Category Archives: Kemerdekaan

Segala Bentuk Outsourcing Dihapus Untuk Mensejahterakan Rakyat dan Pekerja


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) mengenai pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya atau lebih dikenal dengan outsourcing telah ditandatangani Menteri Muhaimin Iskandar. Outsourcing ini telah berkembang dengan nama lain Crowdsourcing yang lebih merugikan pekerja dimana dari ribuan pekerja biasanya hanya satu yang mendapatkan bayaran.

Saat ini, peraturan tersebut masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai berita negara dan diundangkan. “Saya sudah tandatangani Kamis lalu (15 November 2012),” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin iskandar di Jakarta, Jumat malam, 16 November 2012.

Dalam aturan tersebut, kata Muhaimin, pekerjaan outsourcing dihapus kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa kebersihan, keamanan, transportasi, katering dan jasa migas pertambangan.

Untuk mempermudah pemahaman di masyarakat, Muhaimin meminta istilah outsourcing tidak digunakan lagi. Ia menyarankan dua istilah jenis pola hubungan kerja, yaitu pola hubungan kerja dengan PPJP atau Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja. Sedangkan pola hubungan kerja kedua adalah pemborongan yang menggunakan sub kontrak perusahaan atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dengan ditandatanganinya peraturan menteri soal tenaga alih daya itu, Muhaimin mengatakan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. “Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja,” ujarnya. Pada crowdsourcing ini lebih menyengsarakan pekerja karena banyak sekali pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya karena semua pekerja yang bekerja harus mendapatkan haknya.

Selama ini, lanjut dia, penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak ada asuransi pekerja maupun tidak adanya pemenuhan hak dasar lainnya seperti jaminan sosial. Apalagi sistem crowdsourcing.

Indonesia Turun Peringkat Menjadi ke 63 Dalam Kategori Negara Gagal Tahun 2012


Pemerintah mengklaim bahwa negara telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, suatu prestasi yang harus dicegah negara dari yang termasuk dalam daftar “negara gagal”.

Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menteri Djoko Su-yanto mengatakan bahwa tahun 2012 Gagal Negara Index (FSI), yang menempatkan Indonesia di ambang menjadi negara gagal, sudah melukis gambaran yang tidak akurat negara.

“Indonesia adalah negara yang berjalan sangat baik, dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. Kami telah mencatat 6,5 persen yang luar biasa dari pertumbuhan ekonomi dan memiliki lebih dari US $ 115 miliar pada cadangan devisa. Apa jenis indikator yang mereka gunakan untuk menentukan negara yang gagal “kata? Djoko The Jakarta Post pada hari Rabu.

Djoko mengomentari tahun 2012 FSI disusun oleh Washington berbasis nirlaba organisasi Dana untuk Perdamaian.

Studi ini menempatkan Indonesia di tempat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia, turun satu posisi dari posisi ke-64 tahun lalu. Pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-61.

Indonesia telah menunjukkan sedikit perbaikan dalam skor-nya selama dua tahun terakhir. Pada 2012, Indonesia mendapat 80,6 poin, lebih rendah dari 2011 yang 81,6 dan 2010 yang 83,1.

Skor yang tinggi menunjukkan tekanan tinggi pada keadaan, yang juga diterjemahkan ke dalam risiko yang lebih tinggi ketidakstabilan, menurut sebuah pernyataan yang dirilis pada Dana untuk website Peace fundforpeace.org.

FSI 2012 peringkat 178 negara menggunakan 12 indikator sosial, ekonomi dan politik dari tekanan pada negara, bersama dengan lebih dari 100 sub-indikator.

Ini termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, keluhan kelompok minoritas, dan hak asasi manusia.

Setiap indikator adalah nilai pada skala 1-10, berdasarkan analisis dari jutaan dokumen tersedia untuk publik, data kuantitatif lainnya, dan penilaian oleh para analis, kata organisasi.

FSI kelompok negara dengan poin lebih tinggi dari 90 sebagai “waspada”; antara 60 dan 90 sebagai “peringatan”; 30-60 “moderat”, dan di bawah 30 sebagai “berkelanjutan”.

