Category Archives: Korupsi

RJ Lino Direktur Utama PT Pelindo II Jadi Tersangka KPK


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kemarin telah menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), RJ Lino, sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Qual Container Crane (QCC) tahun 2010. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Lino masih bekerja seperti biasa dan masih menempuh jalur hukum. Apa sikap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perwakilan pemerintah untuk mengawasi Pelindo II?

Menteri BUMN, Rini Soemarno menjelaskan, Kementerian BUMN masih mengikuti proses hukum terkini. “Kami kalau mengenai hal itu, kami sedang menunggu. Tentunya kami mengikuti proses hukum,” kata Rini, usai acara peluncuran ATM Himbara di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015). Terkait opsi memberhentikan Lino pasca berstatus tersangka, Rini masih menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris Pelindo II.

“Kami menunggu laporan dari Komisaris Pelindo II. Jangan lupa, Pelindo II itu korporasi. Korporasi tidak terlepas dari Direksi dan Komisaris. Kita sedang memproses dari Dewan Komisarisnya,” tuturnya. Rini menyampaikan, pihaknya tidak akan melindungi Lino bila dalam proses persidangan terbukti bersalah. “Kita ikuti hukumnya. Kita lihat kesalahannya apa. Kita tidak ada yang dilindung-lindungi,” kata Rini.

Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, Lino tetap kerja dan masuk kantor seperti biasa. Lino membantah dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Dirut Pelindo II. “Saya masih ngantor seperti biasa. Tidak benar saya mengundurkan diri. Kita kerja benar, dan kita harus melawan,” jelas Lino.

Menurut Lino, dirinya tetap bekerja dengan maksimal dan berusaha agar penetapannya sebagai tersangka di KPK tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. “Sejauh ini kami mengikuti peraturan dari BUMN, sejauh aktivitas saya tidak mengganggu perusahaan, tidak akan diberhentikan. Tapi saya tetap ikuti aturan hukum yang berlaku,” tegas Lino. Seperti diketahui, Lino ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Lino tidak kaget dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dan akan menjalani semua proses hukum di KPK.

Pagi ini beredar pesan yang mengatasnamakan Lino, dalam pesan tersebut, disebut disinggung soal pengunduran diri Lino sebagai Dirut Pelindo II. Berikut isi pesan tersebut. Dalam pesan tersebut, Lino memberikan semangat kepada para pegawainya agar tetap bekerja keras dan semangat. Lino meminta seluruh staf dan karyawan Pelindo II untuk menjaga dan merawat perusahaan tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan akan berkonsultasi dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno soal posisinya sebagai Dirut Pelindo II.

Advertisements

3 Pegawai Pajak DKI Ditangkap Polisi Karena Korupsi Dan Memeras Pengusaha


iga orang pegawai pajak DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta pemerasan. Korbannya sejumlah pengusaha hotel.”Modusnya tiga tersangka ini merupakan tim gabungan Dispenda DKI. Tugas mereka khusus untuk mengecek dan menagih pajak untuk perhotelan. Ada 75 hotel, (yang diperiksa) kelompok ini,” jelas Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Ketiga tersangka adalah RD selaku Bendahara Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jaksel, SAD berdinas di kantor pajak Dispenda DKI dan RM yang berdinas di pajak UPP Grogol Petamburan.Ia mengungkapkan, ketiga tersangka mendatangi para wajib pajak untuk memberitahukan dokumen closing conference (pemberitahuan hasil pajak) sementara kepada wajib pajak berinisial SYP. Dalam keterangannya, mereka menyampaikan bila nilai pajak perusahaan SYP sangat tinggi namun bisa dikurangi dengan syarat memberi upeti.

“Mereka menyampaikan secara lisan ‘anda harus membayar pajak Rp 7 miliar. Uang Rp 7 miliar ini bisa dikurangi jadi Rp 5,8 miliar dengan catatan membayar kepada oknum ini Rp 350 juta,” jelas Mujiyono. Ketiganya mendekati para wajib pajak sebelum terbit adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Padahal seharusnya, mereka memberitahukan setelah adanya SKPD.

Kasus ini terungkap setelah dua orang pengusaha hotel berinisial SYP dan JS melapor polisi. Para pelaku dilaporkan atas dugaan pemerasan senilai Rp 500 juta untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayar.Pada 25 Oktober tersangka menghubungi wajib pajak melalui handphone dan memberitahu bahwa mereka sudah menemukan angka di Rp 5,8 miliar yang harus dibayarkan wajib pajak dari ketentuan Rp 7 miliar. Korban kemudian diminta untuk datang ke UPPD Cilandak Jaksel dengan membawa uang.

