Category Archives: Korupsi

Kronologi KPK Tangkap Tangan Anggota Dewan Yang Suap Anggota PN Jaksel Di Bali


Operasi tangkap tangan atau OTT kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah penyelenggara negara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan di Bali. Saat dikonfirmasi, pimpinan sementara KPK Johan Budi tidak membenarkan mau pun membantah adanya operasi tangkap tangan tersebut.

“Nanti akan dijelaskan setelah semuanya,” ujar Johan, Jumat (10/4/2015) dini hari. Johan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Hingga saat ini, sumber resmi KPK belum angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan tersebut.

Menurut sumber, OTT dilakukan di sebuah hotel di Sanur, Bali. Disebutkan, OTT tersebut diduga menangkap seorang anggota Dewan, ada juga seorang perwakilan dari PN Jakarta Selatan. Dalam OTT tersebut, diduga anggota Dewan itu berusaha menyuap anggota PN Jaksel sebesar 40.000 dollar AS. Direncanakan pada pagi ini para tersangka akan dibawa ke Jakarta.

KPK kembali beraksi dengan menangkap di tempat terduga pelaku tindak pidana korupsi. Anggota dewan yang merupakan kader PDIP tertangkap basah akan terlibat suap. “Iya benar itu kader PDIP,” ujar politikus PDIP Eva Kusuma Sundari saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2015). Menurut informasi yang diperoleh detikcom dari internal KPK, oknum yang tertangkap berinisial H. Dia adalah anggota DPR RI. Oknum itu ditangkap di salah satu hotel berbintang di Sanur, Bali.

Namun, Eva membantah jika kader PDIP yang tertangkap adalah H yang merupakan anggota DPR. Menurut Eva, yang tertangkap adalah salah satu anggota DPRD di Maluku. “Bukan H setahu saya. H itu baru jadi anggota DPR, ndak mungkin dia. Setahu saya yang ditangkap itu orang DPRD Maluku,” ungkap Eva. Eva kemudian menyebut bahwa aksi yang dilakukan oknum itu tak terkait dengan partainya. Tindakan itu merupakan urusan pribadi si oknum.

“Namanya E, dari DPRD Maluku. Tunggu saja nanti penjelasan kami,” pungkas Eva.Anggota DPR berinisial H telah ditangkap tim KPK pada Kamis (9/4) malam saat melakukan transaksi suap di sebuah hotel berbintang di Sanur, Bali. H diketahui merupakan anggota DPR yang berasal dari fraksi PDIP.

Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber pada Jumat (10/4/2015), H tercatat sebagai salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP. Dia tercatat baru tahun ini menduduki posisi sebagai anggota dewan. Seperti diketahui, H ditangkap penyidik KPK di sebuah hotel di Sanur, Bali. H berada di Bali juga untuk mengikuti kongres PDIP yang tengah berlangsung.

Dari tangan H, KPK mengamankan uang dengan nilai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini, masih didalami motif pemberian uang suap itu. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PDIP terkait penangkapan H. Pihak PDIP yang coba dihubungi sejak semalam belum memberikan jawaban. Telepon dan pesan singkat yang dikirimkan tak kunjung mendapat balasan.KPK langsung mengembangkan proses penangkapan seorang anggota DPR berinisial H di sebuah hotel berbintang di Sanur, Bali. Dalam proses pengembagan itu, KPK mengamankan beberapa orang di Jakarta.

Pantauan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015) satu unit mobil Toyota Innova B 1283 JU memasuki basement gedung KPK. Mobil dengan kaca yang sangat gelap itu masuk ke area gedung KPK sekitar pukul 01.00 WIB.

Tak terlihat jelas wajah orang-orang yang ada di mobil itu karena tebalnya kaca film yang terpasang. Hanya tampak bayang-bayang tiga orang pria yang ada dalam mobil dan langsung masuk ke gedung. Wartawan tak dapat melihat ketiga orang tersebut keluar dari mobil. Informasi yang didapat, mobil itu membawa beberapa orang yang ikut diamankan terkait penangkapan anggota DPR di Bali. Beberapa orang yang ditangkap di Jakarta itu kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di lantai tujuh gedung KPK.

