Category Archives: Berbudaya

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Sejarah Asal Usul Nama Indonesia


Ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928, nama Indonesia sebagai identitas pemersatu sebuah bangsa modern di Asia menjadi perekat lintas suku bangsa, agama, dan sekat-sekat primordial.Asal-usul nama Indonesia mulai dikenal pada medio tahun 1800-an. Menurut sejarawan Universitas Oxford, Peter Carey, nama Indonesia muncul dan diperkenalkan James Richardson Logan (1819-1869) tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia.

Logan adalah orang Skotlandia yang menjadi editor majalah Penang Gazette, wilayah Straits Settlement-kini Negara Bagian Penang, Malaysia-yang bermukim di sana kurun waktu 1842-1847.”Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebut Kepulauan Hindia yang waktu itu merupakan jajahan Belanda sehingga disebut Hindia-Belanda,” kata Carey.

Bangsa Eropa mengenal dua wilayah Hindia, yakni Hindia-Barat, yaitu wilayah Kepulauan Karibia yang ditemukan Christopher Columbus yang semula diyakini sebagai wilayah Hindia (India)-pusat rempah-rempah yang dicari orang Eropa. Sesudah ekspedisi Vasco da Gama dan Magellan, ditemukanlah Hindia Timur, yakni Kepulauan Nusantara, yang merupakan pusat rempah-rempah yang selama berabad-abad dicari orang Eropa.

Wilayah Nusantara tersebut merupakan persimpangan peradaban dan pengaruh budaya India dan Tiongkok sehingga ilmuwan Perancis, Dennis Lombard, menyebutnya sebagai carrefour de civilization atau silang budaya. Sejarawan Yayasan Nation Building (Nabil), Didi Kwartanada, menambahkan, informasi tentang seorang priayi Inggris, Earl George Samuel Windsor (1813-1865), dalam karya ilmiah berjudul On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (1850) mengusulkan sebutan khusus bagi warga Kepulauan Melayu atau Kepulauan Hindia (Hindia-Belanda) dengan dua nama yang diusulkan, yakni Indunesia atau Malayunesia.

Tokoh lain yang disebutkan Peter Carey dan Didi Kwartanada adalah ilmuwan Jerman, Adolf Bastian (1826-1905), Guru Besar Etnologi di Universitas Berlin, yang memopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Bastian memopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul Indonesien; Oder Die Inseln Des Malayischen Archipel terbitan 1884 sebanyak lima jilid. Buku tersebut memuat hasil penelitiannya di Nusantara dalam kurun 1864-1880. Menurut Carey, Bastian membagi wilayah Nusantara dalam zona etnis dan antropologi.

Nama Indonesia menjadi identitas politik ketika trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengusung gagasan modern berpolitik dalam Indische Partij (Partai Hindia), yang menjadikan orang-orang kelahiran Indonesia membangun kesadaran politik dan kebangsaan Indonesia tanpa membedakan sekat perbedaan suku-rasial dan keyakinan.

Sebagai kilas balik yang menarik, sejarawan Remco Raben dan Ulbe Bosma dalam buku Being Dutch In The Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, mengungkapkan, kesadaran sebagai “Putera Hindia” juga muncul di kalangan Indo-Eropa. Bahkan, pernah terjadi unjuk rasa menuntut hak sebagai Putera Hindia pada 1840-an yang sangat tidak lazim di Hindia-Belanda yang sangat konservatif.

Pasalnya, orang Eropa mengacu Benua Eropa adalah tanah airnya. Mereka hanya menjadi pemukim-trekker-yang suatu hari akan kembali ke Eropa dan tidak peduli masa depan Hindia. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa, 1811, Jean Rocher yang lulusan Akademi Militer Saint Cyr dan fasih berbahasa Indonesia mengatakan, reformasi politik pertama pada zaman penjajahan Belanda dilakukan oleh tokoh yang tak populer dalam sejarah Indonesia, yakni Herman Willem Daendels.

Daendels memecat birokrat korup dan mencabut hak-hak bangsawan lokal yang berlebihan serta menjalankan efisiensi pemerintahan. Sejarah menempatkan Daendels pada posisi antagonis. Mengenai pertumbuhan dan kesadaran politik, Peter Carey menjelaskan, Hindia-Belanda jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina yang merupakan jajahan Amerika Serikat dan India yang merupakan jajahan Inggris.

Kesadaran untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri jajahan sudah disadari pihak AS dan Inggris. Adapun kelahiran Indische Partij dan kemunculan gerakan Sarikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan pada zaman Gubernur Jenderal Idenburg memicu pergerakan kebangsaan lebih lanjut oleh para pemuda yang mengalami banyak tekanan.

