Category Archives: Korupsi

Satu Persatu Pimpinan KPK Diperkarakan Polisi … Strategi Jokowi Lumpuhkan KPK?


Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menangani masalah yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghambat pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri. “Ketidaktegasan Presiden membuat keputusan membuat usaha pemberantasan korupsi tidak maksimal,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1).

Dia juga menyebut saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut pengacara senior tersebut, apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk pelemahan sistematis yang dilakukan terhadap lembaga pemburu tikus berdasi. “Tidak hanya membuat tak maksimal, kalau kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dibiarkan, tidak dipulihkan, KPK akan lumpuh,” katanya.

Todung meyakini, sebenarnya Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya yang tidak tegas justru tidak sesuai dengan niatan itu. “Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polisi berpatokan pada proses hukum yang objektif dan sesuai Undang-Undang dalam mengusut perkara apapun.

“Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa menteri di Istana Bogor, Jumat (23/1). Tak banyak yang diucapkan Jokowi dalam konferensi pers singkat itu. Dia pun tidak mengomentari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dilakukan kemarin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi goncang. Pucuk pimpinan lembaga antikorupsi itu satu demi satu dibidik dan diperkarakan. Apa yang dialami Ketua KPK Abraham Samad, yakni diserang secara politik oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terbilang ringan dibanding dengan yang terjadi pada dua wakilnya, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Bambang dan Adnan sama-sama diperkarakan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI –yang belum lama ini pemimpinnya, Komjen Suhardi Alius, dimutasi dan posisinya digantikan oleh Komjen Budi Waseso. Selang empat hari setelah Kepala Bareskrim baru dilantik, Jumat (23/1), penyidik Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Wakil Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Bambang yang sempat ditahan di gedung Bareskrim Mabes Polri akhirnya dibebaskan Sabtu dini hari (24/1), setelah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja datang ke Bareskrim dan memberikan jaminan atas penangguhan penahanan koleganya itu. Ironisnya, Sabtu siang, Adnan justru dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan tak main-main: perampokan saham. Adnan diduga mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.

Dengan dua pimpinan yang diperkarakan ke Bareskrim Polri, KPK bagai menghadapi kabut tebal di muka. Apalagi Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri ke KPK terkait statusnya yang menjadi tersangka di Polri –meski hingga saat ini pengunduran diri tersebut tak diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad. Apabila Bambang jadi mundur, praktis KPK hanya akan dipimpin oleh tiga komisioner, yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Total jumlah pimpinan KPK sesungguhnya lima, namun Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya dan DPR menyepakati untuk menunda pemilihan penggantinya supaya bisa berbarengan dengan pergantian pimpinan KPK yang lain.

Apabila Adnan nantinya sampai ditetapkan sebagai tersangka seperti Bambang –dan mundur dari KPK, bisa dibayangkan betapa suramnya KPK. Hanya tersisa dua pimpinan, dan itu pun bukan berarti mereka nantinya tak bakal diperkarakan. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memperkirakan KPK akan kesulitan bekerja dengan tiga orang komisioner, apalagi jika kurang dari itu. “Kalau semua Komisioner KPK dilaporkan, KPK pasti akan lumpuh. Dengan tiga komisioner saja sudah agak lumpuh,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta.

Todung berharap Adnan tak mengalami nasib serupa dengan Bambang: menjadi tersangka. Namun demikian, ujar Todung, meski formasi pimpinan KPK tak lengkap, pimpinan yang tersisa masih dapat mengambil keputusan yang sah. “Kalau pimpinan yang tersisa tak bisa mengambil keputusa, lembaga ini tidak ada artinya. Mereka tetap sah untuk mengambil keputusan apapun,” kata Todung.

