Categories
Berbudaya Demokrasi Korupsi Kreatif Politik

Karena Maraknya Korupsi Rakyat Indonesia Harus Bekerja Keras Untuk Hidup


Pertengahan tahun 2009, Ahmad Zaini, Kepala Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sempat bingung ketika dikunjungi sekelompok pejabat dari Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, pejabat itu menanyakan proyek bantuan sosial di desanya senilai Rp 180 juta.

Saya tidak tahu sama sekali mengenai proyek bantuan sosial (bansos) itu. Saya tak pernah mengajukan dan juga tidak ada proyek yang dibiayai dana bansos di desa saya,” kenang Zaini.

Zaini tambah bingung saat melihat proposal pengucuran dana bansos untuk desanya. Stempel desa dan tanda tangannya yang dipalsukan ada di sana. Nama masjid dan mushala yang hendak dibangun dengan dana bansos juga mirip dengan nama masjid dan mushala di desanya. Jika di Desa Randusanga Kulon ada Masjid Nur Hidayah, masjid yang dibangun dengan dana bansos namanya Nurul Hidayah.

”Namun, Masjid Nur Hidayah tidak dibangun dengan dana bansos, sedangkan Masjid Nurul Hidayah belum ada di desa saya,” ungkap Zaini.

Setelah ditelusuri, kasus dana bansos itu adalah ulah warga Desa Randusanga Kulon yang merupakan adik ipar seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Orang yang berprofesi sebagai sopir ini mengaku telah menggunakan dana bansos yang dia terima untuk berfoya-foya. ”Dia lalu dihukum 1,5 tahun penjara dan diminta mengembalikan uang Rp 180 juta ke negara,” kenang Zaini tentang kasus yang sempat menguras pikiran dan tenaganya itu.

Zaini sempat berniat menggugat penyeleweng dana bansos itu karena memalsukan tanda tangannya dan stempel desanya. Namun, niat itu dia urungkan karena tidak tega. ”Masak saya harus menuntut warga sendiri,” papar dia lagi.

Jika Zaini batal menuntut warganya yang menyelewengkan dana bansos, warga Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, justru pernah menggelar ”pengadilan rakyat” untuk kasus serupa.

Eko Haryanto dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mengenang, ”pengadilan rakyat” yang terjadi pada Maret 2009 ini bermula dari adanya surat dari Provinsi Jateng, yang menanyakan pertanggungjawaban pelaksanaan program bansos di Desa Wanatirta senilai Rp 70 juta. Padahal, warga merasa tidak menerima dana itu.

Setelah diselidiki oleh warga desa, kasus ini ternyata melibatkan seorang calon anggota legislatif (caleg). Dalam pengadilan yang digelar di Balai Desa Wanatirta, caleg itu mengaku telah mengirimkan dana bansos tersebut kepada seseorang yang saat itu belum diketahui keberadaannya.

”Setelah ’pengadilan rakyat’ selesai, kasus itu dilaporkan ke aparat dan sekarang sedang disidangkan,” tutur Eko. Dia menambahkan, pengadilan rakyat sejenis juga pernah digelar di Desa Keboromo, Kabupaten Pati, Jateng.

Almarhum Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pernah menyatakan, secara hukum formal, pengadilan rakyat seperti yang terjadi di Desa Wanatirta tidak boleh dilakukan karena masuk kategori ”main hakim sendiri”. Namun, peristiwa itu memberikan banyak pelajaran bahwa suatu proses yang tidak formal,

tanpa prosedur yang kaku, berhasil menaklukkan korupsi. Fenomena pengadilan rakyat juga sindiran terhadap kinerja institusi hukum dan penegakan hukum formal.

Apatis

Terlepas dari berbagai kontroversi, kepedulian memberantas korupsi, seperti melalui pengadilan rakyat atau langkah Zaini, menandakan kekuatan dan kemandirian rakyat dalam melawan korupsi di daerahnya.