Ada 91 negara di zona “peringatan”, termasuk Indonesia.

Pelepasan FSI tahun ini terjadi di tengah gelombang kekerasan di Papua.

Laporan-laporan mengatakan bahwa sedikitnya 18 orang tewas di Papua dan Papua Barat dalam beberapa bulan terakhir, dengan pemerintah terus menyalahkan “separatis” untuk penembakan sejumlah warga sipil di wilayah tersebut.

Negara ini juga melihat peningkatan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas di negeri ini.

Analis politik Yudi Latief mengatakan bahwa semua indikator dapat menunjukkan fakta bahwa Indonesia memang negara yang gagal. “Kegagalan untuk menyediakan fasilitas umum yang layak, korupsi politik yang merajalela, dan tidak adanya pelayanan sosial, adalah bagian dari indikator sebuah negara gagal, “katanya.

Djoko mencela mereka yang menyalahgunakan hasil survei untuk “menyerang” pemerintah. “Lihatlah kehidupan demokrasi kita, seperti kebebasan pers. Meskipun ada kekurangan, kita seharusnya bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Jangan sinis, dan mari kita bergabung bersama-sama membantu membangun bangsa ini, “kata menteri.

Yopie Hidayat, juru bicara Wakil Presiden Boediono, berbagi pendapat Djoko itu.

“Aku, sebagai orang yang telah bekerja untuk pemerintah, berpikir bahwa kita telah melakukan yang terbaik dalam membawa negara ini menuju kondisi yang lebih baik,” katanya. Yopie kata laporan itu harus dianggap sebagai dorongan bagi semua orang untuk bekerja untuk memperbaiki bangsa. “Survei ini dilakukan oleh lembaga asing, kita tidak dapat menyangkal ini. Kami tidak berjalan bersama-sama dengan negara lain, kita bersaing dengan negara lain, “tambah Yopie.

FSI 2012, yang merupakan edisi kedelapan dari studi tahunan, peringkat Somalia sebagai nomor satu untuk tahun kelima berturut-turut, dengan alasan pelanggaran hukum meluas, pemerintah tidak efektif, terorisme, pemberontakan, kejahatan, dan serangan bajak laut dipublikasikan dengan baik terhadap kapal-kapal asing.

Finlandia tetap yang paling stabil, dengan Skandinavia tetangganya Swedia dan Denmark pembulatan keluar tiga peringkat terbaik. Semua tiga negara mendapatkan keuntungan dari indikator sosial dan ekonomi yang kuat, dipasangkan dengan ketentuan yang sangat baik dari pelayanan publik dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyayangkan posisi Indonesia yang menempati posisi 63 dari 178 negara dalam Indeks Negara Gagal 2012 atau Failed State Index 2012. Menurut dia, posisi itu sangat memprihatinkan dan harus menjadi introspeksi.
“Indonesia negara di ambang gagal,” ujar Tjahjo kepada VIVAnews, Rabu 20 Juni 2012.

Menurut Tjahjo, penururan peringkat tersebut disebabkan oleh beberapa indikasi. Antara lain karut-marutnya penyelenggara negara yang menyebabkan rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintahan. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi.

Indikator lainnya adalah banyaknya megaskandal hukum yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut kasus Bank Century, mafia perpajakan, mafia suara KPU, yang hingga kini tidak kunjung bisa diselesaikan. Oleh karena itu, Tjahjo menyarankan pemerintah segera melakukan langkah-langkah perbaikan, terutama menyangkut keadilan ekonomi dan pelembagaan demokrasi.

“Memang secara historis dan sosiologis indonesia sebagai negara bangsa memiliki kekuatan emosional kebangsaan yang kuat. Karena persolan yang paling utama di Indonesia itu adalah masalah ketidakadilan ekonomi dan proses institusionalisasi demokrasi, bukan persolan kesukubangsaan apalagi agama,” kata Tjahjo.
“Jadi kalau ini dua hal tersebut dapat diperbaiki yaitu isu ketidakadilan dan institusionalisasi demokrasi maka Indonesia akan semakin kuat.”

Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 64 dengan skor 81. Dikutip dari laman fundforpeace.org, tahun ini Indonesia menempati peringkat 63 dengan skor 80,6. Angka ini didapat dari perhitungan beberapa faktor, seperti ekonomi dan sosial. Selain itu, Fund for Peace juga menggunakan lebih dari 100 subindikator, termasuk isu-isu seperti pembangunan tidak merata, legitimasi negara, protes kelompok masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam penjelasan indeks ini, penegakan HAM di Indonesia dinilai lemah dan cenderung memburuk dalam lima tahun terakhir. Indikator lainnya yang dinilai menurun dalam lima tahun terakhir adalah keluhan kelompok masyarakat dan tekanan demografis. Sementara di bidang layanan publik, Fund for Peace mencatat ada kemajuan di Indonesia meski tetap saja dinilai lemah dengan peringkat 75. Enam indikator di bidang politik dan militer, semua dinilai lemah.

Organisasi Fund for Peace merilis indeks terbaru mereka mengenai Failed State Index 2012 di mana Indonesia berada di posisi 63. Sementara negara nomor 1 yang dianggap gagal adalah Somalia. Dalam membuat indeks tersebut, Fund for Peace menggunakan indikator dan subindikator, salah satunya indeks persepsi korupsi.

Dalam penjelasan mereka, dari 182 negara, Indonesia berada di urutan 100 untuk urusan indeks korupsi tersebut. Indonesia hanya berbeda 82 dari negara paling korup berdasarkan indeks lembaga ini, Somalia. Negara yang dianggap paling baik adalah New Zealand.

Hal ini paralel dengan Indeks Pendayagunaan SDM di mana Indonesia berada di urutan 124. Di indeks ini, Norwegia berada di urutan terbaik, sementara Kongo berada di urutan bontot (187).

Organisasi ini mengakui perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir. Indonesia pun mampu bertahan dalam krisis moneter yang kini melanda dunia. Selain itu, reformasi politik Indonesia pun diakui sebagai kemajuan yang pesat. Namun, di tengah prestasi tersebut, Fund for Peace memandang korupsi masih menjadi tantangan terbesar untuk dituntaskan negara berpenduduk 250 juta ini. Selain itu, Fund for Peace juga mencatat kekerasan berbau agama, dan penyakit menjadi tantangan lain.

“Pemberdayaan SDM, korupsi, lemahnya penegakan hukum, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas menjadi hambatan yang signifikan,” demikian dikutip dari laman fundforpiece.org.

Diberitakan sebelumnya, posisi Indonesia turun ke peringkat 63 dalam Indeks Negara Gagal 2012 atau Failed State Index 2012. Indeks yang dikeluarkan organisasi Fund for Peace itu menilai peringkat ini turun dibandingkan dari tahun 2011 di mana Indonesia berada di peringkat 64 dengan skor 81.

Menanggapi indeks tersebut, juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengaku Pemerintah sudah berbuat maksimal bekerja. “Kalau ada penilaian seperti itu ya kita setuju. Bagaimanapun juga kita tidak hanya berlari melawan diri sendiri, tapi juga melawan negara-negara lain,” kata dia di Istana Wakil Presiden, Rabu 20 Juni 2012.

Di era keterbukaan, sambung Yopi, Indonesia harus terus melihat tetangga. “Kalau mereka lebih baik, kita harus lebih baik lagi,” imbuhnya. “Kami sudah maksimal, tetap saja harus dipacu lebih keras lagi sisa dua tahun ini.

Cara Keluar Dari Jeratan Bangsa Kuli


Harga diri bangsa kerap terusik oleh kisah pilu tenaga kerja Indonesia.