Polri sebelumnya membantah penangkapan Bambang Widjojanto terkait dengan langkah KPK pekan sebelumnya yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Status tersangka itu membuat pelantikan Budi sebagai Kapolri ditunda oleh Presiden Joko Widodo –pihak yang mengajukan dia sebagai calon tunggal Kapolri meski sudah tahu Budi mendapat rapor merah dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai pelaporan salah satu pimpinannya, Adnan Pandu Praja ke Badan Reserse Kriminal Polri. “Melaporkan siapa, terkait tentang apa, itu hak setiap warga negara,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi wartawan, Sabtu (24/1). Namun, dia berharap pelaporan ini tidak terkait dengan tujuan yang sama sekali berbeda dengan kasusnya. Terutama, apabila tujuannya untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh lagi, Johan juga menilai kemungkinan adanya upaya tersebut melihat kejadian yang terjadi belakangan ini. Dia mencontohkan penangkapan Bambang Widjojanto, pelaporan Pandu Adnan Praja dan kemungkinan, akan menyasar juga petinggi KPK lainnya, yakni Zulkarnaen. “Persepsi publik tidak bisa dibantah ya, karena ini kan sangat berdekatan dengan Pak BW (Bambang Widjojanto) ditangkap, sekarang Pak Pandu, mungkin nanti akan Pak Zul (Zulkarnaen), mungkin nanti yang lain,” ujar Johan.

Selain itu, dia juga meyakinkan pengusutan terhadap kasus-kasus yang ada di KPK selama ini tetap berjalan walaupun pimpinannya dirundung masalah. Hari Sabtu ini (24/1) Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri atas dugaan pengambilalihan paksa saham milik perusahaan tersebut. Adnan dilaporkan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan.

Sementara Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjajanto, ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim. Saat ini dia sudah dikembalikan ke keluarganya. Meskipun demikian, proses penyidikan tetap berjalan. Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Namun Ketua KPK Abraham Samad menolak pengunduran diri itu demi KPK.

Jokowi Hanya Jadi Penonton dan Tunggu Siapa Pemenangnya Ketika KPK Diserang Ramai Ramai


Bekas Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan KPK tak perlu khawatir menghadapi serangan terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Selain memperkarakan KPK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), para pimpinan KPK juga digugat melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Budi Gunawan, Razman Nasution, sudah melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut Abdullah, meski baru kali ini KPK digugat ke PTUN, dia meyakni KPK akan selamat. “Memang baru kali ini KPK digugat ke PTUN. Tapi KPK bakal selamat,” katanya saat dihubungi, Kamis, 22 Januari 2015. Abdullah mengatakan sudah sering KPK mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Namun, KPK bisa lolos. Pada 2010, dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan Kepolisian karena menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji, dalam kaitan dengan kasus Bank Century.

Abdullah optimistis Biro Hukum KPK yang dikepalai Catherine Mulyana bakal menjadi ujung tombak menghadapi seluruh gugatan itu. Walaupun Divisi Pembinaan Hukum Markas Besar Kepolisian-yang mewakili Budi Gunawan, disokong banyak tim ahli, Abdullah merasa tenang. Dia meyakini bakal banyak ahli hukum yang akan mendukung KPK. “Tanpa diminta, para ahli hukum yang mendukung pemberantasan korupsi akan datang membela KPK. Maka pimpinan KPK harus bersikap terbuka. Tunjukkan bahwa KPK milik bersama,” ujar Abdullah.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia membela Komisi Pemberantasan Korupsi usai diserang PDI Perjuangan. “Ini bukti upaya PDIP melemahkan KPK,” ujar Koordinator TPDI Petrus Salestinus, Kamis malam, 22 Januari 2015. Sebelumnya, politikus PDIP “menyerang” KPK dengan membeberkan “pertemuan politis” Ketua KPK Abraham Samad. Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah beberapa kali mendekati Presiden Joko Widodo. “Abraham pernah melobi untuk menjadi calon wakil presiden,” ujar Hasto, 22 Januari.

Menurut Petrus, manuver itu semakin menunjukkan kengototan PDIP mempertahankan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Petrus meragukan pernyataan Hasto itu. Ia malah membeberkan pemanggilan Megawati oleh KPK. “Adapun KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus cek perjalanan untuk pemilihan Gubernur BI Miranda S. Goeltom,” kata Petrus.

