Category Archives: Korupsi

Kisah Abraham Samad Yang Dikriminalisasi Ketika Akan Usut Kasus BLBI


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sudah mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi. Bahkan, mantan pengacara ini telah diincar sejak tahun lalu. Hal itu diungkapkan sahabatnya yang tergabung dalam tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan.

“Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar,” ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, Samad dan pimpinan KPK dilengserkan lantaran kinerjanya yang semakin berani mengungkap koruptor kelas wahid, baik itu menteri, ketua partai maupun jenderal.

Rangkaian upaya kriminalisasi KPK, Syamsuddin menyebut, bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. “Mari lihat peristiwa awalnya yakni adanya kebijakan percepatan kasus besar,” ujar dia.

Abraham dan pimpinan KPK lainnya hendak menuntaskan tiga kasus korupsi besar di akhir periodenya. Di antaranya, kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Siapa terlibat di kasus BLBI? Itu kan temannya Budi (Gunawan). Kalau BLBI disorot habis lah,” tutur dia.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang menjerat Samad dinilainya janggal dan dibuat-buat. Sebab, kasus ini terjadi 2007 dan tidak pernah muncul maupun dipersoalkan, termasuk saat seleksi pimpinan KPK pada 2011. “Saat rekam jejak, semua dilibatkan mulai Polri sampai BIN, tapi kasus ini tidak ada,” ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. “AS sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi, 16 Februari 2015.

Samad dituduh membantu Feriyani membuat dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mendadak muncul di teras gedung kantornya. Bersama dengan seluruh komisioner lain, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Samad berorasi di hadapan wartawan dan perwakilan beberapa universitas, Rabu, 18 Februari 2015.

Samad mengatakan orang-orang KPK bukan malaikat. “Kami sadar kami bukan malaikat, tapi kami bukan orang jahat seperti yang disangkakan kepada kami,” kata Samad, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Samad, sebelum dia dan para wakilnya masuk KPK, mereka menjalani pemeriksaan rekam jejak selama enam bulan. “Dan itu hasilnya sudah ‘clear’,” ujar Samad.

Samad melanjutkan, meskipun dua pimpinan KPK, yaitu dia dan Bambang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, tapi kebenaran akan terungkap. “Mari kita melawan korupsi yang begitu masif di negeri ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen pada 2007. Sedangkan Bambang menjadi sebagai tersangka pengarahan saksi pada 2010. Keduanya masih belum masuk KPK ketika itu.

Banyak pihak menilai penetapan tersangka keduanya merupakan balas dendam kepolisian, karena sebelumnya KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki. Taufiequrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK.

Langkah tersebut dilakukan Jokowi karena saat ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian, sedangkan satu pimpinan mengalami kekosongan sejak Busyro Moqoddas selesai masa jabatannya setahun lalu.

Presiden Jokowi Kembali Ajukan Calon Kapolri Tunggal Dengan Catatan Rekening Gendut


Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri dipertanyakan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan rekam jejak Badrodin Haiti tak jauh beda dengan Budi Gunawan. “Susah juga, mereka itu sebelas dua belas punya catatan buruk rekening gendut,” kata Hifzil saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.

Hifdzil mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kepala Korps Bhayangkara. Menurut dia, pilihan Jokowi tak sesuai dengan pilihan rakyat yang menginginkan calon Kapolri berintegritas. Ia khawatir terpilihnya Badrodin akan menggagalkan reformasi kepolisian. “Di tubuh Kapolri sedang rusuh, mencari jalan masing-masing.Kalau pimpinannya buruk bawahannya bisa punya bargain melawan karena dia punya kunci pimpinan,” kata Hifdzil.

Selain itu, ia menilai pengangkatan Badrodin akan memperpanjang polemik kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memprediksi, Komisi Antirasuah akan membongkar kembali catatan tak wajar dalam rekening Badrodin, lalu KPK dan kepolisian kembali beradu. “Ini preseden buruk untuk politik di sekitar presiden. KPK bisa dibenturkan lagi dengan presiden, lalu presiden berhadapan dengan rakyat,” kata dia.

