Category Archives: Kebodohan Mega

1000 Warga Porong Minta Ganti Rugi Soal Lumpur Lapindo


Sekitar 1.000 warga Porong yang tergabung dalam Aliansi Korban Lumpur Lapindo menuntut agar tempat tinggal mereka dimasukkan dalam peta area terdampak. Tuntutan didasarkan pada hasil penelitian Tim Kajian Kelayakan Permukiman yang menyatakan tempat tinggal mereka tidak layak huni.

Tuntutan warga 45 RT di Desa Mindi, Besuki, Ketapang, dan Pamotang, Kecamatan Porong, Sidoarjo, itu disampaikan dalam acara istighasah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (16/2). Kegiatan yang diadakan di pinggir jalan raya Porong sejak pagi hingga siang sempat memacetkan lalu lintas.

Koordinator Aliansi 4 Desa Jasimin menuturkan, acara doa bersama diadakan guna menyalurkan ekspresi warga. ”Dengan berdoa, kami berharap agar harapan kami menjadi kenyataan,” ujarnya.

Menurut dia, warga di 45 RT berharap pemerintah segera memberikan legitimasi terhadap hasil penelitian TKKP. Apalagi, rekomendasi TKKP yang menyatakan wilayah 45 RT sudah tidak layak huni telah diusulkan Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Pekerjaan Umum, Agustus tahun lalu.

Ia menambahkan, warga di 45 RT masih bertahan di tempat tinggal masing-masing karena tidak punya pilihan lain. Di sekitar tempat tinggal mereka saat ini terdapat semburan lumpur, retakan tanah, air sumur tak layak pakai, dan pencemaran udara.

Menanggapi tuntutan warga, staf humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Akhmad Kusairi, menyatakan, BPLS akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi tanah di 45 RT dengan melibatkan tim dari BPLS dan Badan Geologi. Kajian ulang yang membutuhkan waktu minimal 10 bulan itu tidak bermaksud mengoreksi hasil penelitian TKKP.

Advertisements

Perjalanan Kereta Api Jakarta Lumpuh Setelah PT. KAI Memperbaiki Serentak Kereta Api Yang Sudah Tidak Layak Jalan


Dua hari ini Yudi (38) kelabakan berangkat kerja. Kereta rel listrik yang melintas di Stasiun Cilebut selalu sesak, belakangan lebih padat dibandingkan hari-hari biasa. Untuk naik ke kereta saja tidak mungkin. Senin lalu, Yudi memilih tidak masuk kerja lantaran tidak kebagian ruang berdiri di kereta.

Sejak pukul 06.00, saya tunggu kereta, tapi kereta yang lewat sangat penuh. Bisa saja saya naik, tapi ada risiko jatuh. Daripada jatuh, saya pilih pulang saja sekitar pukul 07.00 karena belum dapat kereta,” tutur Yudi yang masuk kerja pukul 07.00.

Kondisi ini terjadi lantaran 43 perjalanan kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek dibatalkan. Pembatalan perjalanan kereta itu diputuskan menyusul rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menarik kereta api—baik KRL maupun lokomotif—yang sudah tidak laik jalan untuk diperbaiki.

Selasa, Yudi—yang mengantongi upah Rp 41.000 per hari— memilih naik bus setelah mendengar pengumuman, sejumlah KRL tidak diberangkatkan. Namun, karena perjalanan dengan bus tidak secepat KRL, Yudi terlambat 45 menit di tempat kerja.

Berebut kereta juga dialami Susi. Beruntung Susi naik kereta dari Stasiun Bogor atau stasiun paling awal di jalur Bogor-Jakarta. Biasanya, penumpang memang berjejal di dalam kereta. Namun, dua hari terakhir kepadatan penumpang melebihi hari biasanya. ”Untuk bernapas saja susah,” ucap Susi yang bekerja sebagai buruh di kawasan Juanda, Jakarta Pusat.