Sesuai catatan KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini. Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP. enurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.

Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, 18 Februari 2011. Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan itu. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad, Agustus lalu, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham, 27 Agustus 2014

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, menyarankan Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Amir, Jokowi tidak boleh berdiam diri.

“Menurut saya, Presiden tahu apa yang harus dilakukan. Dalam situasi seperti ini, peran Presiden sangat besar untuk menyelesaikannya,” kata politikus Partai Demokrat itu ketika dihubungi pada Rabu, 21 Januari 2015. Amir mencontohkan bagaimana mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan permasalahan antara kepolisian dan KPK pada 2010. Saat itu dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ditahan kepolisian karena lembaganya menyadap percakapan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji terkait dengan kasus Bank Century.

“Waktu dulu, Presiden SBY turun tangan dengan mencari jalan keluar karena kasus itu menjadi perhatian besar,” katanya. Amir yakin Jokowi akan melakukan hal serupa. Namun Amir mengingatkan Jokowi agar tidak mengintervensi proses hukum. “Turun tangan bukan mencampuri proses hukum.”

Amir juga meminta jajaran menteri tidak perlu melemparkan kritik terhadap KPK. Saat pemerintahan SBY, Amir mengatakan, para menteri justru membantu menyelesaikan masalah. “Waktu itu, tidak ada pengalaman seperti itu,” tutur Amir. “Semua rata-rata mencari solusi.”

Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK pada Selasa, 13 Januari 2015. Tak terima, mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukumnya juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.

Calon Tunggal Kapolri Pilihan Presiden Jokowi Ditangkap KPK


Presiden Joko Widodo mengirim nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka, proses fit and proper test di DPR kemungkinan dihentikan. “Dengan demikian proses di DPR tidak bisa dilanjutkan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, Selasa (13/1/2015). Proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Budi Gunawan rencananya akan dimulai hari ini. Komisi III DPR bahkan berencana mempercepat proses uji kelayakan tersebut.

“Belum kami mulai, tapi kalau begini tidak bisa dilanjutkan,” katanya. KPK memberikan pengumuman yang mengejutkan. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang juga calon Kapolri sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK mengaku menemukan dua alat bukti. “Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Samad, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. “KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Polri atau Budi Gunawan.

Komjen Budi Gunawan yang menjadi calon tunggal Kapolri ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Pembinaan Karier. Apakah Istana segera menyiapkan penggantinya? “Saya belum tahu (calon pengganti). Itu hak prerogatif presiden,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (13/1/2015).

JK mengaku tak mengetahui langsung soal status Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh KPK, karena dirinya saat itu sedang menerima tamu. Ia pun mengaku belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi soal nasib Budi Gunawan. Komjen Budi Gunawan ditunjuk Jokowi sebagai calon Kapolri tunggal melalui surat penunjukan yang dilayangkan ke DPR. Isinya meminta persetujuan terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan Menjadi Kapolri yang baru dan memberhentikan Jenderal Sutarman.

Namun, penunjukan Budi Gunawan ini menuai protes karena tak melibatkan KPK dan PPATK seperti saat memilih menteri kabinetnya. Saat ditanya, Presiden Jokowi tak menampik adanya faktor kedekatan antara Budi Gunawan dan ia sebagai salah satu alasannya penunjukan tersebut. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut saat ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Pembinaan Karier. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014.

“KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. KPK memberikan pengumuman yang mengejutkan. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang juga calon Kapolri sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK mengaku menemukan dua alat bukti. “Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad yang didampingi oleh Bambang Widjajanto dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Menurut Samad, penyidik menemukan transaksi tidak wajar. KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. “KPK melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” tutup dia. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Polri atau Budi Gunawan. Calon Tunggal Kapolri yang juga Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Apa tanggapan Polri soal ini?

