Category Archives: Lain Lain

Kisah Ade Rahmat Yang Bayi Ditahan Rumah Sakit Immanuel Karena Miskin dan Tidak Mampu Bayar Biaya


Ade Rahmat (39) dan Reni Luasiana (27) terus memutar otak demi mendapatkan uang sebesar Rp 17 juta untuk menebus anak mereka yang sebulan lalu dilahirkan di Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Kasus ini berawal saat Ade dan Reni tak sanggup membayar biasa persalinan sebesar Rp 9 juta. Kala itu, mereka hanya mempunyai uang sebesar Rp 3,5 juta. Dengan uang itu, hanya Reni yang diperbolehkan pulang, sementara bayi mereka ditahan oleh pihak rumah sakit.

Kini, setelah sebulan berselang, biasa perawatan bayi Ade dan Reni sudah membengkak hingga Rp 17 juta. Mereka pun semakin kesulitan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Penghasilan Ade yang bekerja sebagai tenaga keamanan di salah satu hotel di Bandung tak memungkinkannya untuk mendapatkan dana sebesar itu.

Ade pun sempat memohon kepada manajemen RS Immanuel agar biaya tersebut dapat dicicil. Namun, permohonan itu tak dikabulkan. Menurut Ade, RS baru memberikan izin pembayaran secara mencicil jika Ade bisa mengagunkan sertifikat tanah kepada pihak RS. “Katanya, kalau saya punya sertifikat tanah dan sertifikat tanah itu dijadikan jaminan untuk rumah sakit, baru bayi bisa dibawa pulang dan pembayarannya bisa dicicil,” kata Ade di Bandung, Rabu (5/11/2014).

SKTM
Manajemen RS lantas menyarankan Ade dan Reni untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) demi mempermudah pembayaran tunggakan biaya RS. “Mereka (rumah sakit) sempat ngasih saran ke saya dan istri saya agar mengurus SKTM, memang waktu masuk ke rumah sakit sebulan lalu, saya masuknya jalur umum, tidak pakai Jamkesmas ataupun BPJS,” kata dia.

Ade dan Reni pun sepakat mengurus SKTM di tempat tinggalnya, ke pihak RT, RW, kelurahan, dan kecamatan setempat di Kabupaten Bandung. Kepengurusan SKTM selesai pada hari Selasa, (4/11/2014). “Kemarin (hari Selasa) saya sudah kasih surat SKTM, tapi hasilnya nol, belum ada toleransi apa pun dari rumah sakit,” keluh dia.

“Urus-urus SKTM juga ribet, masih ada biaya ini itu pas urus SKTM di rumah sakit, ada saja yang harus dibayar pas urus-urus itu, saya pusing,” keluh dia. Dia pun sempat berniat mendaftar Jamkesmas dan BPJS, tetapi sudah terlambat mengingat keberadaan mereka di rumah sakit sudah lebih dari tiga hari. “Kalau sudah lebih dari tiga hari, katanya percuma. Kalaupun dibuatkan BPJS atau Jamkesmas percuma, tidak akan bisa digunakan untuk meringankan beban,” kata Ade.

Meski bayinya sudah lahir dengan selamat, pasangan suami istri Ade Rahmat (39) dan Reni Lusiana (27) belum merasa bahagia. Sudah satu bulan lebih, bayi lelaki mereka yang lahir pada 2 Oktober 2014 di RS Imanuel, Bandung, Jawa Barat, itu masih ditahan di rumah sakit. Ade dan Reni belum bisa melunasi biaya persalinan bayi itu. Seiring waktu, biaya perawatan bayi itu pun semakin membengkak, sementara Ade hanya bekerja menjadi petugas keamanan di salah satu hotel di Bandung.