“Korban menemui tersangka sambil membawa uang Rp 20 juta, kemudian tersangka menyerahkan 3 lembar dokumen closing conference sementara untuk 3 pemilik hotel. Surat ditanda tangani koordinator tim pemeriksa dan ketua tim pemeriksa,” ungkapnya.Selanjutnya, pada November 2015, tersangka menghubungi wajib pajak kembali untuk menemui dan menyerahkan uang fee sebesar Rp 80 juta. Kemudian disepakati mereka bertemu pada Jumat (11/12) di sebuah restoran cepat saji di Mal Puri Kembangan, Jakbar.

“Pada saat itulah mereka ditangkap di sebuah toko di Kembangan, Jakbar,” imbuhnya.Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 40 juta dari wajib pajak SYP, uang tunai Rp 5 juta dari wajib pajak hotel di Jl Kartini, Jakpus, dokumen closing conference untuk 3 wajib pajak, 1 unit mobil Nissan Grand Livina B 1345 UOS, 2 unit laptop, 4 unit handphone dan 5 buah flashdisk.

Para tersangka dijerat Pasal 12 hurut a dan b dan e UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 21 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupai dan atau pasal 3,4,5 UU No 8 Tahun 2010 tantang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan atau pasal 368 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Polda Metro Jaya menangkap tiga oknum pegawai Pajak DKI yang Mereka diduga melakukan pemerasan pada wajib pajak. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) minta polisi menelusuri muara setoran oknum pegawai pajak itu.

“Memang kita kerja sama dengan pihak kepolisian, kita mau diinsentif kepada Polda. Jadi pajak yang kita pungut mau kita kasih insentif ke Polda membantu kita tangkapin orang-orang yang enggak menyetor pajak pembangunan karena pajak pembangunan beda sama pajak. penghasilan. Itu dititipin oleh masyarakat untuk kepada rakyat dari APBD,” kata Ahok di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Ahok mensinyalir aksi itu sudah berlangsung selama beberapa waktu. Dia sudah mendata sejumlah lokasi usaha seperti hotel dan restoran yang kerap dipermainkan oknum Dinas Pelayanan Pajak DKI. “Kita sudah sinyalir di beberapa lokasi, kita sudah punya hitungan nih pajak hotel restoran harus dibayar berapa,” lanjutnya. “Kita sebenarnya sudah dapat (datanya) dari bulan lalu, kita mau kembangin dan mau cari tahu setorannya sampai ke mana. Jangan-jangan Kasudin-nya dapat. Pejabat mana saja yang dapat,” kata Ahok.

Dengan tegas, Ahok pun menyebut pihaknya akan memecat oknum yang sudah ditahan polisi itu jika benar terbukti melakukan pemerasan. “Kalau dapat ya, kesempatan kita berhentikan sebagai PNS,” tutupnya. Aparat Subdit Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pegawai pajak di Suku Dinas Pajak Jakarta Barat. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pungli.

“Mereka diduga melakukan korupsi, modusnya pungli. Ini masih didalami oleh Krimsus,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (16/12/2015). Iqbal belum bisa membeberkan tindak pidana yang dilakukan ketiganya. Saat ini, ketiganya masih diperiksa intensif di Mapolda Metro Jaya untuk pengembangan lebih lanjut. Nama-nama mereka juga belum disebutkan. Para pelaku ditangkap pada Jumat (11/12) malam di kawasan Jakarta Barat.

“Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan,” imbuhnya. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa (15/12) kemarin juga telah melakukan penggeledahan di Sudin Pajak Jakbar dan Dinas Pajak Jakarta. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana ketiga pelaku telah disita polisi dari lokasi tersebut.

“Alat bukti dilengkapi agar lebih kuat dan kita sidik terus sampai tuntas. Siapapun yang terkait akan kita sidik,” tutup Iqbal. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama geram dengan kelakuan oknum Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI yang masih bermental maling uang. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun dengan tegas menyatakan, pihaknya tidak segan-segan cuci gudang dengan cara ‘membuang’ orang seperti itu.