“Polri akan menghormati proses hukum,” kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2015). Badrodin pun menegaskan, tak akan ada tindakan di luar hukum yang dilakukan Polri terkait penetapan tersangka ini. Polri menjamin mengikuti prosedur hukum. KPK menetapkan Budi Gunawan terkait dugaan korupsi. KPK menjerat Budi dengan pidana pasal 12a dan 5 b UU Korupsi.

Komjen Budi Gunawan yang juga calon tunggal Kapolri ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut. Muncul isu-isu miring terkait penetapan kasus ini. Ada isu soal anggota Polri yang akan mendatangi KPK, seperti kejadian saat penetapan tersangka Irjen Djoko Susilo. Tapi soal kekhawatiran dan isu-isu liar segera ditepis Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Menurut dia, sepenuhnya situasi aman dan kondusif. “Saya menjamin tidak ada tindakan geruduk KPK,” tegas Badrodin saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2015). Badrodin tak main-main, dia menegaskan jaminannya ini. Tak akan ada anggota polisi yang menggeruduk KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Status ini ditetapkan hanya beberapa jam sebelum 55 anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bertandang ke rumah Budi Gunawan.

Kunjungan anggota DPR merupakan tindak lanjut atas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pantauan detikcom pukul 15.30 WIB, sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka rumah Budi Gunawan di jalan Duren Tiga Barat VI nomor 21 terlihat sepi. Tak ada hilir mudik keluarga tuan rumah untuk menyambut kedatangan anggota DPR yang direncanakan berkunjung pukul 16.00 WIB ini.

Pintu pagar rumah Budi Gunawan tertutup rapat. Di balik pagar terlihat ada petugas keamanan, dua orang berseragam polisi, dan seragam safari berjaga di pos satpam. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya telah menemukan dua alat bukti untuk menetapkan status Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut menjadi tersangka.

“Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro pembinaan karier,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Budi Gunawan menjadi perwira tinggi bintang tiga pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat ini Budi menjabat Kalemdikpol. KPK akhirnya menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Kalemdikpol yang juga calon tunggal Kapolri itu dikenai pidana dugaan suap dan melanggar UU Korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, KPK sudah melakukan penyidikan sejak beberapa tahun lalu. KPK mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Bahwa benar KPK tidak pernah dapatkan surat dari PPATK karena surat PPATK analisis sistem transaksi mencurigakan itu yang dikeluarkan‎ ‎23 Maret 2010 dan dikirimkan ke kepolisian RI,” jelas Bambang dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Berikut kronologi pengusutan kasus dugaan korupsi Budi Gunawan:
– 23 Maret 2010
PPATK mengeluarkan surat transaksi mencurigakan dan dikirimkan ke Kepolisian RI. “KPK tak pernah mendapatkan surat dari PPATK,” jelas Bambang.

– 18 Juni 2010
Ada surat balasan dari Bareskrim terkait transaksi mencurigakan perwira tinggi atas nama Irjen Budi Gunawan. Dalam surat hasil penyelidikan itu, Irjen Budi dinyatakan clear

– Juni-Agustus 2010
KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari masyarakat. “Kami melakukan pengumpulan bahan dan keterangan,” jelas Bambang.

– 2012
Hasil kajian terkait laporan masyarakat itu dikaji kembali.

– Juli 2013
Ekspose pertama terkait transaksi mencurigakan Irjen Budi Gunawan (sebelum menjadi Komjen-red) dilakukan dan dipimpin Ketua KPK Abraham Samad. “Kami memperkaya dengan resume pemeriksaan LHKPN Juli 2013,” imbuh Bambang.

– Pertengahan 2014
KPK membuka penyelidikan terkait transaksi mencurigakan Irjen Budi Gunawan

– Januari 2015
KPK melakukan ekspose terakhir dan menemukan bukti Komjen Budi Gunawan melakukan transaksi mencurigakan. KPK menemukan alat bukti dan mendapat kesimpulan menetapkan Komjen Budi yang juga calon tunggal Kapolri menjadi tersangka.

