Category Archives: Korupsi

Ketua KPK Jadi Tersangka, Jokowi Sukses Lumpuhkan KPK ?


Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, penetapan Abraham sebagai tersangka oleh kepolisian semakin melumpuhkan KPK. Ia yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya lain untuk mengkriminalisasi KPK. Bahkan, kata dia, KPK sudah telanjur lumpuh meskipun pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri masih diperdebatkan.

“Ini bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. BG tidak dilantik, KPK sudah telanjur lumpuh,” ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Nursyahbani, saat ini perdebatan apakah Budi akan dilantik atau tidak oleh Presiden Joko Widodo tidak lagi relevan dengan KPK. Ia menilai, sejak KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, upaya pelemahan itu semakin kencang.

Terlebih lagi, hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penyidikan terhadap Budi tidak sah. “Pesan dari pengadilan lewat putusan praperadilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha pemberantasan korupsi dilumpuhkan juga, tidak hanya KPK. Karena ini, akan ‘banjir’ praperadilan tidak hanya tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan ‘membanjiri’ pengadilan dengan praperadilan,” kata dia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55, 56, atau Pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Seluruh Fraksi di DPR Yang Dipilih Sah Oleh Rakyat Kompak Preteli Kewenangan KPK


Kali ini seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang dulu menyokong calon presiden, Prabowo Subianto, maupun penyokong Jokowi cukup kompak. Mereka satu suara untuk mengutak-atik sejumlah kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekompakan itu ditunjukkan dengan dimasukkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 159 Undang-Undang dalam program legislasi nasional periode 2015-2019 pada rapat paripurna Senin lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan masuknya revisi Undang-Undang KPK dalam prolegnas merupakan usulan dari Komisi Hukum. Revisi, menurut dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana DPR melakukan perubahan beberapa hal substansial dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tahun ini.

“Setelah revisi KUHP dan KUHAP selesai, kami akan lakukan penyesuaian tak hanya terhadap Undang-Undang KPK, tapi juga Undang-Undang Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Wenny Warouw, mengatakan salah satu poin yang bakal dibahas menurut dia soal penyadapan. “Harus jelas aturannya apakah perlu izin atau tidak sehingga tak perlu sembarang menyadap,” ujar Wenny. Poin lain yang menurut dia perlu diubah terkait dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Politikus di Komisi Hukum dari Hanura, Syarifuddin Sudding, lebih mempersoalkan prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Menurut dia selama ini seseorang bisa menyandang status tersangka dari KPK lebih dari satu tahun tanpa ada kejelasan kasus hukum. “Ini membuat hilangnya kepastian hukum,” ujar Sudding.

Beberapa fraksi juga mempersoalkan tak adanya lembaga pengawas KPK. Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR, Patrice Rio Capella, mengatakan sebagai lembaga negara, KPK juga memerlukan lembaga pengawas yang independen untuk memantau perilaku komisioner, penyidik, dan pegawai. “Masa lembaga lain bahkan presiden punya lembaga pengawas, KPK tidak ada,” ujar Rio.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menduga ada upaya untuk menggembosi KPK lewat revisi itu. Ronald menyebutkan rencana revisi Undang-Undang KPK juga tak mendesak. “Selama ini publik tak pernah mendengar adanya permintaan dari KPK sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap revisi,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan lembaganya belum butuh revisi Undang-Undang KPK. Menurut Zulkarnain dengan undang-undang yang ada KPK terbukti tetap bisa menjalankan fungsi. “Untuk apa boros biaya dan tenaga untuk revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut sejumlah pasal dalam undang-undang yang menjadi payung hukum KPK dalam bertindak itu tak jelas. Padahal pasal-pasal tersebut merupakan pisau tajam yang selama ini dipakai komisi antirasuah untuk membekuk koruptor dan mencegah koruptor memindahkan hasil kejahatannya ke pihak lain atau keluar negeri. Berikut ini sebagian pasal yang ingin diubah oleh DPR:

Kewenangan Penuntutan
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan Penyadapan
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pembekuan Rekening
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Daftar Kasus Besar Yang Disidik KPK Sebelum Habis Dihajar Ramai Ramai


Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini adalah aksi untuk mendukung gerakan ‘Save KPK’,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andi Aulia Rachman, Rabu dinihari, 28 Januari 2015.