Tiket KRL yang relatif terjangkau—Rp 1.500-Rp 11.000 sekali jalan—membuat moda transportasi ini banyak diburu orang. Apalagi KRL terhindar dari kemacetan di jalan raya sehingga waktu tempuh relatif cepat. Dari Bogor hingga Gambir, misalnya, dibutuhkan waktu sekitar satu jam saja. Tidak heran apabila banyak warga yang memanfaatkan moda transportasi ini untuk mengantarkan dari sekitar rumah hingga ke lokasi kerja.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo adalah salah satu pelanggan KRL. Ia biasa menumpang kereta dari Stasiun Bojong Gede ke Stasiun Duren Tiga. ”Sebenarnya KRL merupakan transportasi publik yang paling baik dibandingkan transportasi publik lain kendati semua transportasi publik belum memberikan kenyamanan bagi penggunanya,” ucap Sudaryatmo.

Sama seperti Yudi dan Susi, dua hari terakhir Sudaryatmo juga merasakan sulitnya naik KRL lantaran padatnya penumpang. Sebelum perbaikan ini, tidak semua KRL yang ada beroperasi. Dari 386 KRL yang tersedia, hanya sekitar 340 unit yang beroperasi. Puluhan kereta lain sudah tua dan kerap rusak.

Penambahan kereta tidak sebanding dengan pertumbuhan penumpang. Dalam rencana bisnis PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ)—anak perusahaan PT KAI—2009-2013, ada rencana membeli 88 KRL bekas. Sementara tahun 2013 diperkirakan jumlah penumpang yang kini sekitar 500.000 orang per hari bakal mencapai 1,49 juta orang per hari.

Perbaikan bertahap

Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Jabodetabek Mateta Rijalulhaq mengatakan, perbaikan KRL dilakukan bertahap. ”Kalau kerusakan tidak parah, kereta bisa beroperasi lagi. Akan tetapi, kalau kereta rusak parah, waktu perawatan bisa lama, bahkan kereta itu tidak bisa lagi beroperasi,” papar Mateta.

Ia belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan semua kereta.

Sekretaris Perusahaan PT KCJ Makmur Syaheran mengatakan, pihaknya meminta petugas di stasiun agar terus mengumumkan perjalanan kereta yang dibatalkan. Dengan begitu, calon penumpang bisa memilih moda transportasi lain apabila merasa terganggu dengan pembatalan perjalanan kereta api ini.

Dokter Sofyan, pengguna jasa KRL, menyayangkan pembatalan keberangkatan karena mengganggu aktivitas warga. Menurut dia, jika sarana KRL diperbaiki, hal itu bisa dapat mengurangi kemacetan di jalan.

”Persoalan KRL sering saya dengar. Tidak hanya pembatalan keberangkatan, tetapi juga sinyal yang hilang, mogok, atau persoalan lain,” katanya.

Sudaryatmo pun menyesalkan pembatalan perjalanan KRL. Mestinya jadwal KRL disusun memperhitungkan masa perawatan dan perbaikan kereta. Apalagi jadwal itu dibuat PT KAI, bukan konsumen. ”Pembatalan sepihak melanggar hak konsumen,” katanya.

Kekacauan perjalanan KRL ini menunjukkan masalah di level operator dan regulator perkeretaapian Indonesia. Di tingkat regulator, tidak ada dukungan terhadap perkeretaapian sebagai transportasi massal publik.

Peneliti transportasi dari Universitas Indonesia, Jachrizal, memahami keputusan direksi PT KAI membatalkan 43 perjalanan demi keamanan penumpang. Namun, katanya, keputusan itu membuat kepentingan masyarakat kalah.

Persoalan ini merupakan bagian dari sederet persoalan. Adapun persoalan mendasar perkeretaapian adalah perbaikan manajemen, seperti pengelolaan rel dan kereta. Dua hal ini dikelola manajemen berbeda.