“Kalau ketahuan 90 persen orang pajak (masih bermain dengan nilai pajak) dibuang saja lah. Langsung dibuang saja, buang keluar saja. Berarti mentalnya memang mental maling!” ujar Ahok menanggapi adanya tiga oknum DPP yang diamankan Polda Metro Jaya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Ahok mengaku pihaknya sudah mengantongi daftar-daftar jumlah pajak penghasilan restoran, hotel dan tempat hiburan Ibu Kota yang dibayar tidak sesuai dengan nilainya. Dia pun mengetahui ada kerjasama antara pengusaha dengan oknum pajak untuk mengemplang nilai pajak penghasilannya tersebut.

“Kami sudah punya daftar list harusnya hotel ini, restoran ini dan tempat hiburan ini bayar pajak minimal berapa sebulan. Nah, data inilah yang kita berikan (kepada Polda Metro Jaya). Kita sudah tahu urunan duitnya sampai ke siapa saja karena pola permainan oknum pajak ini kelakuannya di seluruh Jakarta ini mirip,” sambungnya.

“Kan kita sudah punya data suruh polisi tangkapin. Begitu tangkap, ada kesempatan saya bisa berhentikan. Enak kan,” tegas Ahok. Ahok yakin masih ada banyak oknum pemeras pajak di DPP. Menurutnya, hal itu didasari sifat keserakahan manusia. Jika Ahok memiliki kuasa lebih, dia ingin menindaktegas koruptor. Caranya dengan memiskinkan mereka yang telah menilep uang masyarakat.

“Sampai sekarang polisi sama jaksa kenapa enggak dibubarin? Ada hukuman mati itu kenapa? Karena sifat manusia ya begitu. Dia masih usaha untuk nilep, jadi kita harus tambah ketat,” kata dia. “Sayang saya enggak punya kuasa karena, jika saya punya kuasa maka saya akan memiskinkan. Jadi orang yang korupsi ini dimiskinkan harusnya. Kalau ada pemiskinan baru seru, kalau enggak akan takut dia. Ngapain jadi PNS gaji cuma Rp 60 juta juga malas dia nyolong,” sambungnya.

Ahok mengatakan, selama ini pihaknya kerap menyisihkan 10 persen dari penghasilan pajak daerah untuk membayar insentif mitra kepolisian. Sebab mereka harus bersinergi memelihara keamanan dan ketentraman daerah. “Berdasarkan kasus (pemberian insentif itu). Jadi total insentif pajak yang masuk, berapa persen boleh digunakan untuk insentif. Nah, itu 10 persen bisa digunakan polisi,” tutup Ahok.

Amanah Dalam Menjalankan Tugas … KPK Akan Diberantas


Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memprediksi Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menjadi macan ompong jika revisi Undang-Undang KPK akhirnya diterima menjadi usul inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 dan disahkan menjadi Undang-Undang. Revisi UU KPK, menurut Din, justru melemahkan dua kewenangan utama lembaga itu, yakni penyadapan dan penuntutan. “Jika dua atau lebih kewenangan KPK yang penting itu ditanggalkan, maka KPK akan menjadi macan ompong, mandul,” kata Din di Gedung KPK, Jakarta, Kamis petang (25/6).

Din mengatakan yang diperlukan saat ini ialah penguatan kewenangan KPK. “Korupsi semakin menggila dan menggurita. KPK ini amanat reformasi, maka tetap perlu dipertahankan. Apalagi selama korupsi masih merajarela,” ujar Din. Din mendesak DPR mengkaji ulang usulan untuk memasukkan revisi UU KPK dalam Polegnas Prioritas 2015. Menurutnya, masih banyak UU lain yang mendesak untuk dibahas seperti UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya UU Komite Kebenaran Rekonsiliasi.

“Kalau DPR ngotot, kami jadi berpikir kenapa DPR takut disadap dan dituntut?” kata Din. Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun mendorong eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memperkuat KPK, bukannya mempreteli kewenangan lembaga antirasuah yang kini pun menghadapi segabrek gugatan praperadilan dari para tersangka korupsi. Sebelumnya dalam rapat antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempertegas usulan DPR untuk memasukkan revisi UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015.

Secara terpisah, KPK mengkritik usulan revisi UU KPK. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji tak sepakat kewenangan KPK untuk menyadap dan menuntut dipangkas. Hal serupa disampaikan oleh pimpinan KPK lainnya, Johan Budi Sapto Pribowo. KPK juga tak setuju soal usulan pemberian kewenangan kepada mereka untuk menghentikan penyidikan. Menurut Indriyanto dan Johan, KPK dapat menumpas korupsi tanpa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang dimiliki Polri.