Mengenakan jas almamater kuning UI, mereka berunjuk rasa membela KPK yang sedang dirundung masalah. Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi, bahkan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum berkonflik dengan Kepolisian RI—dipicu oleh penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap—KPK sedang membongkar kasus besar antara lain Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Berikut ini kronologi penanganan kasus tersebut:

1. Adnan Pandu: Menggeber BLBI dan Century
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berjanji lembaganya akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. “Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai,” kata Adnan kepada Tempo, 28 Desember 2014. Ihwal kasus Century, menurut Adnan, publik tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan wakil presiden Boediono. “Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum.”

2. KPK Periksa Rizal Ramli
Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, meminta Presiden Joko Widodo mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. “Jokowi jangan diam saja,” ujar Rizal setelah diperiksa KPK dalam kaitan dengan kasus BLBI, Senin, 22 Desember 2014. Rizal mengatakan kasus BLBI yang sedang diselidiki KPK rawan dipolitisasi karena melibatkan banyak konglomerat. “Dulu Kejaksaan Agung dan Kepolisian main semua,” kata Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

3. Tak Takut Panggil Megawati
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, institusi yang dipimpinnya tidak takut bila harus memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014.

4. Abraham: Ekspose Kasus BLBI
Ketua KPK Abraham Samad meminta penyelidik lembaganya segera melakukan gelar perkara kasus BLBI. “Sebab penyelidikan kasus ini sudah berlangsung terlalu lama,” kata Abraham di kantornya, Jumat, 11 Juli 2014. “Ekspose akan dilakukan setelah Lebaran 2014.” KPK, kata Abraham, tak bakal ragu memeriksa orang-orang yang diduga berkaitan dengan skandal BLBI. “Megawati bisa saja dipanggil. Kami sudah pernah memanggil Jusuf Kalla dan Boediono di kasus lain. Apalagi Mega, kan, sudah mantan (presiden),” katanya. Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi seputar penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

5. KPK Periksa Rini Soewandi
KPK memanggil Rini Mariani Soemarno Soewandi dalam soal pemberian Surat Keterangan Lunas BLBI. Rini merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri. “Dimintai keterangannya soal SKL BLBI,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., melalui pesan pendek, Selasa, 25 Juni 2013

Jangan Salahkan Jokowi Dalam Kemelut KPK vs Polri


Presiden Jokowi panen kritik karena sikapnya dinilai kurang tegas dalam menyikapi kemelut KPK vs Polri. Eks Kepala BIN Hendropriyono pun membela Jokowi. “Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Dia sudah melangkah dengan tepat dan cepat, namun tentu saja tidak bisa seperti yang diinginkan oleh para demagog,” kata Hendro dalam pesan singkatnya, Sabtu (24/1/2015).

Profesor ilmu intelijen ini mengatakan, sebagai Kepala Negara, selain punya kewenangan, Jokowi juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Menurut Hendro, langkah Jokowi dengan mengambil posisi tengah di konflik KPK-Polri sudah benar, untuk menjaga kondisi politik tetap stabil. Sebab, dia menambahkan, tak bisa dipungkiri konflik tersebut tak lepas dari banyak kepentingan politik. “Dia bersama Wapres sudah bertemu dengan para Ketua Parpol. Jika domain politik goncang, hukum tidak mungkin bisa ditegakkan oleh siapapun yang jadi Presiden. Setelah itu dia berkonsultasi dengan para aparat penegak hukum, untuk melangkah di domain hukum,” papar Hendro.

“Dengan demikian Jokowi sebagai kepala negara sudah bertindak arif, dengan menghargai semua institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, sambil mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dengan alasan dan pertimbangan hukum, tidak ada kepentingan non hukum dan dia melarang dengan keras perbuatan abuse of power,” imbuhnya.

Hendro memberi contoh saat penegakan hukum di Indonesia melempem karena ketidakstabilan politik.‎ “Kasus penculikan Sukarno-Hatta, kasus Supriyadi, kasus Oerip Soemohardjo dan lain-lain. Tapi setelah politik kita tertata, baru kita bisa menegakkan hukum seperti kasus Jungslager, Ruslan dan lain-lain. Jokowi sudah melaksanakan VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat),” ujar purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Hendro juga menepis ‎anggapan Jokowi takut kepada Megawati. Jokowi, menurut Hendro, tak ragu untuk berbeda pendapat dengan Mega. Salah satunya soal pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang menurut Hendro, berlawanan dengan dengan parpol-parpol pendukung Jokowi.