Hal ini memprihatinkan, apalagi menjelang pemerintah membatasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Pulau Jawa mulai Maret 2011. Perbaikan transportasi publik merupakan salah satu agenda besar yang harus segera diperbaiki. Transportasi yang baik akan mendorong pengguna kendaraan pribadi memilih moda transportasi publik karena alasan kepraktisan, yakni mudah, lebih irit, dan tepat waktu.

Namun, jika pembangunan transportasi publik tak juga terwujud, bukan tak mungkin pemerintah menuai persoalan yang jauh lebih pelik

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Kukuh Tidak Melakukan Kesalahan


Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bersikukuh tidak ada kekeliruan dalam proses jual-beli tanah korban semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. BPLS pun menyesalkan warga yang melapor ke polisi setelah proses pembayaran jual-beli tanah berlangsung dua tahun. Namun, BPLS siap jika persoalan itu diseret ke ranah hukum.

Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Sosial BPLS Bajuri Dwi Cahyono mengatakan hal itu hari Kamis (9/12) di Surabaya.

Ia mengemukakan hal itu setelah menanggapi laporan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, ke Kepolisian Resor Sidoarjo, Rabu (8/12). Menurut Mudiharto, pelapor dari Desa Besuki, dasar laporannya adalah dugaan unsur pelanggaran dalam kasus jual beli tanah milik warga oleh BPLS (Kompas, 9/12).

”Tidak ada kekeliruan dalam jual-beli tanah milik warga. Kami menilai, pelapor tidak mengikuti seluruh rangkaian proses jual-beli tanah yang ia persoalkan tersebut,” kata Bajuri.

Menurut Bajuri, sebelum proses jual-beli dilaksanakan, tim verifikasi bentukan BPLS memeriksa kondisi tanah milik warga dan disesuaikan dengan bukti kepemilikan tanah tersebut. Hasil verifikasi diumumkan kepada warga. Selama hasil verifikasi diumumkan dalam tujuh hari tidak ada satu keberatan pun yang diajukan warga. ”Mengapa baru sekarang dipermasalahkan. Padahal, proses verifikasi dilakukan tahun 2008 dan pembayaran sudah berlangsung dua tahap, yaitu 20 persen tahun 2008 dan 30 persen tahun 2009,” ujarnya.

Sementara itu, Mudiharto menyatakan memiliki hak atas tanah lapangan Besuki seluas sekitar 8.000 meter persegi, yang pembayarannya masuk ke warga lain yang juga warga desa itu. Bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa SK Gogol. Namun, tim verifikasi BPLS dinilai kurang cermat sehingga berakibat pembayaran tanah jatuh kepada pihak lain.

Hati Hati Meliput Tempat Penampungan TKI Di Condet Nyawa Taruhannya


Sejumlah wartawan yang sedang meliput tempat penampungan tenaga kerja Indonesia di Condet, Jakarta Timur, diintimidasi. Salah satu wartawan bahkan diancam akan dibunuh.

“Kami dilempar botol dari luar,” kata Kontributor Trans 7, Stefanus, salah satu wartawan yang ikut meliput tempat penampungan TKI tersebut ketika dihubungi, Selasa (23/11).

Kejadian bermula ketika para wartawan bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meninjau langsung tempat penampungan TKI di Jalan Eretan 2, Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur, sore tadi.

Tempat penampungan TKI tersebut dikelola PT Dwi Insan Setia sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Di tempat ini, kata Stefanus, ditampung sekitar 120 TKI.

Stefanus mengatakan ketika sedang meliput acara inspeksi mendadak tersebut, salah seorang rekannya, Reymond dari SCTV, didatangi orang tak dikenal ketika sedang merokok di luar tempat penampungan.

Orang itu meminta kaset berisi rekaman liputan di tempat tersebut secara paksa. “Atau saya bunuh,” kata orang tak dikenal itu seperti ditirukan Stefanus. Namun Reymond berhasil menyelamatkan kaset tersebut dengan masuk kembali ke tempat penampungan.