Apalagi pada 1926, pemberontakan Komunis ditumpas oleh Kolonial Belanda sehingga ruang aktivitas politik semakin diperketat. Pada saat yang sama, krisis ekonomi global-malaise-melanda dunia dan memukul Hindia-Belanda yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas, seperti gula dan berbagai bahan mentah. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris.

Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan Jong Katoliek Bond di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pemuda, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Asaat, yang kelak menjadi pejabat presiden RI, pernah indekos di rumah Sie Kong Liong yang menyokong gerakan para pemuda hingga lahir Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober.

Surat Ederan Kapolri Tentang Hate Speech Beserta Panduan Agar Tidak Terjerat Kasus Hate Speech


Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu. “Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SE itu merupakan penegasan saja dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.”Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, menyambut positif terkait munculnya Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian.Menurut dia, hal tersebut merupakan kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan hate speech.

“Sebenarnya ini kemajuan ya. Hate speech itu kan bagian dari agitasi. Membujuk, merayu orang untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan ideologi, agama,” tutur Benny saat ditemui seusai acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.Benny menambahkan, langkah Polri ini juga dapat meminimalisasi konflik di lapangan dan sebagai pencegahan dini agar kekerasan bisa dideteksi secara dini.”Harusnya dilihat secara positif sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi konflik. Konflik itu kan terjadi karena agitasi, dengan provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga mendorong orang melakukan kekerasan,” tuturnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Dengan demikian, polisi diharapkan lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Romo Benny menambahkan, langkah Polri tersebut tidak akan berpotensi membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang. “Oh enggak (berpotensi) dong, hate speech lain. Hate speech itu dengan sengaja di muka umum, orang menjelek-jelekkan baik sisi agama, sisi suku, ras, SARA,” ujar Romo Benny.

Ia mengatakan bahwa pedoman mengenai hate speech sudah cukup jelas. Sebab, tindakan ini dapat menimbulkan kebencian di muka umum dan meresahkan masyarakat. “Jadi ini sebenarnya pencegahan supaya orang tidak menimbulkan kebencian sehingga kekerasan komunal bisa dicegah dengan cara itu sejak dini,” ucapnya.

Pengeroyokan dan Sweeping Suporter Klub Sepakbola Mulai Terjadi Di Senayan dan Jalan Tol


Selain melakukan aksi anarkis di kawasan Senayan, kumpulan pemuda yang diduga berasal dari suporter klub bola juga merusak mobil-mobil di kawasan tersebut. Mobil-mobil yang berada di Jalan Asia Afrika dirusak massa. Informasi dari Twitter TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015), kejadian itu berlangsung sekitar pukul 04.45 WIB, di Jalan Asia Afrika di depan Patung Panah Senayan. “2 kendaraan alami kerusakan akibat aksi anarkis supporter sepak bola di Jl Asia Afrika Jakpus,” tulis TMC Polda Metro.

Pemilik mobil tidak mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Ada pun 2 mobil yang dirusak ialah Toyota Avanza dan sebuah mobil jeep. Polisi juga belum bisa memastikan apakah rangkaian tindak anarkis dini hari tadi di Jakarta saling berkaitan atau tidak. Sebelumnya aksi anarkis juga terjadi di Tol Pancoran dan Tol Kebon Jeruk. Aksi sweeping ini menghancurkan beberapa kendaraan.

Aksi anarkis juga terjadi di Jl Wijaya, Kebayoran Baru. Sebuah mobil Honda Jazz asal Bandung dipecahkan kacanya. Tiga ABG umur belasan tahun diamankan oleh personel Polda Metro Jaya. Mereka diduga ikut serta melempari bus bernomor polisi kawasan Bandung yang memuat pekerja dekorasi acara pernikahan di hotel. Tiga bocah ini diamankan di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (17/10/2015) dini hari.

Tiga bocah ini menunduk saja saat wartawan menyorotinya dengan kamera video dan kamera ponsel. Didampingi petugas kepolisian, bocah ini membantah melakukan aksi pelemparan batu ke bus. “Saya nggak nimpukin (melempari dengan batu),” kata salah seorang di antara mereka. Tiga bocah ini berusia 14, 13, dan 12 tahun. Mereka mengaku hanya bermain di Senayan saat kejadian. “Bensin motor kita habis, terus kita distop sama polisi,” kata salah seorang di antara mereka.

