

  1. Mensos Juliari Peter Batubara
  2. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso
  3. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono

Sebagai Pemberi

  1. Ardian I M (Swasta)
  2. Harry Sidabuke (swasta)

Mensos Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Joko Santoso dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyumas Diteror Milyaran Semut Bau Pemakan Gula Honeydew


Teror miliaran semut di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, Banyumas, ternyata belum berakhir. Padahal sudah hampir tiga pekan semut berjenis Tapinoma sessile atau lebih dikenal dengan nama semut Bau tersebut disemprot pestisida oleh warga. Semut jenis ini bukan karnivora tetapi memakan honeydew atau cairan manis yang keluar dari pohon seperti bunga atau pucuk daun muda. Semut ini juga dapat memelihara jamur atau serangga lain seperti mealybug yang dapat mengeluarkan glukosa.

“Ya masih banyak, paling jumlah yang mati 5 persen setelah penyemprotan massal itu. Di pohon-pohon masih utuh masih seperti semula, masih bertelur, tidak ada pengurangan sedikit pun,” kata salah satu warga Desa Pageraji, Hidayat.

Dia mengatakan bahwa warga selalu rutin melakukan penyemprotan sekitar tiga hari sekali menggunakan pestisida yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun jika setelah tiga hari tidak dilakukan penyemprotan, semut tersebut kembali muncul dan masuk ke rumah-rumah warga.

“Untuk di rumah-rumah setelah penyemprotan untuk satu dua hari aman, nanti datang lagi, kita semprot lagi. Ya untuk yang di rumah (aman) tapi untuk yang di kebun kebun masih utuh, masih seperti semula belum ada perubahan. Cuma yang di rumah-rumah setelah habis disemprot 2-3 hari aman. Tapi setelah 3 hari harus disemprot lagi kalau tidak nanti datang lagi nyerang terus,” jelasnya.

Biasanya, lanjutnya, warga datang ke BPBD Banyumas untuk mengambil dua jenis obat pembasmi serangga yang disatukan menjadi 6-10 paket. Tapi itu pun dianggapnya masih kurang cukup untuk menyemprot ke rumah warga yang terdampak teror semut hampir 40 rumah.

“Mungkin karena BPBD sibuk dengan COVID-19, sibuk dengan bencana-bencana yang lain, jadi mungkin akhirnya warga sendiri yang menangani. Cuma kita tetap dapat suplai obat (pestisida) dari BPBD, cuma belum berkurang secara signifikan,” ujarnya.

“Usul kita, BPBD menambah jumlah obatnya, kita kadang datang ke sana dikasih 6 sampai 10 paket, padahal banyak banget (semutnya). Kalau sekedar 6 atau 10 hanya cukup untuk beberapa rumah, ini hampir 3 mingguan dari penyemprotan massal itu, padahal prediksi bupati 1 bulan selesai,” lanjutnya.

Dia berharap jika wabah semut yang meneror warga RT 3 RW 3 Desa Pageraji segera selesai. Sehingga warga dapat beraktivitas seperti biasanya. “Keinginannya ya wabah semut ini segera tuntas, setidaknya bisa dikendalikan tidak mengganggu warga, tidak mengganggu para petani, penderes,” ucapnya.

Diketahui, teror semut di Desa Pageraji, Cilongok, Banyumas, bermula di tahun 2017. Saat itu warga melihat banyak semut berdatangan dari arah lokasi penggergajian kayu lalu merambati benda-benda di pekarangan warga. Tak terduga, semut-semut itu kini berubah menjadi teror yang meresahkan.

Munjiat (50), seorang warga Desa Pageraji mengatakan, pada tahun 2017 itu dia melihat gerombolan semut mulai menyeberang ke rumah warga. Dirinya saat itu bahkan sempat menghalau semut-semut tersebut.

“Berawal dari tempat gergaji kayu, saya lihat dulu baris-barisnya semut itu, menyeberang ke arah utara, Tapi waktu itu saya tidak kepikiran mau sampai sebanyak ini. Ternyata lambat laun selama tiga tahun lebih, ternyata sudah mewabah hampir satu RT,” kata Munjiat saat ditemui di lokasi, Minggu (15/11).

BPBD Banyumas dan polisi sudah turun tangan menangani teror semut yang meresahkan warga Desa Pageraji. Water cannon ikut dikerahkan untuk menangani teror semut itu.

“Upaya yang dilakukan, yang pertama pembakaran kayu-kayu yang sudah lama dan menjadi sumber semut, ribuan, jutaan bahkan miliaran semut. Selain dibakar, hari ini juga kita semprot (menggunakan water cannon) bekerja sama dengan Polresta Banyumas melakukan penyemprotan pakai pestisida,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Titik Puji Astuti kepada wartawan, Minggu (15/11).

Titik menerangkan penanganan dilakukan dengan menyemprot pestisida ke rumah dan pohon warga. Dia juga mengerahkan water cannon untuk menyemprot lokasi gergajian kayu yang diduga menjadi tempat berkembang biak semut tersebut.

Selain itu, para ahli juga turut meneliti jenis semut yang meneror Desa Pageraji tersebut. Dari hasil identifikasi, diduga semut-semut tersebut berjenis Tapinoma sessile atau dikenal juga dengan nama semut Bau.

“Setelah identifikasi di laboratorium, dugaan kami itu adalah jenis Tapinoma sessile atau lebih dikenal dengan nama ‘semut bau’. Karena dia memang setelah kami pencet pun ternyata memang ada bau, ini memang sebenarnya jenis yang biasa saja dan tidak seganas semut api,” kata Kepala Laboratorium Entomologi dan Parasitologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Trisnowati Budi Ambarningrum, saat dihubungi detikcom, Rabu (18/11).

Dia mengatakan jenis semut ini banyak bersarang di tanah dan hidup berkoloni dengan lebih dari satu ratu. Trisnowati mengatakan teror semut di Desa Pageraji diduga karena populasinya sudah cukup tinggi ditambah lingkungan sekitar yang mendukung perkembangbiakan semut-semut tersebut.

“Sebenarnya ini semut rumahan, cuma populasinya tinggi, karena memang lingkungannya di sana lembap banget, hawanya juga dingin, jadi dia suka,” jelasnya.