Stefanus mengaku tak tahu kenapa ada lemparan botol dan ancaman yang dilakukan orang tak dikenal tersebut. Ia mengatakan, ketika didatangi petugas Kementerian Tenaga Kerja, para TKI banyak yang menangis. “Mereka teriak-teriak, sempat ada yang nangis,” kata Stefanus.

Inspeksi mendadak tersebut dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB. Ketika keluar dari tempat penampungan, kata Stefanus, orang-orang tak dikenal yang tadi sempat mengancam sudah tak terlihat. “Hanya intimidasi, tidak ada pemukulan,” katanya.

Jakarta Lumpuh Total Akibat Banjir … Fauzi Bowo Minta Masyarakat Maklum


Pengendara sepeda motor menggunakan jasa penarik gerobak saat menyeberangi genangan air setinggi sekitar 1 meter di Jalan Hasyim Ashari, Pedurenan, Ciledug, Tangerang, Banten, Selasa (26/10). Selain memutus jalur transportasi, banjir luapan Kali Angke tersebut juga merendam ratusan rumah di Kompleks Ciledug Indah I dan II.

Bencana banjir dan kemacetan parah yang terjadi hari Senin (25/10) mencerminkan buruknya sistem drainase di Jakarta. Hari Selasa, sebagian besar warga Jakarta cemas bencana banjir akan berulang. Beberapa titik genangan yang cukup lebar dan dalam terlihat di Jalan Bulevar Barat, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Pluit Barat.

Camat Kelapa Gading Jupan R Tampubolon mengatakan, banyaknya genangan air terjadi karena banyaknya saluran air di kawasan Kelapa Gading yang belum dikuras. Ini dikarenakan banyak saluran air yang masih berada di bawah tanggung jawab pengembang. ”Ada 41 titik saluran air yang belum bisa dikuras oleh Sudin Tata Air karena masih berada di bawah tanggung jawab pengembang,” kata Jupan.

Timbo Sugiharjo, Lurah Pluit, mengatakan, pihaknya sering menguras saluran air setiap minggu, tetapi untuk mengangkat lumpur diperlukan peralatan khusus.

Irvan Amtha, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya akan segera melaksanakan pengurasan lumpur di kawasan itu.

Sementara itu, di Jakarta Selatan, kegiatan bersih-bersih dan pengerukan saluran langsung dilakukan sepanjang hari Selasa kemarin. Tumpukan karung berisi lumpur dan sampah terlihat antara lain di Jalan Ciledug Raya, M Saidi Raya-Bintaro, Tentara Pelajar, Fatmawati, dan Lebak Bulus.

”Di sini awal tahun ini sudah dibersihkan, tetapi lihat saja ini, sudah penuh lagi lumpurnya,” kata Tisno, pekerja pengeruk saluran di Cipulir, Jakarta Selatan.

Dibongkar

Di Jakarta Barat, Suku Dinas PU Tata Air tengah merampungkan pembongkaran ratusan bangunan yang berdiri di atas saluran air. Sebanyak 75 persen dari 200 saluran air penghubung di Jakarta Barat tertutup bangunan, seperti lapak, warung, gudang, dan rumah tinggal.

Selain membongkar bangunan, petugas juga mengeruk saluran air agar mencapai kedalaman ideal 3,5 meter. Di Jakarta Barat, gorong-gorong terhitung masih bagus penyerapannya karena dasarnya tanah. Namun, karena ada bangunan permanen dan semipermanen di atasnya, air akhirnya tidak bisa masuk ke gorong-gorong. Dengan demikian, air tidak mengalir sehingga timbul genangan yang lama saat hujan deras.

Di Jalan Pintu Besar, sekitar Kawasan Kota Tua, kemarin, para pekerja tampak menggali saluran air. Di beberapa bagian terlihat saluran tersebut mulai mendangkal sehingga harus dikeruk agar bisa menampung dan mengalirkan lebih banyak air.