Peristiwa amuk massa serempak dini hari ini dihubungkan dengan aksi suporter sepakbola Persija Jakarta yang menyasar kendaraan asal Bandung, daerah asal klub sepak bola Persib. Bocah ini berasal dari Tambora Jakarta Barat. Mereka mengaku bukan penggemar kelompok sepak bola Persija. “Kagak (tidak) ngefans sama Persija,” kata bocah berambut plontos itu dengan lantang.

Sebelumnya tiga orang ABG ini ditangkap terkait pengeroyokan ketiga pemuda asal Jawa Tengah di Senayan. Namun, belakangan polisi menduga tiga ABG ini terlibat peristiwa pelemparan batu ke bus pariwisata. Polisi menciduk sejumlah pemuda yang diduga berasal dari klub suporter sepakbola. Mereka ditangkap karena diduga melakukan aksi rusuh di Tol Pancoran.

“Polri amankan sejumlah supporter sepak bola yang berbuat anarkis di Jl MT Haryono,” tulis akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015). Kabar yang beredar, para pemuda itu diamankan di unit lalu-lintas Polda Metro Jaya, di Pancoran. Para pemuda itu ditahan di halaman parkir gedung. Selain para pemuda, sejumlah motor yang dipakai massa untuk sweeping juga disita polisi. Belum diketahui berapa jumlah motor dan pemuda yang diciduk polisi.

“Polri amankan sepeda motor yang digunakan para supporter sepak bola yang berbuat anarkis di Jl MT Haryono,” ucap TMC Polda Metro.Polisi mengamankan 3 orang ABG yang diduga melakukan aksi pengeroyokan kepada 3 pemuda asal Jawa Tengah di Senayan. Para pelaku tersebut sudah digiring ke Polda Metro Jaya. Pantauan ketiga ABG yang masih berumur belasan tahun itu di bawa ke Mapolda Metro Jaya, pada pukul 03.30 WIB. Mereka langsung diinterograsi petugas. “Saya tidak tahu apa-apa pak,” jawab salah satu ABG saat ditanya di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015).

Mereka juga beralibi bahwa dirinya hanya lewat Senayan dan tidak ikut-ikutan melakukan aksi anarkis. “Saya cuma main-main saja terus bensin habis, tiba-tiba di stop polisi,” ucap ABG tersebut. Seorang petugas polisi yang ada di lokasi mengatakan ketiga ABG itu diduga melakukan aksi anarkis. “Diduga mereka terlibat,” ucap petugas polisi tersebut. Sebelumnya diberitakan, tiga orang yang mengaku pendukung kelompok sepakbola Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) dari kumpulan Viking dikabarkan dikeroyok sekelompok orang di Jakarta. Namun Viking ini bukan dari Jawa Barat, melainkan dari daerah Jawa Tengah. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB di Pintu 1 Senayan. Selain Tol Pancoran, aksi sweeping pemuda yang diduga berasal dari suporter klub bola juga terjadi di Tol Kebun Jeruk. Massa melakukan aksi sweeping meski belum diketahui apa tujuannya.

Dilaporkan TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (17/10/2015), selain melakukan aksi sweeping. Massa juga melakukan aksi anarkis di Tol Kebun Jeruk. “Ada penanganan supporter sepakbola yang berbuat anarkis di KM 2 Tol Kebon Jeruk,” ujar NTMC Mabes Polri dalam akun twitternya. Polisi mengimbau agar para pengendara hati-hati saat melintas di lokasi tersebut. Belum diketahui apakah peristiwa ini berkaitan dengan aksi sweeping di Tol Pancoran atau tidak.

“Pengendara agar hati-hati bila sedang melintas dan masih penanganan Polri,” ucap NTMC. Sebelumnya di Tol Dalam Kota tepatnya di ruas Pancoran mencekam jelang Sabtu pagi. Polisi melakukan penutupan arus Tol Pancoran karena ada sekelompok pemuda yang melakukan aksi sweeping di jalan Tol. Beberapa mobil dikabarkan dirusak oleh para pemuda tersebut. Mereka membabi buta menimpuki mobil-mobil yang melintas di Jalan Tol.

Asal Usul Nama Duren Sawit Di Klender Jakarta Timur


Duren Sawit merupakan sebuah perkampungan yang cukup ramai berada di Jakarta Timur. Kawasan itu dahulunya perkebunan yang ditumbuhi banyak pohon, terutama durian (Durio zibethinus) dan kelapa sawit yang termasuk famili dari pohon palem (arecaceae).

Buah duren rasanya manis, sedangkan buah kelapa sawit menghasilkan minyak sawit untuk menggoreng. Pada masa itu pohon duren banyak tumbuh di tanah milik penduduk, termasuk di halaman rumah mereka. Sedangkan pohon kelapa sawit ditanam di kebun-kebun yang luas dan kebanyakan milik para tuan tanah asal Belanda.