Kisah seperti terkatung-katungnya nasib ratusan pekerja asal Sukabumi di negeri tempatnya bekerja, penganiayaan Sumiati di Arab Saudi, tewasnya Rohani di Oman, dan telantarnya para TKW di Dubai berulang kali terjadi. Istilah ”bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa” seolah tak bisa lepas pada diri bangsa Indonesia. Istilah yang dipopulerkan Soekarno itu menggambarkan marjinalisasi dan proletarisasi bangsa di tengah alamnya yang luas dan kaya.

Soekarno mengaku mendapatkan istilah ini dari Muso ketika berguru pada tokoh Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto, di Surabaya lebih dari 90 tahun lalu (Cindy Adam, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, 1966: 54).

Konstruksi sosial

Ada anggapan negeri eks kolonial Belanda memiliki hambatan untuk maju di era merdeka. Para ahli pascakolonial mencoba menganalisis tentang karakteristik kolonialisme yang memengaruhi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan kultural di masyarakat bekas jajahan.

Dalam Colonialism/Postcolonialism (1998: 12) Ania Loomba menyimpulkan, ”’Colonialism’ is not just something that happens with the collusion of forces inside, but a version of it can be duplicated from within”.

Soekarno (1958) berpendapat, perbedaan basis material penjajah memengaruhi cara kolonialisme. Dengan terpaan Revolusi Industri, industri di Inggris berkembang hingga mengalami overproduksi. Inggris menjajah untuk memperluas pasar sehingga sejak awal sistem kolonialismenya membuka sekolah dan universitas guna mendorong peningkatan daya beli penduduk jajahan. Berbeda dengan Inggris, Belanda menjajah untuk mencari bahan mentah. Pendidikan diselenggarakan terbatas dan diperuntukkan bagi strata tertentu. Kekayaan alam negeri ini dieksploitasi, rakyatnya dijadikan buruh murah setelah penguasaan tanah kolonialisme merampas sumber penghidupannya.

Di alam merdeka, negeri ini terus jadi penjaja sumber daya alam dan sumber tenaga murah. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati segelintir pemodal dalam dan luar negeri. Kebijakan eksploitatif di sektor perkebunan, pertambangan, industri, dan kehutanan terus memarjinalkan penguasaan tanah rakyat. Rakyat tak dipupuk oleh cita-cita mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Petani, nelayan, dan industri kecil masih bergantung pada keterampilan sederhana. Pedagang kecil kian terdesak sektor perdagangan modern.

Terpisahnya rakyat desa dari sumber kehidupannya mendorong proletarisasi masif. Dengan angkatan kerja berpendidikan rendah, arus urbanisasi kian menambah kaum miskin perkotaan. Industri manufaktur yang dikembangkan tak memiliki pijakan kuat atau bersifat footloose industry dengan lebih mempertimbangkan biaya produksi murah dan lokasi pabriknya mudah dipindahkan ke negara lain, seperti tekstil dan sepatu.

Buruh hanya berperan sebagai tukang atau operator mesin. Tuntutan perbaikan kesejahteraan dipandang melemahkan iklim investasi di sektor industri. Mayoritas dari sekitar 7 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi buruh kasar dan pekerja rumah tangga tanpa kemampuan memadai (unskilled).

Antitesis

Jika menganggap kemerdekaan sebagai antitesis kolonialisme (Belanda), restrukturisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang adil harus dilakukan. Kaum tani, nelayan, serta pedagang dan industri kecil dapat memperbarui aset produksi dengan penyediaan akses kredit seluas-luasnya, ditunjang pembenahan manajemen dan jaringan pemasaran. Industrialisasi yang dikembangkan berorientasi pada penguasaan teknologi tinggi dengan mensyaratkan penanam modal melakukan alih teknologi. Pendidikan berkualitas dan terjangkau diberikan bagi rakyat kecil.

Namun, transformasi bagi keadilan sosial sepatutnya diawali dengan reforma agraria untuk menyediakan tanah bagi rakyat di sektor pertanian yang mayoritas memiliki tanah di bawah 0,5 hektar dan bahkan tak bertanah (buruh tani). Keinginan pemerintah membagikan tanah kepada rakyat kecil masih kalah cepat dan jauh dengan berkali lipatnya kapling bagi segelintir pemodal besar melalui mekanisme hak guna usaha dan hak penguasaan hutan.