“Sudah sebulan lebih bayi saya ditahan rumah sakit. Saya sedih, sampai sekarang pun bayi saya belum diperbolehkan pulang,” kata Ade saat ditemui di Bandung, Selasa (4/11/2014). “Yang lebih pusing lagi, semakin hari, selama bayi saya ada di rumah sakit, biayanya terus membengkak, bahkan sampai sekarang ini sudah mencapai Rp 17 juta lebih,” lanjut Ade. Menurut Ade, persalinan istrinya berjalan lancar. Tiga hari berada di rumah sakit, Reni dan bayi mereka sudah diperbolehkan pulang. Namun, karena biaya yang dibayar masih kurang, bayi mereka pun ditahan rumah sakit.

“Saya kaget dengar biayanya, mahal sekali. Biaya persalinan Rp 3,5 juta dan saya harus bayar Rp 5,8 juta untuk biaya perawatan bayi saya karena memang bayi saya prematur. Jadi, totalnya yang harus dibayar selama tiga hari Rp 9,3 juta,” tutur Ade. Saat itu, Ade melanjutkan, dia baru bisa membayar Rp 3,5 juta. “Oleh karena itu, istri saya diperbolehkan pulang. Nah, yang Rp 5,8 juta belum bisa saya bayar untuk menebus biaya perawatan bayi,” ujar dia. “Saya kira biayanya tidak akan semahal itu.”

Ade mengaku sudah berupaya pinjam ke sana-kemari untuk mendapatkan uang Rp 5,8 juta. “Saya dapat pinjaman uang Rp 1,5 juta. Saya bilang gini ke pihak rumah sakit, ‘Ini saya ada uang Rp 1,5 juta, tetapi saya pengin bawa bayi pulang, nanti sisanya dicicil’, tetapi ditolak rumah sakit.”

Menurut Ade, rumah sakit tersebut bersikukuh bahwa bayi hanya bisa dibawa pulang ketika semua biaya perawatan sudah dibayar. “Katanya, enggak bisa, tetap bayi harus ditahan kalau urusan administrasi belum selesai. Kalau bayi mau dibawa (tetapi biaya belum lunas), saya harus menyimpan jaminan,” ujar dia.

Ade mengatakan, jaminan yang bisa diterima pun hanya sertifikat tanah. “Jangankan sertifikat tanah, keluarga saya saja masih ngontrak. Motor yang biasa dipakai untuk kerja juga masih cicilan. Kalau motornya sudah lunas mah bisa saya jual untuk menebus anak saya. Gaji saya sebulan juga cuma Rp 1 juta, gimana mau cukup?”

Meski demikian, Ade mengaku tak menyerah mencari pinjaman dan mendapatkan tambahan Rp 1 juta. Namun, uang itu tetap tak cukup untuk membawa bayinya pulang. Hampir sepekan bayi berada di rumah sakit, Ade dikagetkan lagi dengan tagihan baru biaya perawatan. “Saya kaget, beberapa hari kemudian, biayanya sudah lebih dari Rp 10 juta,” sebut dia.

“Saya mohon ke rumah sakit agar bayi saya segera dibawa pulang saja karena kalau didiamkan di rumah sakit biayanya terus nambah, tetapi rumah sakit enggak ngasih. Mereka minta biaya dilunasi atau nyimpan jaminan berupa sertifikat tanah.” Ade mengaku bingung bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus bayi itu. Waktu pun berjalan. Hingga Selasa, sudah lewat sebulan bayinya tertahan di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Kopo, Bandung, tersebut.

Hingga hari ini, Ade masih berupaya mencari pinjaman uang. Belum ada konfirmasi dari Rumah Sakit Imanuel atas cerita Ade ini. Ade Rahmat (39) mengaku rela mengorbankan organ tubuhnya untuk dijual agar uangnya bisa dipakai untuk menebus bayinya yang kini ditahan di Rumah Sakit Immanuel, Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat. “Saya siap jual organ tubuh saya demi nebus bayi saya,” ucap Ade, Rabu (5/11/2014) siang.

