Category Archives: Beragama

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Surat Ederan Kapolri Tentang Hate Speech Beserta Panduan Agar Tidak Terjerat Kasus Hate Speech


Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu. “Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SE itu merupakan penegasan saja dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.”Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, menyambut positif terkait munculnya Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian.Menurut dia, hal tersebut merupakan kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan hate speech.

“Sebenarnya ini kemajuan ya. Hate speech itu kan bagian dari agitasi. Membujuk, merayu orang untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan ideologi, agama,” tutur Benny saat ditemui seusai acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.Benny menambahkan, langkah Polri ini juga dapat meminimalisasi konflik di lapangan dan sebagai pencegahan dini agar kekerasan bisa dideteksi secara dini.”Harusnya dilihat secara positif sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi konflik. Konflik itu kan terjadi karena agitasi, dengan provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga mendorong orang melakukan kekerasan,” tuturnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Dengan demikian, polisi diharapkan lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Romo Benny menambahkan, langkah Polri tersebut tidak akan berpotensi membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang. “Oh enggak (berpotensi) dong, hate speech lain. Hate speech itu dengan sengaja di muka umum, orang menjelek-jelekkan baik sisi agama, sisi suku, ras, SARA,” ujar Romo Benny.

Ia mengatakan bahwa pedoman mengenai hate speech sudah cukup jelas. Sebab, tindakan ini dapat menimbulkan kebencian di muka umum dan meresahkan masyarakat. “Jadi ini sebenarnya pencegahan supaya orang tidak menimbulkan kebencian sehingga kekerasan komunal bisa dicegah dengan cara itu sejak dini,” ucapnya.

Kronologi Pembakaran Rumah Ibadah Di Aceh Singkil


Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bentrokan warga di Aceh Singkil karena ada kesalahpahaman antar warga. Bentrokan ini diawali dengan peristiwa pembakaran tempat ibadah. Kemarin sudah ada kesepakatan antara Pemda dengan masyarakat terkait adanya 21 gereja bermasalah karena tak miliki izin. Sehingga oleh Pemda akan ditertibkan, atas desakan warga akan dilakukan pembongkaran,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jaksel, Selasa (13/10/2015).

Badrodin menjelaskan, sebenarnya dalam pertemuan kemarin malam, sudah disepakati bahwa pembongkaran rumah ibadah akan dilakukan pada 19 Oktober. Namun, ada warga lain yang malah melakukan pembakaran. “Tadi malam sudah ada Pemda dan warga, untuk pembongkaran akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015. Rupanya perwakilan warga ini tak diakui oleh warga yang melakukan pembakaran,” jelas Badrodin. Sekitar 500-an orang mendatangi rumah ibadah yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Warga langsung membakar tempat ibadah itu, padahal tempat ibadah itu sudah dijaga petugas kepolisian.

“Sehingga tadi pagi jam 8.00 WIB warga sudah kumpul di masjid, Kajang Bawah, Simpang Kanan, Sigil. Jam 10,00 WIB mereka bergerak ke tugu, kemudian dihadang pasukan TNI-Polri. Sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah,” ungkap Badrodin. “Tiap-tiap gereja tadi sudah dilakukan pengamanan oleh TNI-Polri, karena objeknya cukup banyak hanya diamankan sekitar 20 orang. Warga massanya 500, mereka menyebar dengan motor dam menuju gereja dan membakar,”

Setelah peristiwa pembakaran inilah bentrok terjadi. Warga yang melakukan pembakaran tempat ibadah bentrok dengan warga yang menjaga rumah ibadah. Kapolri mengatakan, seorang warga tewas dalam bentrokan antar kelompok warga di Aceh Singkil. Sedangkan empat warga lainnya mengalami luka-luka. Satu dari empat korban luka itu merupakan Anggota TNI bernama Praka S. Anggota TNI tersebut mengalami patah gigi.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, bentrok antar warga di Aceh Singkil dipicu dari pembakaran sebuah rumah ibadah. Usai membakar rumah ibadah, para pelaku lalu bertikai dengan warga yang menjaga rumah ibadah. “Setelah bakar gereja massa bergerak ke Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, di sana terjadi bentrok dengan warga yang menjaga gereja tadi. Di situ terjadi korban,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jaksel, Selasa (13/10/2015).