Mencuatnya isu dugaan pelemahan KPK ini memantik Presiden Jokowi untuk angkat bicara. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jokowi mengatakan tak berniat merevisi UU KPK. “UU KPK adalah inisiatif DPR. Jadi Presiden menegaskan tidak ada niatan untuk melakukan revisi UU KPK,” ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6). Pejabat Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Nanang Farid Syam mengakui kondisi internal lembaganya saat ini menurun pasca banyaknya cobaan yang menimpa KPK.

Setelah ditinggalkan para petingginya yang terdahulu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang kini diproses hukum di Kepolisian, KPK merasa seolah kehilangan pamor. Dukungan medua terhadap KPK pun dirasa Nanang menurun, tak seperti saat konfik antara KPK dan Polri mencuat pertama kali. Nanang curiga ada kepentingan politik dari sebagian pemilik media, sebab mayoritas media di tanah air dikuasai oleh para pemilik partai besar. “Relasi oligarki partai politik menjadi lawan yang juga jelas melemahkan KPK,” ujarnya.

Meski demikian, Nanang mengklaim KPK masih kuat berdiri di tengah berbagai guncangan. Paling tidak, KPK merasa masih mendapat dukungan publik. “Kalau tidak ada dukungan publik, KPK mungkin sudah tidak ada,” kata Nanang. Punah adalah kata yang tepat untuk meramalkan kejadian yang bakal menimpa lembaga antikorupsi itu di masa depan jika berbagai upaya pelemahan tak juga dihentikan dari internal maupun eksternal.

Sulitnya lagi, ujar Nanang, para pemimpin KPK masih memiliki konflik kepentingan yang belum tuntas di masa lalu sehingga menjadi beban di masa kini. Ini membuat kesalahan mereka bisa dicari-cari oleh berbagai pihak yang ingin menghantam KPK. Oleh sebab itu KPK meminta Pantia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk mencari figur yang bebas dari kepentingan apapun dan tak memiliki beban di masa lalu.

Sayangnya, upaya Pansel untuk memilih tokoh-tokoh terbaik dengan ‘menjemput bola’, memberikan tawaran langsung kepada puluhan orang kandidat kompeten untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK, berbuah pahit. Dari 50 tokoh yang menjadi target Pansel untuk diikutkan seleksi calon pemimpin KPK, 30 di antaranya menolak. Alasan mereka klise: tak berminat. Tragis. Lembaga pemberantasan korupsi yang belum lama ini gagah, kini tak lagi laku. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghendaki Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera dibubarkan. Presiden RI kelima itu menilai KPK sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga ad hoc.

Megawati menyatakan KPK dibentuk di masa pemerintahannya sebagai lembaga yang bersifat sementara. Kini setelah lebih dari satu dekade, kata Mega, KPK sudah waktunya untuk mengakhiri peran di Indonesia. “Komisi yang sifatnya ad hoc ini harus diselesaikan, harus dibubarkan,” ujar Mega di sela Seminar Nasional Kebangsaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8). Mega becerita, selama ini dia bertanya-tanya sampai kapan KPK bakal berdiri di Indonesia. Jawabannya, kata Mega, KPK bakal tetap berdiri selama korupsi ada.

Putri Soekarno itu pun menyimpulkan, kunci berakhirnya KPK ada pada para pejabat. Menurut Megawati, pejabat tak boleh lagi korupsi sehingga KPK tak punya alasan lagi untuk mempertahankan eksistensinya. “Saya sadar dengan pernyataan ini, saya bakal di-bully di media sosial. Tapi tentu saja menurut saya ini pemikiran yang logis,” ujar Mega. KPK didirikan pada 2002 untuk membantu kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang kala itu dianggap kurang bagus dan minim mengantongi kepercayaan publik.

Kisah Istri Istri Muda Nan Cantik Pencuci Uang Dibalik Pejabat Koruptor


Terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya ikut membuka kisah asmara para pelakunya. Biasanya, kisah asmara itu mengungkap peran para istri yang menyembunyikan harta milik sang suami. Cerita terbaru datang dari skandal suap yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti. Keduanya dijerat dengan pasal penyuapan karena diduga sebagai dalang di balik suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Kasus dugaan korupsi dan suap biasanya juga mengungkap hal-hal pribadi, termasuk berapa kali para koruptor itu menikah. Beberapa yang sudah diciduk akhirnya terungkap mempunyai istri muda. Berikut ini daftarnya.