Perlu dibedakan pengertian distribusi tanah dan reforma agraria. D Lehmann (1978) menyatakan, struktur penguasaan tanah yang timpang menyebabkan perbedaan kuasa dan kemampuan menjangkau akses terhadap modal dan sarana produksi. Untuk itu, reforma agraria dimaksudkan merombak struktur penguasaan tanah untuk pemerataan. Selain mengoreksi ketimpangan hak milik di mana kelebihan tanah diganti rugi negara untuk dibagikan kepada petani gurem dan buruh tani, negara perlu memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi desa yang mengatur pengelolaan dan bagi hasil untuk petani.

Penguasaan basis material perdagangan oleh kaum tani mendorong kedaulatan pangan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Masalah pendanaan dapat disuntik mulai dari penyitaan kekayaan hasil korupsi hingga memperjuangkan peninjauan kembali kontrak sektor pertambangan yang banyak merugikan negara dan memarjinalkan masyarakat setempat, agar dapat diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Retor AW Kaligis Doktor Sosiologi Universitas Indonesia; Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara

Tiga Sukhoi Datang September Untuk Lengkapi Tujuh Pesawat Tempur Indonesia


Tiga pesawat Sukhoi buatan Rusia direncanakan datang 5 September 2010. Ketiga pesawat itu melengkapi tujuh pesawat sejenis yang telah dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

”Tiga pesawat Sukhoi akan datang bulan September ini. Sudah ada tim yang menjemput ke sana,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, Selasa (31/8). Dua pesawat akan datang pada 5 September dan satu pesawat lagi akan datang pada 15 September. Pesawat-pesawat baru ini rencananya akan tampil pada HUT TNI tanggal 5 Oktober.

”Jadi, kita sudah punya 10 Sukhoi dan rencananya akan tambah 6 lagi. Presiden sudah menyetujuinya,” kata Imam. Pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia pertama kali datang tahun 2004. Saat ini pesawat-pesawat yang tergabung di Skuadron 11 tersebut bermarkas di Lapangan Udara Hasanuddin, Makassar. Tiga Sukhoi yang datang akan didampingi pesawat Antonov.

Imam mengakui, tiga pesawat itu belum dilengkapi dengan persenjataan. Menurut dia, pembelian pesawat beda paketnya dengan pembelian persenjataan. ”Tetapi, pasti akan kita persenjatai,” katanya.

Saat ini Litbang TNI AU telah berhasil membuat bom untuk mempersenjatai Sukhoi. Selain itu, juga telah dibuat roket. Namun, untuk kelengkapan berupa peluru kendali belum dapat dibuat. Selama ini pembuatan rudal terhalang penguasaan teknologi seeker alias pencari jejak. Menurut Imam, dengan teknologi Sukhoi yang canggih yang mampu menembak di luar jangkauan visual dan radar lock-on, peluru yang bisa mengakomodasi teknologi itu belum bisa dibuat oleh Indonesia.

Berkaitan dengan sistem komunikasi Sukhoi, Imam menyatakan, tiga pesawat yang akan datang tersebut telah disesuaikan dengan sistem yang berlaku di TNI AU. Beberapa tahun lalu, perbedaan sistem komunikasi ini sempat menimbulkan masalah teknis.

Saat ini dua penerbang TNI AU sedang disekolahkan di Rusia untuk pengenalan Sukhoi. Beberapa teknisi Rusia juga akan datang ke Indonesia untuk mendampingi TNI AU

Negara Republik Indonesia Dibawah Pimpinan SBY Telah Gagal Mensejahterakan Rakyat


Maraknya kasus perampokan bersenjata yang mengiringi peningkatan kasus bunuh diri dalam keluarga, kematian beruntun akibat meminum minuman keras atau jamu oplosan, dan kematian akibat ledakan gas menjadi bukti bahwa negara telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Pancasila, sebagai dasar dan filosofi berbangsa, juga terasa tak ada lagi.