Badrodin pernah masuk dalam jajaran nama perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006.Padahal, saat itu penghasilan Badrodin per bulan berkisar Rp 22 juta.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Saat masih menjadi inspektur jenderal dan menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian pada 2010, Badrodin pernah disebut-sebut memiliki rekening gendut. Kekayaannya per 24 Maret 2008 adalah Rp 2,9 miliar dan US$ 4.000. Dia, antara lain, dituduh membeli polis asuransi dari PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar dengan dana dari pihak ketiga.

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan jarang tertawa selama sebulan ini. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diberi tanggung jawab memimpin lembaganya yang sedang berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jumat, 13 Februari 2015, ia datang ke kantor redaksi Tempo di Kebayoran Jakarta “agar bisa tertawa-tawa”.

Badrodin ditemani antara lain oleh Asisten Logistik Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi dan juru bicara Inspektur Jenderal Ronnie Sompie. Ia menjawab tuduhan adanya teror terhadap pemimpin dan pegawai komisi antikorupsi yang diarahkan ke anggotanya. “Jangan parno lah,” kata Badrodin menyebut bahasa gaul paranoia itu.

Sekarang seperti apa konsolidasi internal polisi?
Sebetulnya di dalam, secara umum, berjalan normal. Memang enggak bisa kami pungkiri ada hal-hal di Bareskrim yang mungkin dibentuk tim, ada orang yang mungkin merasa dipakai ada yang tidak. Menurut saya itu hal yang biasa. Memang kalau ada permasalahan seperti itu, memang harus ada kegiatan yang ekstra untuk bisa menyelesaikan segala persoalan sehingga perlu dibentuk tim yang dikendalikan oleh Pak Kabareskrim. Saya pikir masih dalam batas wajar.

Itu tim apa?
Tim penyidik dan penyelidikan. Kasus-kasus yang berkembang sekarang perlu kami jawab segera. Apakah muncul pidana atau tidak. Ada orang-orang lama, baru, campuran. Ada intelnya juga, yang dari luar yang punya akses, digabung jadi satu. Artinya bukan dari Reskrim saja.

Seberapa besar?
Sebetulnya enggak besar. Ada penyelidikan intinya, ada pendukungnya. Tim penyidiknya juga ada. IT-nya juga ada.

Itu memang kewenangan Kabareskrim?
Ya. Kami memang biasa menghadapi seperti itu, gong yang besar, itu pasti dibentuk Satgas yang terdiri dari gabungan tadi.

Jadi ini sekalanya sudah seperti gong besar?
Ya enggak juga. Tapi kami dituntut satu kecepatan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau dilakukan secara normal rutin, nanti berlarut-larut, enggak selesai, kan, kami juga tersiksa.

Johan KPK waktu itu telepon Anda, tidak dapat informasi, beda sama keterangan Kabareskrim?
Ya memang untuk masalah teknis, praktis, menjadi tanggung jawab dia. Bukan karena tidak koordinasi, tapi memang menjadi kewenangannya dia. Kan, enggak mungkin misalnya Polda Jabar, ada kasus, saya ngikutin terus, kan enggak. Pasti penyelidikan dan penyidikan kasus itu diberikan ke Polda Jabar.

Tapi sampai penangkapan itu tidak harus dilaporkan ke Anda?
Enggak. Secara hukum, tidak ada kewajiban. Tapi selayaknya dia harus melaporkan karena efek pendapat umumnya yang besar timbang kasusnya sendiri. Kami, kan, selalu mempertimbangkan kalau dilakukan ini, apa akibatnya, harus kami perhitungkan. Makanya yang lalu saya bilang, ini tidak ditahan.

Kasusnya seperti apa, kok ada dari Polda sampai BNPT?
BNPT, kan, hanya penunjang saja, bukan tim penyelidik dan penyidiknya. Kalau tim penyidiknya tetap dari Reskrim yang punya kemampuan.