1. Gatot Pujo Nugroho
Gubernur Sumatera Utara yang baru saja ditahan KPK ini juga terungkap mempunyai istri lebih dari satu. Setidaknya di sejumlah media dan ini pun diakui Gatot bahwa tersangka Evy Susanti, yang sekarang turut ditahan, adalah istrinya. Sebelum menikahi Evy, Gatot lebih dulu menikahi Sutias Handayani. KPK resmi menahan Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti karena diduga terlibat kasus penyuapan kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. Pria kelahiran Magelang, 11 Juni 1962, ini menikahi Sutias pada 10 Mei 1990 di Medan dan memiliki lima anak. Sutias tercatat sebagai anggota DPRD Deliserdang dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang juga mengusung Gatot sebagai gubernur, dari 2004-2008 saat suaminya terpilih menjadi wakil gubernur. Gatot mengenal Evy Susanti sejak 2009, tapi belum diketahui sejak kapan keduanya melangsungkan pernikahan. Evy, menurut pengacaranya, Razman Arief Nasution, berprofesi sebagai pemilik salon kecantikan dan anggota Kamar Dagang dan Industri.

2. Luthfi Hasan Ishaaq
Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang sudah dihukum 18 tahun penjara atas kasus suap impor daging ini diketahui mempunyai istri lebih dari satu. Pada 1984, Luthfi menikahi Sutiana Astika. Dari pernikahan pertamanya ini, ia mempunyai 12 anak. Istri kedua, Lusi Tiarani Agustine, dinikahi tahun 1996. Tiga anak diperoleh dari pernikahannya dengan Lusi. Istri ketiga yang membuat namanya mencuat. Rahasia ini terungkap saat persidangan Ahmad Fathanah, terpidana kasus korupsi impor sapi. Darin Mumtazah meninggalkan gedung KPK setelah selesai mengurus administrasi untuk menjenguk suaminya yang ditahan di rutan Guntur, Jakarta, (9/1). Dalam persidangan itu dibeberkan rekaman percakapan antara Luthfi dan Fathanah.

Fathanah: Istri-istri antum sudah menunggu semua.
Luthfi: Yang mana aja. Yang pustun-pustun apa jawa sarkia.
Fathanah: Pustun.

Kata “pustun” sendiri kurang-lebih artinya sebutan untuk perempuan-perempuan yang berasal dari Pakistan, Afganistan, atau Iran. Istri ketiga Luthfi, Darin Mumtazah, kebetulan keturunan Arab. Darin dinikahi Luthfi pada 2012. Yang membuat heboh, Darin masih duduk di bangku kelas III sekolah menengah kejuruan dan baru berumur 18. Meski begitu, hubungan mereka layaknya suami-istri. “Darin memanggil Pak Luthfi itu papa. Pak Luthfi memanggil Darin, mama,” kata Sayitno, petugas keamanan di kompleks Darin, yang mengaku mendengar percakapan keduanya. Layaknya pasangan rumah tangga, Darin pun rindu mempunyai anak dari Luthfi. “Yah, namanya juga suami-istri, masak enggak mau punya anak?” ujar Sayitno. Saat ditanya kepada Luthfi apakah di dalam rumah tahanan ada bilik asmara, dia menjawab tak ada. “Enggak ada-lah,” tutur Luthfi seraya tersenyum

3. Djoko Susilo
Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang divonis 10 tahun penjara pada 3 September 2013 karena kasus korupsi simulator SIM di Polri terbukti mempunyai tiga istri. Istri pertama Djoko adalah Suratmi, yang juga teman masa kecilnya. Istri kedua Djoko, Mahdiana, dinikahi pada 27 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uniknya, di KUA, dia mengaku bernama Joko Susilo Sarimun. Sedangkan kepada kerabat Mahdiana, Djoko mengaku bernama Andika Susilo. Mantan Putri Solo tahun 2008, Dipta Anindita saat menunggu jalannya proses pemeriksaan di ruang tunggu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (13/2). Lain lagi saat menikahi istri ketiganya, Dipta Anindita, di Solo pada Desember 2008. Kepada penghulu, Djoko mengaku masih lajang dan kelahiran 1970. Padahal aslinya Djoko lahir 1960. Pernikahan bekas petinggi Polri itu dengan Dipta Anindita layak masuk Museum Rekor Indonesia (MURI). Djoko waktu itu memberikan mahar pernikahan senilai Rp 15 miliar secara tunai. Senior Manager MURI Paulus Pangka menilai baru kali ini ia dengar mahar sebesar itu. “Luar biasa, dan baru dengar ada mahar senilai itu, apalagi dibayar tunai,” ujar Paulus.