”Dengan tingginya curah hujan ditambah pasang air laut, luapan air akan ke mana-mana. Pengerukan saluran air dan sungai memang menjadi kuncinya,” kata Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakbar Heryanto.

Tidak kerja total

Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan, kemacetan parah yang terjadi hari Senin disebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bekerja secara total.

”Genangan terjadi karena drainase tidak berfungsi baik. Hal ini menunjukkan pekerjaan normalisasi drainase tidak tuntas. Padahal, sebelum musim hujan datang November nanti, pengerjaan drainase wajib ditingkatkan sampai 24 jam sehari,” kata Nirwono, Selasa.

Fakta di lapangan, genangan ternyata muncul di lokasi yang lebih kurang sama. Menurut Nirwono, hal ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

”Seharusnya sudah ada strategi yang langsung diterapkan ketika genangan muncul. Berapa jumlah petugas yang harus diterjunkan di titik-titik genangan, pemilihan jalur alternatif, hingga tetap menjaga ketertiban warga berlalu lintas,” kata Nirwono.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, lanjut Nirwono, bisa memanggil pemimpin kedua dinas itu untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Jangan sampai kemacetan parah hari Senin lalu memperburuk citra Fauzi Bowo, apalagi dia semakin dianggap tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengentaskan Jakarta dari kemacetan dan banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, sampai saat ini perbaikan sistem drainase terus dilakukan. Saluran drainase di Jalan Thamrin, misalnya, sedang dikerjakan sehingga aliran air belum lancar.

Dinas PU sedang memperlebar persimpangan saluran, menambah pompa di sistem Kali Cideng, dan menambah kemiringan dari Jalan Thamrin ke Kali Cideng agar air lebih cepat mengalir.

Di sisi lain, Nirwono mengingatkan bahwa kejadian hari Senin lalu juga akibat perilaku buruk warga Jakarta. Buang sampah seenaknya dan perilaku buruk berkendara terbukti jadi bumerang, merugikan diri sendiri.

Sudah bekerja keras

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya sudah bekerja keras untuk membersihkan dan mengoptimalkan saluran drainase. Namun, saluran drainase yang ada tidak mampu menampung air dari hujan yang sangat deras dengan curah 111 milimeter selama tiga jam itu.

”Genangan di Sarinah langsung surut karena saluran drainase sudah diperbaiki. Genangan di beberapa kawasan lain juga cepat surut,” kata Fauzi menjelaskan.

Fauzi meminta masyarakat memaklumi banjir pada hari Senin malam lalu sebagai kejadian luar biasa. Hujan dengan curah semacam ini pernah memicu banjir besar pada tahun 2007.

Sementara itu, pengerukan 13 sungai utama di Jakarta belum dapat dilakukan karena masih menunggu peraturan presiden yang bakal terbit akhir Oktober ini. Pengerukan itu diperlukan untuk meningkatkan daya tampung sungai.

Malaysia Luncurkan Ganyang Indonesia Dengan Ekspor Barang Barang Murah Selundupan


Tak ada yang salah dengan judul di atas. Tak salah juga jika pikiran Anda langsung terhubung dengan tagline Bung Karno yang sudah telanjur populer itu, ”Ganyang Malaysia”.

Apalagi seruan ”Ganyang Malaysia” masih menyisakan gemanya setelah keriuhan yang terjadi di publik Indonesia setelah insiden di Tanjung Berakit, Kepulauan Riau (Kepri), 13 Agustus lalu. Dan, kita semua tahu, tensi hubungan Indonesia-Malaysia saat itu sempat hangat-hangat tahi ayam.

Toh, ”Ganyang Malaysia” agaknya memang berhenti pada tagline belaka. Tak lebih dari itu. Namun, percayakah Anda bahwa pada kenyataannya, pengganyangan justru terjadi terhadap bangsa Indonesia?