Ketika ditanya organ tubuh apa yang mau dijual, ia menjawab, “Organ tubuh yang mana aja yang laku dijual,” ujarnya. “Ginjal kayaknya mau saya jual,” kata Ade lagi. Ade mengaku terpaksa berbuat senekat itu sebab dia tak punya cara lain lagi untuk mendapatkan uang demi menebus bayinya. “Soalnya sudah mentok masalah biaya. Barang-barang di kontrakan enggak ada yang bisa dijual. Jaminan sertifikat rumah juga enggak ada. Uang enggak ada. Pinjaman juga enggak ada. Ya terpaksa saya mau melakukan ini,” ujar dia.

Seperti yang telah diberitakan, warga Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, itu kini dirundung masalah. Dia harus menebus bayi lelakinya yang sudah satu bulan ditahan di RS Immanuel. Ade dan istrinya, Reni Lusiana (27), belum mampu menyelesaikan proses administrasi perawatan bayinya, yang kini biayanya sudah membengkak hingga Rp 17 juta.

Biaya yang semula harus dibayar Ade dan istrinya ialah Rp 9,3 juta. Jumlah itu merupakan biaya persalinan dan perawatan ibu dan bayi selama tiga hari di rumah sakit. Berbagai usaha telah dilakukan Ade dan Reni untuk mencari uang tersebut. Ade mengaku sudah mengupayakan pinjaman, tetapi belum beruntung hingga hari ini. Di sisi lain, Ade merasa pihak rumah sakit seolah “mencekiknya” dengan pembengkakan biaya yang kini terjadi. Toleransi dari pihak rumah sakit pun tidak ada.

Ade yang sehari-hari bekerja sebagai satpam di salah satu hotel di Bandung ini mengaku akan terus berikhtiar mencari uang demi anaknya.

Raden Nuh Terduga Admin Akun TrioMacan2000 Ditangkap Polisi


Kuasa hukum Edi Syahputra, Irwandi Lubis, memberikan penjelasan soal penangkapan kliennya terkait kasus pemerasan pada petinggi PT Telkom. Dia juga mengklarifikasi kabar soal kaitan Edi dan admin triomacan2000. “Jadi begini soal penangkapan klien kami ini, kami ingin membantah atas berita-berita yang beredar selama ini. Saat ini yang mendampingi klien kami saya dan Fuad Nasution, nanti ada beberapa advokat yang akan bergabung,” kata Irwandi, Kamis (30/10/2014).

“Kami mendampingi klien kami 24 jam, dari jam 24.00 WIB malam sampai 10 WIB pagi tadi bahwasannya menurut keterangan klien kami (ES), uang Rp 50 juta yang diberikan itu adalah uang muka dari pembayaran iklan. Mohon ini jangan dipotong, karena ini dari BAP, karena selama ini juga ternyata media Asatunews di mana klien kami sebagai komisarisnya ada joint epontment (kerjasama) dengan Telkom dalam kontek pemasangan iklan,” sambungnya.

“Namun baru-baru saja kerjasama ini terputus, dan akan dilanjutkan lagi. Ketika akan dilanjutkan lagi, ada orang yang mengaku-ngaku dari Telkom datang ke kantor Asatunews di Tebet itu. Ya karena dia datang, klien kami mempersilakan saja datang, maka diterima dengan tangan terbuka, termasuk saat diberi uang, ya diterima saja. Jadi bukan pemerasan. Itu pertama,” tambahnya.

Kedua, Irwandi memberi penjelasan bahwa saat Edi akan memberikan surat tanda terima atas uang itu, tiba-tiba turun orang yang mengaku dari Telkom itu ke bawah dari lantai dua. Dan tiba-tiba naik beberapa orang dari kepolisian melakukan penangkapan. Sempat terjadi perdebatan. “Ketiga, tidak pernah ada kata-kata dari klien kami dan penyidik saat pemerikaan soal admin-admin TrioMacan2000. Ini berbahaya menurut saya muncul soal ini. Kami membantah keras soal ini, karena selama kami mendampingi tidak ada soal itu. Tidak ada pernyataan klien dan penyidik soal admin itu,” tegasnya.