Dalam bentrokan itu, seorang warga tewas terkena tembakan. Dugaan sementara, warga yang tewas terkena tembakan airgun. “Menurut saya ini bukan senapan angin, tapi airgun, tapi kepastiannya akan kami cek di forensik,” jelas Badrodin. Selain satu warga tewas tertembak, bentrokan yang melibatkan sekitar 700an orang ini juga menelan korban luka. 4 warga, satu di antaranya merupakan anggota TNI mengalami luka-luka.

“Satu dari empat korban luka itu merupakan Anggota TNI bernama Praka S. Anggota TNI tersebut mengalami patah gigi,” tutur Badrodin. Diberitakan sebelumnya, bentrokan antar warga di Aceh Singkil ini bermula dari penyerangan rumah ibadah karena warga memprotes 21 bangunan gereja yang tidak memiliki izin. Warga yang mendesak pembongkaran gereja sempat berdialog dengan pemda setempat sehingga tercapai kesepakatan eksekusi pembongkaran dilakukan pada Senin (19/10) pekan depan.

Namun ada kelompok warga yang tidak terima dengan kesepakatan ini dengan alasan, warga yang ikut dalam dialog bersama Pemda bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Kelompok warga inilah yang melakukan pembakaran gereja. Pasca bentrok tadi siang, warga di Aceh Singkil diimbau menahan diri. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan ulah pihak tidak bertanggung jawab.

“Semua pihak baik Islam maupun Kristen agar kita sama-sama menahan diri. Hal ini perlu agar tercipta kembali suasana damai dan kondusif,” kata Wakil Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, saat dihubungi detik, Selasa (13/10/2015). Menurut Dulmusrid, Pemkab Aceh Singkil juga meminta tokoh-tokoh agama agar dapat menenangkan masyarakat. Hingga kini, Pemkab Aceh Singkil masih terus mencari solusi terhadap permasalahan rumah ibadah di sana.

Pasca bentrok tadi siang, jelas Dulmusrid, bupati bersama dirinya sudah turun kelokasi untuk berkoordinasi dengan semua pihak. Kondisi di sana dikabarkan mulai kondusif. Sejumlah aparat TNI dan Polisi masih berjaga-jaga di Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan tempat terjadinya bentrokan dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah.”Aparat keamanan berjaga-jaga untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrok susulan,” ungkapnya.

Bentrokan di Gunung Meriah terjadi saat sekelompok massa hendak membongkar rumah ibadah tanpa izin. Aksi mereka ternyata mendapat perlawanan dari kelompok massa lain. Akibatnya bentrokan pecah sehingga menyebabkan satu orang tewas, satu rumah ibadah dibakar dan sejumlah warga terluka. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah menerima laporan dari jajarannya terkait bentrokan antar warga yang diawali pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil. Menurut Kapolri, berdasarkan temuan di lapangan, kuat dugaan bentrokan warga ini direncanakan.

“Kalau melihat dari senjata tajam yang mereka bawa, kami menduga gerakan ini sudah direncanakan,” kata Kapolri di rumah dinasnya, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2015). Agar bentrokan tidak meluas, Babdrodin langsung menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengamanan. Perbatasan menuju Sumut menjadi salah satu fokus pengamanan. “Kemudian kita lakukan penyekatan di perbatasan yang menuju Sumut, di antaranya berbatasan dengan Tapanuli Tengah, dengan Fakfak Barat, dan Dairi,” jelas Badrodin.

Pasukan tambahan pun sudah diterjunkan. Kapolri berharap agar warga tak mudah terpancing, sehingga bentrokan susulan bisa dicegah. “Oleh karena itu saya minta untuk menahan diri agar jangan sampai masyarakat terpancing oleh provokasi melalui SMS-SMS. Saya berharap semua warga menahan diri dan menyelesaikan kasus ini secara hukum,” tegasnya. “Tentu kita melakukan upaya untuk penyelesaian kasus ini secara damai. Tapi kan tentu tidak hanya Polri, tapi Pemda dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah perizinan ibadah ini,” imbuh Badrodin.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut ada 20 orang yang ditangkap akibat pembakaran gereja disusul bentrokan antar warga di Aceh Singkil. “Ada 20-an orang yang ditangkap, masih didalami apakah yang ditangkap ini apakah terlibat. Kami tindak tegas,” kata Badrodin di rumah dinasnya Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2015). Selain itu polisi juga mengamankan 20 motor, 3 mobil pikap, 3 mobil colt diesel dan senjata tajam yang digunakan yakni parang, kapak juga batang bambu.