Pengganyangan itu berlangsung tanpa tagline dan dilakukan selama ini dalam operasi sunyi senyap. Wajar kemudian jika kita semua tak merasa sedang diganyang.

Penyelundupan barang! Inilah pengganyangan terhadap Indonesia, inilah pengganyangan yang sesungguhnya.

Setiap tahun, barang selundupan menyerbu Indonesia lewat Kepri, provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Sebagian dilakukan dengan cara bergerilya, sebagian lagi terang-terangan. Ada yang diperdagangkan di Kepri, ada juga yang menjalar ke luar Kepri, termasuk sampai ke Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Lombok.

Jenis barangnya beragam, mulai dari perabot rumah tangga, barang elektronik, peralatan kantor, mainan anak, peralatan kebugaran, berbagai jenis barang konsumsi, sampai beragam barang bekas. Dan, jangan salah, narkoba menjadi salah satu primadona di antara barang selundupan tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa jenis barang selundupan yang nilai strategisnya perlu lebih dicermati. Barang itu adalah beras, makanan olahan, pakaian bekas, dan narkoba. Mengacu kebijakan umum Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, beras dan makanan olahan termasuk barang impor yang tata niaganya diatur. Di sisi lain, produk narkoba dan pakaian bekas jelas terlarang untuk diimpor.

Via Malaysia

Pada awal Agustus lalu, Badan Karantina Kementerian Pertanian mengungkap adanya penyelundupan 1.400 ton beras asal Vietnam ke Kepri. Di Batam, sebagian beras yang telah dikemas ulang itu beredar dengan merek AAA dan 555. Harganya sekitar Rp 6.000 per kilogram (kg) atau lebih murah dibandingkan dengan beras dari Pulau Jawa dengan kualitas sama yang saat itu harganya Rp 6.600 per kg.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Ahmad Hijazi, tidak tertutup kemungkinan beras selundupan itu juga didistribusikan ke luar Batam, bisa ke mana saja selama ada disparitas harga.

Dan, memang secara empiris, penyelundupan marak terjadi antarwilayah atau negara yang mengalami disparitas harga atas produk yang relatif sama. Konsumen tidak peduli dari mana asal barang, yang penting harga dan kualitas terjamin.

Lepas dari itu, beberapa hari sebelumnya di Batam, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengungkapkan penemuan penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian tersebut buatan Korea, Hongkong, China, Jepang, dan Malaysia.

Jalur penyelundupannya mayoritas lewat Malaysia yang memang tidak mempersoalkan semua itu selagi tidak diperjual-belikan di negara tersebut.

Selama dua tahun terakhir, tren penyelundupan pakaian bekas meningkat dengan target pemasaran ke kota-kota besar, seperti Batam, Makassar, Surabaya, Banyuwangi, dan Cirebon. Pada 2009, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 18 kasus usaha penyelundupan. Barang bukti setiap kasus rata-rata 1.500 karung sampai 2.000 karung atau sebanyak 450.000 potong sampai 600.000 potong.

Sementara pada 2010, sampai dengan awal Agustus saja, total barang bukti yang disita DJBC sekitar 15.000 karung atau 4,5 juta potong. Itu artinya, usaha menyelundupkan pakaian bekas ke Indonesia tahun ini naik hampir sepuluh kali lipat dalam segi kuantitas dibandingkan dengan 2009.

Baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam mengeluarkan data yang menunjukkan masifnya penyelundupan makanan olahan kemasan, obat-obatan, dan kosmetik. Tahun ini sampai dengan Juli, minimal 1.373 item produk ilegal beredar di pasar. Tahun lalu, sedikitnya 4.024 item produk ilegal beredar di pasar. Peredarannya disinyalir juga sampai ke luar Kepri.

Produk itu berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan Vietnam. Digolongkan ilegal atau selundupan karena tidak terdaftar di BPOM. Dalam beberapa operasi, ditemukan modus pemalsuan izin edar.