Demikian kesimpulan yang bisa ditarik dari percakapan Kompas secara terpisah dengan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Farid Wajdi, Selasa (24/8).

”Pancasila sepertinya sudah tidak ada lagi,” papar Syafii yang dihubungi dari Jakarta. Kiki juga menilai Pancasila sudah semakin direduksi sehingga kesejahteraan rakyat susah terwujud di negeri ini.

”Dari hulunya kita sudah salah. Kita mengingkari Pancasila karena mengganti sikap kekeluargaan dalam filosofi hidup bangsa ini dengan individualisme dan liberalisme. Jika bangsa ini mementingkan individualisme, sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tak akan pernah terwujud,” ujar Kiki yang juga Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Menurut Kiki, dengan ketidakmampuan bangsa ini mewujudkan kesejahteraan, perilaku kekerasan dalam masyarakat sudah menjadi keniscayaan. Ketika negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat, implikasi dari menurunnya performa ekonomi itu adalah kriminalitas dan frustrasi sosial.

Kiki mengatakan, basis kultural bangsa ini bukanlah individualisme dan liberalisme. Ujung dari individualisme dan liberalisme adalah kapitalisme, bukan demokrasi. Kapitalisme tak akan memberikan keadilan sosial. ”Kondisi ini harus dibenahi,” katanya.

Kata dan laku tak sejalan

Syafii menambahkan, berbagai fenomena memprihatinkan yang muncul di masyarakat belakangan ini juga merupakan wujud dari kegagalan negara dalam menegakkan hukum selain mengurangi kesenjangan ekonomi. ”Kalaupun pemerintah punya iktikad, mereka gagal melaksanakannya,” katanya.

Menurut dia, permasalahan jelas ada pada kepemimpinan. ”Pada periode yang lalu masih mending, satu rem, satu gas, sehingga masih ada kemajuan. Kalau sekarang, dua-duanya rem,” kata Syafii.

Kepemimpinan yang ada saat ini dinilainya tidak tegas. Walaupun di media massa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seakan-akan tegas, seperti teguran yang diarahkan kepada menterinya, pada kenyataannya tidak terwujudkan.

”Kata dan laku sudah tidak sejalan lagi,” ujar Syafii.

Turunannya tersebut tampak hingga pada sepak terjang menteri. ”Ini republik apa kerajaan sih,” kata Syafii.

Kiki juga sepakat adanya titik lemah pada kepemimpinan nasional. Kondisi ini membuat upaya untuk menyejahterakan rakyat kian sulit terwujud selain kewibawaan bangsa ini di mata internasional, termasuk di mata negara tetangga, semakin terpuruk.

Saat ini, kata Syafii, berbagai pihak sudah menyatakan pendapat, baik melalui tulisan maupun kata. Namun, pemimpin bangsa ini rupanya bergeming. ”Intinya, tidak bertindak. Lemah sekali,” kata Syafii lagi.

Tak mampu melayani

Farid Wajdi pun mengakui, Indonesia sudah berada di ambang kegagalan sebagai negara. Hal ini ditandai oleh ketidakmampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya. Berbagai fenomena miris yang terjadi di masyarakat sesungguhnya menunjukkan pemerintah saat ini tak dapat menjadi penyelenggara negara yang baik.

”Kasus perampokan tidak berdiri sendiri. Ini adalah rentetan persoalan sosial yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Perampokan bersenjata mungkin adalah reaksi dari respons pemerintah yang rendah terhadap persoalan ketidakadilan,” ujarnya.

Menurut Farid, alih-alih menyelesaikan persoalan, pemerintah malah tak sanggup mengatasi permasalahan substansial bangsa ini. Warga negara yang tak punya akses terhadap pengadilan sering menjadi korban, koruptor justru mudah memanipulasi hukum

Kisruh Perebutan Kekuasaan Di Perbatasan Indonesia Malaysia


Insiden tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dibawa ke Johor dan dimintai keterangan oleh Marine Police Malaysia menjelang peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus lalu, telah menyulut emosi publik di Indonesia.