“Kami tidak mengetahui sama sekali admin soal admin TN itu. Walau memang di media massa memberitakan ini admin TN. Ini tidak ada hubungannya, kami harapkan berimbang. Kalau soal pemerasan silakan saja, polisi yang membuktikannya, kami siap berargumentasi terkait pembuktian soal ini,” paparnya “Tetapi dalam konteks admin TM200 kami bantah keras, kami tidak tahu sama sekali munculnya hubungan klien kami dengan admin TM itu. Itu yang kami bantah. Tidak pernah ada kata pengakuan itu. Urusan TM1000 TM2000, TM3000 tidak ada itu,” tegasnya lagi.

Sekali lagi, Irwandi menegaskan, Edi tak terkait dengan Triomacan2000. Hubungan Edi dengan pihak Telkom murni sebatas mewakili media Asatunews dengan terkait urusan iklan. “Saya kurang tahu berapa nilainya. Kontraknya sudah lama hubungannya sudah lama. Karena kita lihat diposting Asatunews ada iklan, kira-kira 10 bulan lalu. Nah, teknis nilainya saya nggak tahu,” urainya.

Polda Metro Jaya menangkap Raden Nuh yang diduga salah satu administrator akun twitter TrioMacan2000 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Ini penampakan saat Raden Nuh diciduk di kamar kos.

Raden Nuh merupakan kakak Edi Syahputra, yang oleh pengacaranya disangkal sebagai salah satu administrator akun TrioMacan2000. Edi telah ditangkap lebih dulu karena diduga memeras petinggi Telkom senilai Rp 50 juta. Edi diringkus di tempat nongkrongnya di Tebet, sedangkan Raden Nuh diciduk di sebuah kamar kos di Jl Tebet Barat Dalam, Tebet, Jaksel, tak jauh dari kantor media online milik Edi Syahputra. Raden Nuh ditangkap pada Minggu (2/11/2014) dinihari.

Penangkapan Raden Nuh dilakukan setelah polisi membuntutinya sejak dia melakukan kegiatan di Kemang, Jaksel. “Dia dalangnya di balik semua ini,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aris Budiman saat dikonfirmasi, Minggu (2/11/2014).

Aris mengungkapkan, pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Raden Nuh. Raden tidak hanya akan dicecar soal akun Twitter yang banyak dilaporkan terkait pencemaran nama baik, tetapi juga akan didalami soal pemerasan. Belum diperoleh konfirmasi dari pihak Raden Nuh terkait hal ini.

Demi Bayar Jasa Untuk Jadi Polwan Gadis Bali Ini Rela Ditiduri Sampai Hamil


Beberapa waktu lalu ada kasus seorang Polisi Wanita (Polwan) asal Bali berinisial GS yang ketahuan hamil padahal sedang menjalani pendidikan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Mojokerto, Jawa Timur. GS mengaku hamil karena membayar jasa atas lolosnya dari tes masuk Polwan di Bali.

Informasi yang didapat dari sumber di Polda Bali, hasil pemeriksaan GS di Propam SPN Mojokerto terbukti GS sudah hamil jalan 4 bulan. “Kecurigaan awal, setelah menjalani pendidikan selama 4 bulan, terlihat ada gelagat dan postur tubuh GS yang aneh,” ujar sumber ini, Senin (20/10) di Polda Bali.

Dari hasil pemeriksaan, GS yang juga anak salah seorang PNS di Polda Bali ini mengakui telah disetubuhi oleh seorang perwira berpangkat Aiptu yang bertugas di Polres Badung, Bali. Ironisnya, hubungan intim itu dilakukan bukan lantaran suka sama suka, tetapi atas dasar balas jasa karena dianggap berhasil meloloskan dirinya lulus tes Polwan.

GS juga menyebutkan bahwa saat itu dipanggil untuk alasan pembekalan persiapan lakukan SPN di Mojokerto. “Katanya sempat ada unsur ancaman untuk mau melayani. Jika tidak mau, akan diajukan untuk coret namanya,” kata sumber ini meyakinkan.