Cerita soal teror dari polisi ke KPK, betulkah?
Ini yang kita masih, selalu disampaikan. Sekarang bentuk teror ini seperti apa. Itu yang nanti akan saya komunikasikan dengan pimpinan KPK. Mau ketemu. Mau kami tanyakan, bentuknya apa. Kalau memang di-sms, mana sms-nya. Kami bisa lakukan penyelidikan. Karena bisa saja orang luar yang memanfaatkan. Sekarang, kan orang yang kena tindakan hukum KPK, kan bukan hanya BG saja. Bisa orang lain, kan banyak juga. Nah, apakah itu tidak ikut bermain. Kami harus waspadai hal-hal seperti itu. Tapi, kan KPK selalu bilang, ini polisi, ini polisi. Makanya, kami akan meminta datanya.

Jadi kalau jelas sebenarnya tidak ada persoalan?
Enggak ada masalah. Jangan selalu merasa apa-apa selalu polisi. Wong polisi mengamankan unjuk rasa kok dibilang menggeledah. Gimana ini. Sampai saya harus dipanggil sama Mensesneg untuk bisa menyampaikan ke publik.

Ketua KPK Jadi Tersangka, Jokowi Sukses Lumpuhkan KPK ?


Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, penetapan Abraham sebagai tersangka oleh kepolisian semakin melumpuhkan KPK. Ia yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya lain untuk mengkriminalisasi KPK. Bahkan, kata dia, KPK sudah telanjur lumpuh meskipun pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri masih diperdebatkan.

“Ini bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. BG tidak dilantik, KPK sudah telanjur lumpuh,” ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Nursyahbani, saat ini perdebatan apakah Budi akan dilantik atau tidak oleh Presiden Joko Widodo tidak lagi relevan dengan KPK. Ia menilai, sejak KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, upaya pelemahan itu semakin kencang.

Terlebih lagi, hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penyidikan terhadap Budi tidak sah. “Pesan dari pengadilan lewat putusan praperadilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha pemberantasan korupsi dilumpuhkan juga, tidak hanya KPK. Karena ini, akan ‘banjir’ praperadilan tidak hanya tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan ‘membanjiri’ pengadilan dengan praperadilan,” kata dia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55, 56, atau Pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Seluruh Fraksi di DPR Yang Dipilih Sah Oleh Rakyat Kompak Preteli Kewenangan KPK


Kali ini seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang dulu menyokong calon presiden, Prabowo Subianto, maupun penyokong Jokowi cukup kompak. Mereka satu suara untuk mengutak-atik sejumlah kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekompakan itu ditunjukkan dengan dimasukkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 159 Undang-Undang dalam program legislasi nasional periode 2015-2019 pada rapat paripurna Senin lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan masuknya revisi Undang-Undang KPK dalam prolegnas merupakan usulan dari Komisi Hukum. Revisi, menurut dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana DPR melakukan perubahan beberapa hal substansial dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tahun ini.

“Setelah revisi KUHP dan KUHAP selesai, kami akan lakukan penyesuaian tak hanya terhadap Undang-Undang KPK, tapi juga Undang-Undang Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Wenny Warouw, mengatakan salah satu poin yang bakal dibahas menurut dia soal penyadapan. “Harus jelas aturannya apakah perlu izin atau tidak sehingga tak perlu sembarang menyadap,” ujar Wenny. Poin lain yang menurut dia perlu diubah terkait dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Politikus di Komisi Hukum dari Hanura, Syarifuddin Sudding, lebih mempersoalkan prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Menurut dia selama ini seseorang bisa menyandang status tersangka dari KPK lebih dari satu tahun tanpa ada kejelasan kasus hukum. “Ini membuat hilangnya kepastian hukum,” ujar Sudding.

Beberapa fraksi juga mempersoalkan tak adanya lembaga pengawas KPK. Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR, Patrice Rio Capella, mengatakan sebagai lembaga negara, KPK juga memerlukan lembaga pengawas yang independen untuk memantau perilaku komisioner, penyidik, dan pegawai. “Masa lembaga lain bahkan presiden punya lembaga pengawas, KPK tidak ada,” ujar Rio.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menduga ada upaya untuk menggembosi KPK lewat revisi itu. Ronald menyebutkan rencana revisi Undang-Undang KPK juga tak mendesak. “Selama ini publik tak pernah mendengar adanya permintaan dari KPK sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap revisi,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan lembaganya belum butuh revisi Undang-Undang KPK. Menurut Zulkarnain dengan undang-undang yang ada KPK terbukti tetap bisa menjalankan fungsi. “Untuk apa boros biaya dan tenaga untuk revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut sejumlah pasal dalam undang-undang yang menjadi payung hukum KPK dalam bertindak itu tak jelas. Padahal pasal-pasal tersebut merupakan pisau tajam yang selama ini dipakai komisi antirasuah untuk membekuk koruptor dan mencegah koruptor memindahkan hasil kejahatannya ke pihak lain atau keluar negeri. Berikut ini sebagian pasal yang ingin diubah oleh DPR:

Kewenangan Penuntutan
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan Penyadapan
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pembekuan Rekening
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Daftar Kasus Besar Yang Disidik KPK Sebelum Habis Dihajar Ramai Ramai


Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini adalah aksi untuk mendukung gerakan ‘Save KPK’,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andi Aulia Rachman, Rabu dinihari, 28 Januari 2015.

Mengenakan jas almamater kuning UI, mereka berunjuk rasa membela KPK yang sedang dirundung masalah. Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi, bahkan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum berkonflik dengan Kepolisian RI—dipicu oleh penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap—KPK sedang membongkar kasus besar antara lain Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Berikut ini kronologi penanganan kasus tersebut:

1. Adnan Pandu: Menggeber BLBI dan Century
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berjanji lembaganya akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. “Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai,” kata Adnan kepada Tempo, 28 Desember 2014. Ihwal kasus Century, menurut Adnan, publik tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan wakil presiden Boediono. “Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum.”

2. KPK Periksa Rizal Ramli
Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, meminta Presiden Joko Widodo mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. “Jokowi jangan diam saja,” ujar Rizal setelah diperiksa KPK dalam kaitan dengan kasus BLBI, Senin, 22 Desember 2014. Rizal mengatakan kasus BLBI yang sedang diselidiki KPK rawan dipolitisasi karena melibatkan banyak konglomerat. “Dulu Kejaksaan Agung dan Kepolisian main semua,” kata Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

3. Tak Takut Panggil Megawati
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, institusi yang dipimpinnya tidak takut bila harus memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014.

4. Abraham: Ekspose Kasus BLBI
Ketua KPK Abraham Samad meminta penyelidik lembaganya segera melakukan gelar perkara kasus BLBI. “Sebab penyelidikan kasus ini sudah berlangsung terlalu lama,” kata Abraham di kantornya, Jumat, 11 Juli 2014. “Ekspose akan dilakukan setelah Lebaran 2014.” KPK, kata Abraham, tak bakal ragu memeriksa orang-orang yang diduga berkaitan dengan skandal BLBI. “Megawati bisa saja dipanggil. Kami sudah pernah memanggil Jusuf Kalla dan Boediono di kasus lain. Apalagi Mega, kan, sudah mantan (presiden),” katanya. Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi seputar penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

5. KPK Periksa Rini Soewandi
KPK memanggil Rini Mariani Soemarno Soewandi dalam soal pemberian Surat Keterangan Lunas BLBI. Rini merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri. “Dimintai keterangannya soal SKL BLBI,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., melalui pesan pendek, Selasa, 25 Juni 2013

Jangan Salahkan Jokowi Dalam Kemelut KPK vs Polri


Presiden Jokowi panen kritik karena sikapnya dinilai kurang tegas dalam menyikapi kemelut KPK vs Polri. Eks Kepala BIN Hendropriyono pun membela Jokowi. “Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Dia sudah melangkah dengan tepat dan cepat, namun tentu saja tidak bisa seperti yang diinginkan oleh para demagog,” kata Hendro dalam pesan singkatnya, Sabtu (24/1/2015).

Profesor ilmu intelijen ini mengatakan, sebagai Kepala Negara, selain punya kewenangan, Jokowi juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Menurut Hendro, langkah Jokowi dengan mengambil posisi tengah di konflik KPK-Polri sudah benar, untuk menjaga kondisi politik tetap stabil. Sebab, dia menambahkan, tak bisa dipungkiri konflik tersebut tak lepas dari banyak kepentingan politik. “Dia bersama Wapres sudah bertemu dengan para Ketua Parpol. Jika domain politik goncang, hukum tidak mungkin bisa ditegakkan oleh siapapun yang jadi Presiden. Setelah itu dia berkonsultasi dengan para aparat penegak hukum, untuk melangkah di domain hukum,” papar Hendro.