Sementara itu, anggota DPR berinisial H sedang dalam proses untuk diterbangkan ke Jakarta. Diperkirakan sebelum pukul 07.00 WIB, H sudah sampai di KPK untuk langsung diperiksa intensif selama 1×24 jam.

Profile Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan UPS Senilai Rp. 5,8 Milyar


PT Debitindo yang berlokasi di Jalan Haji Ten 1 Nomor 1 RT 02 RW 01, Rawamangun, Jakarta Timur, disebut sebagai pemenang tender pengadaan UPS untuk SMKN 17 Jakarta senilai Rp 5.831.408.000. Namun, saat disambangi Minggu (1/3/2015) perusahaan tersebut nampak sepi karena pengawainya disebut tengah libur.

Kantor PT Debitindo terletak di dalam area pekarangan rumah setinggi dua lantai milik warga bernama Marbun, tepatnya di lantai satu. Terlihat jelas sebuah papan plang bertuliskan PT Debitindo Jaya, yang dipasang di fentilasi pintu masuk ruangan di rumah tersebut. Tulisan itu berbunyi PT Debitindo Jaya, general contractor, supplier, iklan, percetakan, komputer, jasa barang.

Sayangnya, kantor itu tidak dapat didekati masuk. Sebab, pagar rumah yang terdapat PT Debitindo Jaya itu terkunci. Hanya terlihat bagian depan kantor dengan kusen berwarna gelap. Tak lama setelah Kompas.com menyambangi tempat itu, keluar salah satu pria dari ruangan yang bersebelahan dengan kantor PT Debitindo Jaya. Pria itu mengaku bernama Marbun. Ia menyatakan, tak tahu soal pengadaan UPS oleh perusahaan itu dan mengenai tendernya.

“Saya enggak tahu,” kata Marbun, Minggu (1/3/2015). Marbun mengklaim, PT Debitindo Jaya yang ada di halaman rumah itu disebutnya milik orang lain. “Di sini dia sewa,” ujar Marbun. Ia pun mengaku, tak tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. “Karyawannya lihat sendiri kan enggak ada, lagi pada libur, ini hari libur,” ujar Marbun.

Beberapa kali ditanya, Marbun mulai terlihat tak senang. Ia lantas membuka gerbang pintu yang digembok itu, pergi ke luar rumahnya. Kompas.com mencoba menghubungi kantor PT Debitindo Jaya pada nomor yang tertera di papan nama di lokasi tersebut. Namun, tak ada yang menjawab telpon. Di tempat terpisah, Ketua RT 02 RW 01, yang tempat tinggalnya sekitar 100 meter dari tempat tersebut, kebetulan sedang tidak berada di tempat. Salah seorang warga setempat mengatakan, ketua RT-nya sedang keluar.

“Ketua RT, Ketua RW, lagi keluar semua enggak ada. Kalau PT Debitindo itu lurus belok kanan adanya di situ. Tanya saja di situ bilang PT Debitindo yang mana,” pria yang tak mau disebutkan namanya ini, merujuk nama lain perusahaan itu yang dikenal warga setempat. Salah satu perusahaan pemenang tender pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta adalah PT Frislianmar Masyur Mandiri. Saat disambangi, perusahaan itu ternyata adalah toko percetakan sederhana dan memberikan layanan fotokopi.

Perusahaan itu beralamat di Jalan Pramuka Nomor 19 A, Jakarta Timur. Perusahaan yang memenangkan tender senilai Rp 5,8 miliar itu adalah sebuah toko kecil dengan spanduk bertuliskan PD Wirasaba di atasnya. Toko itu hanya terdiri dari satu ruangan berukuran sekitar 5×4 meter yang dipenuhi tumpukan kertas dan map. Bagian depan toko berdinding kaca dengan tulisan berwarna kuning “Sedia alat tulis kantor, terima percetakan”.