Meski demikian, menurut Eko, korupsi tetap saja marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Jateng, dengan pola yang terus berkembang.

”Korupsi yang melibatkan anggota DPRD periode 1999-2004 umumnya berupa pemberian fasilitas atau uang tali asih atau uang purnabakti untuk mereka sebelum mengakhiri jabatannya. Namun, untuk DPRD periode 2004-2009, korupsi umumnya melalui dana bansos,” tutur Eko.

Sementara korupsi di eksekutif tetap berkisar pada penggelembungan harga atau dobel anggaran, yaitu beberapa anggaran dipakai untuk membiayai satu kegiatan yang sama.

Namun, ada kesamaan dari beberapa pola korupsi itu, yaitu banyak terjadi menjelang atau sesudah pemilu kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum (pemilu). Ini karena korupsi banyak terkait dengan kepentingan untuk memenangi pilkada atau pemilu.

Ironisnya, kepedulian rakyat terhadap korupsi dirasakan makin berkurang. ”Kami ini seperti bekerja dengan angin. Setiap hari berteriak ada korupsi, tetapi hanya sedikit yang peduli. Mereka yang diduga terlibat atau terkait korupsi tetap ada yang kembali terpilih pada pemilu atau pilkada,” keluh Eko.

Sebagai contoh, lanjut Eko, ada istri terpidana korupsi yang berhasil memenangi pilkada di sebuah daerah tingkat II di Jateng. Padahal, korupsi itu dilakukan suaminya saat menjadi kepala daerah. Beberapa orang yang diduga terlibat sejumlah kasus korupsi dengan yakin juga ikut mencalonkan diri di sejumlah pilkada di Jateng.

”Bahkan, tahun 2009, ada caleg yang tanpa malu dan rasa bersalah meminta agar pembicaraan tentang dugaan korupsi bansos yang diembuskan kepadanya segera ditutup karena mengganggu pencalegan. Padahal, belakangan dia terbukti memang korupsi dana bansos,” kenang Eko.

Jarot C Setyoko, penggiat gerakan masyarakat sipil di Jateng, menuturkan, masyarakat bukan tidak peduli dengan korupsi di daerahnya. Namun, masyarakat umumnya hanya bereaksi jika kasus itu melibatkan langsung hidupnya, seperti mengganggu pembangunan di daerahnya. Hal ini terlihat dari fenomena ”pengadilan rakyat” di Brebes.

Sementara untuk korupsi yang dilakukan elite politik di daerah, misalnya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rakyat terlihat kurang peduli karena merasa tidak ada kaitannya dengan hidup mereka. ”Ironisnya, saat ini tidak banyak yang memberikan pencerahan kepada rakyat tentang dampak langsung dari korupsi elite, misalnya jalan dan gedung sekolah menjadi mudah rusak karena dibangun di bawah standar,” tutur Jarot.

Pada saat yang sama, elite politik justru semakin giat mengajarkan rakyat untuk korupsi, misalnya melalui praktik politik uang pada pemilu atau pilkada. Dengan praktik politik uang, elite (mungkin) secara tidak sadar telah mengajarkan kepada rakyat bahwa untuk jabatan tertentu memang tidak dapat dilepaskan dari korupsi.

”Akhirnya, mulai ada orangtua yang bersyukur jika anaknya dapat menjadi pegawai di tempat basah. Masyarakat juga dibiasakan untuk memilih calon yang dapat membagikan uang pada pemilu atau pilkada. Akibat selanjutnya, rakyat dididik bahwa wajar elite daerah itu korupsi karena saat pilkada atau pemilu, mereka membagikan uang,” tutur Jarot.

Kondisi ini akhirnya hanya dapat dilawan dengan kampanye serupa tentang dampak korupsi. Teriakan ”antikorupsi” harus terus dilakukan dalam berbagai bentuk dan kesempatan meski kadang rasanya seperti bekerja dengan angin.