Selain tak ragu berbeda pendapat dengan Mega, Hendro juga menyebut Jokowi tak ragu melawan arus untuk hal-hal yang diyakininya tepat. “Jokowi tetap kokoh menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri (hanya menunda waktunya saja, karena dia sedang membereskan tataran politik). Ini jelas merupakan bukti dia gagah berani melawan arus opini publik, yang dimotori oleh para elite LSM-LSM liberal,” ulasnya.

Masuk ke polemik pelantikan Kapolri, Hendro tetap mendukung Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Dia yakin proses hukum terhadap Komjen Budi akan tetap bisa berjalan meski mantan ajudan Megawati itu telah naik pangkat jadi Kapolri. “Bangsa Indonesia patut bersyukur punya Panglima Tertinggi, Kepala Negara yang bijak dan berani. Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita yang masuk penjara. Kalau Anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya Anda yakin sekarang belum hilang?,” tuturnya.

“Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum? Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!” pungkas Hendro.

Satu Persatu Pimpinan KPK Diperkarakan Polisi … Strategi Jokowi Lumpuhkan KPK?


Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menangani masalah yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghambat pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri. “Ketidaktegasan Presiden membuat keputusan membuat usaha pemberantasan korupsi tidak maksimal,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1).

Dia juga menyebut saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut pengacara senior tersebut, apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk pelemahan sistematis yang dilakukan terhadap lembaga pemburu tikus berdasi. “Tidak hanya membuat tak maksimal, kalau kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dibiarkan, tidak dipulihkan, KPK akan lumpuh,” katanya.

Todung meyakini, sebenarnya Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya yang tidak tegas justru tidak sesuai dengan niatan itu. “Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polisi berpatokan pada proses hukum yang objektif dan sesuai Undang-Undang dalam mengusut perkara apapun.

“Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa menteri di Istana Bogor, Jumat (23/1). Tak banyak yang diucapkan Jokowi dalam konferensi pers singkat itu. Dia pun tidak mengomentari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dilakukan kemarin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi goncang. Pucuk pimpinan lembaga antikorupsi itu satu demi satu dibidik dan diperkarakan. Apa yang dialami Ketua KPK Abraham Samad, yakni diserang secara politik oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terbilang ringan dibanding dengan yang terjadi pada dua wakilnya, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Bambang dan Adnan sama-sama diperkarakan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI –yang belum lama ini pemimpinnya, Komjen Suhardi Alius, dimutasi dan posisinya digantikan oleh Komjen Budi Waseso. Selang empat hari setelah Kepala Bareskrim baru dilantik, Jumat (23/1), penyidik Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Wakil Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Bambang yang sempat ditahan di gedung Bareskrim Mabes Polri akhirnya dibebaskan Sabtu dini hari (24/1), setelah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja datang ke Bareskrim dan memberikan jaminan atas penangguhan penahanan koleganya itu. Ironisnya, Sabtu siang, Adnan justru dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan tak main-main: perampokan saham. Adnan diduga mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.

Dengan dua pimpinan yang diperkarakan ke Bareskrim Polri, KPK bagai menghadapi kabut tebal di muka. Apalagi Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri ke KPK terkait statusnya yang menjadi tersangka di Polri –meski hingga saat ini pengunduran diri tersebut tak diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad. Apabila Bambang jadi mundur, praktis KPK hanya akan dipimpin oleh tiga komisioner, yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Total jumlah pimpinan KPK sesungguhnya lima, namun Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya dan DPR menyepakati untuk menunda pemilihan penggantinya supaya bisa berbarengan dengan pergantian pimpinan KPK yang lain.