Ketiga petugas DKP saat itu sedang bertugas memastikan bahwa kapal nelayan Malaysialah yang sedang digiring oleh Kapal Dolphin 015 milik DKP menuju Batam guna pemeriksaan. Lima belas nelayan Malaysia diduga menangkap ikan tanpa izin dengan kapal pukat harimau di wilayah perairan RI. Dari 15 nelayan, tujuh di Kapal Dolphin 015 dan diperiksa di Batam.

Koordinat

Dalam menanggapi kisruh perbatasan kali ini: untuk menentukan siapa salah dan siapa benar harus dipastikan dulu letak terjadinya penangkapan atas nelayan Malaysia oleh DKP.

Diberitakan, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Brigjen Pol Pudji Hartanto membawa tiga nelayan asal Malaysia melakukan pemeriksaan atas titik koordinat lokasi insiden penembakan ke udara yang dilakukan oleh Marine Police Malaysia. Sayang, hingga sekarang belum diperoleh informasi atas hasil pemeriksaan itu. Bahkan, tidak ada berita apakah otoritas kita melakukan pemeriksaan secara akurat titik koordinat terjadinya penangkapan. Padahal, titik koordinat sangat penting untuk menentukan salah benarnya Malaysia atau Indonesia. Tanpa tahu koordinat yang akurat atas terjadinya penangkapan, ada tiga skenario yang salah satunya mungkin terjadi.

Pertama, sebagaimana diargumentasikan oleh otoritas dan diberitakan oleh media Malaysia, penangkapan oleh DKP terjadi di wilayah Malaysia, tepatnya di perairan dekat Kota Tinggi, Johor Bahru. Kedua, sebagaimana diargumentasikan otoritas dan diberitakan media Indonesia, penangkapan oleh DKP terjadi di wilayah Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan Utara, Kepulauan Riau. Ketiga, mengingat hingga saat ini belum terdapat kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Berakit dan Kota Tinggi, bisa jadi insiden berlangsung di wilayah klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia.

Insiden ini tak seharusnya terselesaikan dengan pengembalian tiga petugas DKP ke Indonesia, tujuh nelayan ke Malaysia, serta dikirimnya nota protes oleh Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah perlu transparan agar publik percaya kepada pemerintah atas tugasnya menjaga kedaulatan NKRI. Salah satu langkah penting penyelesaian adalah pembentukan komite bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk menentukan letak akurat koordinat penangkapan kapal nelayan Malaysia oleh DKP.

Arogansi

Bila menurut hasil komite bersama, koordinat terjadinya penangkapan oleh DKP berada di wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah perlu menempuh langkah yang tegas terhadap Malaysia. Malaysia harus minta maaf atas insiden yang terjadi.

Sebaliknya, bila koordinat berada di wilayah kedaulatan Malaysia, pemerintah perlu secara jantan meminta maaf kepada Malaysia atas kesalahan petugas DKP melaksanakan kewenangan hukumnya di luar wilayah RI. Namun, bila ternyata insiden terjadi di wilayah klaim tumpang tindih, kedua pemerintahan harus menyampaikan ini ke publik kedua negara. Publik harus tahu, tak ada pelanggaran kedaulatan atas negara masing-masing karena memang belum ada kesepakatan batas wilayah laut.

Apa pun hasil dari komite bersama, pemerintah sudah selayaknya menyampaikan peringatan keras kepada Pemerintah Malaysia agar para petugasnya tak melecehkan dan meremehkan kewibawaan para petugas dari Indonesia. Pelecehan ini akan menciptakan kesan di mata publik Indonesia: Malaysia arogan.

Pemborgolan dan pengenaan baju tahanan atas tiga petugas DKP sebagaimana disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad merupakan bentuk arogansi otoritas Malaysia. Terlepas di mana koordinat penangkapan dilakukan, otoritas Malaysia seharusnya paham petugas DKP ini mewakili RI. Tidak tepat bila mereka diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan. Bila arogansi otoritas Malaysia terus berlanjut dalam insiden di perbatasan di masa mendatang, bukan tak mungkin ini akan jadi batu sandungan bagi persahabatan kedua bangsa dan negara.