Lantai keramik toko itu pun kotor, begitu pula cat temboknya yang berwarna kekuningan. Satu mesin fotokopi dan percetakan di sudut belakang ruangan juga tampak sudah tua. Di sisi lainnya, tampak seorang pria sedang mengoperasikan komputer membuat desain amplop. Wajahnya tampak kebingungan saat ditanya soal tender pengadaan UPS. “Tender apa? Kami enggak pernah ikut tender,” kata pria berkumis itu sambil mengeritkan alisnya. Pria yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku tidak pernah mendengar nama PT Frislianmar Masyur Mandiri. Pria itu mengatakan, toko tempatnya bekerja sudah lebih dari lima tahun berdiri di tempat itu.

“Ini sudah lama dan enggak pernah pindah-pindah. Saya malah baru dengar, alamat ini dijadikan digunakan perusahaan yang main tender,” ucap dia. Tak lama, seorang pria beruban datang membawa setumpukan kertas. Ia tampak kebingungan dengan kedatangan Kompas.com. Pria yang juga tak mau disebutkan namanya itu lantas kagum tempatnya didatangi wartawan. “Wah, baru kali ini tempat ini didatangin wartawan. Yang jelas, kami enggak terlibat ya, Mbak,” ujar pria itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan bahwa data pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya. Basuki mencurigai perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama

Kisah Abraham Samad Yang Dikriminalisasi Ketika Akan Usut Kasus BLBI


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sudah mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi. Bahkan, mantan pengacara ini telah diincar sejak tahun lalu. Hal itu diungkapkan sahabatnya yang tergabung dalam tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan.

“Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar,” ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, Samad dan pimpinan KPK dilengserkan lantaran kinerjanya yang semakin berani mengungkap koruptor kelas wahid, baik itu menteri, ketua partai maupun jenderal.

Rangkaian upaya kriminalisasi KPK, Syamsuddin menyebut, bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. “Mari lihat peristiwa awalnya yakni adanya kebijakan percepatan kasus besar,” ujar dia.

Abraham dan pimpinan KPK lainnya hendak menuntaskan tiga kasus korupsi besar di akhir periodenya. Di antaranya, kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Siapa terlibat di kasus BLBI? Itu kan temannya Budi (Gunawan). Kalau BLBI disorot habis lah,” tutur dia.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang menjerat Samad dinilainya janggal dan dibuat-buat. Sebab, kasus ini terjadi 2007 dan tidak pernah muncul maupun dipersoalkan, termasuk saat seleksi pimpinan KPK pada 2011. “Saat rekam jejak, semua dilibatkan mulai Polri sampai BIN, tapi kasus ini tidak ada,” ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. “AS sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi, 16 Februari 2015.

Samad dituduh membantu Feriyani membuat dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mendadak muncul di teras gedung kantornya. Bersama dengan seluruh komisioner lain, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Samad berorasi di hadapan wartawan dan perwakilan beberapa universitas, Rabu, 18 Februari 2015.

Samad mengatakan orang-orang KPK bukan malaikat. “Kami sadar kami bukan malaikat, tapi kami bukan orang jahat seperti yang disangkakan kepada kami,” kata Samad, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Samad, sebelum dia dan para wakilnya masuk KPK, mereka menjalani pemeriksaan rekam jejak selama enam bulan. “Dan itu hasilnya sudah ‘clear’,” ujar Samad.

Samad melanjutkan, meskipun dua pimpinan KPK, yaitu dia dan Bambang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, tapi kebenaran akan terungkap. “Mari kita melawan korupsi yang begitu masif di negeri ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen pada 2007. Sedangkan Bambang menjadi sebagai tersangka pengarahan saksi pada 2010. Keduanya masih belum masuk KPK ketika itu.

Banyak pihak menilai penetapan tersangka keduanya merupakan balas dendam kepolisian, karena sebelumnya KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki. Taufiequrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK.

Langkah tersebut dilakukan Jokowi karena saat ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian, sedangkan satu pimpinan mengalami kekosongan sejak Busyro Moqoddas selesai masa jabatannya setahun lalu.

Presiden Jokowi Kembali Ajukan Calon Kapolri Tunggal Dengan Catatan Rekening Gendut


Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri dipertanyakan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan rekam jejak Badrodin Haiti tak jauh beda dengan Budi Gunawan. “Susah juga, mereka itu sebelas dua belas punya catatan buruk rekening gendut,” kata Hifzil saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.