Terkait cerita tersebut, Kapolres Badung, AKBP Komang Suartana dikonfirmasi mengakui tentang anggotanya yang dituduhkan oleh GS. Bahkan kebenaran itu, diperkuat dengan pernyataan dari Aiptu GM bahwa benar dirinya menyetubuhi GS.

“Yang bersangkutan langsung kita periksa setelah kami menerima laporan dari Polda Jatim. Sementara ini baru sebatas mengakui melakukan persetubuhan, soal ada ancaman yang tuduhkan oleh korban (GS) masih kita dalami,” terang Suartana.

Benar saja, hasil penyelidikan ini akhirnya terungkap Aiptu GM yang bertugas di Polres Badung mengakui sudah meniduri GS sebelum mengikuti pendidikan di Mojokerto. Namun demikian, perwira yang bertugas di Polres Badung, Bali, ini belum menyebutkan berapa kali dirinya menyetubuhi Calon Polwan ini hingga hamil.

“Sejauh ini hasil pemeriksaan dari Propam, dia (GM) mengakui pernah menyetubuhi. Dan itu tidak ada unsur paksaan atau ancaman,” Kata Kapolres Badung, AKBP Komang Suartana.

Keterangan dari Aiptu GM nantinya akan dikonfrontir dengan keterangan GS. “Benar tidak hanya sekali atau berkali-kali. Juga soal ancaman, itu akan kita lihat nanti saat kita temukan keduanya,” kata Kapolres Badung, via telepon.

Hasil pemeriksaan terhadap GM, dia tidak mengakui bahwa kehamilan GS akibat ulahnya. GM menuding ada orang lain selain dirinya. “Dia (GM) membantah menghamili,” imbuh Suartana, dan meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan GS bila terbukti benar adanya maka secara kode etik GM akan dicabut dari jabatannya sebagai anggota Polri.

Sementara itu, terkait hal ini istri GM dikabarkan kabur pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, orangtua GS yang sempat syok hingga dirawat inap di Rumah Sakit, menuntut agar GM dipecat. Karena selain sudah memberikan uang puluhan juta juga sudah merenggut masa depan anaknya yang bakal terancam di coret dari calon Polwan.

Daftar Lengkap Nama Menteri Kabinet Jokowi


Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kabinet pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 26 Oktober 2014. Dalam kabinet yang dinamai Kabinet Kerja itu, ada 34 nama yang dipilih.

“Pengumuman ini lebih cepat delapan hari dari batas maksimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara,” kata Jokowi sebelum membacakan nama-nama menteri itu. Berikut ini susunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo
4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto
5. Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil
6. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
14. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
15. Menteri Kominfo: Rudiantara
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
18. Menteri Negara BUMN: Rini M. Soemarno
19. Menteri Koperasi dan UMKM: A.A. Gusti Ngurah Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel
22: Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
24. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
25. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaja
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin
28. Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek
29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
30. Menteri Peranan Wanita: Yohanan Yambise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
32. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M. Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
34. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far

Presiden Joko Widodo menunjuk politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasonna Hamonangan Laoly, sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Menteri Hukum dan HAM adalah Yasonna Laoly, seorang politisi profesional dan ahli hukum, berpengalaman dalam hukum, dan saya berharap hukum Indonesia semakin baik di bawah Pak Laoly,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan menteri di halaman Istana Negara, Minggu, 26 Oktober 2014.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, meminta agar penunjukan itu diwaspadai. Jika Menkumham diisi oleh politikus, potensi Kementerian akan dibajak oleh kepentingan politikus sangat mungkin terjadi. ICW mengingatkan beberapa kasus yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM asal partai, seperti penggunaan dana rekening Kemenkumham untuk kepentingan pencairan dana Tommy Soeharto.

“Pengumpulan dana partai melalui proyek Sisminbakum atau obral remisi atau pembebasan bersyarat untuk narapidana asal parpol. Jika ini terjadi, citra pemerintah akan kembali suram,” kata Emerson menanggapi pilihan Presiden Jokowi tersebut. Yasonna Hamonangan Laoly adalah politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (1999-2004), dilanjutkan sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dan diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 2013 serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR.