Presiden Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Pemilik Rekening Gendut Sebagai Kapolri


Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jum’at, 9 Januari 2015. Keputusan ini mengagetkan pegiat antikorupsi. “Mendadak sekali, kami tidak habis pikir alasan Jokowi,” kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho yang dihubungi pada 9 Januari 2015. “Ini mimpi buruk para aktivis antikorupsi.”

Menurut Emerson, Jokowi telah tutup mata terhadap rekam jejak Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Penunjukan tanpa konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dituding Emerson dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi.

Aktivis aktikorupsi itu mengatakan, tidak ada yang menonjol dari Budi kecuali saat disebut memiliki rekening gendut. Ia mengatakan, pegiat antirasuah segera merapatkan barisan untuk melawan pilihan Jokowi ini. “Kami mungkin akan ajukan gugatan,” ucap dia. Budi Gunawan memiliki harta kekayaan yang lebih besar ketimbang empat calon Kepala Polri lainnya. Harta kekayaan mantan ajudan Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri itu mencapai Rp 22,6 miliar.

Ia terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK 26 Juli 2013. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar. Sebagai bekas ajudan Megawati, beberapa bulan lalu, Budi mengatakan hingga ini masih menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum PDIP itu. Ia mengaku pertemuan terakhir dengan mantan bosnya itu terjadi pada saat menghadiri tahlilan 40 hari mendiang Taufiq Kiemas, suami Mega. Setiap tahlilan, Budi berperan mengundang tokoh-tokoh polisi.

Menurut Budi, keakraban yang dijalin dengan Megawati tidak pernah sampai membahas urusan politik. Makan malam yang sering digelar tidak menyinggung pembicaraan politik. “Makannya selalu ramai-ramai,” ujarnya.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan diusulkan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan surat Presiden Joko Widodo sudah masuk ke DPR. “Benar, sudah masuk ke pimpinan DPR pagi tadi,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 9 Januari 2015.

Penunjukan calon Kapolri oleh Presiden Jokowi diungkapkan pula secara eksplisit oleh Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Dia mengucapkan selamat pada sahabatnya yang menjadi Kepala Kepolisian menggantikan Jenderal Sutarman. “Selamat bertugas di posisi baru sahabatku, menjadi orang pertama #TB1,” cuit Pramono melalui akun twitternya @pramonoanung.

Namun Pramono tak menyebutkan siapa sahabat yang dimaksud. Pramono mengatakan surat tugas sang Tri Brata 1 baru telah keluar. “Twit yang saya hapus semalam, hari ini suratnya keluar,” ujar Pramono. Selain Budi Gunawan, sebelumnya beredar sejumlah nama lain menjadi calon Kapolri. Ada empat jenderal bintang tiga yang masuk dalam bursa calon Kapolri.

Mereka adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Aulius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno. Adapun nama Budi Gunawan, sempat tersangkut dugaan rekening gendut. Pada Juni 2010, menulis laporan kekayaan Budi yang mencapai Rp 4,6 miliar pada 19 Agustus 2008. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Budi Gunawan terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Juli 2013 nilainya mencapai Rp 22,6 miliar. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.

Dalam laporan terbaru, harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 21,5 miliar. Padahal pada laporan yang lalu hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Adapun harta bergerak milik Budi Gunawan sekitar Rp 475 juta yang terdiri atas dua unit mobil Mitsubishi Pajero dan Nissan Juke.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki harta kekayaan yang lebih besar ketimbang empat calon Kepala Polri lainnya. Harta kekayaan mantan ajudan Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri itu mencapai Rp 22,6 miliar. Jenderal Budi Gunawan terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Juli 2013. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.