Hifdzil mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kepala Korps Bhayangkara. Menurut dia, pilihan Jokowi tak sesuai dengan pilihan rakyat yang menginginkan calon Kapolri berintegritas. Ia khawatir terpilihnya Badrodin akan menggagalkan reformasi kepolisian. “Di tubuh Kapolri sedang rusuh, mencari jalan masing-masing.Kalau pimpinannya buruk bawahannya bisa punya bargain melawan karena dia punya kunci pimpinan,” kata Hifdzil.

Selain itu, ia menilai pengangkatan Badrodin akan memperpanjang polemik kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memprediksi, Komisi Antirasuah akan membongkar kembali catatan tak wajar dalam rekening Badrodin, lalu KPK dan kepolisian kembali beradu. “Ini preseden buruk untuk politik di sekitar presiden. KPK bisa dibenturkan lagi dengan presiden, lalu presiden berhadapan dengan rakyat,” kata dia.

Badrodin pernah masuk dalam jajaran nama perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006.Padahal, saat itu penghasilan Badrodin per bulan berkisar Rp 22 juta.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Saat masih menjadi inspektur jenderal dan menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian pada 2010, Badrodin pernah disebut-sebut memiliki rekening gendut. Kekayaannya per 24 Maret 2008 adalah Rp 2,9 miliar dan US$ 4.000. Dia, antara lain, dituduh membeli polis asuransi dari PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar dengan dana dari pihak ketiga.

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan jarang tertawa selama sebulan ini. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diberi tanggung jawab memimpin lembaganya yang sedang berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jumat, 13 Februari 2015, ia datang ke kantor redaksi Tempo di Kebayoran Jakarta “agar bisa tertawa-tawa”.

Badrodin ditemani antara lain oleh Asisten Logistik Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi dan juru bicara Inspektur Jenderal Ronnie Sompie. Ia menjawab tuduhan adanya teror terhadap pemimpin dan pegawai komisi antikorupsi yang diarahkan ke anggotanya. “Jangan parno lah,” kata Badrodin menyebut bahasa gaul paranoia itu.

Sekarang seperti apa konsolidasi internal polisi?
Sebetulnya di dalam, secara umum, berjalan normal. Memang enggak bisa kami pungkiri ada hal-hal di Bareskrim yang mungkin dibentuk tim, ada orang yang mungkin merasa dipakai ada yang tidak. Menurut saya itu hal yang biasa. Memang kalau ada permasalahan seperti itu, memang harus ada kegiatan yang ekstra untuk bisa menyelesaikan segala persoalan sehingga perlu dibentuk tim yang dikendalikan oleh Pak Kabareskrim. Saya pikir masih dalam batas wajar.

Itu tim apa?
Tim penyidik dan penyelidikan. Kasus-kasus yang berkembang sekarang perlu kami jawab segera. Apakah muncul pidana atau tidak. Ada orang-orang lama, baru, campuran. Ada intelnya juga, yang dari luar yang punya akses, digabung jadi satu. Artinya bukan dari Reskrim saja.

Seberapa besar?
Sebetulnya enggak besar. Ada penyelidikan intinya, ada pendukungnya. Tim penyidiknya juga ada. IT-nya juga ada.

Itu memang kewenangan Kabareskrim?
Ya. Kami memang biasa menghadapi seperti itu, gong yang besar, itu pasti dibentuk Satgas yang terdiri dari gabungan tadi.

Jadi ini sekalanya sudah seperti gong besar?
Ya enggak juga. Tapi kami dituntut satu kecepatan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau dilakukan secara normal rutin, nanti berlarut-larut, enggak selesai, kan, kami juga tersiksa.

Johan KPK waktu itu telepon Anda, tidak dapat informasi, beda sama keterangan Kabareskrim?
Ya memang untuk masalah teknis, praktis, menjadi tanggung jawab dia. Bukan karena tidak koordinasi, tapi memang menjadi kewenangannya dia. Kan, enggak mungkin misalnya Polda Jabar, ada kasus, saya ngikutin terus, kan enggak. Pasti penyelidikan dan penyidikan kasus itu diberikan ke Polda Jabar.