4. Ahmad Fathanah
Ahmad Fathanah, yang sudah dihukum 16 tahun pada kasus suap impor daging sapi, juga terkenal mempunyai banyak teman wanita. KPK sendiri menyatakan menemukan 45 nama penerima aliran uang Fathanah. Pada 1993, ia menikahi Siti Fatimah, tapi bercerai pada 1999. Mereka mempunyai tiga anak. Fathanah kembali menikah dengan Dewi Kirana, tapi hanya bertahan sampai 2006. Pada 2008, Surti Kurlianti dinikahi Fathanah. Pada Desember 2011, Fathanah kembali menikah, kali ini dengan penyanyi dangdut Sefti Sanustika. Istri Ahmad Fathanah, Sefti Sanustika, menanggapi pertanyaan media saat tiba untuk menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan KPK, Jakarta, (9 Juli 2013). Ketika menikah dengan Sefti, Fathanah mengaku sudah cerai. “Bapak bilang duda, pernah menikah tapi sudah cerai,” kata Sefti. Dengan Sefti, Fathanah sudah mempunyai seorang anak. Sefti sempat mengungkapkan kekesalan ketika hukuman suaminya diperberat. “Kesel, kesel, kesel,” ujar Sefti setelah menjenguk Fathanah di Rumah Tahanan KPK, Senin, 31 Maret 2014. Ia sedih dan kecewa saat mendengar kabar tersebut. “Cuma, mau gimana lagi, keputusannya sudah seperti itu.

Dahlan Iskan Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gardu Listrik Senilai 1 Triliun


Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. Penetapan itu dilakukan setelah Kejati DKI mendapatkan dua alat bukti yang cukup.

Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Togarisman mengatakan, dua permasalahan pokok yang saling berkaitan menjadi senjata Kejati menetapkan bos media Jawa Pos ini sebagai tersangka. “Ada dua masalah pokok, satu soal sistem multiyears dan pembayaran konstruksi proyek,” kata Adi dalam keterangan persnya di Kantor Kajati DKI Jakarta, Jumat (5/6).
Lihat juga:Dahlan Iskan Resmi Tersangka Kasus Gardu Induk. Menurut ada ketentuan lain adalah, terkait dengan pembangunan konstruksi. Dalam proyek gardu itu, Dahlan dijerat dengan bukti bahwa pembangunan kontruksi dilakukan berdasarkan dengan barang yang dibeli, padahal seharusnya pembayaran dilakukan berdasarkan perkembangan pembangunan konstruksi.

“Ini kan malah kebalikannya.” jelas Adi.

Untuk proyek penganggaran multiyears sendiri, kejaksaan menemukan jika Dahlan membangun proyek gardu di atas tanah yang tidak tuntas atau bermasalah. “Dari 21 gardu dibangun, empat belum beres. Ini rangkaian peristiwa yang utuh,” ungkapnya. Sejauh ini, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kesepuluh orang tersebut di antaranya adalah Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa dan Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa dan Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan Ferdinand selaku Direktur PT HYM.

Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan tengah mengurus permohonan pencekalan tersangka korupsi proyek pengadaan gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman mengatakan telah mengirimkan surat permohonan ke Kejaksaan Agung untuk proses tersebut. “Kami telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung untuk memproses pencekalan,” ujar Adi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6). Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencekalan terhadap seseorang dapat dilakukan sesuai permintaan dan bisa dikenakan pada siapa pun.

Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Yan Wlly Wiguna menjelaskan Kejaksaan Agung berhak meminta ke pihak imigrasi untuk memasukkan nama seseorang dalam daftar pencegahan bepergian ke luar negeri. “Kami belum menerima surat dari Kejaksaan Agung, tapi kalau ada permintaan (pencegahan ke luar negeri), maka kami akan masukan ke sistem,” tutur Yan. Lebih lanjut, Yan menjelaskan sistem terpusat tersebut bakal langsung dapat diakses oleh selurih UPT Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. “Kan ter-update real time. Nanti otomatis masuk daftar. Kalau yang bersangkutan mau ke luar negeri tidak bisa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebagai tersangka korupsi gardu induk. Penetapan dilakukan berdasar alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik. Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati DKI Jakarta pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). Dahlan Iskan dinilai menyebabkan mangkraknya belasan proyek gardu. “Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar untuk termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang dibangun, tiga tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah,” ujar Adi usai jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6).

Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai menyalahi aturan. Adi menegaskan, sistem pembayaran seharusnya melalui mekanisme konstruksi alih-alih mekanisme on set atau berdasar pembelian material. “Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan,” katanya. Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga dituding merancang pembangunan gardu induk di atas 17 tanah bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahunan harus dimulai dengan pembebasan lahan. “Kalau (proyek) multiyears bisa diizinkan kalau masalah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang dibangun, empat milik PLN sisanya tidak,” ujarnya.

Atas kelalaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat terkejut dengan penetapan status tersangka pada bekas Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Dahlan Iskan. Komisi VII DPR sebagai mitra kerja PLN berharap kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. “Tentunya kaget mendengar kabar itu. Kami berharap semoga kebenaran dari kasus ini bisa terungkap dengan sebenarnya,” kata anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo. Politikus Partai Gerindra ini juga mengaku sedih karena adanya lagi mantan menteri yang juga bekas Direktur Utama PLN menjadi tersangka. Sebelum Dahlan menjadi tersangka, dirut PLN sebelumnya yaitu Eddie Widiono juga terjerat kasus hukum dan divonis lima tahun penjara.

“Saya pribadi sedih, kok ada lagi yang tersangkut masalah hukum,” tutur Aryo yang komisinya membidangi energi ini. Aryo pun mengharapkan semua pihak memegang asas praduga tak bersalah. “Sebaiknya kita semua junjung tinggi asas itu,” ucap dia. Lebih jauh dia mengingatkan proses hukum masih berjalan dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak siapapun. Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.

Kepala Kajati DKI Jakarta Adi Togarisman menyatakan tim penyidik menetapkan bahwa Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti.Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus yang menyeret Dahlan ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meski telah ditetapkan tersangka korupsi proyek pengadaan gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013. “Belum ditahan, penahanan tergantung kebutuhan penyidik. Dari pengamatan kami, dua hari diperiksa sangat kooperatif, hadir tepat waktu dan memberikan penjelasan dengan gamblang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/6).

Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6). Dahlan diperiksa selama 14,5 jam dalam dua hari. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Dahlan mangkir pemeriksaan untuk kedua kalinya. Merujuk Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila dicurigai akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini sebagai tersangka korupsi gardu induk. Penetapan dilakukan berdasar alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik. Sebelumnya, Dahlan telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejati DKI Jakarta pada Kamis (4/6) dan Jumat (5/6).

Dahlan Iskan dinilai menyebabkan mangkraknya belasan proyek gardu. “Uang muka sudah dicairkan, ada juga yang sudah dibayar untuk termin pertama dan kedua. Dari 21 gardu induk yang dibangun, tiga tidak ada kontrak, 5 selesai, dan 13 bermasalah,” ujar Adi. Lebih jauh, dalam mekanisme pembayaran Dahlan juga dinilai menyalahi aturan. Adi menegaskan, sistem pembayaran seharusnya melalui mekanisme konstruksi alih-alih mekanisme on set atau berdasar pembelian material. “Pembayaran seharusnya sesuai dengan sejauh mana penyelesaian pekerjaan, bukan berapa material yang dibeli rekanan,” katanya.

Selain itu, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini juga dituding merancang pembangunan gardu induk di atas 17 tanah bertuan. Padahal, pembangunan gardu yang memakan waktu tahunan harus dimulai dengan pembebasan lahan. “Kalau (proyek) multiyears bisa diizinkan kalau masalah tanah tuntas. Ini tidak. Dari 21 yang dibangun, empat milik PLN sisanya tidak,” ujarnya.

Atas kelalaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, Dahlan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut, bos media ini dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Jusuf Kalla Dianggap Anti-KPK


Pegiat antikorupsi di Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan sikap tak mendukung pemberantasan korupsi. Dalam sejumlah pernyataannya, Kalla seolah-olah memberi ruang kepada bawahannya untuk menerabas aturan. “Wakil Presiden memberi angin segar kepada birokrat agar tak bersikap antikorupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan, Selasa, 2 Juni 2015.

Salah satu sikap Kalla yang dikritik Ade adalah saat dia membela Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang sempat menolak melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalla memakluminya dengan alasan kekayaan Budi tak besar. Lagi pula, kata Kalla, Budi pernah melaporkan hartanya ketika menjabat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo pada 2012.

Kalla juga pernah mengatakan penyidik KPK mesti berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Pernyataan Kalla senada dengan pendapat Budi Waseso, yang menilai aturan penyelidik dan penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih mengikat ketimbang Undang-Undang KPK.