“Saya minta untuk menahan diri agar jangan sampai masyarakat terpancing oleh provokasi melalui SMS-SMS. Saya berharap semua warga menahan diri dan menyelesaikan kasus ini secara hukum,” paparnya. Penyerangan rumah ibadah ini terjadi karena warga memprotes 21 bangunan gereja yang tidak memiliki izin. Warga yang mendesak pembongkaran gereja sempat berdialog dengan pemda setempat sehingga tercapai kesepakatan eksekusi pembongkaran dilakukan pada Senin (19/10) pekan depan.

Namun ada kelompok warga yang tidak terima dengan kesepakatan ini dengan alasan, warga yang ikut dalam dialog bersama Pemda bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin Pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB mereka bergerak namun dihalangi personel TNI dan Polri. “Sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah,” sambungnya. “Warga massanya 500. Mereka menyebar dengan sepeda motor dan menuju gereja dan membakar,” ujar Badrodin. Usai membakar gereja, massa bergerak ke Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan dan bentrok dengan kelompok warga yang menjaga gereja.

RUU Kerukunan Antarumat Beragama Kriminalisasi Pemeluk Agama Minoritas


Rancangan Undang-undang Kerukunan Antarumat Beragama dinilai sebagai aturan yang akan melakukan kriminalisasi terhadap pemeluk agama jika diterapkan. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) diyakini akan menolak RUU tersebut untuk disahkan menjadi Undang-undang. “UU Kerukunan Umat Beragama atau apa pun namanya, merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pemeluknya. Makanya UU ini dipastikan akan ditolak Konferensi KWI,” kata Romo Johannes Hariyanto dari KWI, saat ditemui pada acara “Konferensi Internasional Asian Journey” di Kuta, Bali, Rabu (30/9/2015), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, agama dan kebebasan beragama tidak bisa dijadikan produk UU karena agama itu adalah keputusan orang perorang untuk menghayatinya. “Agama itu keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa kelihatan, hanya bisa dihayati dan diamalkan. Bagaimana mungkin negara mengatur penghayatan dan pengamalan keagamaan seseorang. Kalau itu terjadi maka negara sebenarnya telah mengkriminalisasi pemeluknya yang sebenarnya negara harus melindungi,” ujar Romo Johannes.

Bila UU ini diterapkan, kata dia, maka negaralah yang menentukan kebenaran sebuah agama. “Pertanyaannya, apakah bisa negara menentukan sebuah agama itu benar atau salah? Ini benar-benar bentuk kriminalisasi negara terhadap pemeluk agama yang sebenarnya harus dilindungi,” ujarnya. Terlebih, kata Romo Johannes, draf RUU Kerukunan Umat Beragama sangat minim meminta masukan dari seluruh elemen terkait. Draf itu hanya disusun oleh sekelompok agama tertentu. Akibatnya, definisi agama juga menjadi tidak jelas.

Ia menjelaskan, jika menggunakan definisi agama yang memiliki kepercayaan akan Tuhan yang satu (monoteis), memiliki wahyu, memiliki kitab suci, memiliki nabi, maka habislah agama lain di Indonesia. Karena definisi itu hanya bisa diterapkan kepada agama Islam dan Kristen.

“Ini lagi-lagi kriminalisasi agama. Draf itu belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh agama di Indonesia. Jangan sampai diam-diam RUU ini kemudian diundangkan menjadi UU. Maka negara ini telah membuat kebohongan publik,” ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, KWI secara tegas dan berkomitmen menolak UU tersebut karena dinilai menindas pemeluknya. Diskursus yang berkembang di KWI saat ini secara mutlak akan menolak UU tersebut dan bahkan sudah menyusun naskah tandingan yang lebih netral, lebih normal.

Berbagai diskusi yang berkembangan dikatakan bahwa hukum itu adalah hasil sebuah ajaran kebudayaan yang dihidupi. Hukum itu melindungi yang lemah dan membatasi kekuasaan yang kuat. Sementara agama itu punya rumusan yang berbeda. UU itu kontra produktif, melawan konsepnya sendiri.

Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Eusabius Binsasi menjelaskan, pemerintah merasa perlu agar ada UU Perlindungan Umat Beragama. Hal itu untuk mengatur hidup antara umat beragama. “Kehidupan beragama itu memang urusan pribadi, tetapi penghayatan seseorang akan agamanya tidak bisa melanggar hak orang lain,” ujarnya.