“Dengan demikian Jokowi sebagai kepala negara sudah bertindak arif, dengan menghargai semua institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, sambil mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dengan alasan dan pertimbangan hukum, tidak ada kepentingan non hukum dan dia melarang dengan keras perbuatan abuse of power,” imbuhnya.

Hendro memberi contoh saat penegakan hukum di Indonesia melempem karena ketidakstabilan politik.‎ “Kasus penculikan Sukarno-Hatta, kasus Supriyadi, kasus Oerip Soemohardjo dan lain-lain. Tapi setelah politik kita tertata, baru kita bisa menegakkan hukum seperti kasus Jungslager, Ruslan dan lain-lain. Jokowi sudah melaksanakan VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat),” ujar purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Hendro juga menepis ‎anggapan Jokowi takut kepada Megawati. Jokowi, menurut Hendro, tak ragu untuk berbeda pendapat dengan Mega. Salah satunya soal pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang menurut Hendro, berlawanan dengan dengan parpol-parpol pendukung Jokowi.

Selain tak ragu berbeda pendapat dengan Mega, Hendro juga menyebut Jokowi tak ragu melawan arus untuk hal-hal yang diyakininya tepat. “Jokowi tetap kokoh menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri (hanya menunda waktunya saja, karena dia sedang membereskan tataran politik). Ini jelas merupakan bukti dia gagah berani melawan arus opini publik, yang dimotori oleh para elite LSM-LSM liberal,” ulasnya.

Masuk ke polemik pelantikan Kapolri, Hendro tetap mendukung Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Dia yakin proses hukum terhadap Komjen Budi akan tetap bisa berjalan meski mantan ajudan Megawati itu telah naik pangkat jadi Kapolri. “Bangsa Indonesia patut bersyukur punya Panglima Tertinggi, Kepala Negara yang bijak dan berani. Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita yang masuk penjara. Kalau Anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya Anda yakin sekarang belum hilang?,” tuturnya.

“Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum? Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!” pungkas Hendro.

Satu Persatu Pimpinan KPK Diperkarakan Polisi … Strategi Jokowi Lumpuhkan KPK?


Praktisi Hukum Todung Mulya Lubis menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menangani masalah yang terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghambat pekerjaan pemberantasan korupsi itu sendiri. “Ketidaktegasan Presiden membuat keputusan membuat usaha pemberantasan korupsi tidak maksimal,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1).

Dia juga menyebut saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap para pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Menurut pengacara senior tersebut, apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk pelemahan sistematis yang dilakukan terhadap lembaga pemburu tikus berdasi. “Tidak hanya membuat tak maksimal, kalau kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini dibiarkan, tidak dipulihkan, KPK akan lumpuh,” katanya.

Todung meyakini, sebenarnya Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya yang tidak tegas justru tidak sesuai dengan niatan itu. “Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polisi berpatokan pada proses hukum yang objektif dan sesuai Undang-Undang dalam mengusut perkara apapun.

“Saya sebagai kepala negara meminta agar tidak terjadi gesekan antara institusi Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan beberapa menteri di Istana Bogor, Jumat (23/1). Tak banyak yang diucapkan Jokowi dalam konferensi pers singkat itu. Dia pun tidak mengomentari penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang dilakukan kemarin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi goncang. Pucuk pimpinan lembaga antikorupsi itu satu demi satu dibidik dan diperkarakan. Apa yang dialami Ketua KPK Abraham Samad, yakni diserang secara politik oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terbilang ringan dibanding dengan yang terjadi pada dua wakilnya, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Bambang dan Adnan sama-sama diperkarakan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI –yang belum lama ini pemimpinnya, Komjen Suhardi Alius, dimutasi dan posisinya digantikan oleh Komjen Budi Waseso. Selang empat hari setelah Kepala Bareskrim baru dilantik, Jumat (23/1), penyidik Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Wakil Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Bambang yang sempat ditahan di gedung Bareskrim Mabes Polri akhirnya dibebaskan Sabtu dini hari (24/1), setelah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja datang ke Bareskrim dan memberikan jaminan atas penangguhan penahanan koleganya itu. Ironisnya, Sabtu siang, Adnan justru dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan tak main-main: perampokan saham. Adnan diduga mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.