Sebelumnya, Kalla melontarkan komentar yang menyudutkan upaya pemberantasan korupsi dan terkesan anti-KPK. “Positifnya, KPK sekarang harus hati-hati. Jangan seperti zaman dulu, main tembak saja kadang-kadang,” ujarnya, 28 Mei lalu, mengomentari kekalahan KPK dalam sidang praperadilan Hadi Poernomo.

Juru bicara Wakil Presiden, Hussain Abdullah, mengatakan dalam sejumlah pernyataannya, Kalla memang seperti menyindir KPK. Padahal, kata Hussain, hal itu merupakan kritik Kalla agar KPK lebih baik. “Kritik itu kadang disalahartikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Hussain menyangkal jika Kalla disebut tak antikorupsi. “Segala kebijakan Pak JK adalah semangat pemberantasan korupsi,” kata Hussain.

Ahok : Korupsi Oleh Pejabat Sebabkan Prostitusi Kelas Atas Tumbuh Berkembang


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan salah satu faktor prostitusi kelas atas bertahan karena adanya pejabat-pejabat korupsi yang menggunakan jasa mereka. “Yang biasa pakai mereka, pekerja prostitusi kelas atas, hanya pejabat korup. Karena hanya pejabat korup yang bisa bayar mereka mahal,” kata Ahok di Balai Kota, Senin, 11 Mei 2015. Ahok mengatakan ia kerap mendengar dunia prostitusi yang melibatkan artis maupun foto model sebagai pekerja prostitusi. Menurut dia, banyak orang yang pura-pura tak mengetahui adanya praktek tersebut, padahal itu sudah ada sejak zaman dulu.

Namun Ahok mengaku belum mengetahui langkah untuk mencegah maraknya prostitusi. Dia berharap masyarakat yang ingin menghapus prostitusi bisa berdiskusi dengannya untuk mencari solusi bersama. Jumat, 8 Mei 2015, Kepolisian Resor Jakarta Selatan menangkap Robby Abbas, 32 tahun. Robby diduga sebagai mucikari para pekerja prostitusi kelas atas. Robby Abbas ditangkap di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan saat bertransaksi wanita dengan seorang polisi yang menyamar.

Seorang wanita berinisial AA, 22 tahun, turut ditangkap di kamar hotel. Polisi menyita barang bukti berupa bra bermotif renda warna hitam dan telepon seluler Blackberry berwarna putih. Namun perempuan ini hanya dijadikan saksi oleh polisi untuk kasus perdagangan manusia. Dalam kasus ini dipakai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur permucikarian, sehingga para wanita yang diperdagangkan berstatus sebagai wanita yang dijual oleh pelaku.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Audie Latuheru mengatakan polisi akan memanggil kembali satu orang saksi terkait kasus penangkapan Robby Abbas pada Senin, 11 Mei 2015. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kerap mendengar isu dunia prostitusi yang melibatkan artis maupun fotomodel. “Sejak saya ngompol, saat masih bayi, prostitusi kelas papan atas sudah ada,” ujarnya di Balai Kota, Senin, 11 Mei 2015.

Menurut dia, terbongkarnya kasus prostitusi papan atas belakangan ini karena banyak orang munafik. Dia berujar banyak yang pura-pura tak mengetahui adanya praktek tersebut. Padahal, praktek tersebut sudah ada sejak zaman dulu. Ahok mengaku belum mengetahui langkah untuk mencegah maraknya prostitusi. Dia berharap masyarakat yang ingin menghapus prostitusi bisa berdiskusi dengannya untuk mencari solusi bersama. Jumat, 8 Mei 2015, Kepolisian Resor Jakarta Selatan menangkap Robby Abbas, 32 tahun. Robby diduga sebagai mucikari para pekerja prostitusi kelas atas. Robby Abbas ditangkap di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan saat bertransaksi wanita dengan seorang polisi yang menyamar.

Seorang wanita berinisial AA, 22 tahun, turut ditangkap di kamar hotel. Polisi menyita barang bukti berupa bra bermotif renda warna hitam dan sebuah telepon seluler Blackberry berwarna putih. Namun AA hanya dijadikan saksi oleh polisi untuk kasus perdagangan manusia. Dalam kasus ini dipakai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur permucikarian, sehingga para wanita yang diperdagangkan berstatus sebagai wanita yang dijual oleh pelaku. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Audie Latuheru mengatakan polisi akan memanggil kembali satu orang saksi terkait kasus penangkapan Robby Abbas pada Senin, 11 Mei 2015.