Seperti yang pernah disampaikan budayawan Emha Ainun Nadjib, jika Indonesia ibarat bus yang sedang berjalan ke jurang, kondisi paling bahaya akan terjadi jika semua penumpangnya diam karena seolah tidak ada masalah. Akibatnya, bus akan benar-benar masuk jurang.

Namun, jika ada penumpang yang berteriak mengingatkan, sopir bus dan penumpang lain dapat disadarkan sehingga arah bus dibelokkan ke tempat aman.

Categories
Demokrasi Politik

Sistem Pemilu Elektronik Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat


Sistem pemilihan elektronik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dunia hiburan di televisi banyak memanfaatkan penggunaan mesin-mesin pemilihan itu dalam berbagai acara, seperti pertunjukan realitas (reality show), kuis, atau ajang pencarian bakat.

Model dan cara penggunaan mesin pemilihan elektronik (electronic voting machine/EVM) itu pun sangat sederhana. Bentuk mesin hanya berupa kotak kecil yang disertai dua tombol yang menentukan pilihan. Cara penggunaannya pun simpel. Pemilih cukup menekan tombol merah jika ingin memilih jawaban A atau menekan tombol hijau jika ingin memilih jawaban B.

Mesin pemilihan elektronik tidak selalu identik dengan layar sentuh yang mahal dan memiliki sensitivitas tinggi. Dengan sedikit modifikasi, alat pemilihan elektronik yang digunakan dalam dunia hiburan itu juga dapat digunakan untuk pemilu kepala daerah atau pemilu presiden.

Meski penggunaan di dunia hiburan cukup berkembang, penggunaan mesin pemilihan elektronik dalam dunia politik sangat kurang. Di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya sudah terdapat mesin pemilihan elektronik yang bisa dipergunakan untuk melakukan voting. Namun, alat itu nyaris tak pernah digunakan.

Kendala utama penggunaan alat itu adalah karena pertimbangan politik. Dengan menggunakan mesin pemilihan elektronik, partai politik melalui fraksinya akan sulit mengontrol apakah semua anggota fraksinya sudah memberikan suara atau belum. Fraksi juga sulit memantau jika ada anggota fraksi yang melanggar kebijakan partai.

Jika voting dilakukan secara tertutup, fraksi masih dapat memeriksa apabila ada anggotanya yang belum memberikan suara. Sedangkan jika voting dilakukan secara terbuka, seperti dalam kasus pengambilan putusan soal Bank Century, fraksi dapat mengecek apakah ada anggotanya yang melanggar keputusan fraksi atau tidak.

Dalam pemilihan elektronik, kepastian seseorang sudah menggunakan pilihannya atau belum masih dapat dilacak. Namun, jika digunakan untuk memantau ada-tidaknya anggota fraksi yang berbeda pendapat dengan fraksi sulit dilakukan.

Jika penggunaan mesin pemilihan elektronik di DPR—sebagai lembaga politik pembuat undang-undang—saja sulit dilakukan, penggunaan dalam pilkada atau pemilu akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Karena ketidakpercayaan itu, kemungkinan yang terjadi adalah DPR akan membuat aturan pemilihan elektronik secara komprehensif dan rinci. Namun, itu akan terjadi jika dalam DPR sudah tumbuh kepercayaan bahwa sistem pemilihan elektronik itu bisa menjamin asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebaliknya, jika kepercayaan itu belum tumbuh, kemungkinan ekstrem yang bisa muncul adalah penolakan penggunaan sistem pemilihan elektronik dalam pemilu, khususnya pilkada, yang sudah diperbolehkan penggunaannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Gugatan bermunculan

Di negara maju yang telah lama menggunakan pemilihan elektronik, gugatan atas sistem itu juga terus bermunculan.