Dengan dua pimpinan yang diperkarakan ke Bareskrim Polri, KPK bagai menghadapi kabut tebal di muka. Apalagi Bambang Widjojanto mengajukan pengunduran diri ke KPK terkait statusnya yang menjadi tersangka di Polri –meski hingga saat ini pengunduran diri tersebut tak diterima oleh Ketua KPK Abraham Samad. Apabila Bambang jadi mundur, praktis KPK hanya akan dipimpin oleh tiga komisioner, yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Total jumlah pimpinan KPK sesungguhnya lima, namun Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya dan DPR menyepakati untuk menunda pemilihan penggantinya supaya bisa berbarengan dengan pergantian pimpinan KPK yang lain.

Apabila Adnan nantinya sampai ditetapkan sebagai tersangka seperti Bambang –dan mundur dari KPK, bisa dibayangkan betapa suramnya KPK. Hanya tersisa dua pimpinan, dan itu pun bukan berarti mereka nantinya tak bakal diperkarakan. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis memperkirakan KPK akan kesulitan bekerja dengan tiga orang komisioner, apalagi jika kurang dari itu. “Kalau semua Komisioner KPK dilaporkan, KPK pasti akan lumpuh. Dengan tiga komisioner saja sudah agak lumpuh,” kata Todung di Gedung KPK, Jakarta.

Todung berharap Adnan tak mengalami nasib serupa dengan Bambang: menjadi tersangka. Namun demikian, ujar Todung, meski formasi pimpinan KPK tak lengkap, pimpinan yang tersisa masih dapat mengambil keputusan yang sah. “Kalau pimpinan yang tersisa tak bisa mengambil keputusa, lembaga ini tidak ada artinya. Mereka tetap sah untuk mengambil keputusan apapun,” kata Todung.

Polri sebelumnya membantah penangkapan Bambang Widjojanto terkait dengan langkah KPK pekan sebelumnya yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Status tersangka itu membuat pelantikan Budi sebagai Kapolri ditunda oleh Presiden Joko Widodo –pihak yang mengajukan dia sebagai calon tunggal Kapolri meski sudah tahu Budi mendapat rapor merah dari KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi santai pelaporan salah satu pimpinannya, Adnan Pandu Praja ke Badan Reserse Kriminal Polri. “Melaporkan siapa, terkait tentang apa, itu hak setiap warga negara,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi wartawan, Sabtu (24/1). Namun, dia berharap pelaporan ini tidak terkait dengan tujuan yang sama sekali berbeda dengan kasusnya. Terutama, apabila tujuannya untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh lagi, Johan juga menilai kemungkinan adanya upaya tersebut melihat kejadian yang terjadi belakangan ini. Dia mencontohkan penangkapan Bambang Widjojanto, pelaporan Pandu Adnan Praja dan kemungkinan, akan menyasar juga petinggi KPK lainnya, yakni Zulkarnaen. “Persepsi publik tidak bisa dibantah ya, karena ini kan sangat berdekatan dengan Pak BW (Bambang Widjojanto) ditangkap, sekarang Pak Pandu, mungkin nanti akan Pak Zul (Zulkarnaen), mungkin nanti yang lain,” ujar Johan.

Selain itu, dia juga meyakinkan pengusutan terhadap kasus-kasus yang ada di KPK selama ini tetap berjalan walaupun pimpinannya dirundung masalah. Hari Sabtu ini (24/1) Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri atas dugaan pengambilalihan paksa saham milik perusahaan tersebut. Adnan dilaporkan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan.

Sementara Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjajanto, ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim. Saat ini dia sudah dikembalikan ke keluarganya. Meskipun demikian, proses penyidikan tetap berjalan. Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Namun Ketua KPK Abraham Samad menolak pengunduran diri itu demi KPK.