Pria kelahiran Sorkam, Sumatera Utara, 27 Mei 1953, itu menamatkan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada 1978, dilanjutkan ke jurusan sosiologi Virginia Commonwealth University, dan gelar doktornya pada bidang hukum diperoleh dari North Carolina State University pada 1996. Sebelum menjadi politikus, ia menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nomensen Sumatera Utara pada 1998-1999 dan pernah menjadi pengacara pada 1978-1983.

Yasonna juga mendapat beberapa penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, pada 1986; Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987 di Amerika Serikat; dan Sigma Iota International Honor Society 1993 juga di AS. Yasonna baru menghadap Jokowi pada Jumat, 24 Oktober, tapi mengelak menyatakan pertemuan itu membahas mengenai menteri dan malah menyatakan dirinya berdiskusi tentang MPR. Ditunjuknya Yasonna semakin mengukuhkan tradisi pemilihan Menteri Hukum dan HAM yang didominasi dari partai politik sejak Reformasi 1998.

Sebelumnya, Muladi dari Partai Golkar menjabat sebagai Menkumham pada 1998-1999, dilanjutkan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (23 Oktober 1999-7 Februari 2001 dan 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004), Mohammad Mahfud Md. dari Partai Kebangkitan Bangsa (20 Juli-9 Agustus 2001), Hamid Awaluddin dari Partai Golkar (2004-2007), Andi Mattalatta juga dari Partai Golkar (2007-2009), Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional (2009-2011), serta Amir Syamsuddin dari Partai Demokrat (2011-2014).

Pengecualian orang nonpartai hanya diberikan kepada Baharuddin Loppa yang hanya menjabat sekitar empat bulan, yaitu pada 9 Februari-2 Juni 2001, dan Marsilam Simanjuntak yang menjabat hanya sekitar satu bulan, yaitu 2 Juni-20 Juli 2001. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang diduga pernah melanggar hak asasi manusia. Bahkan beberapa di antaranya menjadi kandidat calon menteri. Salah satunya Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat.

“Wiranto diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998,” kata Natalius saat dihubungi, Sabtu, 25 Oktober 2014. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Wiranto sama dengan Prabowo Subianto. Wiranto, kata dia, sudah pernah dipanggil Komnas HAM untuk memberi keterangan ihwal dugaan itu, namun mangkir.

Jika terduga pelanggar HAM masuk dalam kabinet Jokowi, kata Natalius, citra masyarakat Indonesia akan tercoreng di dunia internasional. “Ini demi NKRI, jangan sampai pengambil keputusan merupakan orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM,” katanya. Apalagi, Indonesia sudah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Natalius menyayangkan tak adanya pelibatan Komnas HAM dalam pembentukan kabinet Jokowi. Komnas HAM, kata dia, sudah pernah mengirimkan surat tentang hal tersebut, namun tak mendapat tanggapan. Komas HAM juga berencana terus mendorong Presiden Jokowi agar membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Wiranto dan Ryamizard Ryacudu dikabarkan menjadi salah satu calon pembantu Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Wiranto digadang-gadang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Ryamizard, bekas Kepala Staf Angkatan Darat, diduga akan menjabat Menteri Pertahanan.‎ Selain dua nama tersebut, nama mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara Asad Said Ali juga belakangan dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri.

Ihwal Ryamizard Ryacudu dan Asad Ali, Natalius mengatakan kedua calon menteri itu memang tak mendapat catatan khusus dari Komnas HAM. Namun mereka dianggap kurang layak masuk dalam kabinet karena, saat menjabat, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. “Memang dugaan keterlibatan langsung belum ada, namun saat itu mereka masih menjabat sebagai penyelenggara negara, jadi tak layak.”