Zaenuddin HM, menjelaskan dalam buku karyanya berjudul “212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe,” setebal 377 halaman diterbitkan Ufuk Press pada 2012, bahwa nama Duren Sawit adalah gabungan dari kata duren dan sawit. Jadi, penamaan tempat tersebut kemungkinan didasari pada keadaan alam atau lingkungan pada masa lampau, bukan sekarang yang sudah menjadi komplek perumahan serta pertokoan.

Memang, wilayah Batavia pada masa kolonial Belanda masih berupa rawa, kebun dan hutan. Sehingga banyak tempat berasal dari nama tumbuhan, termasuk daerah Duren Sawit.

Asal Usul Nama Daerah HEK Di Jakarta Timur


Hek merupakan tempat yang terletak di antara Kantor Kecamatan Kramatjati dan Kantor Polisi Resor Kramatjati, sekitar persimpangan dari Jl Raya Bogor ke Taman Mini Indonesia Indah terus ke Pondok Gede. Kawasan itu memang tidak terlalu luas, namun sangat dikenal warga setempat dan rupanya mempunyai sejarah di masa lampau, saat Belanda berkuasa di Batavia.

Kata Hek sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang menurut Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia, kata hek berarti pagar. Bagaimana ceritanya tentang pagar itu lantas menjadi nama tempat? Zaenuddin HM, menjelaskan dalam buku karyanya berjudul “212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe,” setebal 377 halaman yang diterbitkan Ufuk Press pada 2012.

Dijelaskan bahwa tempat itu dulu memang ada pintu pagar yang tebuat dari kayu bulat, yang ujung-ujungnya diruncingkan, berengsel besi besar, dan bercat hitam. Pintu tersebut digunakan sebagai jalan keluar masuk kompleks peternakan sapi, yang sekelilingnya berpagar kayu bulat.

Komplek peternakan sapi itu dewasa ini menjadi komplek Pemadam Kebakaran dan kompleks Polisi Resor Kramatjati. Sampai tahun 1970-an komplek tersebut masih bisa disebut budreh, ucapan penduduk umum untuk kata boerderij, yang berarti komplek pertanian dan atau peternakan.

Komplek peternakan tersebut merupakan salah satu bagian dari Tanah Partikelir Tanjoeng Oost, yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua terkenal hasil peternakannya. Hasil peternakan dari komplek itu khususnya susu segar untuk konsumsi orang-orang Belanda di Batavia. Hingga kini daerah Hek masih ada dan dikenal masyarakat.

Asal Usul Nama Pejompongan Di Jakarta


Pejompongan adalah satu kawasan di Jakarta Pusat, yang semula merupakan daerah permukiman kelas menengah ke atas. Kawasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi tempat tinggal bagi para pegawai negeri dan institusi negara lainnya agar lebih dekat dan mudah berkerja di Ibu Kota.

Menurut Zaenuddin H.M., dalam buku karyanya berjudul 212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe, setebal 377 halaman diterbitkan Ufuk Press pada 2012, pengembangan permukiman itu dilaksanakan sejak 1950an pada masa pemerintahan Soekarno. Lebih jauh dijelaskan bahwa Pejompongan terletak di sebelah utara kompleks olah raga Senayan (sekarang Gelola Bung Karno) dan timur kawasan Slipi.

Secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang, dan sebagain besar berada di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Daerah Pejompongan terdiri dari 7 blok, yang dimulai dari Blok A hingga G. Dan uniknya, semua jalan di kawasan itu memakai nama-nama danau yang ada seluruh Indonesia.

Di daerah Pejompongan juga terdapat rumah sakit besar yakni Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintoharjo. Adapun cikal bakal RSAL berawal pada 1960-an dari sebuah kegiatan pelayanan kesehatan berupa perawatan pasien di Jl Cut Meutia No.16 dan klinik bersaling di Jl Citandui No.4 dan Jl Cidurian No.2 Menteng, Jakarta Pusat. Kedua klinik bersalin di Jakarta Pusat tersebut dikelola oleh Dinas Kesehatan Komando Daerah Maritim Djakarta yang berkedudukan di Jl Prapatan No.48 Jakarta.

Entah bagaimana ceritanya sehingga kawasan itu disebut Pejompongan, yang kini lokasinya menjadi sangat strategis, yang antara lain karena dilintasi banyak kendaraan.

Kendaraan dari arah Slipi atau Semanggi yang hendak menuju Tanah Abang, jalan Sudirman, Casablanca, dan Kuningan atau dari arah sebaliknya. Demikianlah.