Dalam laporan terbaru, harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 21,5 miliar. Padahal pada laporan yang lalu hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Adapun harta bergerak milik Budi Gunawan sekitar Rp 475 juta yang terdiri atas dua unit mobil Mitsubishi Pajero dan Nissan Juke. (

Calon Kepala Polri terkaya lainnya adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Namun total kekayaannya mengalami penurunan. Kini, kekayaannya hanya Rp 8,2 miliar dari sebelumnya Rp 8,5 miliar. Dia memiliki surat berharga senilai Rp 2,1 miliar dan utang Rp 250 juta. Total kekayaan calon Kapolri lainnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, sebesar Rp 7,1 miliar. Dia tercatat memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 3,3 miliar. Adapun laporan kekayaan mantan Kepala Polda Metro Jaya itu pada 31 Agustus 2002 hanya Rp 482 juta.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Alius memiliki kekayaan Rp 5,7 miliar. Adapun nilai aset Alius sebelumnya sebesar Rp 5,6 miliar. Harta tidak bergeraknya bernilai Rp 2,8 miliar. Angka tersebut tidak berubah dari laporan 20 Mei 2013. Sedangkan laporan terbarunya pada 7 Februari 2014.

Adapun Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno belum memperbarui laporan harta kekayaannya. Mantan Kapolda Metro Jaya itu terakhir kali melaporkannya pada 12 Juli 2002. Saat itu, total kekayaannya Rp 860 juta. Harta tidak bergeraknya sekitar Rp 571 juta, sementara harta bergerak Rp 210 juta.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Marah Karena Masih Ada Pungli Dalam Urus Surat Izin Usaha


Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meradang ketika mengetahui masih ada praktek pungutan liar dalam mengurus izin usaha di tingkat kelurahan dan kecamatan. Praktek menyimpang itu terungkap dari hasil investigasi Komisi Ombudsman Jawa Timur.

Bergerak cepat dalam menyikapi temuan Ombudsman, Risma mengumpulkan 500 lurah, camat, dan kepala seksi di Balai Kota Surabaya, Rabu, 24 Desember 2014. “Saya enggak bisa ngomong lagi. Berapa kali saya bilang, tembok itu bisa bicara. Masih saja diteruskan,” kata Risma mengawali pembicaraan.

Risma geram dengan ulah pejabat kelurahan dan kecamatan yang masih melakukan pungutan liar kepada warga yang mengurus perizinan. Investigasi Ombudsman menemukan kasus maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh lurah, camat maupun staf-staf di bawahnya.

Andai dirinya orang politik, Risma mengaku tidak segan mengganti lurah dan camat yang terbukti melanggar. “Saya ini menghargai Anda, kok, Anda malah tidak punya malu,” kata Risma. Menurut Risma, dirinya sudah memberikan perhatian kepada kelurahan dan kecamatan. Bentuknya berupa pemberian tunjangan profesi dan uang kinerja. Namun masih ada oknum-oknum yang meminta imbalan atas pengurusan izin. “Sudah ketangkap satu orang, sudah kuproses. Setelah ditelusuri ternyata lurahnya juga kena,” ujar Risma.

Risma kecewa dengan Inspektorat Kota Surabaya yang ternyata tidak bisa menemukan pelanggaran di level pemerintahan, namun justru dibongkar oleh Ombudsman. Risma meminta komitmen seluruh yang hadir untuk menghapus pungutan liar. “Bisa enggak pungutan itu dihapus?” kata Risma, yang mendapat jawaban “Bisa.”

Di akhir pengarahannya, Risma menyatakan, dirinya akan melakukan tindakan tegas kepada mereka yang masih kedapatan melanggar. Sebab, ia tak ingin sistem yang dibangun hancur oleh ulah segelintir orang. “Saya mohon maaf kalau saya harus melakukan upaya tegas, karena ini sudah di ranah publik.”

Enam kecamatan dan kelurahan mendapat perhatian khusus dari Risma, yaitu Kecamatan Genteng, Pabean Cantikan, Karangpilang, Gubeng, Sukolilo dan Lakarsantri. Adapun Kelurahan Embong Kaliasin, Krembangan Utara, Kebraon, Baratajaya, Semolowaru dan Bangkingan. Kecamatan dan kelurahan itulah yang menurut temuan Ombudsman melakukan maladministrasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang.