Bangkai Kapal Perang Amerika USS Houston Ditemukan Tenggelam Di Selat Sunda


Sejumlah arkeolog bawah laut Angkatan Laut Amerika Serikat dan tim penyelam TNI AL dalam penelitian terhadap sebuah bangkai kapal di dasar Laut Jawa pada Juni lalu akhirnya menyimpulkan bahwa bangkai kapal itu sesuai dengan identifikasi kapal perang AS, USS Houston (CA 30), yang merupakan peninggalan Perang Dunia II. Mereka juga menemukan bukti kuat bahwa situs peninggalan tersebut pernah diusik oleh pihak yang tidak berwenang.

“Kami berterima kasih kepada mitra-mitra dari Indonesia yang telah mendukung upaya menjaga USS Houston,” kata Komandan Armada Pasifik AS Laksamana Harry Harris seperti dilansir dalam siaran pers Kedutaan Besar Amerika Serikat, Selasa, 19 Agustus 2014.

Sebagai bagian dari rangkaian latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2014 Juni silam, penyelam AL AS yang tergabung dalam tim Mobile Diving and Salvage Unit One, Kompi 1-5, bersama personel TNI AL, memeriksa bangkai kapal tersebut. Mereka melakukan 19 kali penyelaman dan menandai kedua ujung kapal dengan pelampung dan mendokumentasikan sisi kiri dan geladak kapal dengan video.

Data-data yang masuk dikaji oleh dinas kesejarahan AL AS (Naval History and Heritage Command). Kesimpulan mereka: bahwa bangkai kapal tersebut sesuai dengan identifikasi USS Houston.

Situs tenggelamnya USS Houston merupakan salah satu lokasi menyelam paling populer. Namun, situs itu juga merupakan “tempat beristirahat”-nya sekitar 700 awak kapal dan marinir. Hasil pengkajian juga menunjukkan orang-orang yang tidak berwenang telah melepaskan paku keling lambung kapal dan pelat besi dari kapal perang tersebut. Pihak AS dan Indonesia tengah bekerja sama untuk merancang langkah-langkah pencegahan agar situs itu tidak diusik lagi.

Pada 11 Juni, di sela-sela aktivitas survei, tim gabungan AS-Indonesia juga melakukan upacara tabur bunga untuk mengenang mereka yang telah gugur. Upacara ini dipimpin oleh Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia, Kristen Bauer.

Hasil pengkajian juga mengungkapkan “barang bukti memperlihatkan penemuan amunisi yang belum diledakkan yang diambil dari bangkai kapal oleh pihak yang tidak berwenang, meresahkan keselamatan dan keamanan publik” dan “terdapat rembesan minyak yang masih aktif dari paku keling lambung kapal”. Para arkeolog bawah laut masih mengkaji data penyelaman tersebut dan laporan terakhir dijadwalkan rampung pada musim gugur tahun ini.

USS Houston, yang diberi julukan Hantu Berderap Pesisir Jawa, karam dalam Pertempuran Selat Sunda pada 1942, ketika Perang Dunia II berkecamuk. Komandan kapal Kapten Albert H. Rooks yang gugur dalam pertempuran itu dianugerahi Medal of Honor atas jasa kepahlawanannyayang luar biasa, sedangkan USS Houston dianugerahi dua bintang perang dan Presidential Unit Citation.

Ribuan Koin China Kuno Ditemukan di Sungai Komering


Ribuan koin kuno ditemukan penambang pasir di Desa Negeri Agung, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, pada Sabtu, 18 Oktober 2014. Temuan tersebut diduga merupakan mata uang Cina kuno yang menjadi alat pembayaran pada abad ke-10.

“Hari ini (temuan itu) kami konsultasikan kepada pihak Balai Arkeolog (Palembang),” kata Ketua Jaringan Masyarakat Adat Komering (Jamak) OKU Timur Leo Budi Rachmadi, Rabu, 22 Oktober 2014.

Menurut Leo, ribuan keping koin yang beratnya mencapai 25 kilogram ditemukan penambang pasir di Sungai Komering sekitar pukul 12.00 WIB, Sabtu lalu. Saat itu, warga dikagetkan dengan suara tak lazim yang keluar dari penyedot pasir. Warga setempat makin takjub ketika mendapatkan uang receh berwarna hitam dan kekuning-kuningan.