Apabila Adnan nantinya sampai ditetapkan sebagai tersangka seperti Bambang –dan mundur dari KPK, bisa dibayangkan betapa suramnya KPK. Hanya tersisa dua pimpinan, dan itu pun bukan berarti mereka nantinya tak bakal diperkarakan. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memperkirakan KPK akan kesulitan bekerja dengan tiga orang komisioner, apalagi jika kurang dari itu. “Kalau semua Komisioner KPK dilaporkan, KPK pasti akan lumpuh. Dengan tiga komisioner saja sudah agak lumpuh,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta.

Todung berharap Adnan tak mengalami nasib serupa dengan Bambang: menjadi tersangka. Namun demikian, ujar Todung, meski formasi pimpinan KPK tak lengkap, pimpinan yang tersisa masih dapat mengambil keputusan yang sah. “Kalau pimpinan yang tersisa tak bisa mengambil keputusa, lembaga ini tidak ada artinya. Mereka tetap sah untuk mengambil keputusan apapun,” kata Todung.

Polri sebelumnya membantah penangkapan Bambang Widjojanto terkait dengan langkah KPK pekan sebelumnya yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Status tersangka itu membuat pelantikan Budi sebagai Kapolri ditunda oleh Presiden Joko Widodo –pihak yang mengajukan dia sebagai calon tunggal Kapolri meski sudah tahu Budi mendapat rapor merah dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai pelaporan salah satu pimpinannya, Adnan Pandu Praja ke Badan Reserse Kriminal Polri. “Melaporkan siapa, terkait tentang apa, itu hak setiap warga negara,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi wartawan, Sabtu (24/1). Namun, dia berharap pelaporan ini tidak terkait dengan tujuan yang sama sekali berbeda dengan kasusnya. Terutama, apabila tujuannya untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh lagi, Johan juga menilai kemungkinan adanya upaya tersebut melihat kejadian yang terjadi belakangan ini. Dia mencontohkan penangkapan Bambang Widjojanto, pelaporan Pandu Adnan Praja dan kemungkinan, akan menyasar juga petinggi KPK lainnya, yakni Zulkarnaen. “Persepsi publik tidak bisa dibantah ya, karena ini kan sangat berdekatan dengan Pak BW (Bambang Widjojanto) ditangkap, sekarang Pak Pandu, mungkin nanti akan Pak Zul (Zulkarnaen), mungkin nanti yang lain,” ujar Johan.

Selain itu, dia juga meyakinkan pengusutan terhadap kasus-kasus yang ada di KPK selama ini tetap berjalan walaupun pimpinannya dirundung masalah. Hari Sabtu ini (24/1) Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri atas dugaan pengambilalihan paksa saham milik perusahaan tersebut. Adnan dilaporkan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan.

Sementara Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjajanto, ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim. Saat ini dia sudah dikembalikan ke keluarganya. Meskipun demikian, proses penyidikan tetap berjalan. Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Namun Ketua KPK Abraham Samad menolak pengunduran diri itu demi KPK.

Jokowi Hanya Jadi Penonton dan Tunggu Siapa Pemenangnya Ketika KPK Diserang Ramai Ramai


Bekas Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan KPK tak perlu khawatir menghadapi serangan terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Selain memperkarakan KPK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), para pimpinan KPK juga digugat melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Budi Gunawan, Razman Nasution, sudah melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut Abdullah, meski baru kali ini KPK digugat ke PTUN, dia meyakni KPK akan selamat. “Memang baru kali ini KPK digugat ke PTUN. Tapi KPK bakal selamat,” katanya saat dihubungi, Kamis, 22 Januari 2015. Abdullah mengatakan sudah sering KPK mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Namun, KPK bisa lolos. Pada 2010, dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan Kepolisian karena menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji, dalam kaitan dengan kasus Bank Century.

Abdullah optimistis Biro Hukum KPK yang dikepalai Catherine Mulyana bakal menjadi ujung tombak menghadapi seluruh gugatan itu. Walaupun Divisi Pembinaan Hukum Markas Besar Kepolisian-yang mewakili Budi Gunawan, disokong banyak tim ahli, Abdullah merasa tenang. Dia meyakini bakal banyak ahli hukum yang akan mendukung KPK. “Tanpa diminta, para ahli hukum yang mendukung pemberantasan korupsi akan datang membela KPK. Maka pimpinan KPK harus bersikap terbuka. Tunjukkan bahwa KPK milik bersama,” ujar Abdullah.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia membela Komisi Pemberantasan Korupsi usai diserang PDI Perjuangan. “Ini bukti upaya PDIP melemahkan KPK,” ujar Koordinator TPDI Petrus Salestinus, Kamis malam, 22 Januari 2015. Sebelumnya, politikus PDIP “menyerang” KPK dengan membeberkan “pertemuan politis” Ketua KPK Abraham Samad. Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah beberapa kali mendekati Presiden Joko Widodo. “Abraham pernah melobi untuk menjadi calon wakil presiden,” ujar Hasto, 22 Januari.