Suap Pejabat Indonesia, Alstom Didenda Rp 8,89 M


Dalam waktu dekat perusahan energi raksasa Alstom akan membayar denda US$700 juta terkait suap mereka terhadap berbagai pejabat negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Alstom menyuap pejabat untuk memenangkan kontrak senilai US$ 118 juta dari Tarahan Energy awal tahun 2000.

Dikutip dari sumber anonim di situs Daily Mail, 17 Desember 2014, denda setara Rp 8,89 miliar itu dijatuhkan oleh Departemen Hukum Amerika. Adapun payung hukum yang digunakan adalah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Dikutip dari situs Wall Street Journal, denda yang akan dibayar itu memecahkan rekor denda tertinggi dalam sebuah kasus korupsi. Jaksa menuntut denda besar dari Alstom karena perusahaan asal Perancis itu tidak kooperatif selama penyidikan dan aksinya bersifat global. “Perusahaan ini benar-benar tidak kooperatif,”ujar jaksa David Novick.

Dalam aksi suap globalnya, Alstom bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Marubeni. Maret lalu, Marubeni telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda US$88 juta atas keterlibatannya dalam konsipirasi suap ini.

Selain Marubeni, tiga pejabat Alstom juga mengaku bersalah telah melanggar FCPA sementara satu pejabat lagi menunggu sidang berlangsung.

Jaksa Lesli Caldwell bulan lalu sudah memberikan sinyalmen bahwa Alstom akan menyetujui denda tersebut. Ia pula yang mengungkapkan bahwa pejabat Alstom dan Marubeni bersekongkol dalam menyuap anggota parlemen Indonesia demi kontrak Tarahan.

“Kami akan terus aktif menginvestagasi kasus ini sembari mengantisipasi langkah hukum lanjutan, “ujar Caldwell di event Organization for Economic Cooperation and Development di Paris, Perancis, beberapa waktu lalu.

Anggota pemerintahan yang disebut telah disuap oleh Alstom adalah bekas Ketua Komisi IX DPR Emir Moeis. Emir disebut menerima suap sebesar US$420 ribu, setara Rp 5 miliar dari Alstom dan Marubeni. Emir membantah menerima suap itu.

Di luar kasus suap di Indonesia, Alstom juga terlibat kasus suap di berbagai negara. Beberapa di antaranya adalah India, Polandia, Tunisia, dan Brazil.

Untuk suap di Brazil misalnya, Alstom menyuap pejabat negara US$10 juta untuk memenangkan kontrak dengan Sao Paolo Metro. Oleh karenanya, Departemen Hukum Amerika bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mengusut kasus-kasus Alstom.

Daftar 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut Yang Sedang Di Incar KPK


Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono berjanji mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal transaksi mencurigakan di rekening delapan kepala daerah. Beberapa temuan itu, kata Widyo, sudah lama diusut dan mulai mendekati proses penyidikan atau penetapan tersangka. “Dari sepuluh nama yang disetor, delapan yang kami tangani,” kata Widyo Kamis, 11 Desember 2014. “Saat ini ada percepatan menuju penyidikan.”

Laporan hasil pemeriksaan sepuluh kepala daerah–terdiri atas gubernur dan bupati–itu disetorkan oleh PPATK ke Kejaksaan pada akhir 2012. Pada 2 Desember lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi Jaksa Agung Prasetyo, yang baru sepekan dilantik, untuk memperbarui data soal itu. Total transaksi di sepuluh rekening tersebut, menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum A.K. Basuni Masyarif yang ikut dalam pertemuan tersebut, di atas Rp 1 triliun.

Salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Seorang penegak hukum menyebutkan politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima US$ 4,5 juta dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer, sepanjang 2010, yang disamarkan melalui polis asuransi. Widyo membenarkan bahwa nama Nur Alam masuk daftar yang disetorkan PPATK. Namun ia enggan mengungkapkan tuduhannya.