Tapi sampai penangkapan itu tidak harus dilaporkan ke Anda?
Enggak. Secara hukum, tidak ada kewajiban. Tapi selayaknya dia harus melaporkan karena efek pendapat umumnya yang besar timbang kasusnya sendiri. Kami, kan, selalu mempertimbangkan kalau dilakukan ini, apa akibatnya, harus kami perhitungkan. Makanya yang lalu saya bilang, ini tidak ditahan.

Kasusnya seperti apa, kok ada dari Polda sampai BNPT?
BNPT, kan, hanya penunjang saja, bukan tim penyelidik dan penyidiknya. Kalau tim penyidiknya tetap dari Reskrim yang punya kemampuan.

Cerita soal teror dari polisi ke KPK, betulkah?
Ini yang kita masih, selalu disampaikan. Sekarang bentuk teror ini seperti apa. Itu yang nanti akan saya komunikasikan dengan pimpinan KPK. Mau ketemu. Mau kami tanyakan, bentuknya apa. Kalau memang di-sms, mana sms-nya. Kami bisa lakukan penyelidikan. Karena bisa saja orang luar yang memanfaatkan. Sekarang, kan orang yang kena tindakan hukum KPK, kan bukan hanya BG saja. Bisa orang lain, kan banyak juga. Nah, apakah itu tidak ikut bermain. Kami harus waspadai hal-hal seperti itu. Tapi, kan KPK selalu bilang, ini polisi, ini polisi. Makanya, kami akan meminta datanya.

Jadi kalau jelas sebenarnya tidak ada persoalan?
Enggak ada masalah. Jangan selalu merasa apa-apa selalu polisi. Wong polisi mengamankan unjuk rasa kok dibilang menggeledah. Gimana ini. Sampai saya harus dipanggil sama Mensesneg untuk bisa menyampaikan ke publik.

Ketua KPK Jadi Tersangka, Jokowi Sukses Lumpuhkan KPK ?


Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, penetapan Abraham sebagai tersangka oleh kepolisian semakin melumpuhkan KPK. Ia yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya lain untuk mengkriminalisasi KPK. Bahkan, kata dia, KPK sudah telanjur lumpuh meskipun pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri masih diperdebatkan.

“Ini bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. BG tidak dilantik, KPK sudah telanjur lumpuh,” ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Nursyahbani, saat ini perdebatan apakah Budi akan dilantik atau tidak oleh Presiden Joko Widodo tidak lagi relevan dengan KPK. Ia menilai, sejak KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, upaya pelemahan itu semakin kencang.

Terlebih lagi, hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penyidikan terhadap Budi tidak sah. “Pesan dari pengadilan lewat putusan praperadilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha pemberantasan korupsi dilumpuhkan juga, tidak hanya KPK. Karena ini, akan ‘banjir’ praperadilan tidak hanya tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan ‘membanjiri’ pengadilan dengan praperadilan,” kata dia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55, 56, atau Pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Seluruh Fraksi di DPR Yang Dipilih Sah Oleh Rakyat Kompak Preteli Kewenangan KPK


Kali ini seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang dulu menyokong calon presiden, Prabowo Subianto, maupun penyokong Jokowi cukup kompak. Mereka satu suara untuk mengutak-atik sejumlah kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekompakan itu ditunjukkan dengan dimasukkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 159 Undang-Undang dalam program legislasi nasional periode 2015-2019 pada rapat paripurna Senin lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan masuknya revisi Undang-Undang KPK dalam prolegnas merupakan usulan dari Komisi Hukum. Revisi, menurut dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana DPR melakukan perubahan beberapa hal substansial dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tahun ini.

“Setelah revisi KUHP dan KUHAP selesai, kami akan lakukan penyesuaian tak hanya terhadap Undang-Undang KPK, tapi juga Undang-Undang Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Wenny Warouw, mengatakan salah satu poin yang bakal dibahas menurut dia soal penyadapan. “Harus jelas aturannya apakah perlu izin atau tidak sehingga tak perlu sembarang menyadap,” ujar Wenny. Poin lain yang menurut dia perlu diubah terkait dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Politikus di Komisi Hukum dari Hanura, Syarifuddin Sudding, lebih mempersoalkan prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Menurut dia selama ini seseorang bisa menyandang status tersangka dari KPK lebih dari satu tahun tanpa ada kejelasan kasus hukum. “Ini membuat hilangnya kepastian hukum,” ujar Sudding.