Saat ini Jamak OKU Timur, sedang menginventarisasi koin Cina kuno itu. Leo Budi mengatakan pihaknya membawa 11 keping koin dengan motif bebeda. Tujuannya meminta pendapat dari para ahli. Selain itu, hari ini mereka akan menemui tokoh Tionghoa untuk memahami hasil temuan itu.

Leo menunjukkan kepingan koin dengan motif berbeda namun dengan ukuran sama. Pada salah satu sisi koin terdapat tulisan Cina. Sementara pada bagian tengah koin terdapat lubang persegi empat.

Dari warnanya cokelat kehitam-hitaman dan kuning kehitam-hitaman, sepertinya koin terbuat dari tembaga dan kuningan. “Tulisan dan warnanya tidak sama dari sampel yang kami bawa ini,” kata Leo.

Teller BRI Cantik Diduga Kabur Dengan Pacar Karena Tidak Direstui Keluarga


Kasus hilangnya Khusna Rofiqoh (24), teller Bank BRI Unit Mendut Kabupaten Magelang, Jawa Tengah lambat laun mulai terkuak. Diduga warga Dusun Clapar, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang itu dibawa kabur oleh pacarnya berinisial YHN warga Klaten, Jawa Tengah karena hubungan asmara keduanya tidak disetujui oleh orang tua Khusna.

Selain itu, latar belakang perbedaan agama juga menjadi penyebab hubungan keduanya tidak direstui sehingga keduanya nekat melarikan diri. YHN beragama Katholik sementara Khusna gadis cantik berkerudung yang dilaporkan keluarganya hilang diduga diculik ini beragama Islam.

Pernyataan itu disampaikan oleh Amir AR, Paman Khusna saat dihubungi merdeka.com Rabu (15/10) malam tadi. Amir menyatakan keyakinan bahwa keponakannya dibawa kabur oleh pacarnya YHN ke Klaten karena sekitar sepekan yang lalu, Kantor BRI Cabang Mendut, Kabupaten Magelang menerima surat pengunduran diri Khusna sebagai pegawai bagian teller BRI Cabang Mendut.

“Surat pengunduran diri yang diterima BRI melalui via pos ada stempel pos wilayah Klaten. Besar kemungkinan keponakan saya melarikan diri bersama pacarnya itu ke Klaten,” ungkap anggota Amir yang juga anggota Provost TNI-AD Kodim Magelang berpangkat Serka ini.

Amir berharap YHN sang pacar Khusna mengizinkan keponakannya pulang kembali untuk bertemu keluarganya di rumah. Bahkan untuk meyakinkan keluarga Khusna, Amir Selasa (14/10) malam sudah merapatkan dengan pihak keluarga agar persoalan agama tidak dijadikan masalah penyebab kaburnya Khusna.

“Saya sampai menjelaskan kepada orangtua dan semua saudara keponakan saya soal Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang menyebabkan semua masalah ini terjadi. Boleh beda agama, tapi soal keyakinan biar mereka berdua yang menentukan. Saya juga meyakinkan kepada keluarga yang terpenting saat ini bagi keluarga adalah Khusna bisa pulang ke rumah dengan sehat dan tanpa terjadi apapun pada dirinya,” ungkapnya.

Amir berharap, YHN sang pacar juga tidak usah khawatir terkait soal laporan kepada pihak kepolisian tentang penculikan yang menimpa Khusna. Selama Khusna bisa pulang, pihak keluarga juga sudah merundingkan kemungkinan untuk mencabut laporan polisi soal kasus dugaan penculikan yang menimpa Khusna.

“Kalau memang tidak diculik, pulanglah Khusna. Nomor handphone saya 081328161510. Pak De (paman) siap menerimamu untuk pulang ke rumah kembali. Yang terpenting kamu saat ini adalah pulang dalam kondisi sehat wal afiat. Soal hubungan keduanya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan kedua pihak keluarganya,” pungkasnya.