Menurut Petrus, manuver itu semakin menunjukkan kengototan PDIP mempertahankan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Petrus meragukan pernyataan Hasto itu. Ia malah membeberkan pemanggilan Megawati oleh KPK. “Adapun KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus cek perjalanan untuk pemilihan Gubernur BI Miranda S. Goeltom,” kata Petrus.

Sesuai catatan KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini. Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP. enurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.

Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, 18 Februari 2011. Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan itu. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad, Agustus lalu, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham, 27 Agustus 2014

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, menyarankan Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Amir, Jokowi tidak boleh berdiam diri.

“Menurut saya, Presiden tahu apa yang harus dilakukan. Dalam situasi seperti ini, peran Presiden sangat besar untuk menyelesaikannya,” kata politikus Partai Demokrat itu ketika dihubungi pada Rabu, 21 Januari 2015. Amir mencontohkan bagaimana mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan permasalahan antara kepolisian dan KPK pada 2010. Saat itu dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan kepolisian karena lembaganya menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji terkait dengan kasus Bank Century.

“Waktu dulu, Presiden SBY turun tangan dengan mencari jalan keluar karena kasus itu menjadi perhatian besar,” katanya. Amir yakin Jokowi akan melakukan hal serupa. Namun Amir mengingatkan Jokowi agar tidak mengintervensi proses hukum. “Turun tangan bukan mencampuri proses hukum.”

Amir juga meminta jajaran menteri tidak perlu melemparkan kritik terhadap KPK. Saat pemerintahan SBY, Amir mengatakan, para menteri justru membantu menyelesaikan masalah. “Waktu itu, tidak ada pengalaman seperti itu,” tutur Amir. “Semua rata-rata mencari solusi.”

Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada Selasa, 13 Januari 2015. Tak terima, mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukumnya juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

Calon Tunggal Kapolri Pilihan Presiden Jokowi Ditangkap KPK


Presiden Joko Widodo mengirim nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka, proses fit and proper test di DPR kemungkinan dihentikan. “Dengan demikian proses di DPR tidak bisa dilanjutkan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, Selasa (13/1/2015). Proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Budi Gunawan rencananya akan dimulai hari ini. Komisi III DPR bahkan berencana mempercepat proses uji kelayakan tersebut.

“Belum kami mulai, tapi kalau begini tidak bisa dilanjutkan,” katanya. KPK memberikan pengumuman yang mengejutkan. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang juga calon Kapolri sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK mengaku menemukan dua alat bukti. “Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Samad, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. “KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Polri atau Budi Gunawan.

Komjen Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Pembinaan Karier. Apakah Istana segera menyiapkan penggantinya? “Saya belum tahu (calon pengganti). Itu hak prerogatif presiden,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (13/1/2015).

JK mengaku tak mengetahui langsung soal status Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh KPK, karena dirinya saat itu sedang menerima tamu. Ia pun mengaku belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi soal nasib Budi Gunawan. Komjen Budi Gunawan ditunjuk Jokowi sebagai calon Kapolri tunggal melalui surat penunjukan yang dilayangkan ke DPR. Isinya meminta persetujuan terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan Menjadi Kapolri yang baru dan memberhentikan Jenderal Sutarman.

Namun, penunjukan Budi Gunawan ini menuai protes karena tak melibatkan KPK dan PPATK seperti saat memilih menteri kabinetnya. Saat ditanya, Presiden Jokowi tak menampik adanya faktor kedekatan antara Budi Gunawan dan ia sebagai salah satu alasannya penunjukan tersebut. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Pembinaan Karier. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014.

“KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. KPK memberikan pengumuman yang mengejutkan. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang juga calon Kapolri sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK mengaku menemukan dua alat bukti. “Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad yang didampingi oleh Bambang Widjajanto dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Samad, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. “KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Polri atau Budi Gunawan. Calon Tunggal Kapolri yang juga Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Apa tanggapan Polri soal ini?

“Polri akan menghormati proses hukum,” kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2015). Badrodin pun menegaskan, tak akan ada tindakan di luar hukum yang dilakukan Polri terkait penetapan tersangka ini. Polri menjamin mengikuti prosedur hukum. KPK menetapkan Budi Gunawan terkait dugaan korupsi. KPK menjerat Budi dengan pidana pasal 12a dan 5 b UU Korupsi.

Komjen Budi Gunawan yang juga calon tunggal Kapolri ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut. Muncul isu-isu miring terkait penetapan kasus ini. Ada isu soal anggota Polri yang akan mendatangi KPK, seperti kejadian saat penetapan tersangka Irjen Djoko Susilo. Tapi soal kekhawatiran dan isu-isu liar segera ditepis Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Menurut dia, sepenuhnya situasi aman dan kondusif. “Saya menjamin tidak ada tindakan geruduk KPK,” tegas Badrodin saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2015). Badrodin tak main-main, dia menegaskan jaminannya ini. Tak akan ada anggota polisi yang menggeruduk KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Status ini ditetapkan hanya beberapa jam sebelum 55 anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bertandang ke rumah Budi Gunawan.

Kunjungan anggota DPR merupakan tindak lanjut atas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pantauan detikcom pukul 15.30 WIB, sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka rumah Budi Gunawan di jalan Duren Tiga Barat VI nomor 21 terlihat sepi. Tak ada hilir mudik keluarga tuan rumah untuk menyambut kedatangan anggota DPR yang direncanakan berkunjung pukul 16.00 WIB ini.

Pintu pagar rumah Budi Gunawan tertutup rapat. Di balik pagar terlihat ada petugas keamanan, dua orang berseragam polisi, dan seragam safari berjaga di pos satpam. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya telah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan status Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut menjadi tersangka.

“Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro pembinaan karier,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Budi Gunawan menjadi perwira tinggi bintang tiga pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat ini Budi menjabat Kalemdikpol. KPK akhirnya menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kalemdikpol yang juga calon tunggal Kapolri itu dikenai pidana dugaan suap dan melanggar UU Korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, KPK sudah melakukan penyidikan sejak beberapa tahun lalu. KPK mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Bahwa benar KPK tidak pernah dapatkan surat dari PPATK karena surat PPATK analisis sistem transaksi mencurigakan itu yang dikeluarkan‎ ‎23 Maret 2010 dan dikirimkan ke kepolisian RI,” jelas Bambang dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Berikut kronologi pengusutan kasus dugaan korupsi Budi Gunawan:
– 23 Maret 2010
PPATK mengeluarkan surat transaksi mencurigakan dan dikirimkan ke Kepolisian RI. “KPK tak pernah mendapatkan surat dari PPATK,” jelas Bambang.

– 18 Juni 2010
Ada surat balasan dari Bareskrim terkait transaksi mencurigakan perwira tinggi atas nama Irjen Budi Gunawan. Dalam surat hasil penyelidikan itu, Irjen Budi dinyatakan clear

– Juni-Agustus 2010
KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari masyarakat. “Kami melakukan pengumpulan bahan dan keterangan,” jelas Bambang.

– 2012
Hasil kajian terkait laporan masyarakat itu dikaji kembali.

– Juli 2013
Ekspose pertama terkait transaksi mencurigakan Irjen Budi Gunawan (sebelum menjadi Komjen-red) dilakukan dan dipimpin Ketua KPK Abraham Samad. “Kami memperkaya dengan resume pemeriksaan LHKPN Juli 2013,” imbuh Bambang.

– Pertengahan 2014
KPK membuka penyelidikan terkait transaksi mencurigakan Irjen Budi Gunawan

– Januari 2015
KPK melakukan ekspose terakhir dan menemukan bukti Komjen Budi Gunawan melakukan transaksi mencurigakan. KPK menemukan alat bukti dan mendapat kesimpulan menetapkan Komjen Budi yang juga calon tunggal Kapolri menjadi tersangka.