Berdasarkan penelitian Gary Roseman dan E Stephenson dari Departemen Ekonomi, Berry College, Mount Berry, Georgia, Amerika Serikat, yang dimuat dalam jurnal Public Choice Volume 123 Nomor 1-2 pada April 2005, penggunaan pemilihan yang terkomputerisasi cenderung membuat pemilih usia di atas 65 tahun merasa tidak nyaman.

Penelitian yang dilakukan dalam dua pemilu gubernur Negara Bagian Georgia itu menunjukkan, partisipasi pemilih usia lanjut itu terus menurun dengan penggunaan teknologi tinggi itu.

Hakim Mahkamah Konstitusi Jerman, Siegfried Bross, dalam seminar ”Asas-asas Hukum Konstitusi tentang Proses Pemilu” di The Habibie Center, Jakarta, November 2009, juga menyatakan sangsi atas penggunaan sistem elektronik dalam pemilu.

MK Jerman telah memutuskan pada 3 Maret 2009 bahwa aturan penggunaan peralatan elektronik dalam pemilu parlemen Eropa dari Republik Federasi Jerman yang aturannya dikeluarkan pada 3 September 1975 tidak sesuai dengan konstitusi Jerman. Alasannya, aturan penggunaan perangkat elektronik itu tidak menjamin kontrol prinsip keterbukaan pemilu.

Keterbukaan pemilu tersebut merupakan syarat dasar pembentukan kehendak politik yang demokratis serta menjamin pemilu diselenggarakan sesuai aturan dan bisa dipahami publik. Dengan keterbukaan itu, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan muncul.

Keterbukaan itu juga mewajibkan seluruh proses pemilu dapat diuji secara terbuka, kecuali untuk hal-hal tertentu yang memang konstitusi membenarkan ditutup. Di sisi lain, DPR sebagai pembuat undang-undang berkewajiban menyusun aturan pemilu, khususnya soal pemilihan elektronik secara komprehensif.

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo (Fraksi PDI-P, Jawa Timur IV), mengatakan, pengalaman negara-negara dalam penggunaan sistem pemilihan elektronik tidaklah langsung. Proses perintisan penggunaan mesin pemilihan elektronik hingga digunakan secara masif butuh waktu puluhan tahun.

India, sebagai negara demokrasi terbesar kedua, mulai menggunakan mesin pemilihan elektronik secara offline atau tidak terhubung melalui jaringan internet sejak 1982. Saat itu, mesin pemilihan elektronik yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan itu hanya digunakan pada 50 tempat pemungutan suara saja. Penggunaan mesin secara keseluruhan baru digunakan pada Pemilu 2004. ”Itu berarti India butuh waktu 22 tahun untuk menata regulasi dan infrastruktur pemilu dengan mesin pemilihan elektronik,” katanya.

Hal serupa berlaku di Brasil. Penggunaan mesin pemilihan elektronik juga mulai dirancang sejak 1982. Pada 1995, Brasil membuat undang-undang baru yang memungkinkan penggunaan mesin pemilihan elektronik dan memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Pemilihan (Tribunal Superior Electoral/ TSE), sejenis KPU, untuk mengatur penggunaannya.

TSE memilih penggunaan direct recording electronic (DRE) atau perekam elektronik langsung. Mesin ini didesain untuk mampu mengidentifikasi pemilih serta menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Namun, penggunaan alat ini pun tak dilakukan secara langsung, tetapi bertahap sejak 1996 hingga digunakan secara keseluruhan pada 2000. Meski demikian, kepercayaan atas sistem baru itu juga belum penuh.

Karena itu, apa pun persoalan yang melingkupi penggunaan sistem pemilihan elektronik itu, tentu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Categories
Demokrasi Politik

E Voting Untuk Pemilu Yang Transparan


Penggunaan mesin pemilihan elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum kepala daerah tak bisa menjamin asas kerahasiaan. Selain mahal, metode e-voting itu juga rawan manipulasi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) A Hafiz Anzhari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Kamis (29/4) di Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) memang memperbolehkan penggunaan e-voting dalam pemilu kepala daerah (pilkada). Namun, metode e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Kekhawatiran

Selain itu, penggunaan e- voting dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk dalam pilkada. ”Itu (e-voting) rawan kalau diterapkan. Rawan manipulasi, rawan kecurangan,” katanya.