”Badan POM ini seperti pemadam kebakaran saja akhirnya, semprot sana, semprot sini. Selagi hulunya tidak disumbat, hal ini akan terus berlanjut,” kata Kepala BPOM di Batam I Gde Nyoman Suandi.

Kurir narkoba

Upaya penyelundupan narkoba tak kalah marak. Setidaknya ada 11 kali usaha penyelundupan ke Batam yang digagalkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam mulai Januari sampai Agustus. Dari kejadian ini bisa dibaca, telah terjadi usaha penyelundupan narkoba minimal sebulan sekali. Ini belum termasuk data dari kepolisian.

Setiap kurir biasanya membawa narkoba dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kurir ini sebagian besar datang dari Malaysia dan selebihnya dari Singapura. Di samping diedarkan di Batam, narkoba juga didistribusikan ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Medan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere dalam jumpa pers di Kota Batam, Selasa (21/9), menyatakan, ekstasi dan sabu menjadi jenis narkoba yang tren diselundupkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Barang tersebut sebagian besar diproduksi di China, Hongkong, India, dan Iran.

Indonesia, menurut Gories, menjadi pasar yang menggiurkan karena margin yang sangat besar. Harga sabu di Iran pada awal tahun ini senilai Rp 100 juta per kilogram (kg). Terakhir, harganya turun menjadi Rp 50 juta per kg. Sementara di Indonesia, harganya mencapai Rp 2 miliar per kg.

Melihat kondisi geografis Kepri yang berupa kepulauan, demikian pula Indonesia secara keseluruhan, jalur penyelundupan bisa di mana saja. Sementara pintu yang relatif terawasi ketat hanya di pelabuhan resmi dan bandar udara saja.

Pelabuhan tikus

Semisal di Batam, terdapat lima pintu masuk kepabeanan, meliputi empat pelabuhan resmi dan satu bandar udara. Sementara pelabuhan tikusnya dikabarkan lebih dari 20 lokasi. Bongkar muat pun bisa dilakukan di tengah laut sehingga tak mudah dideteksi petugas.

Artinya, data penyelundupan yang berhasil digagalkan di atas tidak serta-merta menunjukkan penyelundupan menjadi gembos. Data tersebut justru bisa dibaca sebaliknya; serbuan barang selundupan masih merajalela. Bahkan, terbuka kemungkinan, barang selundupan yang lolos dan beredar di Indonesia lebih banyak daripada yang digagalkan.

Namun, kunci pintu masuk sebenarnya berada di tangan aparat. Sebagaimana diungkapkan Komandan Kapal Patroli Bea dan Cukai 10002 Suhaimi (52), penyelundupan marak dan sulit dibasmi justru karena ada aparat yang ikut bermain. Dalam bahasa premannya, aparat jadi backing.

Selama 30 tahun berpatroli, Suhaimi acap kali memergoki penyelundupan dengan pengawalan aparat bersenjata. Kalaupun tidak dengan pengawalan, minimal penyelundupan membawa ”restu” dari aparat.

”Kalau semua aparat kompak dan jujur, sebenarnya penyelundupan bisa dicegah, minimal yang besar-besar,” kata Suhaimi.

Penyelundupan bukan semata persoalan kerugian negara dari sisi pendapatan bea dan cukai. Penyelundupan adalah gelombang pengganyangan terhadap rakyat Indonesia, pelan tetapi pasti.

Kalau beras selundupan terus menyusupi Indonesia, apa jadinya dengan nasib petani dan keluarganya. Kalau pakaian bekas selundupan tak henti merambah kota-kota Indonesia, apa jadinya dengan industri garmen nasional berikut jutaan buruhnya.

Generasi dalam bahaya

Kalau makanan, obat-obatan, dan kosmetik selundupan menjalar ke mana-mana, bagaimana dengan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan, kalau narkoba terus merdeka bergerilya, bagaimana dengan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Sesederhana itu, penyelundupan menggempur dan melumpuhkan Indonesia. Tanpa keriuhan dan tagline, Ganyang Indonesia!