Kemarin, Nur Alam belum bisa dimintai konfirmasi. Staf Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abu Hasan, mengklaim bosnya sedang berada di luar kota. Nur Alam seharian tidak muncul di kantornya. “Kami serahkan pada proses hukum,” kata Abu Hasan. Namun, ketika dimintai konfirmasi soal ini awal September lalu, Nur Alam mengelak. “Tidak tahu soal itu,” katanya

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan sedang mengusut transaksi mencurigakan beberapa kepala daerah. Wakil Ketua KPK Zulkarnain membenarkan kabar bahwa dua dari sejumlah pemilik rekening gendut itu adalah gubernur. Zulkarnain enggan menyebutkan nama kedua gubernur itu. “Perlu masukan-masukan lain,” kata Zulkarnain, Kamis, 11 Desember 2014.

Seorang penegak hukum mengatakan salah satu kepala daerah itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Pada periode Februari-Desember 2012, Fauzi Bowo alias Foke diduga menerima dana hingga Rp 60 miliar. Ketika itu, Foke adalah Gubernur DKI Jakarta yang hendak kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 2012. Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan kampanye Foke.

Foke, yang kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jerman, belum bisa diwawancarai soal tudingan ini. Ketika ditemui di Berlin, Juli lalu, Foke mengatakan urusan dana kampanye pemilihan Gubernur Jakarta dua tahun lalu sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. “Tidak mungkin (saya menerima dana itu),”

Kejaksaan Agung menyatakan sedang mengusut transaksi mencurigakan delapan kepala daerah. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengungkapkan, salah satu kepala daerah itu adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. “Iya, dia ada dalam daftar,” kata Widyo, Kamis, 11 Desember 2014.

Seorang penegak hukum di Kejaksaan menyebutkan politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima US$ 4,5 juta dari rekening perusahaan tambang melalui empat kali transfer yang disamarkan sebagai polis asuransi sepanjang 2010. Widyo membenarkan info bahwa nama Nur Alam masuk daftar yang disetorkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun ia enggan mengungkapkan tuduhan terhadap Nur Alam.

Kemarin, Nur Alam belum bisa dimintai konfirmasi. Petugas Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Abu Hasan, mengklaim bosnya sedang berada di luar kota. Nur Alam seharian tidak muncul di kantornya. “Kami serahkan pada proses hukum,” kata Abu Hasan. Tapi, ketika dimintai konfirmasi soal ini awal September lalu, Nur Alam mengelak. “Tidak tahu soal itu,” katanya.

Transaksi janggal kepala daerah itu dilaporkan PPATK ke Kejaksaan pada akhir 2012. Pada 2 Desember lalu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi Jaksa Agung Prasetyo, yang baru sepekan dilantik, untuk memperbarui data soal itu.

PPATK menyerahkan laporan delapan rekening kepala daerah ke Kejaksaan. Dua laporan diserahkan ke Markas Besar Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Total transaksi di sepuluh rekening gendut itu di atas Rp 1 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan rupanya tak hanya menyerahkan daftar kepala daerah yang memiliki transaksi mencurigakan ke Kejaksaan Agung. PPATK pun menyampaikan laporan pemeriksaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain membenarkan info bahwa lembaganya telah menerima laporan hasil analisis transaksi dua gubernur dari PPATK. Menurut dia, informasi tersebut masih ditelaah. “Ya, pendalaman informasi saja,” ujar Zulkarnain ketika dihubungi, Kamis, 11 Desember 2014. Laporan tersebut, kata dia, masih belum akurat. “Perlu masukan-masukan lain.” Zulkarnain enggan menyebut dua gubernur yang dimaksud. Demikian pula Kepala PPATK Muhamamd Yusuf. Dia hanya mengatakan laporan tersebut merupakan milik beberapa kepala daerah.

Saat dimintai konfirmasi ihwal nama-nama kepala daerah tersebut, Yusuf enggan membocorkan. “Kami tidak pernah menyebut nama. Kecuali penegak hukum sudah menyebutnya terlebih dahulu,” ujar Yusuf. Adapun Kejaksaan Agung mengakui sedang mengusut rekening gendut kepala daerah. Salah satunya, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.