Ia mengatakan, draf RUU Kerukunan Umat Beragama sudah ada. Kajian dan naskah akademisnya dibuat berdasarkan peraturan bersama Mendagri dan Menag yang dirumuskan oleh lembaga-lembag agama. “Draf itu sudah dikirim ke seluruh tokoh, lembaga, institusi keagamaan untuk menerima berbagai masukan sebelumnya disahkan menjadi UU. Namun, hingga kini draf tersebut masih dalam tahap perdebatan dan belum mencapai kata sepakat,” katanya.

Sejarah Nyama Selam dan Peradaban Islam Di Buleleng Bali


Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali memiliki luas 1.584 hektare persegi. Seluruh penduduknya adalah umat Islam Bali. Penduduk Bali menyebut mereka dengan istilah nyama selam. Nyama berarti saudara, dan selam berarti Islam. Atau, bisa diartikan sebagai orang-orang Islam yang menjalankan tradisi Bali.

Penghulu imam Desa Pegayaman, Haji Nengah Abdul Ghofar Ismail, 53 tahun, menjelaskan keberadaan Nyema Salam di Desa Pegayaman tak lepas dari sejarah masuknya Islam ke desa itu. Menurut dia, pada saat itu Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti diundang oleh Raja Mataram dalam rangka persahabatan. Saat kembali ke Bali, Ki Barak Panji Sakti dihadiahi seekor gajah dan delapan orang prajurit yang saat itu sudah beragama Islam untuk mengiringinya pulang.

Prajurit-prajurit inilah cikal bakal warga Islam di Desa Pegayaman. “Leluhur Desa Pegayaman disebut sitindih artinya orang-orang pembela kerajaan,” kata Nengah Abdul. Mengutip catatan sejarah, Nengah Abdul bercerita, pada 1711, terjadi perang antara Kerajaan Mengwi dan Kerajaan Buleleng. Pada saat itulah orang-orang Pegayaman menghadang di Desa Gitgit, hingga terjadi pertempuran hebat sampai ke Desa Pancasari.

Kabar pertempuran tersebut diketahui oleh pasukan Teruna Goak (Pasukan Gagak Hitam) milik Ki Barak Panji Sakti dari Desa Panji yang segera bergabung untuk memukul mundur pasukan Kerajaan Mengwi. Pada 1850 kapal kelompok imigran Bugis yang hendak menuju Jawa-Madura terdampar di pesisir Buleleng. Sebanyak 40 pasukan Bugis tersebut menghadap kepada Ki Barak Panji Sakti.

Oleh sang raja mereka diberikan kebebasan untuk memilih tinggal di pesisir atau di Desa Pegayaman mengingat mereka beragama Islam. Sebagian memilih tinggal di pesisir karena orang Bugis terkenal sebagai penjelajah laut dan sebagian lagi memilih bergabung dengan orang Pegayaman karena alasan agama. “Perpaduan tiga suku Jawa, Bugis, dan Bali inilah yang kini menjadi warga asli Desa Pegayaman,” ujar Negah Abdul.

Kisah masuknya agama Islam di Pegayaman diabadikan menjadi nama masjid, yaitu Masjid Jami Safinatussalam. Masjid Jami Safinatussalam merupakan masjid tertua di Pegayaman. Keberadaan masjid ini diperkirakan sudah ada sejak awal Desa Pegayaman. “Safinatussalam berarti perahu keselamatan. Diberi nama safinatussalam karena datangnya menggunakan perahu dari Jawa, sampai dengan selamat di Bali,” jelas pria lulusan Pesantren Darussalam, Banyuwangi dan Pesantren Al-Falah, Kediri, Jawa Timur ini.

Asal-usul nama Pegayaman pun ada dua versi. Pertama, berasal dari kata gayam (bahasa Jawa) yang merupakan jenis tumbuhan. Dalam bahasa Bali disebut buah gatep. “Dahulu sebelum dibuka menjadi pemukiman, wilayah desa ini banyak ditumbuhi pohon gatep atau gayam sehingga disebut Pegayaman,” katanya.