Semburan Lumpur Lapindo Anak Perusahaan Milik Bakrie Semakin Mengkhawatirkan


Semburan lumpur bercampur gas metana yang terus-menerus keluar di sekitar SDN Pejarakan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semakin mengkhawatirkan. Setelah menggenangi halaman sekolah pada Selasa (28/9), gelembung lumpur bercampur gas terbakar sekitar 7 meter dari gedung SDN Pejarakan, Rabu.

Titik api mulai terlihat sekitar pukul 09.30 di belakang Posko Keselamatan Korban Lapindo Walhi Jatim di Desa Mindi, Kecamatan Jabon, yang berada di samping SDN Pejarakan.

Ketua Walhi Jatim Bambang Catur Nusantara bersama beberapa relawan yang berada di posko berusaha mematikan api dengan cara menyiram air. Namun, meski disiram air, api tak juga padam dan justru merembet hingga dinding beton posko.

Kondisi lokasi yang banyak ditumbuhi ilalang merepotkan pemadaman titik-titik api. Api terus bermunculan di setiap gelembung-gelembung gas kecil di bekas lahan persawahan itu. Api akhirnya bisa dipadamkan pada Rabu sore.

Sementara itu, genangan air dari tiga semburan besar di belakang SDN Pejarakan sudah surut setelah BPLS memasang pompa air penyedot. Namun, pada Rabu dini hari, semburan lumpur disertai bau gas metana menyengat muncul di kamar mandi dan toilet SDN Pejarakan.

Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain mengatakan, Desa Pejarakan memang sudah dinyatakan sebagai kawasan tak layak huni dan masuk dalam peta terdampak.

Uji seismik 3 dimensi

Sementara itu, sejak Jumat pekan lalu, di sekitar tanggul lumpur muncul fenomena kenaikan level dan semburan air tanah.

”Kami belum bisa memastikan penyebab fenomena itu. Kemungkinan itu terjadi karena ada reservoir air tanah yang terdampak tekanan formasi lapisan tanah di sekitar tanggul lumpur akibat beban material di dalam tanggul lumpur. Karena tekanan air dalam reservoir bertambah, akhirnya ada level air sumur yang naik. Juga lubang sumur bor yang menyemburkan air. Namun, itu baru sebatas dugaan,” kata Zulkarnain.

Staf pengajar teknik geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, yang juga anggota Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur, Teguh Hariyanto, menyatakan, kepastian penyebab fenomena kenaikan level dan semburan air tanah harus ditentukan melalui survei seismik tiga dimensi.

”Fenomena itu merupakan bencana ekologis yang tingkat kebahayaannya serta penyebabnya hanya bisa diketahui melalui survei seismik tiga dimensi. Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur mampu melakukannya, tetapi kami tidak memiliki anggaran untuk melakukan survei. Survei seismik tiga dimensi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM harus segera dilakukan,” kata Teguh.

Teguh menyatakan, kajian Tim Kajian Kelayakan Permukiman Gubernur Jawa Timur terhadap permukaan tanah di sekitar tanggul menunjukkan kerusakan formasi lapisan tanah telah mencapai radius 2 kilometer dari pusat semburan lumpur. Kerusakan formasi tanah bahkan telah terjadi di lokasi yang akan dijadikan relokasi jalan tol penghubung Surabaya dan Malang.

”Namun, data kerusakan formasi tanah itu hanya mencakup lapisan tanah sedalam 20 meter dari permukaan tanah. Kerusakan formasi tanah itulah yang menyebabkan muncul banyak titik gelembung gas metana dan semburan air tanah. Data kajian kami baru bisa utuh menjelaskan tingkat bahaya dan penyebab semburan jika dilengkapi uji seismik tiga dimensi,” kata Teguh.