Beberapa fraksi juga mempersoalkan tak adanya lembaga pengawas KPK. Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR, Patrice Rio Capella, mengatakan sebagai lembaga negara, KPK juga memerlukan lembaga pengawas yang independen untuk memantau perilaku komisioner, penyidik, dan pegawai. “Masa lembaga lain bahkan presiden punya lembaga pengawas, KPK tidak ada,” ujar Rio.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menduga ada upaya untuk menggembosi KPK lewat revisi itu. Ronald menyebutkan rencana revisi Undang-Undang KPK juga tak mendesak. “Selama ini publik tak pernah mendengar adanya permintaan dari KPK sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap revisi,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan lembaganya belum butuh revisi Undang-Undang KPK. Menurut Zulkarnain dengan undang-undang yang ada KPK terbukti tetap bisa menjalankan fungsi. “Untuk apa boros biaya dan tenaga untuk revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut sejumlah pasal dalam undang-undang yang menjadi payung hukum KPK dalam bertindak itu tak jelas. Padahal pasal-pasal tersebut merupakan pisau tajam yang selama ini dipakai komisi antirasuah untuk membekuk koruptor dan mencegah koruptor memindahkan hasil kejahatannya ke pihak lain atau keluar negeri. Berikut ini sebagian pasal yang ingin diubah oleh DPR:

Kewenangan Penuntutan
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan Penyadapan
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pembekuan Rekening
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Daftar Kasus Besar Yang Disidik KPK Sebelum Habis Dihajar Ramai Ramai


Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini adalah aksi untuk mendukung gerakan ‘Save KPK’,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andi Aulia Rachman, Rabu dinihari, 28 Januari 2015.

Mengenakan jas almamater kuning UI, mereka berunjuk rasa membela KPK yang sedang dirundung masalah. Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi, bahkan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum berkonflik dengan Kepolisian RI—dipicu oleh penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap—KPK sedang membongkar kasus besar antara lain Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Berikut ini kronologi penanganan kasus tersebut:

1. Adnan Pandu: Menggeber BLBI dan Century
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berjanji lembaganya akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. “Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai,” kata Adnan kepada Tempo, 28 Desember 2014. Ihwal kasus Century, menurut Adnan, publik tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan wakil presiden Boediono. “Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum.”

2. KPK Periksa Rizal Ramli
Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, meminta Presiden Joko Widodo mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. “Jokowi jangan diam saja,” ujar Rizal setelah diperiksa KPK dalam kaitan dengan kasus BLBI, Senin, 22 Desember 2014. Rizal mengatakan kasus BLBI yang sedang diselidiki KPK rawan dipolitisasi karena melibatkan banyak konglomerat. “Dulu Kejaksaan Agung dan Kepolisian main semua,” kata Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

3. Tak Takut Panggil Megawati
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, institusi yang dipimpinnya tidak takut bila harus memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014.

4. Abraham: Ekspose Kasus BLBI
Ketua KPK Abraham Samad meminta penyelidik lembaganya segera melakukan gelar perkara kasus BLBI. “Sebab penyelidikan kasus ini sudah berlangsung terlalu lama,” kata Abraham di kantornya, Jumat, 11 Juli 2014. “Ekspose akan dilakukan setelah Lebaran 2014.” KPK, kata Abraham, tak bakal ragu memeriksa orang-orang yang diduga berkaitan dengan skandal BLBI. “Megawati bisa saja dipanggil. Kami sudah pernah memanggil Jusuf Kalla dan Boediono di kasus lain. Apalagi Mega, kan, sudah mantan (presiden),” katanya. Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi seputar penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

5. KPK Periksa Rini Soewandi
KPK memanggil Rini Mariani Soemarno Soewandi dalam soal pemberian Surat Keterangan Lunas BLBI. Rini merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri. “Dimintai keterangannya soal SKL BLBI,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., melalui pesan pendek, Selasa, 25 Juni 2013