“Sedangkan versi kedua berasal dari nama senjata, Keris Gayaman yang ada pada zaman Kerajaan Mataram,” katanya. Matahari baru saja tenggelam, Kamis, 16 Juli 2015. Lalu lalang warga Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali mulai memadati jalan desa. Mereka bersiap mengikuti takbir keliling untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Acara dimulai sekitar pukul 21.00 Wita. Penghulu imam (sesepuh), kepala desa, dan warga desa bergerak dari Masjid Jami Safinatussalam mengelilingi desa. Sebagian dari mereka, terutama remaja, mengendarai sepeda motor. Irama alat musik rebana dan lantunan takbir menggema di antara dinginnya udara malam di desa yang berada 450 meter di atas permukaan laut itu. Luas wilayah Desa Pegayaman mencapai 1.584 hektare. Seluruh penduduknya adalah umat Islam Bali. “Istilahnya Nyama Selam. Nyama berarti saudara dan Selam berarti Islam. Atau bisa diartikan sebagai orang-orang Islam yang menjalankan tradisi Bali,” kata penghulu imam Desa Pegayaman, Haji Nengah Abdul Ghofar Ismail (53).

Warga di Desa Pegayaman sehari-hari berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Mereka juga mengenal sor singgih base Bali, termasuk dalam kegiatan keagamaan. Khatib di beberapa musala yang ada di desa ini terkadang menggunakan bahasa Bali ketika berkhotbah. Ketika Ramadan, saat dini hari menjelang sahur, dari Masjid Jami Safinatussalam terdengar himbauan membangunkan warga yang juga menggunakan bahasa Bali. “Ida dane warga ngiring metangi santukan galah imsyak sampun nampek.” Artinya, “Para warga mari bangun karena waktu imsyak sudah dekat.”

Tak beda dengan orang Bali pada umumnya yang beragama Hindu, dalam penamaan, warga Pegayaman juga memberi nama Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. “Di sini kami tidak menggunakan I dan Ni di depan nama, juga tidak menggunakan nama Putu (anak pertama), Made (anak kedua), dan Wayan (setelah anak keempat). Lewat dari anak keempat, semuanya bernama Ketut,” jelasnya.

Awal Puasa 18 Juni 2015 Telah Ditetapkan Oleh Muhammadiyah


Organisasi keagamaan Muhammadiyah menetapkan awal hari dimulainya puasa tahun ini atau 1 Ramadan 1436 Hijriah jatuh pada Kamis Pon, 18 Juni 2015. Ketetapan itu sesuai dengan maklumat pengurus pusat Muhammadiyah kepada warganya yang sudah disebarkan ke pengurus-pengurus di daerah.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang Amruddin Mahfud Jumai menyatakan penetapan awal puasa Ramadan itu sesuai Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah. “Hasilnya, ijtimak jelang Ramadan 1436 Hijriah terjadi pada Selasa, 16 Juni 2015, pukul 21.07 WIB,” kata Amruddin Mahfud Jumai di Semarang, Kamis, 7 Mei 2015.

Muhammadiyah juga sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2015, yakni 1 Syawal 1436 H jatuh pada Jumat Pahing, 17 Juli 2015. Sebab, ijtimak jelang Syawal 1436 Hijriah terjadi pada Kamis, 16 Juli 2015, pukul 03.26 WIB.

Selain itu, kata Amruddin, Muhammadiyah juga sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada Rabu Kliwon, 23 September 2015. Adapun Hari Arafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada Selasa Wage, 22 September 2015.

Amruddin yakin awal Ramadan yang sudah ditetapkan Muhammadiyah itu tak akan berubah. Baginya, jika terjadi perbedaan awal puasa Ramadan dengan penganut aliran Islam yang lain maka itu tidak apa-apa. “Tidak menjadikan kebersamaan kita dalam pengamalan agama terganggu,” katanya.

Muhammadiyah Kota Semarang sudah menyiapkan berbagai rencana dalam menyambut datangnya bulan puasa Ramadan 1436 H. “Masjid-masjid Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah se-Kota Semarang siap menyambut puasa,” katanya. Salah satunya, Muhammadiyah akan berpartisipasi dalam acara dugderan yang digelar menjelang puasa.

Aturan Salat 3 Waktu Di Jombang Bikin Heboh


Pengelola Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang akhirnya memberi penjelasan dasar pemikiran seputar anjuran salat tiga waktu yang diedarkan melalui stiker. Pengasuh Urwatul Wutsqo, KH Qoyim Ya’qub, memberi mandat isterinya, Qurrotul Ainiyah, untuk mengklarifikasi isi stiker tersebut.