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum UI

Memerdekakan Indonesia Dari Penjajahan Sampah


Kapan kota ini merdeka dari sampah? Jelas sebuah hal mustahil jika mengingat masifnya warga membuang sampah di sembarang tempat. Yang bisa dilakukan hanya sebisa mungkin menahan laju sampah dan menguranginya.

Beranjak dari hal itu, Komunitas Resik-resik Jogja (KRRJ) menggelar aksi di Alun-alun Selatan, Sabtu (21/8) sore, menjelang berbuka. Sesuai nama komunitas, 15 orang yang tergabung dalam komunitas tersebut membersihkan ruang publik dari sampah.

Menyisir tepi hingga tengah alun-alun, satu demi satu sampah masuk ke keranjang bambu dan karung bagor. Aksi mereka mengundang perhatian karena adegan mencari, mengambil, dan memasukkan sampah dilakukan dengan berpantomim. Cat putih ada di wajah.

Beberapa dari mereka sesekali berteriak, mirip latihan teater. “Jangan membuang sampah, tolong jangan membuang sampah,” begitu seru salah satu anggota komunitas tersebut di tengah lapangan, ke arah kerumunan orang yang sedang duduk-duduk.

Mereka yang tertarik dengan aksi memungut sampah dengan tangan kosong itu tertular ikut-ikutan mengambili sampah. Menjelang berbuka, aktivitas selama 1,5 jam itu dihentikan dan ditutup buka bersama menyantap arem-arem, kurma, dan segelas air mineral kemasan.

20 kilogram

Setidaknya, dalam aksi singkat itu terkumpul 20 kilogram sampah, terbanyak berupa sampah plastik bekas makanan kecil dan bungkus makanan. Menyusul kemudian sampah puntung rokok, gelas plastik bekas kemasan air mineral, dan sampah kertas seperti sobekan koran.

Berat sampah 20 kg tergolong tak biasa, apalagi Alun-alun Selatan rutin dibersihkan petugas, termasuk didatangi pemulung setiap hari. Betapa cepat dan banyaknya sampah itu tercecer.

Suka tidak suka, Alun-alun Selatan masih dianggap sebagai tempat pembuangan sampah besar oleh pengunjung. Kondisi serupa juga terjadi di semua tempat publik di kota ini, seperti Alun-alun Utara, Malioboro, hingga semua area dan tempat orang berkumpul.

Kegelisahan itu dirasakan sekumpulan mahasiswa dan pemerhati kebersihan yang kemudian berinisiatif mendirikan KRRJ setahun lalu. Komunitas itu aktif bergerak dua bulan terakhir. Sebelum “ngresiki” Alun-alun Selatan, komunitas itu sudah menjamah Selokan Mataram dan area di bawah Jembatan Layang di Lempuyangan.

Ketua KRRJ Wardi Bajang mengatakan, salah satu agenda komunitas itu memang rutin menyambangi ruang publik dan resik-resik di sana. Alun-alun Selatan dipilih karena tempat itu setahun terakhir makin ramai dijejali pedagang aneka jenis dan pengunjung.

“Kami berharap gerakan ini ke depan bisa memantik orang-orang atau siapa saja sehingga semua bisa bersama-sama menjaga Yogyakarta agar bersih dan nyaman. Yah, walau sepekan atau dua pekan sekali membersihkan tempat publik, sudah lumayan,” ujar Wardi.

Azis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2006 berpendapat, ruang publik mestinya bersih dari sampah. Ia berharap gerakan itu segera menular ke kampus-kampus.

Komunitas itu bercita-cita agar Yogyakarta merdeka dari sampah. Tentu saja, bukan hal mudah menumbuhkan itu menjadi kampanye massal. Namun, bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan semangat kolektif yang kemudian menular ke kanan-kiri.

Malu, kan, kalau ruang publik Yogyakarta jorok karena sampah berserakan di mana-mana? Apalagi, ini kota pendidikan dan kota tujuan wisata