Manipulasi data pemilihan berpotensi dilakukan operator mesin pemilihan elektronik. ”Kalau operatornya nakal, data bisa diubah, termasuk data perolehan suara,” ujarnya.

Bukan hanya itu, penggunaan e-voting juga sulit menjamin asas kerahasiaan. Pasalnya, pilihan setiap warga akan terekam dalam mesin pemilih elektronik sehingga bisa diketahui orang lain, terutama operator.

Padahal, dalam Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 disebutkan, metode e-voting dapat digunakan dalam pilkada dengan syarat tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Artinya, penyelenggara pilkada harus bisa menjamin kerahasiaan apabila akan menggunakan e-voting.

Masalah kerahasiaan itu juga dipertanyakan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Irvansyah. ”Prinsipnya, saya tidak menolak penggunaan e-voting, tetapi perlu dipikirkan mendalam karena masalahnya kompleks sekali. Bagaimana soal asas kerahasiaannya karena siapa yang memilih bisa terekam,” katanya.

Irvansyah meminta KPU agar segera memberi tahu KPU di daerah supaya tidak terburu-buru menggunakan metode e-voting dalam pilkada. Metode yang memanfaatkan teknologi tinggi itu baru bisa dilakukan setelah ada yang mengatur

Categories
Demokrasi Politik

Partai Keadilan Sejahtera Perlu Usung Wapres Pada Pemilu 2014


Meski diakui pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendulang suara pada Pilpres 2009 namun pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana, Phd mengatakan bahwa idealnya PKS mengusung calon presiden dari kadernya sendiri untuk persiapan pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Pasalnya, kata Denny, dalam jumpa persnya usai hadir sebagai pemateri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Makassar, Selasa, PKS dinilai belum memiliki cukup banyak pengalaman dalam sistem pemerintahan.

“PKS bisa saja memenangkan Pilpres 2009 namun dia tidak akan berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang baik karena saya melihat belum ada manajemen pemerintahan yang dimiliki oleh kader-kadernya,” ujar Denny.

Menurut Denny, dirinya tidak melihat ada agenda PKS untuk merebut posisi kursi nomor satu di Indonesia pada tahun 2009 ini.

Pada umumnya, partai yang memiliki jargon `ciptakan pemerintahan yang bersih` ini, lebih mempersiapkan kader-kadernya untuk mendominasi parlemen agar memiliki suara yang kuat dalam mengambil suatu kebijakan di lembaga legislatif tersebut.

Selain itu lanjutnya, PKS hanya berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada satu atau beberapa departemen saja. Sebab itu tegasnya, Denny menilai bahwa PKS akan dapat mewujudkan misinya dengan “Menciptakan Sistem Pemerintahan Bersih” pada Pilpres 2014.

Untuk saat ini jelasnya, PKS masih perlu berjuang pada Pemilu Legislatif dan Pilkada agar memiliki kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2014 mendatang.

Hal senada dikatakan peneliti dari Centres Strategy for International Studies (CSIS), Indra J Piliang bahwa PKS hanya mampu bermain pada tingkat Pemilu Legislatif saat ini.

“Untuk apa maju dan mendapatkan kursi Presiden kalau kelak nantinya, tidak dapat mengendalikan seluruh aparatur pemerintahannya,” jelas Indra dan menambahkan agar PKS lebih fokus untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia agar kelak lebih mudah menakhodai dan mengendalikan seluruh aparatur pemerintahan.

Sementara itu, Presiden PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa pihaknya akan mengusung kadernya sendiri untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2009 bila perolehan suara PKS melebihi 20 persen