“Stiker yang kami edarkan ini sebagai imbauan bagi pekerja yang sibuk, seperti sopir, tukang becak, dan buruh tani. Karena mereka tidak bisa tepat waktu dalam melaksankan salat lima waktu,” kata Qurrotul, Selasa malam, 17 Februari 2015. Menurut Qurrotul, dalam Al Qur’an, menjamak salat terdapat dalam surat Al Isra’ ayat 78. “Ketentuan tentang salat jamak juga ada dalam hadits nabi.”

Stiker yang diedarkan Pesantren Urwatul Wutsqo menjadi kontroversi karena dinilai melenceng dari ketentuan syariat Islam, terutama dalam tata cara mengumpulkan salat. Dalam Islam, seorang muslim diwajibkan salat lima waktu jika tidak ada halangan tertentu.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Barozi mengatakan ketentuan dan alasan salat tiga waktu yang disebarkan Urwatul Wutsqo salah kaprah. “Imbauan dan alasan boleh-tidaknya menjamak salat yang tertera dalam stiker itu tidak sesuai dengan aturan fikih. Sebab sesuai aturan fikih, salat jamak bisa dilakukan jika bepergian minimal 80 kilometer,” kata Barozi.

Bila tidak memenuhi syarat itu, menurut Barozi, sesibuk apapun, seorang muslim tetap diwajibkan melaksanakan salat lima waktu. “Masak buruh pabrik juga harus melaksanakan salat jamak, padahal yang bersangkutan tidak bepergian jauh,” katanya. Barozi meminta stiker tersebut segera ditarik dari peredaran. Karena bila tidak ditarik, kata Barozi, anjuran di stiker itu berpotensi membuat masyarakat salah paham. “Harus ditarik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar dia.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jombang KH Junaidi Hidayat juga menyesalkan isi anjuran dalam stiker itu. Majelis Ulama, kata dia, akan mengklarifikasi persoalan itu pada yang membuat stiker.”Kami akan panggil pengasuh pondoknya, sebab masyarakat awam bisa salah paham dengan isinya,” ujar dia.

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, heboh dengan beredarnya stiker berisi imbauan membolehkan salat tiga waktu bagi muslim yang sibuk bekerja. Kategori orang yang sibuk bekerja menurut stiker itu ialah buruh, pedagang kaki lima, petani, dan sebagainya. Mereka boleh melakukan salat tiga waktu meski tidak sedang dalam bepergian.

Stiker itu berasal dari jemaah Thoriqoh Syadziliyah Mas’udiyah yang dipimpin KH Qoyim Ya’kub. Qoyim juga Pengasuh Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek. Sebelumnya Qoyim pernah membikin heboh karena memberlakukan hukuman cambuk bagi santri yang melanggar aturan pondok. “Informasi dalam stiker itu kurang benar menurut aturan fikih Islam dan menyesatkan bagi yang awam tentang syariat,” kata salah satu warga Jombang, Syafi’i, Selasa, 17 Februari 2015.

Imbauan dalam stiker itu, kata dia, melenceng dari syariat Islam, terutama dalam tata cara mengumpulkan salat. Sebab seorang muslim diwajibkan salat lima waktu jika tidak ada halangan tertentu. Mengumpulkan waktu salat (jamak) diperbolehkan dengan syarat khusus, di antaranya jika bepergian minimal 83 kilometer dari tempat tinggal.

Selama tidak memenuhi syarat itu, muslim yang sibuk bekerja dan apa pun pekerjaannya tetap diwajibkan salat lima waktu. Seseorang yang bepergian jauh diperbolehkan menjamak salat karena diasumsikan kesempatan mengerjakan salat dalam lima waktu semakin sempit. “Dalam stiker itu disebutkan boleh menjamak salat meski tidak sedang dalam bepergian, ini yang keliru,” kata Syafi’i.

Stiker berukuran 7 x 5 sentimeter itu beredar di tempat-tempat umum. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jombang KH Junaidi Hidayat bakal meminta klarifikasi kepada jemaah Thoriqoh maupun ponpes yang menyebarkan stiker tersebut. “Kami menyesalkan beredarnya stiker itu dan akan panggil pengasuh pondok untuk dimintai klarifikasi,” katanya.